UU Ciptaker

1. Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan RI
FAKTUR PAJAK
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

2. KETENTUAN TERKAIT FAKTUR PAJAK
Pasal 13 ayat (1)
Faktur Pajak wajib dibuat PKP untuk setiap:
• Penyerahan BKP/JKP; dan/atau
• Ekspor BKP/JKP.
Pasal 13 ayat (1a)
Faktur Pajak dibuat pada saat:
• Penyerahan BKP/JKP;
• Penerimaan pembayaran dalam hal terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP;
• Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan; atau
• Saat lain yang diatur dalam PMK tersendiri.
Pasal 13 ayat (5)
Keterangan yang harus dicantumkan:
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
1. nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi
subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP
merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan
subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Pasal 13 ayat (9)
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan Formal dan Material
PER-24/PJ/2012
Faktur Pajak SECARA UMUM
Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dll.
REZIM
KERTAS
Pasal 13 ayat (5a)
Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran
PER-16/PJ/2014
Faktur Pajak berbentuk elektronik e-Faktur
Pasal 13 ayat (2)
Faktur Pajak GABUNGAN
Seluruh penyerahan
kepada pembeli yang
sama selama 1 bulan
Pasal 13 ayat (6)
Dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
PER-13/PJ/2019
Pasal 16E
Faktur Pajak Khusus
(VAT Refund)
PMK-120/PMK.03/2019
PMK-151/PMK.03/2013
Tata Cara Pembuatan, Pembetulan/ Penggantian,
Pembatalan Faktur Pajak
Amanah Pasal 13 (8) Undang-Undang PPN.
Mengatur tata cara pembuatan Faktur Pajak termasuk
secara elektronik.
PMK

3. 1. Penyerahan BKP
Saat Penyerahan bagi Cosignor:
Pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang
atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan
oleh PKP pemilik barang (consignor), sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara
konsisten.
Karakteristik:
a. pemilik barang (consignor) menitipkan BKP kepada
penerima barang (consignee); dan
b. penerima barang (consignee) menyerahkan BKP yang
dititipkan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
pembeli BKP dimaksud.
Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak
SELAIN KONSINYASI
• BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada
pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
• BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada
penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian
sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan antarcabang;
• BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau
pengusaha jasa angkutan; atau
• harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau
penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh
PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
diterapkan secara konsisten.
Saat Penyerahan bagi Consignee:
Sama dengan saat penyerahan selain konsinyasi.
KONSINYASI
SAAT PENYERAHAN BKP/JKP

4. penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut,
secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang
tidak bergerak
1. harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai
piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur
penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai
tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara
nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana
dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
Penyerahan BKP tidak berwujud
1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris;
2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang
ditetapkan dalam anggaran dasar;
3. tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan
dibubarkan; atau
4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah
tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan,
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau
dokumen yang ada.
BKP berupa persediaan/aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran
1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai
hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha,
atau perubahan bentuk usaha;
2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh
notaris;
3. disepakati atau ditetapkannya pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal
pengganti saham*) yang tertuang dalam perjanjian pengalihan BKP untuk
tujuan setoran modal; atau
4. ditandatanganinya akta mengenai pengalihan BKP untuk tujuan setoran
modal pengganti saham oleh notaris.
Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan
setoran modal pengganti saham yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A
ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha
INBRENG
1. Penyerahan BKP
*) meliputi pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada
badan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN.
SAAT PENYERAHAN BKP/JKP

5. SAAT PENYERAHAN BKP/JKP
Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012
a. harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau
penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP,
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
diterapkan secara konsisten;
b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara
nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-
cuma atau pemakaian sendiri JKP.
2. Penyerahan JKP
saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean.
3. Ekspor BKP Berwujud
saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor
tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
4. Ekspor BKP Tidak Berwujud
saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau
diakui sebagai piutang atau penghasilan.
5. Ekspor JKP
✓ Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli
BKP/penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender.
Faktur Pajak Gabungan:
✓ Dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP.
✓ Faktur Pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
✓ PKP penjual dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.
✓ PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN dalam Faktur Pajak dimaksud.
Faktur Pajak > 3 bulan:

6. Faktur Pajak atas:
a. penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/JKP dengan karakteristik
konsumen akhir (Pedagang Eceran);
b. penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak
berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti pemungutan PPN-nya
berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak (Dokumen Tertentu); dan
c. penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri
(VAT Refund).
KECUALI
→ Dibuat sesuai dengan peraturan terkait.
BENTUK DAN KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak:
• berbentuk elektronik;
• dibuat menggunakan aplikasi/sistem yang
disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP; dan
• dicantumkan tanda tangan elektronik.
Keterangan yang harus dicantumkan
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
✓ nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan
dan instansi pemerintah;
✓ nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri
orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
✓ nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri
orang pribadi; atau
✓ nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan
merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU
PPh;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Wajib diunggah menggunakan aplikasi/
sistem yang disediakan dan/atau
ditentukan oleh DJP untuk mendapatkan
persetujuan DJP.
Faktur Pajak yang tidak
mendapatkan persetujuan DJP:
→ bukan Faktur Pajak
→ PPN tidak dapat dikreditkan
NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka
pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.
Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan lengkap dan diunggah
menggunakan aplikasi/sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP
serta memperoleh persetujuan DJP,
→ termasuk dalam pengertian Faktur Pajak
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (e-FAKTUR)

7. Kondisi tertentu:
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan,
kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena
Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak
TIDAK DALAM BENTUK ELEKTRONIK
Dalam KONDISI TERTENTU
KONDISI KAHAR

8. KECUALI:
Dalam hal tidak dicantumkan NPWP, untuk pembeli Subjek
Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi, Faktur Pajak harus dibuat
dengan mencantumkan NIK
Faktur Pajak atas:
a. penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/JKP dengan karakteristik
konsumen akhir (Pedagang Eceran);
b. penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak
berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti pungutan PPN-nya
berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak (Dokumen Tertentu); dan
c. penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar
negeri (VAT Refund).
Pasal 13 ayat (5a)
Faktur Pajak Pedagang Eceran
Pasal 13 ayat (6)
Dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
PER-13/PJ/2019
Pasal 16E
Faktur Pajak Khusus
(VAT Refund)
PMK-120/PMK.03/2019
Dibuat sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku
PMK *)
*) Ketentuan existing: PER-58/PJ/2010
KEWAJIBAN PENCANTUM NIK DALAM FAKTUR PAJAK

9. PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG
Pasal 13 ayat (5) huruf b:
Identitas pembeli:
nama, alamat, dan NPWP
Pasal 13 ayat (5) huruf b:
Identitas pembeli:
1. nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri
orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak
luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam
UU PPh.
Sebelum UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja
UU PPN
Pasal 14 ayat (1) huruf e:
STP diterbitkan dalam hal Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP yang
tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) UU PPN selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
huruf b UU PPN; atau
2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN, dalam
hal penyerahan dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran.
Sebelum UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja
Pasal 14 ayat (1) huruf e:
STP diterbitkan dalam hal Pengusaha telah dikukuhkan
sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
dan ayat (6) UU PPN selain identitas pembeli BKP atau
penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU
PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP Pedagang
Eceran.
UU KUP
KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK DALAM FAKTUR PAJAK

10. • Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur
Pajak.
• Berdasarkan dokumen bukti pendukung.
• Dalam hal belum dilaporkan oleh PKP
Penjual, Faktur Pajak yang dibatalkan tetap
dilaporkan dengan DPP dan PPN 0.
• Dalam hal sebelumnya sudah dilaporkan oleh
PKP Penjual, Faktur Pajak tetap dilaporkan
dengan DPP dan PPN 0 → harus pembetulan
SPT.
• Dalam hal sudah dikreditkan oleh PKP
Pembeli, PKP Pembeli harus melakukan
pembetulan SPT.
(PER-24/PJ/2012)
TATA CARA:
• Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak.
• Menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama, Kode Status atau Kode
Status dan Kode Transaksi berubah.
• Tanggal FP Pengganti adalah tanggal Faktur Pajak Pengganti dibuat.
• Dilaporkan di Masa Pajak Faktur Pajak Normal dilaporkan → harus
pembetulan SPT. (PER-24/PJ/2012)
TATA CARA:
PEMBETULAN/
PENGGANTIAN
Salah dalam pengisian/penulisan
sehingga tidak memuat
keterangan yang benar, lengkap,
dan jelas
→ FP PENGGANTI
01
Hasil cetak rusak/hilang
→ CETAK ULANG
Data FP elektronik rusak/hilang
→ PERMINTAAN DATA KE DJP
Penyerahan BKP dan/atau JKP
yang transaksinya dibatalkan.
PEMBATALAN
02
Dengan implementasi Aplikasi e-Faktur 3.0,
sebagian proses dilakukan secara prepopulated.
Penyerahan barang dan/atau jasa
yang seharusnya tidak dibuatkan
Faktur Pajak.
PEMBETULAN/PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

11. Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 1/2012 yaitu
PKP yang seluruh atau salah satu kegiatan usaha atau pekerjaannya
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau
penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk penyerahan
BKP dan/atau JKP melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP
1/2012 adalah pembeli yang mengonsumsi secara langsung
barang tersebut, dan tidak digunakan atau dimanfaatkan
untuk kegiatan produksi atau perdagangan.
melalui tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa, termasuk yang dilakukan melalui media internet atau langsung mendatangi dari
satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, antara lain dapat berupa toko, kios, dan gerai, media tertentu dan toko daring;
tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, tidak termasuk penawaran tertulis atau pemesanan tertulis
yang dimaksudkan untuk memberikan informasi barang dan/atau jasa, penyelesaian transaksi, pengiriman barang, dan informasi lainnya
mengenai transaksi jual beli, misal: leaflet, katalog, bukti pemesanan melalui PMSE, dan bukti pengiriman barang; dan
pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai, debit card, credit card,
uang elektronik, dan/atau alat pembayaran lainya.
1
3
2
• PKP Pedagang Eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan identitas
pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
• Faktur Pajak eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis,
kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
Cara Transaksi Pedagang Eceran:
Faktur Pajak eceran dilaporkan oleh PKP Pedagang Eceran
dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung pada
Formulir 1111 AB
SPT MASA PPN 1111
FAKTUR PAJAK PKP PEDAGANG ECERAN

12. Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas
JIKA
TIDAK BENAR,
LENGKAP, DAN
JELAS
✓ PKP yang membuat Faktur Pajak dikenai sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
✓ PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak
merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan.
KEWAJIBAN PENGISIAN FAKTUR PAJAK

13. Formal:
diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPN.
Material:
berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan
BKP dan/atau JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, tetapi belum dikreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa
Pajak yang sama, dapat dikreditkan
pada Masa Pajak berikutnya paling
lama 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan sepanjang belum
dibebankan sebagai biaya dan
belum dilakukan pemeriksaan.
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mencantumkan identitas
pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan NIK bagi subjek
pajak dalam negeri orang pribadi merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan sesuai dengan ketentuan pengkreditan.
Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang
tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak
dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya
hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan.
→ Ketetapan Pajak+SSP = Dokumen Tertentu
Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang
diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat
dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan.
→ Faktur Pajak dan Dokumen Tertentu
Pajak Masukan dalam suatu Masa
Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran dalam Masa Pajak yang
sama.
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi
persyaratan:
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

14. Data NIK yang
diisikan dalam
Faktur Pajak
Data NIK dalam
Faktur Pajak yang
dikreditkan
akan DIVALIDASI
dengan
data DUKCAPIL
akan DIVALIDASI
dengan
data PKP di DJP
Dalam hal Faktur Pajak mencantumkan NPWP
000:
• untuk SPDN Orang Pribadi, kolom NIK/paspor
harus diisi NIK.
• untuk SPLN Orang Pribadi, kolom NIK/paspor
harus diisi nomor paspor.
• untuk SPLN Badan dan bukan subjek PPh,
kolom NIK/nomor paspor, harus diisi
tanda “-” (strip).
Pajak Masukan yang PPN-nya ditagih dengan
ketetapan pajak dapat dikreditkan dalam
SPT Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 B1
(LN) atau Formulir 1111 B2 (DN) sesuai
dengan ketentuan pengkreditan.
Pembuatan Faktur Pajak
Pelaporan SPT
KESIAPAN APLIKASI e-FAKTUR