sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer

1. MATERI SEJARAH
INDONESIA BAB 3
“PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL”

2. A. Perjuangan Kembali ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Kelemahan bentuk Republik Indonesia Serikat :
 Tidak memiliki tujuan negara yang jelas
 Tidak memiliku pertahanan yang kuat
 Lahirnya negara bagian dalam RIS untuk kepentingan Belanda
 RIS adalah wujud nyata perpecahan bangsa
 Tidak adanya militer
Akhirnya dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS pada 15 Agustus 1950,
Presien RIS Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia

3. B. Kehidupan Politik Masa Demokrasi
Liberal
1. Penerapan Sistem Multipartai
 Periode 1945 – 1950
Sejak diumumkannya Maklumat Pemerintah
pada tanggal 3 November 1945 maka
berdirilah partai-partai di Indonesia
 Periode 1950 – 1959
2. Pergantian Kabinet
 Kabinet Natsir
 Kabinet Sukiman
 Kabinet Wilopo
 Kabinet Ali-Wongso
 Kabinet Burhanuddin Harahap
 Kabinet Ali Sastroamijoyo II
 Kabinet Juanda

4. B. Kehidupan Politik Masa Demokrasi
Liberal
3. Kondisi Politik pada Masa
Demokrasi Liberal
 Sistem demokrasi parlementer disebut
juga sistem demokrasi liberal
 Akibat sering berganti kabinet
pemerintahan, Indonesia tidak bisa
menjalankan sistemnya dengan baik
4. Persitiwa 17 Oktober 1952
 Peristiwa ini dilandasi oleh upaya KSAD
dan KSAP untuk meningkatkan
profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI
 Pada tanggal ini diadakan demonstrasi di
Istana Negara untuk penuntut Presiden
Soekarno membubarkan DPR dan
membentuk DPR baru. Namun, usulan
tersebut ditolak

5. C Pemilu 1955
 PPI telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu yaitu
pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR
dan 1t Desember 1955 untuk memilih Konstituante
 Namun, sebelum melaksanakan pemilu, kabinet Ali I
telah jatuh. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu
dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap

6. D. Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi
Liberal
 Setelah terjadi pengakuan kedaulatan RI pada KMB, bangsa Indonesia mulai
mengadakan penataan politik dan ekonomi
Untuk menanggulangi berbagai masalah ekonomi waktu itu, pemerintah mengambil
beberapa kebijakan, yaitu :
 Kebijakan Gunting Syarifuddin
 Nasionalisasi De Javasche Bank
 Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
 Gerakan Assat
 Nasionalisasi Perusahaan Belanda