Manajemen Pajak atas Pengajuan Keberatan

6,622 views

Published on

merupakan beberapa hal yang patut diperhatikan oleh WP ketika mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari fiskus

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
502
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manajemen Pajak atas Pengajuan Keberatan

  1. 1. MANAJEMEN PAJAK ATAS KEBERATAN
  2. 2. Agenda <ul><li>Overview tentang Keberatan </li></ul><ul><li>Tax planning atas Keberatan </li></ul>
  3. 3. Keberatan dapat diajukan atas suatu : <ul><li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; </li></ul><ul><li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; </li></ul><ul><li>Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; </li></ul><ul><li>Surat Ketetapan Pajak Nihil; </li></ul><ul><li>Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. </li></ul><ul><li>Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; </li></ul>Ketentuan Pengajuan Keberatan (1)
  5. 5. <ul><li>Satu surat keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan (satu jenis dan satu tahun / masa pajak) </li></ul><ul><li>Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; </li></ul>Ketentuan Pengajuan Keberatan (2)
  6. 6. <ul><li>diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib Pajak (force majeur) </li></ul>Ketentuan Pengajuan Keberatan (3)
  7. 7. <ul><li>surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. </li></ul>Ketentuan Pengajuan Keberatan (4)
  8. 8. Ketentuan Pengajuan Keberatan (5) <ul><li>Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi. </li></ul><ul><li>Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak di terima. </li></ul>
  9. 9. Ketentuan Pengajuan Keberatan (6) <ul><li>Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. </li></ul>
  10. 10. Ketentuan Pengajuan Keberatan (7) <ul><li>Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. </li></ul>
  11. 11. Ketentuan Pengajuan Keberatan (8) <ul><li>Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak. </li></ul>
  12. 12. Proses Penyelesaian keberatan <ul><li>Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak; </li></ul><ul><li>Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; </li></ul>
  13. 13. Proses Penyelesaian Keberatan (cont.) <ul><li>Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. </li></ul>
  14. 14. Proses Penyelesaian Keberatan (cont.) <ul><li>Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. </li></ul><ul><li>Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak. </li></ul>
  15. 15. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan <ul><li>Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. </li></ul><ul><li>Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. </li></ul>
  16. 16. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan <ul><li>Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak. </li></ul>
  17. 17. Tax Planning dalam Proses Keberatan (1) <ul><li>Sebelum mengajukan proses keberatan, pertimbangkan posisi perusahaan  apakah mempunyai supporting data yang kuat atau tidak. </li></ul><ul><li>Pertimbangkan resiko jika seandainya keberatan ditolak  sanksi administrasi </li></ul>
  18. 18. Tax Planning dalam Proses Keberatan (2) <ul><li>Pertimbangkan jangka waktu pengajuan keberatan. </li></ul><ul><li>Perhatikan syarat-syarat dalam mengajukan keberatan. </li></ul><ul><li>Persiapkan dokumen-dokumen pendukung serta alasan-alasan yang dapat mendukung proses keberatan. </li></ul>
  19. 19. Tax Planning dalam Proses Keberatan (3) <ul><li>Jika perlu, lakukan konsultasi dengan pihak yang lain yang memiliki keahlian dalam bidang perpajakan. </li></ul><ul><li>Selama proses keberatan, bersikaplah kooperatif dalam memberikan penjelasan serta data-data yang diperlukan oleh DJP. </li></ul>
  20. 20. Tax Planning dalam Proses Keberatan (4) <ul><li>Jika surat keberatan tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal  WP dapat mengajukan permohonan kepada DJP untuk mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar (Ps. 36 UU KUP) </li></ul>

×