Ppkn Orde lama, orde baru, dan masa reformasi di Indonesia

1. ORDE LAMA, ORDE BARU,
DAN REFORMASI
Nama:
Faradilah M.
Farhan N.Y
Marlon Enrico
Nanda Aditasia M.a
Rika Tasyadila
Syifa P.

3. Orde Lama (1950-1965)
Orde Lama adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.
Bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando.
Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan
parlementer.

4. Sistem Pemerintahan
 kebijakan pada pemerintah,
 berorientasi pada politik,
 semua proyek diserahkan kepada pemerintah,
sentralistik,
 demokrasi Terpimpin,
 sekularisme.

5. Masa Orde Lama
Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950
Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)
Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1967)

6. Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada
masa awal kemerdekaan sangat buruk,
karena :
Inflasi yang
sangat tinggi
karena
beredarnya lebih
dari satu mata
uang secara tidak
terkendali
Adanya blokade
ekonomi
untuk menutup
pintu
perdagangan
luar negeri RI
Kas negara
kosong
Eksploitasi besar-besaran
di masa
penjajahan.

7. Panglima AFNEI (pasukan sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang.
Pada waktu itu, untuk sementara
waktu pemerintah RI menyatakan
tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang
pemerintah Hindia Belanda, dan
mata uang pendudukan Jepang.
Kemudian pada tanggal 6 Maret
1946,
Berdasarkan teori moneter,
banyaknya jumlah uang yang
beredar mempengaruhi kenaikan
tingkat harga.

8. Usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan ekonomi:
 Program Pinjaman Nasional Juli 1946.
 Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India,
mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan
menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke
Singapura dan Malaysia.
 Konferensi Ekonomi Februari 1946 yang tujuan untuk memperoleh
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak.
 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19
Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948.
 Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan
dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

9. Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam
politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori mazhab klasik yang menyatakan
laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing
dengan pengusaha nonpribumi, terutama
pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia
yang baru merdeka.

10. Ciri-ciri Demokrasi LIberal
1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat.
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintahan.
3. Presiden berhak membubarkan DPR.
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

11. Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi
 Gunting Syarifuddin, (pemotongan nilai uang) untuk mengurangi
jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan
wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing
 Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
 Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang
diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama
antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan
pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih
perusahaan-perusahaan tersebut.

12. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-
1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959,
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya
diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini,
diharapkan akan membawa pada kemakmuran
bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan
ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme)

13. Kebijakan ekonomi belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi
 Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan
nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp
50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua
simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam
pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik
400%.
 Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan
uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru
mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di
masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini
malah meningkatkan angka inflasi.

14. Masalah pemanfaatan kekayaan alam
Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat
jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum
punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb
biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi
Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan
anak cucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang
menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi
saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi
Bung Karno tidak pernah menggadaikan (konsesi)
tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan asing.
Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat
minim.

15. Orde Baru
(1965-1998)

16. Orde Baru (1965-1998)
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk
memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno dengan masa
Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah
pemberontakan PKI tahun 1965.
Orde baru lahir sebagai upaya untuk :
 Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa
Orde Lama.
 Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan
negara Indonesia.
 Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
 Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan
stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan
bangsa.

17. Latar belakang lahirnya Orde Baru
 Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
 Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi
mencapai 600%
 Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan
gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”
 Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun
setelah upaya untuk mengadili tokoh yang terlibat dalam peristiwa
Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun
telah dibentuk Mahkamah Militer Luar.
 Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah
yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden
mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR)
yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang
dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin
kacau dan sulit dikendalikan.

18. Landasan Orde Baru
 Landasan idiil Pancasila
 Landasan konstitusional UUD 1945

19. Kebijakan Politik Dalam Negeri
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
 Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28
Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas
yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet
Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik
dan ekonomi sebagai persyaratan untuk
melaksanakan pembangunan nasional.
 Setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan
Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5
tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan
nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya
yang disebut dengan Pancakrida

20. 2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna
menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan
jalannya pemerintahan maka melakukan :
 Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966
 Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa
PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

21. 3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan
penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti
menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan
penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga
pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada
ideologi tetapi atas persamaan program.
4. Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah proses bagi rakyat untuk
memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi
DPR/MPR.

22. 5. Peran Ganda Abri
TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga
keamanan dan ketertiban negara dan kedua
memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk
memegang posisi di dalam Pemerintahan.

23. 6. Permasyarakatan P4
P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila) bertujuan membentuk pemahaman
yang sama mengenai demokrasi Pancasila.
Sejak tahun 1978 Penataran P4 diberikan
secara menyeluruh pada semua lapisan
masyarakat.
7. Mengadakan Penentuan Pendapatan Rakyat

24. Kebijakan Politik Luar Negeri
 Kembali menjadi anggota PBB
 Normalisasi hubungan antar beberapa negara
 Pendirian ASEAN
 Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

25. Kebijakan Pembangunan Ekonomi
1. Strategi Pembangunan Orde Baru
Kebijakan pemerintah orde baru diarah kan
pada pembangunan merata di segala bidang yang
bertumpu pada
Trilogi Pembangunan:
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

26. 2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang
• Pelita I :Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
• Pelita II :Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas
kesempatan kerja.
• Pelita III :Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
• Pelita IV :sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin
industri sendiri.
• Pelita V :Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
• Pelita VI :Menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang
ekonomi yang berkaitan dengan industri dan
pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
Pelita (Pembangunan Lima Tahunan): rencana pembangunan yang dimulai
dari tahun 1969 sampai 1999.

27. 3. Revolusi Hijau dan Industrialisasi
a. Revolusi Hijau
Merupakan modernisasi Pertanian, yang meliputi
unsur: pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah,
pemupukan, irigasi, pemberantas hama.
b. Industrialisasi
Suatu proses perubahan sosial ekonomi yang
mengubah sistem pencaharian masyarakat
agraris menjadi masyarakat industri

28. DAMPAK PERAN NEGARA TERHADAP
KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA
ORDE BARU
Bidang Politik
•Pemerintahan
yang otoriter
•Dominasi golkar
•Pemerintahan
yang sentralis
Bidang Ekonomi
•KKN
•Kesenjangan
Ekonomi dan
Sosial
•Konglomerasi

29. Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru
Krisis Multidimensi
Krisis
Ekonomi
Krisis
Politik
Kepemim
pinan
Peran
Militer
Peran
Masyaraka
t

31. Masa Reformasi (1998-sekarang)
Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan
menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang
mendasar atas paradigm baru atau kerangka
berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan
keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan
dalam era reformasi.

32. Lahirnya Orde Reformasi
12 mei
1998
• Peristiwa Semanggi
21 mei
1998
• Presiden Soeharto mengundurkan diri
• B.J Habibie Menjadi Presiden RI Ke-3
7 juni
1999
• Pemilihan Umum
20
oktober
1999
• Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI ke-4
9 Agustus
2001
• Megawati dilantik menjadi Presiden RI ke-5

33. Tujuan Reformasi
 Reformasi politik bertujuan tercapainya
demokratisasi
 Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan
tercapainya masyarakat
 Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia
 Reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi
bangsa Indonesia

34. Faktor Pendorongnya Reformasi
Politik
• KKN
• Kekuasaan
orba dibawah
soeharto
otoriter
tertutup
Ekonomi
• Krisis mata
uang rupiah
• Naiknya harga
barang
kebutuhan
masyarakat
Sosial
Masyarakat
• Kerusuhan
tanggan 13
dan 14 1998
yang
melumpuhkan
perekonomian
rakyat
Hukum
• Belum ada
keadilan yang
sama

35. Masa Pemerintahan
B.J Habibie Gus Dur

36. Masa Pemerintahan
B.J. Habibie Gus Dur
• Dimulai kerjasama dengan Dana
Moneter Internasional (IMF)
• Terjadinya Referendum atas
Timor-timur yang
mengakibatkan berpisahnya
Timtim dari Indonesia.
• Sempat tergoda Meloloskan UU
Penanggulangan Keadaan
Bahaya.
• Melakukan liberalisasi
pemberian kebebasan pers,
kebebasan berpendapat dan
pencabutan UU Subversi.
• Banyak bermunculannya gerakan-gerakan
separatisme yang
berkembang di Aceh, Maluku, dan
Papua.
• Banyak kebijakan Abdurrahman
Wahid yang ditentang oleh
MPR/DPR.
• Terjadinya skandal Buloggate dan
Bruneigate.
• Terhentinya pemeriksaan terhadap
mantan presiden Soeharto atas
dugaan kasus korupsi.
• Terjadinya berbagai kerusuhan dan
peristiwa pemboman, seperti
kerusuhan Poso dan Bom Kedubes
Malaysia di Kuningan, Jakarta.

37. Masa Pemerintahan
B.J. Habibie Gus Dur
 Kekerasan antar etnis Dayak dan
Madura di Kalimantan.
 Penghentian Bantuan Moneter oleh
IMF
 Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnis
Tionghoa.
 Etnis Tionghoa diberikan kebebasan
sama seperti halnya warga negara
lainnya.
 Tanggal 29 Januari 2001, ribuan
demonstran berkumpul di Gedung
DPR/MPR menuntut turunnya
Presiden Abdurrahman Wahid.