Teks tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) di Indonesia. Teks tersebut menjelaskan karakteristik PPN, mekanisme pengenaan PPN, obyek yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN, tarif PPN, dan fasilitas yang tersedia di bidang PPN.

1. A. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah .
1. KarakteristikPajakPertambahanNilai
Pajak pertambahan nilai (PPN) menggantikan peranan pajak penjualan (PPn) di Indonesia,
karena PPN memiliki beberapakara kteristik positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Adapun
karakteristik PPN sebagai berikut :
a. Pajak obyektif
Adalah suatu jenis pajak yang saat timbul nya kewajiban pajak ditentukan oleh factor kondisi
obyektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perubahan hukum yang dikenakan pajak juga disebut
dengan nama obyek pajak. Sebagai pajak obyektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN
ditentukan adanya obyek pajak.Kondisi subyek pajak tidak ikut menentukan.
b. PPN merupakan pajak tidak langsung
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yudiris bahwa antara pemikul beban pajak dengan
penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang
berbeda.Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang kena pajak
atau penerima jasa kena pajak.Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran ke kas Negara
adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha
jasa kena pajak.
PPN memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan
mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak
2. Secara yudiris, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada
ditangan pihak yang memikul beban pajak.
c. Multi Stage Tax
Adalah karakteristik PPn yang dikenakan pada setiap rantai jalur produksi maupun jalur
distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (
manufacture ) kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama (
Wholesaler ) sampai dengan tingkat pedagang pengecer ( Retailer ) dikenakan PPN.
d. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan faktur.
Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan /atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan credit netto
untuk menghitung PPN yang terhutang maka pengusaha kena pajak yang menyerahkan PKP dan
/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terhutang dan memberikan faktur pajak
sebagai bukti pemungutan pajak.
e. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri .
Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri.PPN hanya dikenakan atas komsumsi BKP dan
/atau JKP yang dilakukan didalam negeri.
2. MekanismePengenaan PPN
Setiap pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP dan /atau KJP diwajibkan membuat
faktur pajak untuk memungut pajak yang terhutang.Pajak yang dipungut ini yang dinamakan pajak
keluaran ( output tax ) . Hal ini sesuai dengan basis accrual yang digunakan oleh UU PPN 1984.

2. Pada saat pengusaha kena pajak tersebut memiliki BKP dan /atau menerima JKP dari pengusaha
kena pajak lain, juga membayar pajak terhutang, yang dinakaman pajak masukan ( input tax ).
3. Obyek Pajak Pertambahan Nilai
a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena
pajak
Pengenaan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat ;
Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean
Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
Yang tidak termasuk dalam penyerahan BKP adalah :
Penyerahan BKP pada makelar
Penyerahan BKP utuk jaminan utang piutang
Penyerahan BKP dalam hal Pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat
pajak terhutang
Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan
pengambilalihan usaha
b. Import barang kena pajak
Pajak yang dipungut pada saat import BKP dan pemungutannya dilakukan melalui Dirjen Bea
Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha aau pekerjaannya,
tetap dikenakan pajak.
c. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan dai dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha kena pajak.
Penyerahan jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat :
Jasa yag diserahkan adalah JKP
Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya termasuk dalam pengertian
penyerahan JKP adalah JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan /atau yang
diberikan secara cuma-Cuma
d. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean didalam daerah pabean Jasa yang berasal
dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenai PPN.
e. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean.
f. Export BKP berwujud maupun BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
g. Kegiatan membangun sendiri
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
orang pribadi atau badan hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dikenai PPN
dengan pertimbangan untuk mencegah penghindaran pengenaan pajak.
Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri diatur melalui keputusan Menteri keuangan
dengan penjelasan sebagai berikut :
Luas bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha ditentukan 300m² atau lebih
bersifat permanen
Tarif PPN adalah 10% x Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )

3. DPP = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan / dibayarkan untuk membangun bangunan
tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah
Saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri teerjadi saat mulai dilaksanakan
pembangunan
h. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh
pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat
dikreditkan.
Penyerahan BKP yang dimaksud disini adalah berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan
atau BKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha kena pajak,
dikenai pajak.
4. BKP dan JKP yang tidak termasuk Obyek PPN
Jenis barang yang tidak dikenakan PPN
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diabil langsung dari sumbernya
seperti minyak mentah, gas bumi, pasir, kerikil dan lain lain.
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang
dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam
dan lain lain.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya. Tidak termasuk makanan dan minuan yang diserahkan oleh usaha jasa boga
atau catering.
d. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :
a. Jasa pelayanan kesehatan medic
b. Jasa pelayanan social
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa keagamaan
g. Jasa pendidikan
h. Jasa kesenian dan hiburan
i. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan
j. Jasa angkutan umu didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
k. Jasa tenaga kerja
l. Jasa perhotelan
m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
umum
n. Jasa penyediaan tempat parkir
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
q. Jasa boga atau catering
5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenalan Pajak
Tarif PPN adalah 10%
Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
a. Ekspor BKP berwujud BKP tidak berwujud
b. Export JKP

4. Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan
dalamhal :
a. Harga jual, Nilai Penggantian, Nilai Import dan Export
b. Penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti air minum dan listrik
6. Pajak Masukan yang Tidak Dapat di Kreditkan
Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dala masa pajak yang
sama
Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk :
a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai huungan langung dengan kegiatan usaha
c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van dan kombi,
kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
e. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak yang sederhana
f. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat ( 5 ) UU PPN
g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur
pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dala pasal 13 ( 6 ) UU PPN
h. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
i. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang
ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
Pajak masukan berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas tidak dapat di kreditkan karena nilai lain
telah diperhitungkan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP dalam rangka tersebut.
7. Pemungut pajak pertambahan nilai
Pemungut PPN terdiri dari :
a. Instansi pemerintah yaitu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara ( KPPN ) dan
bendaharawan pemerintah pusat dan daerah
b. Badan badan tertentu selain instansi pemerintah yang terdiri dari kantor terkait dalam kontrak
perjanjian kerja sama dengan pemerintah republik Indonesia dibidang pengusahaan
pertambangan minyak dan gas bumi
Dalam hal apa PPN dan PPn-BM tidak dipungut oleh pemungut PPN, tetapi oleh rekanan pemungut
PPN adalah
Bendaharawan Pemerintah
Kontraktor Migas
 Pembayaran yang jumlahnya paling
 Pembayaran yang jumlahnya paling
banyak Rp. 1.000.000 tidak merupakan
banyak Rp. 10.000.000 dan tidak
pembayaran yang terpecah pecah
merupakan pembayaran yang terpecahpecah
 Pembayaran untuk pembebasan tanah
 Pembayaran atas penyerahan BKP
 Pembayaran atas penyerahan BKP
dan/atau JKP mendapatkan fasilitas PPN
dan/atau JKP mendapat fasilitas PPN
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari
pengenaan PPN
pengenaaan PPN
 Pembayaran atas penyerahan Bahan
 Pembayaran atas penyerahan Bahan
Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar
Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar
Minyak oleh PT Pertamina
Minyak oleh PT Pertamina

5.  Pembayaran atas rekening telepon
 Pembayaran atas jasa angkutan udara
yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
 Pembayaran lainnya untuk penyerahan
barang atau jasa yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang tidak berlaku
tidak dikenakan PPN
 Pembayaran atas rekening telepon
 Pembayaran atas jasa angkutan udara
yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
 Pembayaran lainnya untuk penyerahan
barang atau jasa yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang tidak berlaku
tidak dikenakan PPN
8. Fasilitas di Bidang PPN
Berdasarkan UU PPN, disebutkan bahwa peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tdak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,
atau dibebaska dari pengenaan pajak, dalam UU PPN jelas terdapat dua fasilitas PPN yaitu PPN
tidak dipungut dan PPN dibebaskan.
Untuk fasilitas PPN tidak dipungut adalah :
Fasilitas PPN tidak dipungut dikawasan berikat pulau batam dan dikawasan berikat lainnya
Pelaksanaaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau dana pinjaman luar negeri
Penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional
Untuk fasilitas PPN dibebaskan adalah :
Import BKP tertentu dan penyerahan BKP tertentu
Import dan/atau penyerhan BKP tertentu yang bersifat strategis
BKP / JKP dalam rangka penanganan bencana alam
9. Pajak penjualan atas Barang Mewah ( PPn-BM )
Disamping pengenaan PPN, dikenai juga dengan pajak penjualan atas barang mewah terhadap :
a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan
barang tersebut di dalam daerh pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
b. Import BKP yang tergolong mewah
Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya sekali pada waktu penyerahan BKP yang
tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waku impor BKP yang tergolong
mewah.
Yang dimasud dengan BKP yang tergolong mewah adalah :
Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok
Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
Pengenaan PPn-BM atas import BKP ang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang
mengimport BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah import tersebutdilakukan secara terus
menerus atau hanya sekali saja dan tidak mengetahui bahian dari BKP tersebut telah dikenai atau
tidak dikenai PPn-BM pada transaksi sebelumnya.
10.Tarif Pajak Penjualan atas barang Mewah
a. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif yang
paling rendah 10% dan paling tinngi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada
pengelompokkan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPn-BM sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1. Pengelompokkan barang-barang yangdikenai PPn-BM terutama

6. didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut,
disamping didasarkan pada nilai guna bagi masyarakat pada umumnya.
b. PPn-BM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam
daerah pabean. Oleh karena itu BKP tergolong mewah yang diekspor atau dionsumsi di luar
daerah pabean dikenai PPn-BM dengan tarif 0% PPn-BM yang telah dibayar oleh perolehan
BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.
B. Dokumen PPN dan PPn-BM
Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai ( PPN ), atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan asat Barang Mewah ( PPn-BM ),
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan
penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang
digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai ( DJBC ).
Direktorat Jenderal pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang
keddudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memenuhi persyaratan material apabila berisi
keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau peenyerahan JKP,
ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, mpor BKP atau pmanfaat JKP dan
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
Dokumen yang disamakan dengan faktur pajak adalah :
a. Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) yang dilapisi Surat Setoran Pajak untuk import BKP
b. Pemberitahuan Eksport Barang ( PEB ) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoince yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut
c. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) yang dibuat/keluarkan oleh Bulog/Dolog untuk
penyaluran gula pasir dan terigu.
d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBN) yang dibuat/dikeluarkan oleh pertamina untuk penyeahan
BBM dan atau bukan BBM.
e. Tanda pembayaran jasa telekomunikasi
f. Tiket atau tagihan surat muatan udara ( Airway Bill ) yang dibuat atau dikeluarkan untuk pengerahan
jasa angkutan udara dalam negeri
g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atau pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP diluar
pabean
h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat / dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap pajak Penyerahan BKP dan/atau
Penyerahan JKP, saat Ekspor BKP tidak berwujud dan Ekspor JKP, saat penerimaan pembayaran dalam
hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP dan
saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Selama satu bulan
kalender, dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Dan untuk meringankan beban administrasi,
pengusaha kena pajak di perkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua
penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang
sama atau penerima JKP yang sama yang disebut faktur pajak gabungan
C. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan PPn-BM ( 1111 )
Adapun skema perhitungan PPN dan PPn-BM sesuai dengan mengisi formulir SPT Masa PPN dan PPnBM 1111 terlihat pada studi kasus berikut ini :
PT. Seukma Jaya adalah pengusaha dibidang industri elektronik yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya
No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan No.telp 021-7246477. Perusahaan ini memiliki NPWP :
02.004.456.3.506.000. dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) sejak tanggal 12 Juli 1995.
Nomor kelompok usaha : 75343. Atas produk elektronik diserahkan dikenakan PPN 10% dan PPn-BM
10%. Merk yang digunakan adalah Panasonic.

7. Dalam bulan januari 2011 dapat dilihat transaksi sebagai berikut :