Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pajak yang relevan dengan pengelolaan keuangan sekolah/madrasah seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN beserta penjelasan singkat mengenai objek pajak, tarif, dan kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara sekolah/madrasah.

1. Perpajakan

2. Jenis Pajak yang Relevan dengan Pengelolaan Keuangan Sekolah /Madrasah Jenis Pajak Dikenakan terhadap ? PPh 21 : pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan/pegawai tidak tetap /tenaga ahli, honorer dll. Gaji , tunjangan dan Honor PNS Honor guru non PNS Honor tenaga lepas/pribadi dalam keg iatan p emeliharaan sekolah PPh 22 : pajak atas Pembelian Barang o leh Bendahara Pemerintah Pembelian > 2 juta (PMK no. 154/PMK.03/2010 Tgl 31 Agustus 2010) PPh 23 : pajak atas Pembayaran Jasa o leh Bendahara Nilai Jasa yang diberikan PPN : pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean 10% dari nilai pembelian > 1 juta Barang Kena Pajak

3. Mengapa Sekolah /Madrasah Perlu Memahami Pajak? Bendahara sekolah negeri adalah bendahara pemerintah sehingga wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPh 22 dan PPN (UU 18/2000 tentang PPN Barang & Jasa dan UU 36/2008) . Bendahara sekolah negeri dan swasta penerima BOS wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran honor (UU 36/2008) .

4. PPh 21 - Pegawai Tetap ( 1 ) Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikenakan atas: Gaji, Tunjangan dan Honor Tarif Pajak yang dikenakan: Mulai 1 Jan uari 2009 k alau t idak m emiliki NPWP t arif 20% lebih tinggi No Lapisan Tarif 1 s/d 50 juta 5% 2 50 juta – 250 juta 10% 3 250 juta – 500 juta 15% 4 > 500 juta 25%

5. PPh 21 – Pegawai Tetap ( 2 ) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Untuk Pegawai : Rp 15.840.000 Tambahan kawin : Rp 1.320.000 Istri yg penghasilannya digabung : Rp 15.840.000 Tanggungan (max. 3) @ : Rp 1.320.000 Biaya Jabatan: 5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 500.000/b u l an , Rp 6.000.000/t a h un – (2009) . Honor PNS Golongan IIIA ke atas dikenakan PPh 21 final sebesar 15% . Honor PNS s/d IID tidak dikenakan PPh 21 namun wajib dilaporkan .

6. PPh 21 – Pegawai Tidak Tetap (1) Honorer bulanan: Jumlah < Rp 1.320.000 ,- dalam 1 bulan takwim tidak dikenakan PPh 21 . Jumlah > Rp 1.320.000 ,- per 1 bulan takwim penghitungan PPh 21 harus disetahunkan dan berlaku norma perhitungan PPh 21 dengan tarif .

7. PPh 21 – Pegawai Tidak Tetap (2) Tenaga Lepas dalam rangka pemeliharaan sekolah /madrasah : Upah harian < Rp 150.000 dan dalam 1 bulan takwim < Rp 1.320.000 tidak dikenakan PPh 21 . Upah harian < Rp 150.000 namun dalam 1 bulan takwim > Rp 1.320.000 maka maka pada saat total upah melebihi Rp 1.320.000 dikenakan PPh 21 dengan tarif 5% atas jumlah bruto setelah dikurangi PTKP . Upah harian > Rp 150.000 dan dalam 1 bulan takwim < Rp 1.320.000 dikenakan PPh 21 sebesar 5% dari upah harian rata-rata di atas Rp 150.000 . Upah harian (atau rata-rata) > Rp 150.000 dan dalam 1 bulan takwim > Rp 1.320.000 maka pada saat total upah melebihi Rp 1.320.000 dikenakan PPh 21 dengan tarif 5% atas jumlah bruto setelah dikurangi PTKP .

8. PPh 21 terhadap Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap t idak m endapat Pengurangan Biaya Jabatan Tenaga ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuari ) = 50% x Penghasilan Bruto x 15% Honorarium untuk setiap kegiatan PNS (diatas IID) dikenakan PPh 21 sebesar 15% dan bersifat f inal . Sehari > 150.000 Sebulan > 1.320.000 Dibayar Bulanan Keterangan Tidak Tidak Tidak No PPh Tidak Tidak Ya PTKP Real / Dibawah PTKP Ya Tidak - Sehari : 5% x (bruto – 150.000) Ya Ya - 5% x (bruto-PTKP)

9. Tata Cara Penyetoran d an Pelaporan PPh Pasal 21 Penyetoran Sendiri Paling Lambat 10 Hari Setelah Bulan ybs. Pemotongan KPPN Pelaporan Paling Lambat 10 hari Setelah Bulan ybs SPT PPh Ps. 21 + SSP Lembar 3

10. PPh 22 Berkenaan dengan p embayaran atas pembelian barang Tarif : 1,5 % dari harga / nilai pembelian barang . Pengecualian: Penyerahan barang < Rp 1 Juta dan tidak dipecah . Pembayaran BBM, listrik, gas, air, dan benda pos . Pencairan dana JPS oleh KPKN . Pembayaran karena penyerahan barang untuk proyek p emerintah yang dibiayai hibah/pinjaman luar negeri . Bagi r ekanan/penjual yang tidak memiliki NPWP maka tarif 100% lebih tinggi (3%) . Mulai 2011 tidak dipungut oleh sekolah.

11. Tarif dan Dasar Pemotongan PPh 23

12. Tata Cata Penyetoran PPh 23

13. Tata Cara Pelaporan PPh 23

14. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN dikenakan atas : Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Dikecualikan dari pemungutan PPN : Pembayaran ≤ Rp 1 Juta termasuk PPN dan tidak dipecah Pembayaran untuk pembebasan Tanah Pembayaran atas Penyerahan BKP dan / atau JKP yang menurut perundangan - undangan PPN mendapat fasilitas PPn tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN Penyerahan BBM / Non BBM oleh Pertamina Pembayaran Rekening Telepon Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN .

15. Faktur Pajak ………… tanggal……... ………………… .……... Nama ……………… . jabatan   Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak N a m a : Alamat : NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP : Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak N a m a : Alamat : NPWP : No. Urut Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual/Penggantian /UangMuka/Termin (Rp) Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima Dasar Oengenaan Pajak PP = 10% X Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif DPP PPn BM ……… .% …… .…% …… ..% Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp………

16. Contoh Penghitungan PPN Sekolah membeli tinta printer seharga Rp 1.100.000 termasuk PPN pada t oko Top yang merupakan pengusaha kena pajak. Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh sekolah adalah:

17. PPN YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN Selambat-lambatnya t gl 7 b ulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir D a l a m hal tgl 7 bertepatan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP 1 2 3 4 5 PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARAWAN Tata C ara Penyetoran PPN

18. LAPORAN PEMUNGUTAN PPN 1 2 3 KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARAWAN)* ARSIP BENDAHARAWAN*) *) D ala m Hal Pemungut P PN Adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Lembar Ke-2 Adalah Arsip Bendaharawan Selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir Dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur pelaporan dilakukan pada hari kerja sesudahnya D a l a m hal bank pemerintah atau bank pembangunan daerah bertindak sbg “kasir” d ari bendaharawan pemerintah ( m is al : Proyek Inpres), Maka faktur pajak d an s sp diteruskan ke bank y bs m elalui bendaharawan.y an g diwajibkan memungut d an melapor adalah bank y bs . Tata C ara Penyetoran PPN

19. X = Setiap b ulan = Jika terjadi transaksi S = Swasta N = Negeri Kewajiban Bendahara Sekolah/Madrasah dalam Perpajakan No Kewajiban PPh 21 PPh 23 PPh 22 PPN N S N S N S N S 1 Memotong / memungut dan menyetorkan X X 2 Melaporkan X X X

20. Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan DENDA Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP Rp 100.000 Rp 1.000.000 SPT Masa PPh Ps.21/22/23/26 terlambat/ tidak disampaikan SPT Tahunan PPh Badan terlambat/ tidak disampaikan 2%/Bulan M aks 24 Bulan Pembetulan sendiri SPT Hasil penelitian SPT akibat salah tulis dan/ atau salah hitung Hasil pemeriksaan (SKPKB) Izin penundaan penyampaian SPT Izin mengangsur atau menunda pembayaran 100% Karena diterbitkan SKPKBT Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar DARI Rp 500.000 SPT Masa PPN terlambat/tidak disampaikan 50% SPT Tidak disampaikan setelah ditegur tertulis

21. Informasi Lebih Lanjut Untuk mengetahui tata cara pengisian form SPT masa/tahunan PPh 21, 22, 23, dan PPN dapat berkonsultasi dengan bagian pelayanan di kantor pelayanan pajak setempat.

22. Tanya Jawab dan Kerja Kelompok