![Jenis Pajak yang Relevan dengan Pengelolaan Keuangan Sekolah /Madrasah Jenis Pajak Dikenakan terhadap ? PPh 21 : pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan/pegawai tidak tetap /tenaga ahli, honorer dll. ,[object Object],[object Object],[object Object],PPh 22 : pajak atas Pembelian Barang o leh Bendahara Pemerintah ,[object Object],[object Object],PPh 23 : pajak atas Pembayaran Jasa o leh Bendahara ,[object Object],PPN : pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean ,[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Perpajakan
Similar to Perpajakan (20)
Perpajakan
- 1. Perpajakan
- 9. Tata Cara Penyetoran d an Pelaporan PPh Pasal 21 Penyetoran Sendiri Paling Lambat 10 Hari Setelah Bulan ybs. Pemotongan KPPN Pelaporan Paling Lambat 10 hari Setelah Bulan ybs SPT PPh Ps. 21 + SSP Lembar 3
- 11. Tarif dan Dasar Pemotongan PPh 23
- 12. Tata Cata Penyetoran PPh 23
- 13. Tata Cara Pelaporan PPh 23
- 15. Faktur Pajak ………… tanggal……... ………………… .……... Nama ……………… . jabatan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak N a m a : Alamat : NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP : Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak N a m a : Alamat : NPWP : No. Urut Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual/Penggantian /UangMuka/Termin (Rp) Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima Dasar Oengenaan Pajak PP = 10% X Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif DPP PPn BM ……… .% …… .…% …… ..% Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp……… Rp………
- 16. Contoh Penghitungan PPN Sekolah membeli tinta printer seharga Rp 1.100.000 termasuk PPN pada t oko Top yang merupakan pengusaha kena pajak. Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh sekolah adalah:
- 17. PPN YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN Selambat-lambatnya t gl 7 b ulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir D a l a m hal tgl 7 bertepatan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP 1 2 3 4 5 PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARAWAN Tata C ara Penyetoran PPN
- 18. LAPORAN PEMUNGUTAN PPN 1 2 3 KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARAWAN)* ARSIP BENDAHARAWAN*) *) D ala m Hal Pemungut P PN Adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Lembar Ke-2 Adalah Arsip Bendaharawan Selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir Dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur pelaporan dilakukan pada hari kerja sesudahnya D a l a m hal bank pemerintah atau bank pembangunan daerah bertindak sbg “kasir” d ari bendaharawan pemerintah ( m is al : Proyek Inpres), Maka faktur pajak d an s sp diteruskan ke bank y bs m elalui bendaharawan.y an g diwajibkan memungut d an melapor adalah bank y bs . Tata C ara Penyetoran PPN
- 19. X = Setiap b ulan = Jika terjadi transaksi S = Swasta N = Negeri Kewajiban Bendahara Sekolah/Madrasah dalam Perpajakan No Kewajiban PPh 21 PPh 23 PPh 22 PPN N S N S N S N S 1 Memotong / memungut dan menyetorkan X X 2 Melaporkan X X X
- 22. Tanya Jawab dan Kerja Kelompok
Editor's Notes
- Mengapa slide ini penting? Membawa peserta ke sesi selanjutnya yang akan dibahas, yaitu Perpajakan . Inti uraian: Jelaskan pada peserta walaupun sedikit rumit dalam pelaksanaannya, namun pajak merupakan topik yang perlu diberi perhatian khusus, terutama bagi sekolah negeri karena peran bendahara sekolah negeri sebagai pemungut pajak untuk transaksi yang berkaitan dengan sekolah.
- Mengapa slide ini penting? Menampilkan jenis-jenis pajak yang ada di tingkat sekolah, terutama sekolah negeri. Inti uraian: Ada 4 jenis pajak yang ada di tingkat sekolah, yaitu Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23 dan yang terakhir adalah Pajak Pertambahan Nilai. Jelaskan sekilas tentang pajak-pajak tersebut. Penting bagi fasilitator untuk membaca UU Pajak terkait guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masing-masing pajak.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini mengutip peraturan perundangan yang menjadi dasar dari diwajibkannya sekolah untuk memahami dan melaksanakannya . Inti uraian: Dalam UU 18/2000 dan UU 36/2008 dinyatakan secara jelas bahwa Bendahara sekolah merupakan bendahara pemerintah yang memiliki kewajinan memungut, menyetor dan melaporkan PPh 22 dan PPN. Tekankan ketiga kewajiban tersebut secara jelas, bahwa ketiganya merupakan sebuah urutan yang harus dilakukan, lalai melakukan salah satunya berakibat pada sanksi (akan dibahas terpisah). Poin kedua secara jelas menyatakan bahwa bendahara sekolah penerima dana BOS wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran honor. Cara penghitungan masing-masing pajak akan dijelaskan selanjutnya.
- Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tentang PPh 21 bagi pegawai tetap . Inti uraian: Landasan hukum PPh 21 tertuang dalam UU 36 / 2008 , sedangkan untuk tarif pengenaan tercantum dalam : 1. Kep 545/PJ.2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 2. Per 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000. 3. Peraturan Menkeu No. 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 4. Peraturan Menkeu No. 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan 5. Peraturan Dirjen Pajak 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000. 6. UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 7. Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Implementasi PPh Ps. 21 ini di tingkat sekolah pada penggunaan dana BOS adalah ketika sekolah memberikan honorarium bulanan kepada guru/pegawai non PNS, maka berlaku ketentuan tarif sebagai berikut : Apabila penghasilan guru/pegawai non PNS tersebut dalam setahun sampai dengan Rp 50 juta maka berlaku tarif 5%, Apabila penghasilan guru/pegawai non PNS tersebut dalam setahun dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta maka berlaku tarif 15%, Apabila penghasilan guru/pegawai non PNS tersebut dalam setahun dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta maka berlaku tarif 25%, Apabila penghasilan guru/pegawai non PNS tersebut dalam setahun lebih dari Rp 500 juta maka berlaku tarif 30% .
- Mengapa slide ini penting? Ini merupakan lanjutan penjelasan dari slide sebelumnya . Inti uraian: Jelaskan cara penghitungan PPh 21 bagi pegawai tetap seperti contoh dalam slide langkah demi langkah. Landasan hukum PPh 21 tertuang dalam UU 36/2008 dan penjelasannya : 1. Kep 545/PJ.2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 2. Per 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000 3. Peraturan Menkeu No. 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 4. Peraturan Menkeu No. 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan 5. Peraturan Dirjen Pajak 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000 6. UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 7. Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Mengapa sliden ini penting? Menjelaskan tentang PPh 21 bagi pegawai tidak tetap, khususnya pegawai honorer . Inti uraian: PPh 21 juga dikenakan bagi pegawai tidak tetap, di antaranya pegawai honorer di sekolah yang masuk kriteria seperti yang tercantum dalam slide. Bulan takwim adalah masa atau waktu yang diperbolehkan untuk membayar/melapor pajak tanpa dikenakan denda/sanksi.
- Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tentang PPh 21 bagi pegawai tidak tetap, khususnya tenaga lepas dalam pemeliharaan sekolah . Inti uraian: Yang termasuk pegawai tidak tetap lain adalah tenaga lepas dalam rangka pemeliharaan sekolah, dengan kriteria seperti dijelaskan dalam slide ini. Ada baiknya memperhatikan peserta setelah menjelaskan slide ini, karena memang perpajakan bukanlah topik yang dengan segera dapat dicerna. Beri waktu yang cukup ke pad a peserta untuk memahami isi slide ini.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini merupakan rangkuman dari dua slide terdahulu . Inti uraian: Secara ringkas, penjelasan dua slide terdahulu disarikan dalam slide ini. Landasan hukum PPh 21 tertuang dalam: 1. Kep 545/PJ.2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi 2. Per 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000 3. Peraturan Menkeu No. 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 4. Peraturan Menkeu No. 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan 5. Peraturan Dirjen Pajak 15/PJ/2006 tentang perubahan Kep 545/PJ.2000 6. UU 36 / 2008 tentang perubahan keempat atas UU no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 7. Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menggambarkan alur dari penyetoran dan pelaporan PPh 21 . Inti uraian: Tugas benda ha ra pemungut pajak tidak berhenti pada tingkat pemungutan saja. Bendahara harus menyetorkan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan melaporkannya juga dalam rentang waktu tertentu. Kelalaian dalam hal ini sehingga menyebabkan keterlambatan akan dikenai sanksi (akan dijelaskan nanti) .
- Mengapa slide ini penting? Slide ini membahas jenis pajak selanjutnya yaitu PPh 22 . Inti uraian: Cukup jelas, bacakan isi slide satu persatu. Landasan hukum pelaksanaanya adalah: KMK 254/KMK 03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya KMK 154/KMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001 PMK 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak PMK 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001 PMK 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001 Pada landasan hukum di atas ditekankan hanya bendahara sekolah negeri yang wajib memungut PPh Ps. 22 atas pembelian barang di atas nilai Rp 1 juta sebelum PPN. Apabila toko tidak mempunyai NPWP maka tarif 100 lebih tinggi menjadi 3%.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tentang jenis pajak berikutnya yaitu PPh 23. Inti uraian: Umumnya sekolah jarang memiliki transaksi yang terkait dengan p ajak ini. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Contoh jasa lainnya yang terkait dengan kegiatan di sekolah adalah jasa katering/jasa boga misalkan sekolah menyelenggarakan suatu kegiatan pelatihan/inhouse training/workshop dimana untuk konsumsi peserta diserahkan kepada pihak ketiga (jasa katering) maka pada saat pembayaran kepada pihak ketiga tersebut dipotong 2% dari nilai kontrak/kwitansi. Jenis jasa lainnya yang dikenakan PPh 23 sesuai Peraturan Men keu 244/PMK.03/2008 adalah: Jasa Penilai Jasa aktuaris Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi LK Jasa perancang/design Jasa pengeboran di b i d ang pertambangan migas Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penambangan dan penunjang di bidang non migas Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja/outsourcing se r vice Jasa perantara dan / atau keagenan Jasa di bidang perdagangan surat berharga Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan Jasa pengisian suara dan / atau sulih suara Jasa mixing film Jasa sehubungan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP y an g ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempu n yai izin dan / atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP y an g ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempuyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi Jasa maklon Jasa penyelidikan dan keamanan Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer Jasa pengepakan Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lainnya untuk penyampaian informasi Jasa pembasmian hama Jasa kebersihan atau cleaning service Jasa katering atau tata boga .
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tata cara dalam melakukan penyetoran PPh 23 . Inti uraian: Cukup jelas, bacakan alur dari tata cara penyetoran PPh 23 dalam slide. Bank persepsi adalah bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani penerimaan/penyetoran pajak.
- Mengapa slide ini penting? Ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya. Setelah menyetorkan, maka bendahara sekolah wajib melaporkan PPh 23 yang telah disetorkannya. Inti uraian: Cukup jelas, bacakan urutan cara pelaporan PPh 23 yang tercantum dalam sllide. KAPENPA adalah Kantor penyuluhuan pajak
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tentang PPN sebagai rangkaian dari jenis pajak yang ada di tingkat sekolah . Inti uraian: Cukup jelas, bacakan isi slide secara cermat. Berikan contoh bagi poin-poin yang dirasa memerlukan penjelasan lebih lanjut karena dengan menggunakan contoh biasanya akan lebih mudah dipahami.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menampilkan format dari faktur pajak agar peserta mendapatkan gambaran dari dokumen yang dimaksud. Inti uraian: Jelaskan apa saja yang perlu dicantumkan pada faktur pajak. Faktur harus diisi secara lengkap dan benar.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini memberikan ilustrasi sederhana tentang pembelian barang kena pajak oleh sekolah. Inti uraian: Cukup jelas. PPN yang dipungut sebesar Rp 100.000 ,- kemudian akan disetor k an oleh sekolah ke bank persepsi atau kantor pos dan buktinya dilampirkan pada laporan yang dikirim ke KPP/Kapenpa.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menggambarkan alur dari pelaporan PPN yang dipungut oleh sekolah . Inti uraian: PPN disetorkan dengan melampirkan Surat Setoran Pajak yang terdiri dari 5 rangkap. Salinan ketiga disertakan dalam pelaporan ke KPP.
- Mengapa slide ini penting? Merupakan lanjutan alur dari cara penyetoran PPN . Inti uraian: Laporan p emungutan PPN dibuat rangkap 3, salinan pertama diserahkan ke KPP dengan melampirkan bukti setor lembar ketiga. Dua salinan lainnya menjadi arsip bagi bendaharawan.
- Mengapa slide ini penting? Ini merupakan rangkuman dari tugas bendahara sekolah negeri dan swasta berkaitan dengan transaksi perpajakan di tingkat sekolah . Inti uraian: Dari tabel di atas, terlihat bahwa tugas terberat soal perpajakan ada di tangan bendahara sekolah negeri , karena mereka merupakan waki l dari bendahara pemerintah yang bertugas memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak.
- Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tentang sanksi-sanksi pajak . Inti uraian: Ada tiga jenis sanksi akibat keterlambatan penyampaian laporan, yaitu: denda , bunga dan kenaikan . Masing-masing besarannya tertera dalam slide.
- Mengapa slide ini penting? Untuk mengarahkan peserta kemana mereka harus mencari informasi mengenai perpajakan. Inti uraian: Saat ini kantor pajak gencar memberikan informasi terkait masalah perpajakan, karenanya sekolah tidak perlu ragu untuk bertanya masalah pajak pada KPP terdekat.
- Mengapa slide ini penting? Sebagai penanda berakhirnya sesi ini dan dilanjutkan dengan kerja kelompok . Inti uraian: Tanyakan pada peserta jika ada hal-hal yang belum jelas terkait topik di sesi ini.