Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pengembangan kehidupan demokratis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah.

1. Assalamu’alaikum wr. Wb.

2. Kelmpok 2
Nama :
1. Rika Oktavia
NIM :
A510150157
2. Meida Dwi Agiati A510150167
3. Enggar
4. Dhevy Perwitasari
A510150160
A5101501
PGSD Kelas D
Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Nindyah A5101501
6. M.T. Nugroho A5101501

3. Demokrasi di Indonesia
A. Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Dilihat dari arti bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari dari dua kata
Bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat
dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara
etimologis, demokrasi adalah cara memerintah negara yang dilakukan oleh rakyat
atau berdasar prinsip kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada
dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat.
Sedangkan secara istilah (terminologis) pengertian demokrasi banyak
dikemukakan oleh para ahli, antara lain :
1. Yoyeph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional
untuk mencapai keputusan politik melalui individu-individu yang menerima
amanat kekuasaan, individu untuk memperoleh amanat rakyat dengan cara
bersaing secara kompetitif.
2. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan penentuan
keputusan-keputusan pemerintah yang penting dilakukan berdasarkan suara
rakyat dewasa atau kesepakatan mayoritas masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

4. 3. Henry B Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suau sistem
yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara effektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Sebagai bentuk pemerintahan, maka demokrasi mencakup
unsur-unsur, diantaranya:
a. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Adanya pengakuan akan supremasi hukum.
c. Adanya kebebasan.
d. Adanya pengakuan supremasi sipil atas militer.

5. Demokrasi mengandung proses dinamis dalam arti
proses melaksanakan nilai-nilai berada dalam bernegara dan
bermasyarakat (Nurcholis Majid:2000), sehingga secara teoritis
maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang
demokrasinya cukup mapan,paling tidak mencakup 7 norma,
yaitu :
1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
2. Adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan.
3. Ungkapan “Tujuan menghalalkan segala cara” harus dihindari.
4. Permufakatan yang jujur dan sehat
5. Terpenuhinya keperluan pokok
6. Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling
mempercayai itikad baik masing-masing.
7. Pendidikan demokrasi.

6. B. Pemerintahan demokrasi
Suatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan
pemerintahannya dikatakan demokratis apabila menyangkut 4
aspek, yaitu :
1. Masalah pembentukan negara
2. Dasar kekuasaan negara
3. Susunan kekuasaan negara
4. Masalah kontrol rakyat

7. C. Sejarah Perkembangan Demokrasi
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran hubungan
negara dan hukum di Yunani dan di praktekkan dalam hidup
bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang
dilaksanakan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (direct
democracy) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan
prosedur mayoritas.
Kehidupan sosial politik dan agama pada masa tersebut hanya
ditentukan oleh elit-elit masyarakat, yaitu kaum bangsawan dan kaum
agamawan. Oleh karena itu, demokrasi tidak muncul pada abad
pertengahan ini
Namun demikian, menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh
lagi keinginan menghidupkan demokrasi. Yang menandai kemunculan
kembali demokrasi di dunia adalah gerakan renaissance dan reformasi .
Pada abad ke-19 terdapat suatu gagasan yang kemudian
dinamakan konstitusionalisme atau demokrasi konstitusional.

8. Konsep demokrasi konstitusional ini disebut Negara Hukum
Foramal.Konsep Negara Hukum Formal diatas mulai di gugat
menjelang abad ke-20 tepatnya setelah Perang Dunia II
Setelah gugatan tersebut, muncullah gagasan Welfare State atau
Negara Hukum Material (Dinamis)
Dan Negara Indonesia termasuk menganut konsep demokrasi welfare
state, sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

9. D. Pengembangan Kehidupan Demokratis
Untuk mengembangkan kehidupan demokratis dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara ada beberapa nilai demokrasi yang mutlak harus dilaksanakan
ialah :
1. Kebebasan Berpendapat hak ini berguna untuk menyuarakan aspirasi dan
gagasan setiap warga negara melalui berbagai saluran publik, seperti media massa,
buku, karya seni, maupun melalui wakil-wakil rakyat di parlemen.
2. Kebebasan Berkelompok merupakan naluri dasar manusia sebagai makhluk
sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Misal: ikut organisasi,
menjadi anggota atau membentuk partai politik.
3. Kebebasan Berpartisipasi hal ini merupakan gabungan dari kebebasan
berpendapat dan kebebasan berkelompok, meliputi:
a. Pemberian suara dalam pemilihan umum
b. Kontak atau berhubungan dengan pejabat pemerintah
c. Memberikan kritik terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah
agar sistem politik bekerja lebih baik.
d. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik

10. 4. Kesetaraan Gender merupakan keniscayaan demokrasi, di mana kedudukan laki-laki
dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial, memiliki akses yang
sama dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.
5. Kedaulatan Rakyat dalam kehidupan demokrasi, politisi harus menyadari bahwa
mandat yang mereka peroleh dari rakyat harus dikembalikan dalam bentuk pemberian
pelayanan sebaik mungkin kepada rakyat,
6. Rasa Percaya suatu pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling
percaya antar kelompok masyarakat tidak tumbuh. Misal: agenda Pemerintah tidak
terlaksana karena dukungan masyarakat sangat lemah karena adanya rasa saling tidak
percaya tersebut.
7. Kerja Sama salah satu nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi adalah
kerja sama. Kerja sama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat
antarindividu atau antarkelompok, karena tanpa perbedaan maka demokrasi justru tidak
berkembang.

11. Selanjutnya menurut Asykuri Ibn Chamim (2003) nilai-nilai demokrasi seperti
tersebut diatas merupakan wacana normatif yang memerlukan kondisi tertentu sebagai
landasan pengembangannya.
Kondisi yang dimaksud adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mencapai tingkat
pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hal ini juga akan memperbesar persentase
masyarakat yang cenderung kritis, percaya diri dan bermotivasi tinggi dalam kehidupan.
Keadaan yang demikian dapat dibuktikan bahwa banyak negara yang pertumbuhan
ekonominya rendah cenderung pemerintahannya tidak demokratis
2. Pluralisme
Masyarakat plural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa
kelompok. Di dalam masyarakat plural setiap orang mempunyai hak dapat bergabung
dengan kelompok yang ada tanpa adanya rintangan-rintangan.
3. Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat
Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat tetapi menghormati hukum,
memerlukan adanya partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat. Negara seperti
inilah yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi
pengembangan nilai demokrasi.

12.  Parameter terwujudnya demokrasi dalam suatu negara adalah:
1. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas,
kompetitif, jujur, dan adil.
2. Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi memberikan peluang untuk
mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok memiliki hak dan
peluang yang sama di bidang pemerintahan.
3. Akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan politik secara terbuka harus bisa
mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang telah dilakukannya baik secara
individu maupun kelompok.
4. Dilaksakan atau tidaknya hak-hak dasar individu atau disebut sebagai Basic human
right. Terutama kebebasan: berserikat, menyatakan pendapat, pers, rasa takut, dsb
5. Terwujudnya sebuah pengadilan yang independen. Hal ini di perlukan dalam
rangka menciptakan keseimbangan antar berbagai kekuasaan yang ada dalam
negara.

13.  Parameter lain untuk dapat mengetahui demokratis dalam pemerintahan
(Alamudi:1994), antara lain:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak minoritas
5. Jaminan HAM
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat
Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas
digandengkan dengan jaminan hak asasi manusia (HAM). Kelompok mayoritas dapat
melindungi kelompok minoritas, hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara
mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat
membutuhkan dukungan dari lapisan sosial, terutama dukungan dari unit-unit keluarga dan
berbagai komunitas soaial lainnya.

14. Demokrasi Periode
1945-1959
Demokrasi Periode
1959-1965
Demokrasi Periode
1998 s.d Sekarang
Demokrasi Periode
1965-1998
Pelaksanaan demokrasi
di Indonesia mengalami
fluktuasi pada awal
masa kemerdekaan sampai
masa sekarang.
Dari segi waktu dibagi menjadi
4 Periode :
Bagaimana
Pelaksanaan
demokasi di
Indonesia?

15. Demokrasi Periode
1945-1959
Dikenal dengan demokrasi parlementer.
Kepala Negara Presiden
Kepala Pemenrintahan Perdana Menteri
Pada masa ini, keadaan politik tidak stabil,
diperparah dengan gagalnya konstituante
dalam membentuk UUD yang baru.
Masalah ini, mendorong Presiden Soekarno
untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5
Juli 1959, yang salah satu isinya adalah
diberlakukannya kembali UUD 1945.

16. Demokrasi Periode
1959-1965
Dikenal dengan demokrasi terpimpin pada masa
orde lama.
dengan ciri-ciri :
• Dominasi dari Presiden
• Terbatasnya peranan partai politik
• Berkembangnya pengaruh komunis.
Terdapat penyimpangan UUD 1945 :
 Pengangkatan Presiden seumur hidup
 Membubarkan DPR hasil pemilu dan
membentuk DPR-GR
 Menamakan demokrasi pada periode ini
dengan nama demokrasi terpimpin.

17. 3. Demokrasi pada Periode 1965-1998
Pada periode pemerintah berusaha mengembalikan kemurnian
pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 sehingga periode ini dikenal
sebagai Orde Baru. Kehiduapan demokrasi berusaha dibangun untuk
melaksanakan pemerintahan antara lain mulai mulai tahun 1971 pemilu
diselenggarakan untuk kurun waktu tiap 5 tahun kedepan
Demokrasi pada periode dikenal dengan istilah demokrasi
Pancasila secara umum dapat dijelaskan yakni memandang kedaulatan
rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi.
Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai
retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praksis atau
penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintah rezim ini
tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

21. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat
Wassalamu’alaykum wa rohmatullah