Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan

1. SEJARAH INDONESIA
OLEH:
MIRZAYASA O. HELINGO
YENI DYANA SARI

2. Pendahuluan
Membahas tentang peristiwa-peristiwa yang
terjadi sekitar pelaksanaan Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin

3. A. Demokrasi Liberal 1950-1999
Demokrasi Liberal adalah
demokrasi yang memberi kebebasan
yang seluasnya kepada warga negara.
Indonesia menganut sistem Demokrasi
Liberal pada tahun 1950-1959. Pada
masa ini ditandai dengan sering terjadi
pergantian kabinet yang memerintah.

4. 1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh
partai Masyumi, yang dipimpin oleh Moh. Natsir.
Program :
• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan
susunan pemerintahan.

5. Sebab jatuhnya:
Adanya Mosi tidak percaya kepada
Masyumi. Mosi menganggap peraturan
pemerintah No. 39 th. 1950 mengenai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi
tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir
harus mengembalikan mandatnya kepada
Presiden.

6. 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
Sukiman (Masyumi) dan Djojosukarto (PNI)
sebagai formatur.
Masalah yang muncul:
Munculnya korupsi lembaga pemerintah,
masalah Irian Barat yang belum berhasi,
hunungan militer yang kurang baik, oleh
karena itu DPR menggugat kabinet sukiman.

7. 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
Mendapatkan dukungan dari PNI,
Masyumi, dan PSI.
Program utama:
Mempersiapkan pemilu dan pengembalian
Irian Barat.

8. Masalah yang dihadapi:
yaitu peristiwa 17 Oktober 1952. Dimana
muncul demonstrasi rakyat untuk
membubarkan parlementer.
Selanjutnya masalah tanah di tanjung Morawa
menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo.

9. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12
Agustus 1955)
Mendapatkan dukungan dari PNI dan NU.
Program utama, yaitu keamanan dan
kemakmuran meski realisasinya sangat sulit.

10. Masalah yang menyebabkan jatuhnya
kabinet Ali Sastromidjojo I, yaitu masalah
angkatan darat. Di mana Bambang Sugeng
mengundurkan diri dare KSAD dan di ganti
dengan Bambang Utoyo yang
mendapatkan bloikot dare TNI-AD.

11. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus
1955-3 Maret 1956)
Pada kabinet ini diselenggarakan Pemilu
pertama kali.
Pada 27 Juni 1955 yang menjadi kegagalan
kabinet Ali berhasil diselesaikan.

12. Setelah hasil pemilu diketahui mengubah
susunan dan keseimbangan perwakilan di
DPR. Jadi kabinet Burhanuddin Harahap
mengembalikan mandapatnya kepada
presiden.

13. 6. Kabinet Ali Sastromidjoyo II (20 Maret
1956-14 Maret 1957)
Dalam kabinet ini terjadi perpecahan
antara PNI dengan Masyumi. Masyumi
menghendaki agar Ali Sastromidjojo
menyerahkan mandatnya kepada presiden,
karena Ali mendapat tuntutan daerah agar
diadakan pergantian kabinet.

14. Akhirnya pada bulan Januari 1957,
Masyumi menarik semua menterinya dari
kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan
kabinet Ali Sastromidjojo, sehingga pada
tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastromidjojo
akhirnya menyerahkan mandatnya kepada
presiden.

15. 7. Kabinet Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Merupakan zaken kabinet yaitu kabinet
yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam
bidangnya, yang dipimpin oleh Ir. Juanda.
Program :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia

16. Kendala/ Masalah yang dihadapi :
Kegagalan Menghadapi pergolakan di
daerah yang semakin meningkat sehingga
menyebabkan hubungan daerah dan pusat
terhambat.
Berakhirnya kekuasaan kabinet, pada saat
presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden
5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI
yaitu Demokrasi Terpimpin.

17.  Diberlakukannya system kabinet parlementer
 Dilaksanakannya pemilihan umum
 Upaya konstituante menyusun undang undang
dasar baru
 Usaha Pembunuhan Kepala Negara

18. JATUHNYA DEMOKRASI LIBERAL
Kekacauan politik setelah
pemilu 1955 menyebabkan
diterapkannya Demokrasi
Terpimpin.

19. DAMPAK DEMOKRASI LIBERAL PADA
MASYARAKAT
1.
Memunculkan
pemberontakan
di berbagai
daerah (APRA,
RMS, DI/TII).
2. Krisis
kepercayaan
rakyat pada
pemerintahan.

20. B. Demokrasi Terpimpin
1959-1965
Pada masa pemerintahan
Soekarno yang menganut demokrasi
terpimpin kekuasaan presiden
begitu kuat. Pemerintah tunggal
pada saat itu adalah presiden
Soekarno

21. Ir. Soekarno

22. PERISTIWA YANG TERJADI
Konstituante Gagal
Menyusun Undang
Undang Dasar Baru
Dekrit Presiden 5 Juli
1959
Pengaruh Dekrit
Presiden
Kehidupan Politik di
Masa Demokrasi
Terpimpin

23. Kegagalan Konstituante
• Masing-masing partai hanya mengejar
kepentingan partainya saja
• Muncul gagasan kembali ke UUD 1945 dari
kalangan ABRI.
• Konstitusi melakukan pemungutan suara
sebanyak 3 kali
• Tetapi anggota yang hadir kurang dari 2/3.
• Keadaan politik masih tetap tidak menentu.

24. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Presiden Soekarno mengajukan gagasan
Konsepsi Presiden untuk mendekritkan
berlakunya UUD 1945 dan pembubaran
konstitusi
• Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden
mengeluarkan dekrit.
• Seluruh lapisan masyarakat menyetujui
adanya dekrit presiden.

25. Isi Dekrit Presiden
• Pembubaran Konstituante
• Berlakunya kembali UUD 1945
• Tidak Berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS.

26. Pengaruh Dekrit Presiden
• Kedudukan Presiden berada di bawah MPRS
tetapi kenyataannya MPR tunduk pada
Presiden.
• Keberadaan MPRS yang ditetapkan Presiden
bertentangan dengan UUD 1945
• Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden
dan digantikan oleh DPR-GR

27. Kehidupan Politik di Masa Demokrasi
Terpimpin
• TNI dan POLRI disatukan menjadi ABRI yang
diakui sebagai salah satu kekuatan sosial
politik.
• Berdasarkan Penpres no. 7 Tahun 1959
kehidupan partai harus memenuhi syarat
partai politik.
• Kekuatan politik pada saat itu adalah Presiden,
ABRI dan partai-partai terutama PKI.

28. JATUHNYA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai
kepala Negara sekaligus kepala pemerintah.
2. Peranan parlemen yang lemah.
3. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih
lemah.
4. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya
peranan partai politik.

29. KESIMPULAN
Demokrasi liberal dikenal dengan sistem
pemerintahan parlementer. Pada periode ini
diberlakukan UUDS 1950. Namun setelah negara RI
dengan UUDS 1950 selama 9 tahun,maka rakyat
Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem
Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan jiwa
Pancasila dan UUD 1945.