Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan pembukuan yang dilakukan secara teratur. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perpajakan agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti usaha kecil dan menengah. SAK ETAP lebih sederhana dari PSAK dan mengacu pada IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK ETAP berlaku efektif sejak 2011 namun penerapan dini sejak 2010 diperbolehkan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan pembukuan yang dilakukan secara teratur. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perpajakan agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti usaha kecil dan menengah. SAK ETAP lebih sederhana dari PSAK dan mengacu pada IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK ETAP berlaku efektif sejak 2011 namun penerapan dini sejak 2010 diperbolehkan.
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
PSAK 24 mengatur tentang akuntansi untuk imbalan kerja dan memperbaharui persyaratan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas imbalan kerja."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Isu isu penelitian akuntansi keuangan dan pasar modalhendragustomi
Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu penelitian akuntansi keuangan dan pasar modal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arah penelitian akuntansi, baik faktor internal seperti jurnal ilmiah maupun faktor eksternal seperti pengaruh dari ilmu lain. Dokumen ini juga membahas berbagai topik penelitian seperti manajemen laba, teori keagenan, dan implikasi terhadap efisiensi pasar modal.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Prosedur pemeriksaan mencakup memeriksa buku dan dokumen, meminta keterangan, serta memasuki tempat yang relevan. Pemeriksa berwenang melakukan berbagai tind
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
(Pert 1) bab 6 tujuan dan tanggung jawab auditIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
Dokumen tersebut membahas tentang transaksi mata uang asing dalam akuntansi, termasuk penggunaan mata uang asing untuk transaksi internasional, pencatatan transaksi mata uang asing, kurs yang digunakan, contoh pencatatan transaksi impor ekspor dan kontrak berjangka, serta hedging risiko mata uang asing.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang rerangka konseptual akuntansi yang menjelaskan tujuan, lingkup, dan karakteristik laporan keuangan; (2) Rerangka konseptual ini digunakan untuk membentuk standar akuntansi yang konsisten; (3) Dokumen ini membandingkan pendekatan FASB dan IASB dalam mengembangkan rerangka konseptual mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pembukuan dalam perpajakan. Pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang, verifikasi, dan pemeriksaan. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat seperti itikad baik, mencerminkan kegiatan usaha, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, serta disimpan selama 10 tahun. Koreksi fiskal diperlukan untuk merekonsiliasi laba komersial dan fisk
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
Pembukuan dan pencatatan merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan orang pribadi tanpa usaha wajib pencatatan. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan serta disimpan selama 10 tahun di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
PSAK 24 mengatur tentang akuntansi untuk imbalan kerja dan memperbaharui persyaratan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas imbalan kerja."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Isu isu penelitian akuntansi keuangan dan pasar modalhendragustomi
Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu penelitian akuntansi keuangan dan pasar modal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arah penelitian akuntansi, baik faktor internal seperti jurnal ilmiah maupun faktor eksternal seperti pengaruh dari ilmu lain. Dokumen ini juga membahas berbagai topik penelitian seperti manajemen laba, teori keagenan, dan implikasi terhadap efisiensi pasar modal.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Prosedur pemeriksaan mencakup memeriksa buku dan dokumen, meminta keterangan, serta memasuki tempat yang relevan. Pemeriksa berwenang melakukan berbagai tind
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
(Pert 1) bab 6 tujuan dan tanggung jawab auditIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
Dokumen tersebut membahas tentang transaksi mata uang asing dalam akuntansi, termasuk penggunaan mata uang asing untuk transaksi internasional, pencatatan transaksi mata uang asing, kurs yang digunakan, contoh pencatatan transaksi impor ekspor dan kontrak berjangka, serta hedging risiko mata uang asing.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang rerangka konseptual akuntansi yang menjelaskan tujuan, lingkup, dan karakteristik laporan keuangan; (2) Rerangka konseptual ini digunakan untuk membentuk standar akuntansi yang konsisten; (3) Dokumen ini membandingkan pendekatan FASB dan IASB dalam mengembangkan rerangka konseptual mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pembukuan dalam perpajakan. Pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang, verifikasi, dan pemeriksaan. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat seperti itikad baik, mencerminkan kegiatan usaha, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, serta disimpan selama 10 tahun. Koreksi fiskal diperlukan untuk merekonsiliasi laba komersial dan fisk
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
Pembukuan dan pencatatan merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan orang pribadi tanpa usaha wajib pencatatan. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan serta disimpan selama 10 tahun di Indonesia.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar akuntansi pajak yang mencakup tujuan akuntansi pajak yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak, serta konsep dasar akuntansi pajak yang berlaku umum seperti basis akrual dan going concern. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi WP yang tidak melakukan pembukuan untuk tujuan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis penetapan dan ketetapan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dibahas pula dasar penerbitan dan sanksi administrasi yang diterapkan untuk masing-masing jenis penetap
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi pekerja (WP OP Karyawan). Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap WP OP Karyawan wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, meskipun tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara langsung atas gaji yang diterima. Dokumen tersebut juga
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi karyawan di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap orang wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban laporan pajak tahunan meskipun karyawan tidak memiliki kewajiban membayar pajak secara langsung. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perhitungan pajak penghasilan untuk kary
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan Pajak Penghasilan Badan, termasuk norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, dan penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri dalam menghitung pajak terutang."
Undang-undang ini membahas perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Undang-undang ini mengubah dan menambah definisi istilah-istilah yang terkait dengan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perpajakan dalam pelaksanaan program hibah kompetitif berbasis institusi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas. Termasuk jenis-jenis pajak, kewajiban wajib pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
Pertemuan membahas konsep dan fungsi pajak serta peraturan perpajakan terkait PPh dan PPN. Juga dibahas mengenai peran pajak dalam APBN dan insentif pajak untuk penanganan Covid-19.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan yang mencakup penjurnalan pajak untuk berbagai transaksi perusahaan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, revaluasi aktiva tetap, dan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
Dokumen tersebut membahas tarif pajak penghasilan final atas berbagai objek pemotongan pajak seperti persewaan tanah dan bangunan 10%, bunga obligasi 15-20%, pengalihan hak atas tanah dan bangunan 5%, bunga deposito dan diskonto SBI 20%, hadiah undian 25%, penjualan saham di bursa efek 0,1-0,5%, serta jasa konstruksi 2-4%.
Peraturan ini mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26 untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Jenis-jenis penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan final atau non-final, dengan tarif berbeda sesuai dengan asal penghasilannya.
Dokumen tersebut berisi nasihat-nasihat dan kata-kata hikmah dari Rasulullah saw beserta doa-doa pendek yang ditujukan kepada umat Islam untuk selalu mengingat Allah dan taat kepada agama. Terdapat pula beberapa gambar serta ajakan untuk saling berdoa dan menyebarkan pesan kepada teman.
Dokumen tersebut merupakan jadwal perjalanan wisata selama 4 hari 3 malam ke Yogyakarta yang diselenggarakan oleh perusahaan travel bernama LENTERA FORTUNA. Jadwal tersebut mencakup kegiatan wisata seperti kunjungan industri, objek wisata pantai dan belanja serta makan dan istirahat.
Dokumen tersebut berisi nasihat-nasihat tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik untuk berbuat kebaikan agar tidak menyesal di akhir hayat. Waktu harus diisi dengan mengerjakan ibadah, belajar ilmu, dan berbuat kebaikan agar tidak berlalu sia-sia.
2. DASAR HUKUM PEMBUKUAN Pasal 28 UU KUP PP No. 80 Tahun 2007 PMK No. 196/PMK.03/2007 PEMBUKUAN dengan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah PMK No. 197/PMK.03/2007 Bentuk dan Tata Cara PENCATATAN bagi WP OP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. AKUNTANSI KOMERSIAL AKUNTANSI PAJAK UU Pajak PSAK Laporan Keuangan Fiskal L/R, Neraca, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, CALK Rekonsiliasi Fiskal