utang pajak dan penagihan pajak

1. Utang Pajak dan Penagihan Pajak

2. Utang Pajak
Utang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Utang pajak terjadi
karena adanya peraturan di mana pihak pemerintah dapat memaksa
pembayaran utang pada setiap Wajib Pajak yang merupakan dasar kewajiban
pemberlakuan penagihan pajak oleh jurusita.
Utang pajak meliputi denda, bunga, atau bahkan utang atas kewajiban
pajak penghasilan badan. Utang pajak terjadi karena adanya peraturan
pemerintah.

3. Dasar Hukum Utang Pajak
Utang pajak tertera di Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang mana utang pajak
adalah pajak wajib dibayar, termasuk didalamnya sanksi administrasi
berbentuk denda, bunga atau peningkatan yang tertulis di dalam surat
ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

4. Penyebab Terjadinya Hutang Pajak
1. Kondisi Material
Kondisi material biasanya terjadi karena utang bisa muncul dengan
adanya perundang-undangan di mana di suatu kondisi yang memicu adanya
utang seperti Wajib Pajak yang memperoleh undian, melakukan kegiatan
ekspor impor, dan lainnya.
2. Kondisi Formil
Terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan suatu ketetapan
seperti kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan kemudian KPP akan
menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi nominal pajak terutang di
setiap tahunnya.

5. Sifat Utang Pajak
• Sifatnya memaksa yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga
pemberitahuan melaksanakan penyitaan.
• Dapat pula wajib pajak yang terutang menunjuk orang lain untuk melunasi
utang pajak yang dimilikinya.
• Utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh
tempo.
• Dapat dilakukan penyanderaan dan pencegahan untuk keluar dari wilayah
Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi.
• Mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain.

6. Pembebasan Kewajiban Membayar
Pajak dan Utangnya
Terdapat beberapa cara agar bebas dari Utang Pajak, yaitu :
1. Kompensasi
2. Kadaluwarsa
3. Pembebasan
4. Penghapusan/Peniadaan
5. Pembayaran Pajak

7. Penagihan Pajak
Secara umum penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan
yang dilakukan oleh penanggung pajak (wajib pajak) dalam melunasi utang
pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak pun memiliki
landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 Pasal 1 angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 perihal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)

8. Jenis Penagihan Pajak
• Penagihan Pajak Pasif
Otoritas pajak atau fiskus hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat sejenis
lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Apabila dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, dan
wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka otoritas pajak atau fiskus akan
menerapkan penagihan secara aktif.
• Penagihan Aktif
Penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung
pajak tidak melakukan pembayaran (jatuh tempo) sejak diterbitkannya STP. Otoritas
pajak atau fiskus akan mengerahkan juru sita pajak dalam melakukan tindakan
selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau
penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, terhitung 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal disampaikan surat teguran ataupun surat paksa yang diterbitkan oleh otoritas
pajak atau fiskus.
• Penagihan Seketika & Sek
Penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus dan juru sita pajak terhadap wajib pajak
secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan
atas pelunasan pajak. Jenis penagihan ini mencakup keseluruhan utang pajak, mulai dari
semua jenis pajak, masa pajak, hingga tahun pajak. Penagihan jenis ini pun memiliki
tujuan dalam mencegah terjadinya pajak terutang yang menumpuk yang nantinya sulit
ditagih.

9. Dasar Penagihan Pajak
Dasar Penagihan atas PPh, PPN, PPnBM, dan Bunga Penagihan
• STP (Surat Tagihan Pajak)
• SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
• SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
• Surat Keputusan Pembetulan
• Surat Keputusan Pemberatan
• Putusan atas Banding
• Putusan atas Peninjauan Kembali
Dasar Penagihan PBB
• SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
• SKP (Surat Ketetapan Pajak)
• STP (Surat Tagihan Pajak).

10. Jangka Waktu Penagihan Pajak
Dalam proses penagihan pajak terdapat jangka waktu atau jatuh tempo yang
dilakukan DJP atas melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga,
kenaikan, hingga biaya penagihan pajak, terhadap Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, yakni dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan
dasar penagihan pajak. Namun, proses tersebut dapat tertangguh atau
melewati 5 (lima) tahun jika:
• Telah diterbitkan SP (Surat Paksa).
• Terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,
baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti mengajukan
permohonan untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran.
• Telah diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT. Hal ini lantaran Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak telah melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak
pidana lainnya yang merugikan pendapatan Negara.
• Telah dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

11. Hak Wajib Pajak dalam Penagihan
Pajak
• Mengajukan permohonan atas melakukan angsuran atau penundaan
pembayaran utang pajak.
• Mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi
administrasi yang diterima
• Pada SKPKB/SKPKBT mulai dari Tahun Pajak 2008 hingga sekarang yang
tidak disetujui oleh WP pada saat pembahasan akhir pemeriksaan,
penagihan pajak akan menjadi tertangguh.
• Mengajukan gugatan atas pelaksanaan SP (Surat Paksa), SPMP (Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan), hingga Pengumuman Lelang,
Keputusan tersebut atas Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak ke
Pengadilan Pajak.
• Mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan
Negeri.
• Mengajukan sanggahan atau keberatan atas objek sita.

12. Kewajiban Wajib Pajak dalam
Penagihan Pajak
• Berkewajiban melakukan pembayaran atas utang pajak dan biaya
penagihan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.
• Berkewajiban melaksanakan komitmen dalam kesepakatan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah disepakati.
• Berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam segala tindakan
penagihan pajak yang berlangsung.
• Untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang
telah diatur dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada
saat proses Penagihan Pajak berlangsung yang dapat berakibat
tindakan pidana, seperti memindahtangankan, menyembunyikan,
menghilangkan, dan memindahkan hak atas barang bukti yang
disita