Pph Potong Pungut PPT

2. With Holding System
1. Menghitung
2. Memotong
3. Menyetor ke bank/k.pos
4. Melaporkan ke KPP
Pajaknya pihak yang menerima uang atau pendapatan

3. Jenis-jenis PPh Potong
Pungut:
1. PPh Pasal 21 (SPt Masa)
2. PPh Pasal 22 (SPt Masa)
3. PPh Pasal 23 (SPt Masa)
4. PPh Pasal 26 (SPt Masa)
5. PPh Pasal 4 (2) (SPt Masa)
6. PPh Pasal 15 (SPt Masa)

4. PPh Pasal 21
 Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa dan kegiatan
 Penerimanya adalah Subyek Pajak Dalam
Negeri dan Orang Pribadi.
 Dalam tahun takwim (Januari s.d Desember)

5. 1. Pemberi kerja
2. Bendaharawan Pemerintah
3. Dana Pensiun
4. Badan yang membayar honorarium
untuk tenaga ahli
5. Perusahaan, badan dan penyelenggara
kegiatan.

6. Bukan Pemotong PPh 21
 Kedutaan asing atau badan organisasi
internasional yang bukan subyek pajak
menurut :
 Pasal 3 UU PPh dan
 KMK No.547/KMK.04/2000 Jo.
 KMK No.243/KMK.03/2003.

7. Subjek Pajak Pasal 21
1. Pegawai Tetap ;
Pegawai yang memperoleh gaji berkala
2. Pegawai Tidak Tetap;
Upah harian, mingguan, bulanan, Pemagang, Calon
Pegawai, Komisi, Jasa Ahli, Pesangon, honorarium
untuk komisaris yang bukan pegawai tetap, jasa
produksi mantan pegawai dll.

8. Penghasilan yang bukan
obyek PPh Pasal 21
 Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa.
 Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur
dalam pasal 5 ayat 2 Kep-DJP No. 545/PJ./2000
 Iuran Pensiun serta iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
(JHT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh
pemberi kerja. Bukan obyek PPh 21, untuk penghasilan bruto gaji.
 Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah
 Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
 Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

9. Hal-hal yang terkait dengan
PPh Pasal 21
 Klasifikasi PPh Pasal 21
 Tarif PPh Pasal 21
 Pengertian Pegawai
 Pemotong dan bukan pemotong PPh 21
 Pengertian Biaya Jabatan dan PTKP

10. Klasifikasi PPh Pasal 21
I. Pengh. Bruto-biaya jabatan-iuran pensiun –
PTKP = PKP. PPh terutang = Tarip x PKP
 Untuk Pegawai Tetap.
2. Pengh. Bruto– PTKP = PKP, PPh tht.
 Upah harian = pegawai harian lepas, calon pegawai,
pemagang, Multi level Marketing.
3. Pengh. Bruto = PKP
 Untuk Tong sampah (selain dari I, 2, 4,5)
4. Pengh. Bruto x 50%x tarip ps 17 (1a) = Jasa Ahli
Untuk Akuntan (KAP), Pengacara, Dokter,
5. FINAL
 Pembayaran honorarium untuk PNS dan Militer/POLRI
yang dananya dari APBN/D untuk pangkat 3A ke atas
atau Letnan dua, Ipda.
 Pesangon, Jaminan Hari Tua dan Tebusan Pensiun
yang dibayar sekaligus.

11. Tarif PPh Pasal 21
I. Pengh. Bruto-biaya jabatan-iuran pensiun – PTKP = PKP
 Tarif Pasal 17 UU PPh :
0 s.d 25.000.000 = 5%
25 Jt s.d 50.000.000 = 10%
50 Jt s.d 100.000.000 =15%
100Jt s.d 200.000.000 =25%
200 Jt < = 35%
2. Pengh. Bruto– PTKP = PKP =Tarif Pasal 17 UU PPh
3. Pengh. Bruto = PKP = Tarif Pasal 17 UU PPh
4. Pengh. Bruto x 15% x 50% = Jasa Ahli
5. FINAL
 Untuk PNS/POLRI/MILITER /PEJABAT= 15%
 Untuk Pesangon, JHT Sekaligus
0 s.d 25.000.000 = 0% x 25 = 0
25 Jt s.d 50.000.000 = 5% x 25 = 1.250.000
50 Jt s.d 100.000.000 =10%
100Jt s.d 200.000.000 =15%
200 Jt < = 25%

12. Biaya Jabatan / Biaya pensiun
 Biaya jabatan:
 5% x penghasilan Bruto atau maksimal Rp 500.000 per bulan dan
Rp6.000.000 per tahun, kemudian pilih yang terkecil berdasarkan masa
kerja dengan ketentuan bahwa Biaya Jabatan Melekat pada perusahan
tempat dia bekerja.
 Biaya pensiun (pada prinsipnya sama dengan biaya jabatan)
Perbedaannya:
 Biaya Pensiun Maksimal Perbulan biaya jabatan yaitu sebesar Rp
200.000 per bulan dan Maksimal pertahun yaitu sebesar Rp 2.400.000
per tahun
 Biaya Pensiun untuk mantan karyawan yang dibayar secara bulanan,
sedangkan biaya jabatan untuk karyawan tetap yang masih aktif.

13. Pengertian PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak
 PTKP bukan merupakan pengurang penghasilan
bruto.
 PTKP merupakan pengurang yang diberikan oleh
DJP untuk setiap orang pribadi.
 PTKP dihitung per keadaan awal tahun Pajak, yaitu
per 1 Januari, untuk pendatang luar negeri, dihitung
per keadaan bagian tahun pajak.
 PTKP merupakan pengurang penghasilan neto
sebelum dikenakan pajak.

14. PTKP 2006
(Penghasilan Tidak Kena Pajak)
 PTKP Tahunan Bulanan Harian
 TK / - 13.200.000 1.100.000 36.667
 TK / 1 14.400.000 1.200.000 40.000
 TK / 2 15.600.000 1.300.000 43.333
 TK / 3 16.800.000 1.300.000 43.333
 K / - 14.400.000 1.200.000 40.000
 K / 1 15.600.000 1.300.000 43.333
 K / 2 16.800.000 1.400.000 46.667
 K / 3 18.000.000 1.500.000 50.000

15. Keterangan PTKP 2009
 TK = Tidak Kawin = 15,840juta
 S/K = Status Kawin = 1,32 juta
 K/1 = Tanggungan 1 orang, sedarah,
semenda lurus = 1,32 juta
 K/2 = Tanggungan 2 orang, 2 x 1,32 juta = 2,64 juta
 K/3 = 3 x 1,32 juta = 3,96 juta (maksimal)

16. Penjelasan PTKP mulai
berlaku 1 Januari 2009
 K/3, berarti terdiri dari :
 Diri Sendiri : 15.840.000
 Status Kawin : 1.320.000
 Tanggungan 3 : 3.960.000
Jumlah PTKP : 21.120.000

17. Tambahan Per-15/PJ./2006
 Pemberi Jasa dalam segala bidang termasuk
teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi dan sosial.
 Yang bersangkutan mempekerjakan orang
lain sebagai pegawainya, maka penghasilan
yang di terima atau diperoleh pemberi jasa,
di potong PPh Pasal 23, sesuai Kep-
170/2002

18. Jasa-jasa yang diatur dalam
ayat lainnya di PER-15/2006
 Tenaga Ahli
 Agen Iklan
 Pengawas, Pengelola Proyek, anggota dan
pemberi jasa kepada kepanitiaan, peserta
sidang atau rapat.
 Pembawa pesanan atau yang menemukan
langganan
 MLM

19. Penghitungan
P. Neto akhir tahun
 PENGHASILAN TIDAK DISETAHUNKAN
 Karyawan baru bekerja
 Karyawan berhenti bekerja
 PENGHASILAN DISETAHUNKAN
 Mutasi
 Meninggal dunia
 Pendatang Luar Negeri
 Meninggalkan Indonesia selamanya

20. PPh Pasal 22
 Pengertian PPh Pasal 22
 Pemungut Pasal 22
 Tarif PPh Pasal 22
 Bukan obyek PPh Pasal 22

21. Pasal 22 dikenakan atas :
 Pembelian barang oleh Bendaharawan
 Impor barang
 Penjualan barang /komoditas tertentu :
Industri otomotif, kertas, baja, semen,
 Pnejualan bahan bakar minyak oleh
pertamina dan perusahaan minyak lainnya’
 Pembellian bahan dari pedagang pengumpul
atas hasil perikanan, pertanian,
perkenbunan, dan kehutanan.

22. Pemungut PPh Pasal 22
 Direktorat Jenderal Bea Cukai atas Impor
Barang
 Bank Devisa atas Impor Barang
 DitJend Anggaran, Bendaharawan
Pemerintah baik pusat atau daerah
 BUMN/BUMD yang dananya dari APBN/D
atau BUMN yang ditunjuk Menteri
Keuangan
 Pertamina seta badan usaha yang sejenis
 Industri-industri tertentu; Otomotif, Rokok,
Kertas, Semen, Baja
 Industri dan Eksportir yang bergerak
dalamsektor:Perhutanan,Perkebunan,
Pertanian,Perikanan

23. Tarif PPh Pasal 22 untuk
Bea Cukai dan Bank Devisa
 Yang menggunakan Angka Pengenal Impor
(API) 2.5% x Nilai Impor
 Yang dilelang oleh bea cukai = 7.5% x Nilai
lelang.

24. Bendaharawan Pemerintah /
Ditjen Anggaran
 yang melakukan pembayaran atas transaksi
pembelian barang diatas Rp1.000.000 tidak
terpecah-pecah
 PPh Pasal 22 sebesar 1.5 % dari
pembayaran.

25. BUMN / BUMD
 Yang mengeluarkan dana dari APBN/APBD
 Wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar
1.5% atas pembelian barang diatas
Rp.1.000.000.

26. Bank Indonesia (BI), BPPN, BULOG, PT TELKOM,
PT PLN, PT GARUDA INDONESIA, PT INDOSAT, PT
KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, dan Bank-bank
BUMN, baik berasal dari APBN maupun non APBN
 yang melakukan pembelian barang yang
meliputi jumlah diatas Rp.1.000.000 (bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah)
dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif Efektif
PPh sebesar 1,5 % dari pembelian.

27. Pertamina dan badan sejenis
Pertamina serta badan usaha yang bergerak dalam
bidang bahan bakar minyak jenis Premix, Super TT,
dan Gas.
Uraian SPBU Swasta SPBU Pertamina
 Premium 0,3 % 0,25 %
 Solar 0,3 % 0,25 %
 Premix/ Super TT 0,3 % 0,25 %
 Minyak Tanah 0,30 %
 Gas LPG 0,30 %
 Pertamina 0,30 %
tarif persentase dikalikan dengan penjualan

28. Industri-industri tertentu; Otomotif,
Rokok, Kertas, Semen, Baja
No. Uraian Dasar Hukum Dasar Pengenaan Pajak
1 Industri Semen KEP 401/PJ./2001 0.25 % dari DPP PPN
2 Industri Baja KEP-DJP No.01/PJ./1996 0.30 % dari DPP PPN
3 Industri Otomotif KEP-DJP No.32/PJ./1995 0.45 % dari DPP PPN
KEP-DJP No.65/PJ./1995
4 Industri Kertas KEP-DJP No. 69/PJ./1995 0.1 % dari DPP PPN
5 Industri Rokok KEP 529/PJ./2001 0.15 % dari harga bandrol
(pita cukai)
 Keterangan:
 DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai
 Nomor 1 sampai dengan 4 bersifat tidak final
Nomor 5 bersifat final.

29. Industri dan Eksportir yang bergerak
dalam sektor:
 Perhutanan
 Perkebunan
 Pertanian
 Perikanan
PPh Pasal 22 dikenakan 0,5% x pembelian
bahan-bahan untuk keperluan Industri atau
Ekspor mereka dari pedagang pengumpul

30. Bukan Obyek pemungutan
PPh Pasal 22 Impor barang dan / penyerahan barang, tdk terutang PPh.
 Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk;
 Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-
nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling
banyak Rp.1.000.000
 Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik,
gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
 Emas Batangan yang akan diproses untuk menghasilkan
barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 Pembayaran atau Pencairan dana (JPS) oleh KPPN.
 Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang
telah diekspor kemudian dimpor kembali.
 Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras yang
dilakukan oleh BULOG.

31. Impor barang yang dibebaskan
dari bea masuk;
1) Barang Barang perwakilan negara asing
2) Barang kiriman untuk ibadah sosial, atau kebudayaan
3) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang
4) Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
5) Barang untuk keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat
6) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah
7) Barang pindahan
8) Brg pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,
9) Brg yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
10) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer
11) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program PIN.
12) Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
13) Kapal dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran.
14) Pesawat Udara dan suku cadang serta alat keselamatan
15) Kereta api dan suku cadang
16) data batas & photo udara wilayah Negara Republik Indonesia TNI.

32. Contoh penghitungan PPh 22
tarif 1.5%
 Pemda membeli sebuah peralatan berupa mesin
komputer di Toko Annajmu, Harga sebuah komputer
termasuk PPN adalah Rp 10.000.000.
 Jawab:
 Harga sebuah komputer adalah Rp 10.000.000
 Harga sebelum PPN 100/110 x Rp 10.000.000 Rp 9.090.909
 PPN dipungut WAPU 10% x Rp 9.090.909 Rp 909.091
 Total pembelian termasuk PPN Rp 10.000.000
Pemda harus memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari
Rp.9.090.909= Rp.136.364

33. Contoh penghitungan PPh 22
tarif 2.5% dari Nilai Impor
 CIF $ 1000, Bea Masuk 20 %,
 Nilai Kurs KMK = Rp 10.000 per dolar
 Berapa PPh Pasal 22 atas Impor Barang tersebut.
Jawab:
 Nilai impor menggunakan Kurs Keputusan Menteri
Keuangan
 Nilai Impor dihitung dari Nilai CIF (Cost Insurance
Freight) ditambah Bea Masuk dan Pabean lainnya.
 Maka PPh pasal 22 jika menggunakan API adalah Rp 300.000 yang
berasal dari:
 CIF USD 1.000 x 10.000 Rp 10.000.000
 Bea Masuk Rp 2.000.000
 Nilai Impor Rp 12.000.000
 PPh 22 adalah 2.5 % x Rp 12.000.000 Rp. 300.000

34. Contoh penghitungan PPh 22 atas
penjualan solar, premium, premix, gas,
oli, minyak
 Pertamina menjual Solar ke SPBU Swasta sebesar
Rp.100.000.000 (belum termasuk PPN).
 Jawab:
 Harga jual Rp 100.000.000
 PPN dipungut WAPU 10% x Rp 100.000.000 Rp 10.000.000
 Total penjualan termasuk PPN Rp 110.000.000
 Pertamina disamping harus memungut PPN juga harus
memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari
Rp.100.000.000 = Rp 300.000 dan bersifat final.

35. Contoh penghitungan
PPh 22 Industri tertentu
PT.Budiman membeli baja sebesar Rp 100.000.000 ke PT.Krakatau
Steel
 Jawab:
 Saat terutang/dipungut PPh Pasal 22 untuk Indutri tertentu;
Otomotif, Rokok, Kertas, Semen dan Baja adalah Saat penjualan
 PPh Pasal 22 yang harus dipungut PT. Krakatau steel adalah
 0,3% x Rp.100.000.000 = Rp.300.000

36. Contoh Penghitungan PPh 22
atas Industri / eksportir
 Contoh soal:
 Pada bulan Januari 2005, PT. Rejeki Kayu merupakan
Industri pengolah kayu lapis, ia membeli kayu dari para
pedagang pengumpul sebesar Rp 10.000.000.
 Jawab:
 Saat terutang / dipungut PPh Pasal 22 untuk Indutri atau
eksportir yang bergerak dalam perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, Perikanan adalah Saat
pembelian
PPh Pasal 22= 0,5% x Rp 10.000.000 = Rp 50.000

37. PPh Pasal 23
 Pemotong PPh Pasal 23
 Obyek PPh Pasal 23
 Bukan Obyek PPh Pasal 23
 Contoh Penghitungan

38. Pemotong PPh Pasal 23
 Pemotong PPh Pasal 23 diatur dalam Pasal 23 dan KEP-DJP No.
50/PJ./1994 adalah sbb:
 Untuk WP Badan adalah yang membayarkan uang
atau membebankan atas jasa, Sewa selain sewa
tanah dan bangunan, Deviden, Royalti, Hadiah
Penghargaan dan bunga simpanan Koperasi, bunga
antar perusahaan selain kepada Bank dan kepada
Leasing SGU Hak Opsi.
 Bendaharawan pemerintah/KPPN
 Sedangkan untuk WP Orang Pribadi adalah yang
menggunakan pembukuan atau ditunjuk oleh DJP,
misal Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris.

39. Obyek Pemotongan
PPh Pasal 23 :
1. 15% x P. Bruto.
Bunga, Dividen, Royalty, Hadiah
a. Sewa selain sewa tanah bangunan
b. Jasa lainnya yang ditentukanselain
jasa yang telah dikenakan pph ps
21

40. OBYEK PPh atas Sewa
 Sewa Tanah dan Bangunan =10%= ps 4(2)
 Sewa lainnya= 2% = ps 23
 Charter Kapal Laut = 1,2% DN,LN=2,64%, Ps
15
 Sewa Pesawat = 1,8% DN, LN=2,64% ps 15

41. Bukan Obyek PPh Pasal 23
 Deviden yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri,
Koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat;
 Bunga yang diterima oleh Bank
 Bunga simpan pinjam koperasi yang bunganya kurang dari
Rp.240.000 perbulan.
 Bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan Reksa-dana
selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian ijin.
 Bunga yang terkait dengan SGU hak opsi.
 Bunga yang diterima oleh dana pensiun yang telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
 Hadiah yang diberikan kepada semua pembeli atau
konsumen akhir tanpa diundi pada saat pembelian barang
atau jasa.
 Jasa Angkutan

42. Jasa-jasa yang dikenakan PPh 23
tarif Tarip pph ps 17 (1a) x 50% x
P. Bruto
 Jasa Profesi.
 Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi.
 Jasa Akuntansi dan pembukuan.
 Jasa Penilai.
 Jasa Aktuaris.
 Dokter

43. Jasa Pemeliharaan Konstruksi
 Untuk perusahaan konstruksi dikenakan PPh
Pasal 23, Jika pelaksana = 2% x P. Bruto,
klasifikasi kecil, menengah dan besar 3%
 jika pengawas atau perencana 4% x P.bruto

44. Contoh penghitungan
PPh Pasal 23, 15% x P.Bruto
 PT. Andi Offset membayar Royalty ke. Agus
Setiawan sebesar Rp.2.000.000, untuk
pembayaran buku ciptaannya.
 Maka PT.Andi Offset harus Memotong PPh
Pasal 23 sebesar 15% x Rp.2.000.000 =
Rp.300.000

45. PPh Pasal 26
 Pemotong PPh Pasal 26
 Obyek PPh Pasal 26
 Contoh Penghitungan

46. Pemotong PPh Pasal 26
 Untuk WP Badan adalah yang membayarkan
uang atau membebankan atas jasa, sewa,
bunga, Gaji, Deviden, Royalti, Hadiah
Penghargaan kepada SPLN.
 Sedangkan untuk WP Orang Pribadi adalah
yang menggunakan pembukuan.

47. Obyek PPh Pasal 26 :
1. 20% x P. Bruto atau tax treaty.
Deviden, bunga, royalty, sewa, jasa, kegiatan,
pekerjaan, hadiah penghargaan yang dibayarkan
kepada WP Luar Negeri.
2. 20% x P. Neto atau
a. Penjualan saham ke Luar Negeri = 25%
b. Premi asuransi ke Luar Negeri
2. 20% x Laba BUT setelah PPh Badannya,
jika ditransfer ke luar negeri.

48. Contoh penghitungan
PPh Pasal 26, 20% x P.Bruto
 PT. Jujurlah membayar Royalty ke. Sony Ltd
atas pemakaian merk sony sebesar
Rp.200.000.000.
 Maka PT.Jujurlah harus Memotong PPh Pasal 26
sebesar 20% x Rp.200.000.000 = Rp.40.000.000
 Hal ini jika tempat negara Sony Ltd berkedudukan
tidak ada perjanjian tax treaty.

49. Contoh penghitungan
PPh Pasal 26, 20% x P.Neto
 PT. Jujurlah menjual saham ke Arab.Ltd
sebesar Rp.1.000.000.000.
 Maka PT.Jujurlah harus Memotong PPh Pasal 26
sebesar 20% x 25% x Rp.1.000.000.000 =
Rp.50.000.000
 Hal ini jika tempat negara Sony Ltd berkedudukan
tidak ada perjanjian tax treaty.

50. Contoh penghitungan
PPh Pasal 26, 20% x Laba BUT
 BOT, Ltd (Cabang luar negeri) pada tahun pajak
2005, memiliki laba usaha sebesar Rp.200.000.000
dan ditransfer ke luar negeri 50% dari laba after tax
 Laba BUT = Rp.200.000.000
 PPh badan (tarif Pasal 17) = Rp. 42.500.000
 Laba after tax = Rp.157.500.000
 Transfer ke LN 50% = Rp. 78.750.000
 PPh Pasal 26 = Rp. 15.750.000

51. PPh Final
 Penghasilannya dikenakan pajak saat memperoleh
penghasilan dan tidak perlu dihitung ulang.
 Biayanya bukan pengurang penghasilan bruto di
akhir tahun
 PPh terutang yang dibayar saat memperoleh
penghasilan bukan pengurang PPh terutang badan /
Orang Pribadi.

52. Pemotongan PPh Final :
 Pasal 4 ayat 2 UU PPh.
 Pasal 15 UU PPh

53. Pasal 4 ayat 2 UU PPh a-l
1. Pendapatan sewa tanah dan bangunan = 10%.
2. Pendapatan bunga bank = 20%
3. Hadiah Undian = 25%
4. Jasa Konstruksi 2% DAN 4%
5. Penjualan tanah dan bangunan untuk OP dan
yayasan 5%
6. Penjualan saham di bursa efek 0.1% IPO + 0.5%
7. Obligasi di Bursa efek = 20%
8. Penjualan saham modal ventura = 0.1%

54. Jasa Konstruksi
 PPh Final Pasal 4(2), jika nilai per projek
sampai dengan Rp.1.000.000.000 dan
Sertifikasi pengusaha Kecil
 Pasal 23, jika salah satu diatas tidak dipenuhi

55. Pasal 15 :
1. Charter / sewa pelayaran atau
penerbangan
2. Perwakilan dagang
3. Jasa Maklon produksi mainan anak

56. OBYEK PPh atas Sewa
 Sewa Tanah dan Bangunan =10%=4(2)
 Sewa Kendaraan = 3% = 23
 Charter Kapal Laut = 1,2% DN,LN=2,64%
 Sewa Pesawat = 1,8% DN, LN=2,64%
 Sewa selain diatas = 23 = 6%