Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan secara khusus dalam undang-undang.

1. Fransiskus J.S, Ak., CA

2.  Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena
Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan, dengan
membuat Faktur Pajak.
 PPN yang tercantumdalam Faktur Pajak tersebutmerupakan Pajak Keluaran (Out Put Tax) bagi PKP Penjual
BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
 Pada waktu PKP di atasmelakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut
merupakan Pajak Masukan (InputTax), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang
BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
 Untuk setiapmasa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan,
selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
dan sebelumSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila
jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan
permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku.
 Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke
Kantor Pelayanan Pajak terkait Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

3.  Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP
dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang
bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual
ditambah PPN yang terutang (10%).
 Namun demikian, apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP/JKP tersebut
berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas
transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan
disetor langsung ke Kas Negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan
demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjualsebesar
harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke Kas Negara.
 Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari:
a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) serta Bendaharawan
Pemerintah (Pusat/Daerah) yang dananya berasal dariAPBN/APBD
b. Perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH)
Pertambangan atau Pengeboran

4.  Pajak Tidak Langsung
 Pajak Objektif
 Pajak atas konsumsi umum dalam negeri
 Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice
Method
 Bersifat netral
 Tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda
 Menggunakan tarif tunggal

5. PPN
SISTEM
PEMUNGUTAN PPN
ATAS
NILAITAMBAH
Harga Beli
1.000
Harga Jual
1.700
NILAITAMBAH
700
Indirect
Subtraction/Credit/Invoi
ce

7.  Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN.

8.  Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor
Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud diwajibkan :
1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak
2. Memungut pajak terhutang
3. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam
hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
terutang; dan
4. melaporkan penghitungan pajak.
 Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9.  Pengusaha Kecil dalam PPN adalah pengusaha yang
selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih
dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus
juta rupiah).
 Dasar Hukum :
 Ketentuan ini tidak dapat diaplikasikan kepada pengusaha
kecil yang bersedia untuk dikukuhkan untuk dikenakan Pajak
PPN
PMK 197/PMK.03/2013

10.  Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam
tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan
saat jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
 Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan
pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak
dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak saat
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8
M

11.  PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik
sejak 2 Januari 2016 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama
Sunter. Peredaran bruto selama tahun 2016 sbb:
 Kapan paling lama PT ABC harus melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak?

12. a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
b. impor Barang Kena Pajak
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

13.  Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena
Pajak (dikenakan PPN) kecuali yg ditentukan lain oleh UU
PPN itu sendiri. (UU PPN menganut azas negatif list).
 Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud.
 Yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah
barang-barang yg tidak dikenakan PPN, dengan demikian,
secara otomatis barang-barang lainnya merupakan Barang
Kena Pajak

14.  barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya
 minyak mentah (crude oil);
 gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap
dikonsumsi langsung oleh masyarakat; panas bumi; asbes, batu
tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu
permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu
(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit,
magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil,
pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers
earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif,
zeolit, basal, dan trakkit;
 batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih
perak, serta bijih bauksit.

15.  barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
 beras;
 gabah;
 jagung;
 sagu;
 kedelai;
 garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti,
dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan,
diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak
mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci,
disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada
suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

16.  makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan
dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun
tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan
oleh usaha jasa boga atau katering. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda
karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah
 Uang, emas batangan, dan surat berharga.

17. a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena
Pajak
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada
saat pembubaran perusahaan
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam
rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip
syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena
Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

18.  penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
• Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu
pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat
yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka
menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan
pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas
amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak
terdapat hubungan kerja
 penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-
piutang

19.  Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar
cabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan
pemusatan tempat pajak terutang.
 pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan
usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan
yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
 Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada
saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

20.  Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum
yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan,
atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untukmenghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
 Semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak
(dikenakan PPN) kecuali yg ditentukan lain oleh UU PPN itu
sendiri.
 Dengan demikian, secara otomatis jasa-jasa lainnya
merupakan Jasa Kena Pajak

21.  Jasa pelayanan kesehatan medis
 Jasa pelayanan sosial
 Jasa pengiriman surat dengan perangko
 Jasa keuangan
 Jasa asuransi
 Jasa keagamaan
 Jasa pendidikan
 Jasa kesenian dan hiburan
 Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
 Jasa tenaga kerja
 Jasa perhotelan
 jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum;
 Jasa penyediaan tempat parkir
 Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
 Jasa katering

22.  Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga
Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor,
atau nilai lain
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar
Pengenaan Pajak
 PPNTerutang =Tarif x DPP

23.  Harga Jual,
 Penggantian,
 Nilai Impor,
 Nilai Ekspor, atau
 Nilai lain

24.  Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak
 Yang termasuk dalam pengertian biaya yg merupakan unsur
harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan
teknik, pemeliharaan, & garansi

25.  Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar
Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga
Jual.

26. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau
seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

27.  Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan
cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang
ini
 Nilai Impor : Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
PPN = 10% X Nilai Impor
C =Cost/ Harga
I = Insurance
F = Freight

28.  Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta
oleh eksportir, yaitu nilai yg tercantum dalam
dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
 PPN Ekspor = 0% X Nilai Ekspor

29.  untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba
kotor.
 untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi
laba kotor.
 untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan harga jual rata-rata.
 untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per
judul film.
 untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga
jual eceran.
 untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar
wajar

30.  Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;.
 Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara
adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan
pembeli.
 Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah
harga lelang
 untuk penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan, dan
jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang
ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih (PMK No.
75/PMK.03/2010).

31.  Pajak masukan yang berhubungan dengan
penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro
perjalanan, dan jasa biro pariwisata TIDAK
dapat dikreditkan.

32.  Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian
dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka
penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus
dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan
mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) pada saat pembuatan Faktur
Pajak.

33.  Tarif PPN adalah10% (sepuluh persen)
 Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
2. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak

34.  Tarif PPnBm paling rendah adalah 10% (sepuluh
persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
 Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

36.  Saat pajak terutang diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang
pajak kepada negara, sehingga bukan merupakan batas akhir
pembayaran pajak ke kas negara.
 Terutangnya pajak terjadi pada saat :
1. Penyerahan barang kena pajak
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor barang berwujud kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

37.  Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip
Akrual,
 artinya terutangnya pajak terjadi pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan
tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya
diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
 Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan
melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini

38.  Dalam hal pembayaran diterima sebelum:
 penyerahan Barang Kena Pajak atau
 sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau
 dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean
 Saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran

39.  TempatTinggal
 Tempat kedudukan
 Tempat Kegiatan Usaha dilakukan
 Tempat lain selain tempat tinggal, tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha
dilakukan.

40.  Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
 Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (5) dan ayat (9)
 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar
daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak
Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan
pemeriksaan

41.  Pengkreditan Pajak tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station
wagon
4. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
6. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak

43. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.

44.  Pengusaha Kena Pajak wajib membuat
Faktur Pajak untuk setiap :
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f
dan/atau Pasal 16D
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h

45.  Faktur Pajak harus dibuat pada :
 saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak
 saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak
 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan;
 saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
 pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan
Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan Kalender yang HARUS
dibuat pada akhir bulan pada penyerahan BKP/JKP.

46.  Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang paling sedikit memuat:
a) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga
d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

47.  Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat
digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak
Masukan.
 Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar
serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
 Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena
Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam
ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang
tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f

48.  Bentuk dan ukuran Faktur Pajak disesuaikan
dengan kepentingan PKP.

49.  Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan
benar serta ditandatangani oleh PKP atau
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk
menandatanganinya.
 Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap,
jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh
PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh
PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan
tata cara dan prosedur sebagaimana diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
merupakan Faktur PajakTidak Lengkap.

50.  Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan
benar dan tidak perlu ditandatangani oleh pejabat
ditunjuk oleh PKP.
 Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas,
benar, sesuai dengan tata cara dan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak
Lengkap.

51.  Alamat penjual dan pembeli harus diisi sesuai dengan
alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
 Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau
sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat
Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP,
maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta
perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar
atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya

52.  Jenis barang atau jasa harus diisi dengan
keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan

53.  PKP harus membuat Faktur Pajak dengan
menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER
24/PJ/2012
 Kode dan Nomor Seri terdiri dari 16 digit, yang
terdiri:
2 digit kode transaksi
1 digit kode status
13 digit nomor seri FP yang ditentukan oleh DJP

54. [x] [x] [x] [0] [0] [0] . [0] [0]. [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
Hal yang perlu diperhatikan:
 PKP hanya dapat membuat Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri
yang telah diberikan oleh DJP.
 Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan Nomor
Seri Faktur Pajak ke KPP.
 Dalam membuat Faktur Pajak, PKP harus menambahkan sendiri 3
(tiga) digit di depan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan
oleh DJP
Kode transaksi Nomor seri fatkur pajak sesuai yang diberikan oleh KPP
Kode status

55. Kode Transaksi :
 01-kepada Selain Pemungut PPN
 02-kepada Pemungut Bendaharawan
 03-kepada Pemungut PPN lainnya
 04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN
 05-tidak digunakan sejak 1 April 2010
 06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN
 07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN
 08-yg dibebaskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut PPN
 09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
Kode Status :
 0 – Normal
 1 - Penggantian

56.  010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutangPajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak
Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-
13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat
Jenderal Pajak.
 011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan
PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan
BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur
Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001
sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

57.  01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN
dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP
dan/atau JKP.
 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN
Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara
Pemerintah.
 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN
Lainnya
 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP
Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan
BKP dan/ atau JKP.
 05 tidak digunakan

58.  06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual
yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang
pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan
pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi
pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:
a) Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
b) Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik
hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil
tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/ 2002 tentang Dasar. Penghitungan,
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil
Tembakau.
c) Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis
asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur
Pajak Khusus.

59.  07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas
Dibebaskan dari pengenaan PPN.
Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
3. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara
Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya
 09 digunakan untuk penyerahan aktiva

60. Kode Status :
 0 – Normal
 1 - Penggantian
 Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya,
maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.

61.  PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dikenai
sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. (2% x DPP)
 PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat dianggap tidak menerbitkan Faktur
Pajak. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima
Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak tidak
dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang
tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

63.  Pengkreditan Pajak tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station
wagon
4. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
6. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
7. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang yang tidak
terutang PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan (pasal 9 ayat (5))

64.  Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak
baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan
pajak.
 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan
pajak tersebut tidak merupakan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan.

65. Pajak Keluaran = Rp 10.000.000
Pajak Masukan = Rp 8.000.000
Dari hasil pemeriksaan diketahui:
Pajak Keluaran = Rp 15.000.000
Pajak Masukan = Rp 11.000.000
 Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp11.000.000,00, tetapi tetap
sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai.
Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan
Pajak Keluaran = Rp 15.000.000
Pajak Masukan = Rp 8.000.000 (-)
Kurang Bayar = Rp 7.000.000 (-)
Kurang Bayar menurut SPT = Rp 2.000.000
Masih kurang Bayar Rp 5.000.000

66. Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa
Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak
dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya
dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan yang terutang
pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak
tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari
pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

67.  Kegiatan Membangun SendiriYang Dilakukan Tidak DalamKegiatan Usaha
Atau Pekerjaan (Pasal 16 C)
 Penyerahan Barang Kena Pajak Berupa AktivaYang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Pasal 16 D)

68.  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
kegiatan membangun sendiri yang dilakukan
tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh
orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

69.  Atas kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan membangun sendiri.
 Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan membangun sendiri.
 Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan
dengan kriteria:
1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau
bahan sejenis, dan/atau baja;
2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
3. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

70.  Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan
Dasar Pengenaan Pajak.
 Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% (dua puluh
persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan
dan/atau yang dibayarkan untuk membangun
bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

71.  Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas
kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat
dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan
selesai.
 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara
bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan
sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan
tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
 Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan
membangun sendiri adalah di tempat bangunan
tersebut didirikan.

72.  Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa
mesin,bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena
Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
 Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas
pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan
pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan
dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat
(8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva
tersebut tidak dapat dikreditkan