Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Akuntansi, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, Roma Rizki Wanda Siregar, Sur...roma rizki wanda siregar
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya.
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Akuntansi, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, Roma Rizki Wanda Siregar, Sur...roma rizki wanda siregar
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya.
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
WAJIB pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
PERBEDAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 Riki Ardoni
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan, dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Sedangkan PPh 23 merupakan Pajak penghasilan atas Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, berupa penghasilan modal atau yang dikenal dengan istilah capital income (dividen, bunga, royalti, dan sewa), hadiah, penghargaan, bonus dan imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (PerMenkeu No. 141/PMK.03/2015) selain yang telah dipotong PPh 21.
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Riki Ardoni
secara sederhana pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.
Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
1. 1
Mengenal PPh Pasal 23
Kalau anda bekerja di perusahaan jasa, pasti sudah tidak asing dengan PPh pasal 23 tapi
jangan salah terkadang perusahaan besar suka ngasal memotong pembayaran invoice kita.
Oleh karena itu akan sangat bijak sekali jika kita memahami PPh pasal 23, benarkah jumlah
yang customer anda potong ? 2% dari nilai invoice dengan 2% dasar pengenaan pajak akan
sangat rancu sekali jika kita tidak awam mengenai hal ini.
Tidak perlu kursus brevet untuk mengetahui hal ini, berikut details nya. Cukup rumit tapi
cukup pantas untuk diberikan perhatian, ingat sekecil apapun hal yang tidak perlu dibayarkan
akan mengurangi profit perusahaan... hehehe (accounting mode on)
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 ( PPh Pasal 23 )
Berdasarkan situs Dirjen Pajak, Pajak penghasilan pasal 23 ( PPh Pasal 23 ) adalah pajak
yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang
menerima penghasilan / penjual / pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi
penghasilan / pembeli / penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut
kepada kantor pajak.
Kembali ke atas
Pihak pemotong PPh Pasal 23, dan pihak yang dikenakan PPh Pasal 23
Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23.
Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut:
Pihak pemotong PPh Pasal 23
1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk Dirjen Pajak
Pihak yang dikenakan PPh Pasal 23
1. Wajib pajak dalam negeri
2. Bentuk Usaha Tetap
2. 2
Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif dikenakan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) / jumlah bruto dari penghasilan.
Pada dasarnya dikenakan 2 jenis tarif ( 15% dan 2% ) pada penghasilan ini, tergantung dari
objeknya.
Tarif 15% untuk objek pajak:
Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21.
Tarif 2% untuk objek pajak:
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai
PPh Pasal 4 ayat (2), serta
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Jasa lain yang dimaksud pada penjelasan di atas, adalah jasa yang diuraikan dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008.
Pengecualian PPh Pasal 23
Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas:
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak
opsi,
dividen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen
yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri,
bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i
sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya,
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Pembayaran, Pelaporan, dan Bukti Pemotong PPh Pasal 23
( dari pihak pemotong )
Pembayaran PPh Pasal 23
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh Tempo
pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
Pelaporan PPh Pasal 23
Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 yang
kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh
Tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
Bukti Pemotong PPh Pasal 23
3. 3
Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti
Potong ( rangkap ke-1 ) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut,
dan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( rangkap ke-2 ) saat dilakukannya Pelaporan PPh Pasal
23.
Kembali ke atas
Daftar Istilah PPh Pasal 23
Berikut adalah beberapa istilah yang berhubungan dengan PPh Pasal 23:
Masa Pajak: jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu periode tertentu. Umumnya satu masa pajak
adalah satu bulan.
DPP: Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual pokok sebelum dikenakan pajak.
SPT Masa PPh : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, yaitu formulir yang
digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan.
Objek Pajak : objek yang dikenakan pajak, pada kasus ini, adalah penghasilan tertentu yang
dikenakan pajak. Dengan demikian objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak.
PPh : Pajak Penghasilan
Invoice : Faktur ( Pembelian atau Penjualan ) yang berisi informasi transaksi yang terjadi
antara dua pihak.
WP : Wajib Pajak
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
KPP : Kantor Pelayanan Pajak
DJP : atau Dirjen Pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak