Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, mulai dari pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, tindakan penagihan seperti surat tegoran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan, serta hak mendahulu negara untuk utang pajak."

1. Bagian 9:
PENAGIHAN PAJAK
Pengertian Penagihan
Pajak
Dasar-Dasar Penagihan
Angguran dan Penundaan
Pembayaran
Tindakan Penagihan pajak:
1. Surat Tegoran
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Pelelangan
•Hak mendahulu Pajak
• Penagihan seketika dan sekaligus
•Pencegahan, Penyanderaan, dan gugatan
• Angsuran dan Penundaan Pembayaran
• Penghapusan Piutang pajak

2. PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
Kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi
oleh Penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan
UU.

3. DASAR HUKUM
PENAGIHAN PAJAK
•UU NOMOR 6 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir (STDT) UU NOMOR 16 TAHUN 2009
MENGENAI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
(KUP)
• UU NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA STDT
UU NOMOR 19 TAHUN 2000

4. Subyek dan Obyek Penagihan
Subyek Penagihan pasal 1 angka (3) UU Penagihan
pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Penanggung Pajak :
 orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak,
 termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak
 menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
4

5. OBJEK PENAGIHAN
Dasar Penagihan (Pasal 18 KUP)
STP
SKPKB
SKPKBT
SK Pembetulan
SK Keberatan
Putusan Banding
Peninjauan Kembali

6. Tidak dibayarnya UTANG PAJAK
Akan menjadi TUNGGAKAN PAJAK
Untuk menegakkan ketentuan UU pajak
dilakukan tindakan penagihan pajak.

7. UTANG PAJAK
PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
TERMASUK SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGA, DENDA ATAU KENAIKAN YANG
TERCANTUM DALAM SURAT KETETAPAN
PAJAK ATAU SURAT SEJENISNYA
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BIAYA PENAGIHAN PAJAK
1. PELAKSANAAN SURAT PAKSA.
2. SURAT PERINTAH PELAKSANAAN
PENYITAAN.
3. PENGUMUMAN LELANG
4. PEMBATALAN LELANG
5. JASA PENILAI
6. BIAYA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN
PENAGIHAN

8. PEJABAT PENAGIHAN PAJAK
Pejabat ditunjuk oleh:
Menteri Keuangan
DJP DLM HAL INI :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK
Pajak Pusat
Gubernur/Bupati/Walikota
- KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI ; ATAU
- KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA
Pajak Daerah

9. Tahapan-tahapan WP yang tidak
melunasi pajaknya
1. Surat Teguran/surat peringatan (langkah pertama).
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Pelelangan

10. SURAT PAKSA
(Ps 7 PPSP jo PS.15 PMK NO 24/PMK.03/2008
dengan berkepala
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
• Mempunyai kekuatan eksekutorial.
• Kedudukan hukum Surat Paksa = putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
a. nama WP/WP&PP
memuat
b. dasar penagihan
c. besarnya utang pajak
d. perintah untuk membayar
Diterbitkan apabila:
• PP tidak melunasi utang pajak s/d tgl jatuh tempo & kepadanya telah diterbitkan ST
atau Surat Peringatan;
• Terhadap PP sudah dilaksanakan Penagihan seketika atau sekaligus atau
• PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran.

11. PENYITAAN
• Dilakukan berdasarkan SPMP jika PP tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam
setelah Surat Paksa diberitahukan.
• Oleh Jurusita Pajak dengan 2 (dua) orang saksi.
• Penyitaan dapat dilakukan, meskipun PP tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari
Pemda, dan BAPS ditandatangani oleh PP dan saksi-saksi
• Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan
saksi-saksi
• Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan
• Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan
• Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak
untuk tanda tangan.
• Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat
barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum
• Atas barang yg disita ditempel segel sita

12. TUJUAN PENYITAAN
•
•
•
•
Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan
utang pajak dari Penanggung Pajak.
Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan tehadap
semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan
Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang
penguasaannya berada ditangan pihak lain.
Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak
lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan,
sedang yang dimaksud dibebani dengan hak tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang
yang dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan.

13. Pasal 15 UU No. 19/ 1997 Dikecualikan
dari Penyitaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang
digunakan oleh PP dan keluarga yang menjadi
tanggungannya;
Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu
bulan beserta peralatan memasak yangb ada dirumah;
Perlengkapan PP yang bersifat dinas;
Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
PP dan alat-alat yang dipergunakan ut pendidikan,
kebudayaan dan keilmuan;
Peralatan dalam keadaan baik yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan
jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20 juta;
Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh PP dan
keluarga yg menjadi tanggungannya.

14. Penitipan Barang Sitaan
BARANG
SITAAN
Dititipkan
Penanggung
Pajak
Kecuali
menurut Jurusita perlu disimpan
Kantor
Tempat lain:
Pejabat
Bank, Pegadaian

15. LELANG
Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan
Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang
Pengumuman lelang:
• Barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali
• Barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali
• Nilai barang kurang dari Rp 20 juta tidak harus melalui media massa
Pejabat
• mengajukan pemintaan lelang.
• menghadiri pelaksanaan lelang:
- menentukan dilepasnya barang;
- menandatangani Risalah Lelang.
• dan Jurusita pajak beserta keluarganya
dilarang membeli barang sitaan yg
dilelang.
sanksi sesuai
ketentuan yg
berlaku.

16. HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 UU KUP ( UU NO 16 TAHUN 2000 stbdtd UU
NO. 28 TAHUN 2007
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas
barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak
dan/atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud; dan/atau
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan
penyelesaian suatu warisan.
16

17. HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat 3 A UU KUP NO. 28 TAHUN 2007
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau
dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau
badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit,
pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham
atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak
tersebut.
17

18. PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
(Ps 20 KUP jo PS.6 PPSP JO.PS.13 PMK NO.24/PMK.03/2008
Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada PP tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak
Apabila
a. PP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. PP memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. Adanya tanda-tanda PP akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya,
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya,atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau,
e. terjadi penyitaan atas barang PP oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Diterbitkan SPPSS oleh
Pejabat sebelum Surat Paksa:
a. nama WP/ WP dan PP
b. besarnya utang pajak
c. perintah untuk membayar
d. saat pelunasan pajak

19. • adalah
larangan yang
bersifat
sementara
terhadap
Penanggung
Pajak tertentu
untuk keluar
dari wilayah
Negara
Republik
Indonesia
berdasarkan
alasan
tertentu
SYARAT
• PASAL 29
S.D. 32
UU PPSP
DEFINISI
DASAR HUKUM
PENCEGAHAN
• Penanggung
Pajak yg
mempunyai
utang pajak
sekurangkurangnya
sebesar
Rp100 juta
• diragukan
itikad baiknya
Main Menu

20. PROSEDUR PENCEGAHAN
USULAN
PENCEGAHAN
USULAN
MENKEU
PENCEGAHAN
1
2
4
KPP/KP PBB
DJP
3
7
6
5
4
5
4
3
2 1SURAT KPD
MENKEH
3
2
KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHAN
PP BEPERGIAN KE LN, SALINAN
DIBERIKAN KPD:
1. MENKEH & HAM
2. DIRJEN PAJAK
3. DIR. P4
4. KAKANWIL
5. KPP
6. PP YBS
1
KMK
PENCEGAHAN
20

21. PENYANDERAAN
(PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP)
pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya
di tempat tertentu
(Pasal 1 angka 21 uu PPSP)
Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya
sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya
Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan
21

22. PENYANDERAAN TDK BOLEH
DILAKSANAKAN
PENANGGUNG PAJAK
PENANGGUNG PAJAK
BERIBADAH
BERIBADAH
SIDANG RESMI
SIDANG RESMI
PEMILIHAN UMUM
PENGADILAN
PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG
PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG
PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK
22

23. PELUNASAN UTANG PAJAK
MELALUI PENGANGSURAN & PENUNDAAN
PENUNGGAK
PAJAK
YANG MEMBERIKAN
PUTUSAN PENGANGSURAN
ATAU PENUNDAAN
WAJIB PAJAK
PENANGGUNG
PAJAK
1. PASAL 9 UNDANGUNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG
KUP
2. PASAL 9 s.d. 12
PERMENKEU NO.
184/PMK.03/2007
3. PERDIRJEN PAJAK NO.
KEP-38PJ.2008
PEJABAT
PENGANGSURAN ADALAH
PELUNASAN HUTANG PAJAK
DENGAN CARA MENYERAHKAN
SEDIKIT DEMI SEDIKIT ATAU
PEMBAYARAN TIDAK SEKALIGUS
SUBJEK
YANG TERLIBAT
DASAR HUKUM
PENGANGSURAN
DAN
PENUNDAAN
SYARAT & ALUR
PROSES PENGANGSURAN &
PENUNDAAN
ATAS NAMA DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
DEFINISI
PENUNDAAN ADALAH
PENANGGUHAN ATAU
MENGUNDURKAN UNTUK
SEMENTARA WAKTU
PELUNASAN HUTANG PAJAK

24. ALASAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK
DALUWARSA
SEBAB LAIN

25. DALUWARSA
1. WP telah meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan warisan dan tdk
mempunyai ahli waris;
2. Ahli waris tdk dapat ditemukan lagi;
3. WP tdk mempunyai harta kekayaan
lagi
4. Hak untuk melakukan penagihan
sudah daluarsa setelah lewat waktu 5
tahun setelah tertib tagihan.

26. Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik
langsung maupun tidak langsung;
3. Diterbitkan SKPKB, SKPKBT;
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.
26

27. ALASAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK
SEBAB LAIN
Misalnya:
* WP pajak tidak ditemukan,
* Dokumen tidak lengkap,
* Keadaan yang tdk dapat
dihindarkan sp bencana
alam, kebakaran.

28. ALUR DAN JADWAL
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
Dasar Hukum :
UU No 19 Tahun 2000
UU No 28 Tahun 2007
PP No 80 Tahun 2007
PMK No 24/PMK.03/2008
 UTANG PAJAK &
BIAYA PENAGIHAN
Langsung,
Pos,
Ekspedisi/k
urir dgn
bukti kirim
PENCABUTAN
SITA`
 PUTUSAN
PENGADILAN
LUNAS
SKP
SKPKB
SKPKBT
dll
7
hari
SURAT
TEGURAN
21
hari
SP
2X24 jam




SPMP/
PENYITAAN
14 HARI TDK
LUNAS
PENGUMUMAN DI
MEDIA MASA
 PARATE
EXECUTIE
 DIBERITAHUKAN
OLEH JURUSITA
PAJAK
 DIBUAT BAP SP
PENCEGAHAN

SPMP
JURUSITA + 2 SAKSI
BAP SITA
BRG BERGERAK & BRG TDK
BERGERAK
BRG YG DISITA DILARANG:






DIPINDAHTANGANKAN
DISEWAKAN
DIPINJAMKAN
DISEMBUNYIKAN
DIHILANGKAN
DIRUSAK

Jatuh tempo
PENYITAAN ATAS REK. BANK
& EFEK
PENYANDERAAN
Barang
Bergerak
1X
PENGUMUMAN
LELANG
14 hari
Barang Tdk
Bergerak
2X
PELAKSANAAN
LELANG
SYARAT:
 UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt
 DIRAGUKAN ITIKAD BAIK
JANGKA WAKTU:
6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN
AKIBAT:
UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN
28
TETAP DILAKSANAKAN
* KEP / IJIN MENKEU

29. TERIMA KASIH