Paham Demokrasi Terpimpin berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Paham ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat antara berbagai kekuatan nasional termasuk PKI dan militer di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

1. Deliana Sagita
Florenzia Esmeralda
Genesa Hosyiana
Sonya Meisya Putri

2. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4
Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratn / perwakilan. Kata
“dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus
dipimpin oleh presiden.
Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis
nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan
independen kaum buruh dan petani
Juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah
untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan
peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi
oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil,
digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan
dan tujuan yang sama.

3. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
a. Dominasi Presiden
b. Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan
tinggi negara
c. Makin berkembangnya paham komunisme
d. Makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur
sosial politik

4. Latar Belakang Diberlakukannya
Demokrasi Terpimpin
Di awali dari maklumat Hatta sebagai wakil
presiden waktu itu, di mana dalam maklumat
tersebut menganjurkan perlunya pembentukan
partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan
luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40
partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada
kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian,
bukannya menambah suburnya sistem
Demokrasi di Indonesia.

5. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada
waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun
penuh dan terjadi perombakan-perombakan
dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut
penilayan presiden Soekarno banyaknya partai
hanya memperunyam masalah dan hanya
menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab
perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia
menilai partai itu adalah semacam pertunjukan
adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh
baik bagi Bangsa dan negara.

6. Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi
Liberal tidak semakin mendorong Indonesia
mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan,
yakni berupa masrakat adil dan makmur, sehingga
pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit
untuk di majukan, karena setiap fihak baik
pegawai negeri dan parpol juga militer saling
berebut keuntungan dengan mengorban kan yang
lain.

7. Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur
partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi
dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di
berlakukan, dengan membiarkan partai politik
sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya
menambah besarnya gejolak baik dari internal partai
yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang
memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah-
daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang
demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk
menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan
dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan.

8. Lahirnya Demokrasi Terpimpin
Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan
dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di
bawah dekrit presiden. Soekarno juga
membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi
untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru,
dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya
kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan
semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno
memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan
mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi
yang penting.

9. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin”
Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa
PKI mempunyai mandat untuk persekutuan
Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama
(Islam) dan komunisme yang dinamakan
NASAKOM.

10. Pada masa ini terjadi banyak pergantian
kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak
stabil. Tercatat ada 2 kabinet pada masa itu :
1. Kabinet Djuanda
disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada
periode 9 April1957 – 10 Juli 1959.

11. 2. Kabinet Kerja
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959
Kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan oleh
Kabinet Kerja. Dalam kabinet itu, Presiden Soekarno
bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir.
Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini
dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan
programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja
meliputi masalah-masalah sandang pangan,
keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian
Barat.

12. MPRS
Dengan penetapan Presiden No. 2 tahun
1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-
anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota-
anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan
wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh
Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu
ketetapan MPRS ini adalah mengankat Presiden
Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

13. DPA
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk
berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPA ini
dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan
Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan itu
berkewajiban untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul
kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan
pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara
bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai
Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan
Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan
Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).

14. Pembentukan DPR-GR
Pada mulanya, DPR hasil pemilu 1995
mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno.
Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN
tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah.
Karena adanya penolakan tersebut,
dikeluarkanlah Penpres No. 3 tahun 1960 yang
menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu
1955. pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden
Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR
baru yang diberi nama Dewan Perwajkilan
Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota
DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

15. Pembentukan ABRI
Pada tahun 1964 TNI dan Polisi
dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada
peran sosial-politiknya seperti selama zaman
perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah
satu golongan fungsional (karya) yang
mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa
demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno
melakukan politik perimbangan kekuatan
(balance of power) bukan hanya antarangkatan
dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan
partai-partai politik yang ada

16. Nasakom
Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan
komunisme) adalah istilah dari front Nasional yang
dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Nasakom
dikemukakan oleh Presiden Soekarno tahun 1960
sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan
nasional. Ide tersebut delah dicetuskan oleh Ir.
Soekarno pada tahun 1926 dalam seri karangannya
yang dimuat dalam majalah Indonesia Moeda yaitu
Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Istilah
Nasakom dikembangkan dalam Demokrasi
Terpimpin (1959-1965). Dalam perkembangan
Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk
mengembangkan diri serta memperbesar
pengaruhnya, baik di kalangan rakyat maupun
pemerintah.

17. Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin
Perkembangan politik pada masa demokrasi
terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan
TNI-AD dan PKI sebagai pendukungnya. Ajaran
Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat
menguntungkan PKI karena menempatkannya
sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik
Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap
aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI
ditempatkan pada barisan terdepan dalam
demokrasi terpimpin.

18. Kiprah PKI dalam Dunia Politik pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, PKI memang
mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI
banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta
Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional
Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala
daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan
mengajukan calon-calon lain, tetapi usaha itu
menemui kesulitan karena Presiden Soekarno
memberikan dukungan yang besar kepada PKI.
Sejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam
kabinet. Mereka terus menyerukan untuk segera
membentuk kabinet Nasakom tahun ini juga.

19. Penyusupan PKI
PKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI
sehingga partai itu pecah menjadi dua. Sebagian
yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi
oleh PKI Ir. Surachmansehingga haluannya mirip
dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham
marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan
sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh
marhaenis gadungan kemudian membentuk
pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa
Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian
memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep dan PNI
Asu (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan
komunis.

20. Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan
Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS
No. VIII/MPRS/1959.
Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk
menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak
menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya
kembali UUD 1945.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

21. Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah
mendambakan adanya stabilitas politik yang
telah goyah selama masa Liberal.
2. Mahkamah Agung membenarkan dan
mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD
untuk melaksanakan pengamanan Dekrit
Presiden.
4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi
menyatakan kesediaannya untuk melakanakan
UUD 1945.

22. Dampak positif diberlakukannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
1. Menyelamatkan negara dari perpecahan
dan krisis politik berkepanjangan.
2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu
UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi
negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi
negara berupa DPAS yang selama masa
Demokrasi Parlemen tertertunda
pembentukannya.

23. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, adalah sebagai berikut.
1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni
dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar
hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan
pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong
belaka.
2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden,
MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada
masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde
Baru.
3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam
bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama
Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang
disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

24. Paham demokrasi ini berdasarkan paham
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan (Pancasila sila 4).
Paham ini berintikan musyawarah untuk
mufakat secara gotong royong antara semua
kekuatan nasional yang revolusioner dengan
prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan
komunisme).

25. Sistem Ekonomi Demokrasi
Seiring dengan perubahan politik menuju
demokrasi terpimpin maka ekonomipun
mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga
ekonomi terpimpin merupakan bagian dari
demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas
ekonomi disentralisasikan di pusat
pemerintahan sementara daerah merupakan
kepanjangan dari pusat.
Langkah yang ditempuh pemerintah untuk
menunjang pembangunan ekonomi adalah
sebagai berikut :

26. 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah
Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional
(Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh.
Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
 Tugas Depernas :
a. Mempersiapkan rancangan Undang-undang
Pembangunan Nasional yang berencana
b. Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
 Tugas Bappenas adalah
a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan,
baik nasional maupun daerah.
b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk
MPRS.

27. 2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan dilakukan Devaluasi :
a. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
b. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat
c. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak
dirugikan.
Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak
mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin
jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para
pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi
sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.
Pada masa pemotongan nilai uang memang
berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi
tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka
tidak memiliki uang.

28. 3. Kenaikan laju inflasi
Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :
a. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan
lainnya mengalami kemerosotan.
b. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
c. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin
besar.
d. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi
masalah yang ada.
e. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun
swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
f. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan
guna mencapai keseimbangan keuangan tak
memberikan banyak pengaruh.

29. 4. Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah
karena:
a. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk
merangsang ekspor (export drive) mengalami
kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
b. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari
luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan
guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat
terlaksana dengan baik.
Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk
menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin.

30. 5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar
Negeri
6. Kebijakan lain pemerintah
a. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)
b. Peleburan bank-bank negara

31. Dinamika Politik dan Ekonomi
Politik:
1. Pembentukan kabinet kerja
2. Penetapan Pidato Presiden tentang Manapol
USDEK sebagai GBHN
3. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955
4. Pembentukan MPRS
5. Pembentukan DPRGR
6. Pembentukan Front Nasional
7. Pembentukan Tiga Kekuatan Politik
Ekonomi:
1. Sistem Ekonomi Terpimpin
2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng

32. Dampak Demokrasi Terpimpin
Penataan kehidupan politik menyimpang
dari tujuan awal, yaitu demokratisasi
(menciptakan stabilitas politik yang demokratis)
menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di
tangan presiden)

33. Penyimpangan Demokrasi Terpimpin
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin
partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya
dibubarkan oleh presiden dan presiden
membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers