Kisi kisi sejarah indonesia

1. 1. Tempat terjadinya pemberontakan PKI yang pertama dilakukan adalah di Madiun, Jawa
Timur.
2. Salah satu tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1948 adalah Musso.
3. Faktor yang membuat gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI
adalah peristiwa tersebut mengancam stabilitas pemerintahan yang baru terbentuk pasca-
kemerdekaan Indonesia.
4. Tokoh militer yang terlibat dalam penumpasan PKI tahun 1948 adalah Letnan Kolonel
Suharto.
5. Tokoh yang sempat memimpin salah satu kabinet dalam pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang mengeluarkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) adalah
Ali Sastroamidjojo.
6. Salah satu faktor pemicu timbulnya peristiwa militer di salah satu daerah di Indonesia adalah
ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketegangan antar etnis/kebudayaan.
7. Tokoh yang tidak terkait dengan pemberontakan tentara Hizbullah tidak tersedia informasi
yang spesifik terkait hal ini.
8. Letnan Kolonel Eri Sudewo menjadi delegasi dalam perundingan dengan pemberontak untuk
mencari solusi damai.
9. Pemimpin gerakan pemberontakan yang dilakukan dengan faktor penyebab yang serupa
dengan gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tidak memiliki informasi yang spesifik.
10. Kedatangan TNI dianggap sebagai ancaman bagi sekelompok pasukan di wilayah Sulawesi
Selatan. Hal ini memicu terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis.
11. Gerakan operasi militer yang tidak memiliki keterkaitan untuk menumpas gerakan DI/TII di
Indonesia tidak tersedia informasi yang spesifik.
12. Alasan munculnya gerakan DI/TII Aceh berkaitan dengan perasaan ketidakpuasan terhadap
pemerintahan dan keinginan untuk memperjuangkan ideologi yang berbeda.
13. Menteri pertahanan yang menjadi target pembunuhan dari gerakan APRA adalah Letnan
Kolonel Maludin Simbolon.
14. Terdapat suatu anggapan yang menyatakan bahwa gerakan APRA merupakan gerakan
yang berasal dari kolonial Belanda yang memanfaatkan bangsa Indonesia.
15. Gerakan pemberontak ini terjadi atas dasar adanya campur tangan dari pemerintah asing
dan bersifat separatis, seperti yang terjadi pada gerakan di Papua, Aceh, atau Timor Timur
(Timor Leste).
16. Penghimpunan pasukan yang dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat
pada suatu cerita rakyat dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal atau
pejuang yang memiliki pengaruh di masyarakat setempat.
17. Upaya pemerintah Indonesia untuk menghancurkan APRA melalui operasi militer dan upaya
diplomatik.
18. Perdana Menteri NIT yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak setuju dengan
gerakan separatis yang dipimpin oleh Andi Azis adalah A.J. Kawilarang.
19. Gerakan Permesta dimulai dengan adanya gerakan yang terjadi di kota Manado, Sulawesi
Utara.
20. Tindakan pertama dalam pemberontakan yang didalangi oleh RMS (Republik Maluku
Selatan) adalah penyerangan terhadap beberapa pos militer Belanda di Ambon pada April
1950.

2. 21. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan pada 30 September
1965 adalah dugaan adanya upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno oleh sebagian
anggota militer yang terhubung dengan Gerakan 30 September (G30S).
22. Salah satu alasan diambilnya langkah perubahan dalam struktur pemerintahan Republik
Indonesia adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan meningkatkan efisiensi dalam
pengambilan keputusan.
23. Faktor yang menyebabkan dijalankannya sistem pemerintahan yang bersifat parlementer
adalah untuk memberikan kontrol yang lebih kuat kepada parlemen dalam pengambilan
keputusan politik dan kebijakan pemerintah.
24. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi tanpa PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai
kedua terbesar yang tidak turut serta dalam parlemen.
25. Kabinet Natsir harus berakhir karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen pada
masa pemerintahannya.
26. Nasionalisasi De Javasche Bank dijalankan pada masa pemerintahan kabinet Djuanda.
27. Salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya Kabinet yang ada pada demokrasi liberal
adalah ketidakstabilan politik, konflik internal, atau mosi tidak percaya dari parlemen.
28. Selama masa Demokrasi Liberal terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Pada masa
berjalannya suatu kabinet sempat terjadi permasalahan yang melibatkan ketidakharmonisan
antara perwira-perwira TNI AD dan parlemen di beberapa periode.
29. Selama kepemimpinan Kabinet Wilopo dalam pemerintahan demokrasi Indonesia, beberapa
peristiwa yang akhirnya menjatuhkan kabinet tersebut meliputi masalah keuangan dan konflik
internal di dalam kabinet.
30. Partai yang berhaluan Komunis di Indonesia diduga menjadi dalang terjadinya peristiwa
yang menyebabkan tewasnya banyak petani di Sumatra Timur pada peristiwa Gerakan 30
September 1965.
31. Dasasila Bandung adalah salah satu keberhasilan dari kabinet yang dipimpin oleh Ali
Sastroamidjojo pada tahun 1955.
32. Kabinet yang mencanangkan secara terbuka pemberantasan korupsi dalam program
kerjanya berjalan selama kurun waktu kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.
33. Munculnya sentimen anti-Tionghoa terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, terutama
setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998.
34. Kebijakan RPLT pada mulanya direncanakan akan berlangsung selama 5 tahun pada tahun
1966-1971.
35. Kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun memiliki hubungan yang keterkaitan dengan
Musyawarah Nasional untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan rencana
pembangunan jangka panjang.
36. Kabinet Djuanda berakhir pada tahun 1957.
37. Perubahan sistem pemerintahan yang terkait dengan konstitusi sempat terjadi di Indonesia.
Perubahan tersebut menjadi akhir dari kabinet Ali Sastroamidjojo.
38. Pada saat diberlakukannya sistem ekonomi Gunting Syafruddin, potongan uang yang
sebelah kanan dapat digunakan untuk transaksi kecil atau pembayaran.
39. Salah satu penyebab berakhirnya sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah karena
ketidakberhasilan dan ketidakstabilan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

3. 40. Hanya saja uang yang dapat digunakan untuk pembayaran hanya yang bagian kiri dari
uang De Javasche Bank yang utuh karena bagian kanannya telah dipotong sebagai langkah
dalam kebijakan Gunting Syafruddin.
41. Tingkat inflasi Indonesia yang melonjak naik hingga mencapai hampir 400% pada masa
Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang kurang stabil, defisit anggaran
yang tinggi, serta penggunaan moneter yang tidak terkendali.
42. Pemerintah Indonesia juga menggabungkan bank-bank negara ke dalam satu bank sentral
untuk mengonsolidasikan sistem perbankan dan mengatur kebijakan moneter secara lebih
efisien.
43. Sistem ekonomi negara-negara sosialis meliputi kepemilikan kolektif atas sumber daya,
perencanaan sentral ekonomi oleh pemerintah, dan redistribusi hasil produksi berdasarkan
pada kebutuhan masyarakat.
44. Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terfokus pada pembangunan berbasis
ekonomi sosialis, intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi, dan pembentukan badan-badan
usaha milik negara.
45. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan nasional adalah Bappenas
(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
46. Tugas Komando Mandala tidak mencakup pengaturan kegiatan industri, melainkan lebih
pada koordinasi kegiatan militer di wilayah tertentu.
47. Tindakan Presiden Sukarno yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945 termasuk dalam
pemaksaan pembentukan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang tidak
sesuai dengan UUD 1945.
48. Dalam upaya pengembalian Irian Barat, pertempuran di Laut Aru pada 15 Januari 1962
terjadi sebagai bagian dari operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia.
49. Sesuai isi Perjanjian New York, Irian Barat tidak langsung diserahkan kepada Indonesia
tetapi diserahkan kepada PBB untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia setelah
referendum yang dilakukan beberapa waktu kemudian.
50. Upaya konfrontasi ekonomi dalam penyelesaian Irian Barat meliputi pembatasan
perdagangan dengan negara-negara yang mendukung Belanda dalam masalah Irian Barat.
51. Proyek mercusuar Indonesia adalah proyek pembangunan yang melibatkan pembangunan
jalan-jalan raya sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur.
52. Indonesia mulai condong ke Blok Timur sebagai porosnya karena ketegangan politik
dengan Blok Barat, terutama terkait dengan isu-isu Irian Barat dan ketidaksetujuan terhadap
kebijakan Blok Barat di Asia Tenggara.
53. Salah satu penyebab kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru adalah
adanya perbedaan pandangan politik di antara anggotanya terkait dengan bentuk negara,
sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia.
54. Alasan Presiden Sukarno membubarkan DPR hasil pemilu pertama dan segera membentuk
DPR-GR adalah untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengurangi pengaruh partai
politik.
55. Dampak politis dikeluarkannya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 adalah meningkatnya
otoriterisme politik dan peningkatan kekuasaan presiden dalam sistem politik Indonesia.