Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan NKRI pada masa 1945-1965.
2. Tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman dan Haji Agus Salim dibahas peranannya dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.
3. Kabinet-kabinet seperti Natsir, Wilopo, dan Ali Sastroamijoyo I dibahas program dan tantangannya
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
2. Melalui belajar mandiri, peserta dapat mengidentifikasi
dan menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan
tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan
keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa
1945-1965
3. Tahun 1945 hingga 1965 adalah masa-masa sulit Republik
Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dari
pergulatan ideologi dan peristiwa masa itu, lahirlah tokoh-
tokoh pejuang di tingkat pusat maupun daerah. Tokoh-
tokoh itu sebagian ada yang menjadi Pahlawan Nasional
dan sebagian lagi dilupakan peranannya. Tugas generasi
saat ini adalah mengingat dan mengingat bagaimana
republik ini telah dipertahankan mati-matian oleh para
pendahulunya
4.
5. Menurut keterangan Adam
Malik, nama Haji Agus Salim
pertama kali menonjol di luar
negeri ketika diadakan
konferensi buruh sedunia di
Jenewa pada tanggal 30 Mei
1929.
Gambar 1. Presiden Soekarno,
Wapres Mohammad Hatta dan Haji
Agus Salim
Sumber: academia.edu
6. Pada kabinet Syahrir I Agus salim tidak duduk dalam
jajaran kabinet, ia ditugasi saat itu sebagai penasihat
menteri luar negeri Ahmad Subardjo, sebagai menteri
luar negeri pertama yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannnya. Baru,
pada kabinet Syahrir II yang dibentuk pada tanggal 12
Maret 1946 Agus salim ditunjuk sebagai menteri luar
negeri muda, dengan sutan syahrir yang langsung
merangkap jadi menteri luar negeri.
7. Misi diplomatik RI yang di pimpin
H. Agus salim ke beberapa negara
Arab, beranggotakan juga
Muhammad Rasyidi, Nazir
Pamuntjak, abdul Kadir dan
A.R.Baswedan. Akibat usaha ini
negara-negara Islam mengakui
Republik Indonesia secara de jure.
Pada tanggal 10 Juni 1947 Haji
Agus Salim menanda-tangani
persahabatan antara Republik
Indonesia dan Mesir di Kairo.
Gambar 2. Agus Salim bersama AR
Baswedan, saat berada di Timur
Tengah
Sumber: Academia.edu
8. Delegasi Republik Indonesia
kemudian melanjutkan
perjalanan menuju ke Republik
Siria. Perjanjian diplomatik
dengan suriah itu juga mengakui
secara de jure adanya Republik
Indonesia. Perjanjian ini
ditandatangani pada tanggal 2
Juli 1947.
Gambar 3. HAS bersama Hasan Al-
Banna
Sumber: hariansejarah.id
9. Agus Salim merupakan seorang ahli diplomasi yang
namanya dikenal dunia. Berkat peran aktifnya dalam
mempertahankan dan menunjukan eksistensi Republik
Indonesia di mata masyarakat internasional, Agus Salim
kemudian digelari sebagai Pahlawan Nasional pada
tahun 1961 melalui SK Presiden: Keppres No. 657
10.
11. Ketika pendudukan Jepang, ia
masuk tentara Pembela Tanah Air
(Peta) di Bogor yang begitu tamat
pendidikan, langsung menjadi
Komandan Batalyon di Kroya.
Menjadi Panglima Divisi
V/Banyumas sesudah TKR
terbentuk, dan akhirnya terpilih
menjadi Panglima Angkatan Perang
Republik Indonesia (Panglima TNI). Gambar 4. Panglima Besar
Soedirman
Sumber: academia.edu
12. Sudirman merupakan tokoh penting dalam revolusi.
Hal ini boleh dilihat ketika Agresi Militer II Belanda. Ia
yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap
bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus
ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan
memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan
perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa
ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang
dilahirkan oleh revolusi negeri ini.
13. Melalui Konferensi TKR tanggal 2 Nopember 1945,
ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR/Panglima
Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya
pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat Jenderal
diberikan padanya lewat pelantikan Presiden. Jadi
ia memperoleh pangkat Jenderal tidak melalui
Akademi Militer atau pendidikan tinggi lainnya
sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya.
14. Adegan Soekarno dan Sudirman
di samping merupakan politik
citra yang dilakukan Bung Karno
untuk mengabarkan kepada
dunia bahwa relasi sipil-militer
masih baik-baik saja dalam situasi
revolusi
Gambar 5. Presiden Soekarno dan
Jenderal Sudirman
Sumber: Wikipedia.id
15. Perang gerilya adalah tekhnik mengepung dengan cara tak
terkesan (infisibble).Perang gerilya adalah bentuk perang yang
tak terbelit dengan cara resmi pada ketentuan perang.Saat itu
perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perang gerilya
bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Menghindari perang terbuka
Menghantam musuh dengan cara tiba-tiba
Menghilang ditengah lebatnya hutan alias kegelapan malam
Menyamar sebagai rakyat biasa.
16.
17. Gambar 6. Keadaan Geografis Indonesia Pasca
Perjanjian Linggarjati dan Renville
Sumber: zenius.net
18. Di saat Indonesia sedang benar-benar di
ambang kehancuran, seorang
putera Minangkabau yang telah ditempa
oleh kedisiplinan belajar yang
mencengangkan, oleh keluasan wawasan
yang didapat dari melahap 16 peti buku
yang selalu ia bawa kemanapun. Dengan
kepiawaiannya berargumentasi dan
berdialektika, Hatta berhasil mendesak
Belanda sekaligus mengambil simpatik
seluruh dunia pada KMB (23 Agustus-2
November 1949).
Gambar 7. Bung Hatta dalam KMB
1949
Sumber: Wikipedia.id
19. Hatta pada penumpasan pemberontakan komunis di
Madiun 1948 yang menambah simpatik pihak Amerika
(yang anti-komunis) terhadap Indonesia (Ricklefs,
1991). Ditambah dengan penyalahgunaan alokasi
dana setelah Perang Dunia II yang seharusnya
digunakan Belanda untuk membangun negara, malah
digunakan untuk menyerang negara lain. Bung Hatta
dapat pulang ke tanah air dengan senyum lebar penuh
kemenangan, karena dirinya telah berhasil
menghadiahkan NKRI (kecuali Irian Barat) sebuah
pengakuan kedaulatan resmi dari Belanda dan juga
dunia internasional.
20.
21. Program pokok dari kabinet ini adalah:
Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman
Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan
pemerintahan
Menyempurnakan organisasi Angkatan
Perang
Mengembangkan dan memperkuat
ekonomi rakyat
Memperjuangkan penyelesaian
masalah Irian Barat.
Gambar 8. Kabinet Natsir
Sumber: Wikipedia.id
22. Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi
Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro
Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur
ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan
ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
nasional.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing
dan diberikan bantuan kredit.
Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan
berkembang menjadi maju.
23. Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh
adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia
menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai
DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah
No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan
Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen
tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan,
sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
24.
25. Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum agraria agar sesuai
dengan kepentingan petani.
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
Menjalankan politik luar negeri secara bebas
aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam
wilayah RI secepatnya.
Menyiapkan undang-undang tentang
pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,
penetapan upah minimum, dan penyelesaian
pertikaian buruh.
Gambar 9. Kabinet Sukiman
Sumber: academia.edu
26. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap
peningkatan keamanan dan ketentraman negara, RMS. dan
lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami
sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini
menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika
Serikat. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan
Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri
Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat
Merle Cochran.
27. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang
harmonis dengan militer dan kurang prograsif menghadapi
pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak
percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
28.
29. Program dalam negeri:
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih Dewan Konstituante, DPR, dan
DPRD
Meningkatkan kemakmuran rakyat,
Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
Pemulihan stabilitas keamanan negara
Program luar negeri:
Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-
Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan
Indonesia, serta
Menjalankan politik luar negeri yang bebas-
aktif.
Gambar 10. Kabinet Wilopo
Sumber: Wikipedia.id
30. Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi
krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi
gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan
sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa
membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang
memperparah kondisi politik nasional. Kabinet Wilopo juga
harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang
menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah
intern dalam TNI sendiri.
31. Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan
tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung
Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat
kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI
mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur
(Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak
percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.
Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada
presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
32.
33. Program pokok dari Kabinet Ali
Sastroamijoyo I:
Meningkatkan keamanan dan
kemakmuran
Menyelenggarakan Pemilu dengan
segera
Pembebasan Irian Barat secepatnya
Pelaksanaan politik bebas-aktif
Peninjauan kembali persetujuan KMB.
Penyelesaian pertikaian politik.
Gambar 11. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Sumber: sejarahindonesiadahulu.blogspot.co.id
34. Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu
prestasi yaitu:
Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29
September 1955
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955
Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti
penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa
Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :
Berkurangnya ketegangan dunia
Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik
diskriminasi ras di negaranya.
Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika
dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB
35. Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri
Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan
sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem
ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama
ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan
Ali dan penguaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.
36. Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya
hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa
untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Kabinet Ali ini
juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan
mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa
Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya Peristiwa 27 Juni
1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut
dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan
keamanan negara.
37.
38. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin
Harahap adalah:
Mengembalikan kewibawaan pemerintah,
yaitu mengembalikan kepercayaan
Angkatan Darat dan masyarakat kepada
pemerintah
Melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen
baru
Masalah desentralisasi, inflasi,
pemberantasan korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan
politik luar negeri bebas aktif.
Gambar 12. Pengambilan Sumpah Jabatan
PM Burhanudin Harahap
Sumber: hariansejarah.id
39. Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah
keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:
Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September
1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk
memilih Dewan Konstituante.
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para
pejabat tinggi yang terlibat korupsi
40. Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai
besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu
diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Kabinet ini
mengalami ganggung ketika kebijakan yang diambil
berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan
pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada
Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang
memberikan dukungan kepada kabinet (Noer, 1983).
41.
42. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II
adalah Program kabinet ini disebut Rencana
Pembangunan Lima Tahun yang memuat program
jangka panjang, sebagai berikut:
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan
mempercepat terbentuknya anggota-anggota
DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan
pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi
ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Pembatalan KMB
Pemulihan keamanan dan ketertiban,
pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar
negeri bebas aktif
Melaksanakan keputusan KAA.
Gambar 13. PM Ali Sastroamidjoyo
bersama dengan Pemimpin Revolusi
China Mao Tse Tung
Sumber: brilio.net
43. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan
Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning and investment. Kabinet ini berhasil
melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Pada masa
kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat,
meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang
semakin menguat, serta mengarah pada gerakan sparatisme
dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi.
44. Lambatnya pertumbu han ekonomi dan pembangunan
mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan
menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan
pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru
khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di
Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI
mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi
membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan
mandatnya pada presiden (Muljana, 2008).
45.
46. Program pokok dari Kabinet
Djuanda dikenal sebagai Panca
Karya yaitu:
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan RI
Melancarkan pelaksanaan
Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian
Jaya
Mempergiat/mempercepat
proses Pembangunan
Gambar 14. Pengembalian Mandat
Kabinet Karya dari PM Djuanda kepada
Presiden Soekarno
Sumber: kepustakaan-presiden.pnri.go.id
47. Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan
Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin (Kahin,
1952).Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di
daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan
daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau
Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal
14 September 1957. Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu
masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan
angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas
selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan
(MUNAP) pada bulan November 1957 (Hapsari, 2015).
48. Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan
kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda
yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian
dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas
sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil (Kardiman, 2015).
49. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia
mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale
Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).
Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di
wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan
setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil
dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas
melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut (Kahin,
1952).
50.
51. Gagalnya usaha untuk kembali ke
UUD 1945 dengan melalui
Konstituante dan rentetan peristiwa-
peristiwa politik yang mencapai
klimaksnya dalam bulan Juni 1959,
akhirnya mendorong Presiden
Soekarno untuk sampai kepada
kesimpulan bahwa telah muncul
suatu keadaan kacau yang
membahayakan kehidupan negara.
Atas kesimpulannya tersebut,
Presiden Soekarno pada tanggal 5
Juli 1959 mengeluarkan dekrit
Gambar 15. Soekarno Berpidato di Depan
Pejabat Tinggi Negara pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Sumber: katailmu.com
53. Kehidupan Soekarno menyokong pemikiran Soekarno.
Kemiskinan dalam kehidupan Soekarno melahirkan buah-
buah pemikiran bijaksana yang berjalan sesuai dengan
norma-norma masyarakat (Adams, 2011:27-33).
NASIONALISME
AGAMA
KOMUNISME
54. Kelahiran Dekrit presiden 5 Juli dilatar belakangi atas konvensi
pertemuan Soekarno dengan Perdana Menteri Djuanda, Wakil
Ketua Dewan Nasional Roslan Abdoelgani, KASAD A. H.
Nasution, Menteri Negara Moh. Yamin, Ketua Mahkamah
Agung Mr. Wiryono dan Direktur Kabinet Presiden Mr. Tamzil
pada Tanggal 4 Juli 1959, pada saat itulah gagasan kembali ke
UUD 1945 mendapati konvensi tentang kelahiran dekrit
presiden 5 juli. Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959
sebagai solusi dari kemacetan politik melalui pembentukan
kepemimpinan yang kuat (Budiarjo, 1998:4).
55. Demokrasi Terpimpin
sebenarnya, terlepas dari
pelaksanaannya yang dianggap
otoriter, dapat dianggap
sebagai suatu alat untuk
mengatasi perpecahan yang
muncul di dataran politik
Indonesia dalam pertengahan
tahun 1950-an (Feith, 1995).
56. Selamat, Anda telah menyelesaikan modul tentang Peran dan
nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam
mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada
masa 1945-1965. Untuk memperdalam kajian dan latihan,
silakan mengerjakan tugas dan tes di bawah.