Pengujian residensi dalam hukum domestik dan DTA bergantung pada jenis subjek, baik individu maupun badan hukum. Untuk individu, pengujian dilakukan secara objektif berdasarkan waktu kehadiran fisik dan subjektif dengan melihat tingkat kesetiaan. Sedangkan untuk badan hukum, pengujian dilakukan berdasarkan tempat kedudukan hukum secara objektif dan tempat manajemen efektif secara subjektif. Dal
Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah kesepakatan antar negara untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan warga negara asing. P3B bertujuan mencegah pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak. P3B bersifat khusus dibandingkan hukum perpajakan domestik. Ruang lingkup P3B mencakup subjek dan objek yang tercakup serta interpretasi istilah yang digunakan. P3
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pajak internasional, termasuk pengertian pajak internasional, pajak berganda internasional, penghindaran pajak berganda internasional secara unilateral dan bilateral, serta perjanjian perpajakan internasional antar negara dan model-model perumusannya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas perjanjian perpajakan internasional antara negara-negara, khususnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). (2) P3B bertujuan menghindari pemajakan berganda dan pengelakan pajak serta meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. (3) Dokumen tersebut juga membahas cakupan, kedudukan hukum, dan con
Dokumen tersebut membahas tentang Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta perbedaan antara model OECD dan UN dalam P3B. P3B bertujuan untuk menghindari pemajakan ganda antar negara agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan. Model OECD dan UN memiliki perbedaan pendekatan terkait hak pemajakan dan perlakuan terhadap negara berkembang
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak internasional menurut beberapa ahli hukum dan sumber-sumber hukum pajak internasional di Indonesia.
2. Dibahas pula terjadinya pajak berganda internasional dan cara menghindarinya, serta perjanjian-perjanjian untuk mencegah pajak berganda.
3. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan internasional adalah s
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Korea Selatan. P3B ini mengatur perlakuan pajak atas pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari usaha tetap di masing-masing negara untuk mencegah pemajakan ganda. Dokumen juga membahas pertukaran informasi perpajakan antar kedua negara guna mencegah penggelapan pajak.
Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah kesepakatan antar negara untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan warga negara asing. P3B bertujuan mencegah pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak. P3B bersifat khusus dibandingkan hukum perpajakan domestik. Ruang lingkup P3B mencakup subjek dan objek yang tercakup serta interpretasi istilah yang digunakan. P3
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pajak internasional, termasuk pengertian pajak internasional, pajak berganda internasional, penghindaran pajak berganda internasional secara unilateral dan bilateral, serta perjanjian perpajakan internasional antar negara dan model-model perumusannya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas perjanjian perpajakan internasional antara negara-negara, khususnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). (2) P3B bertujuan menghindari pemajakan berganda dan pengelakan pajak serta meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. (3) Dokumen tersebut juga membahas cakupan, kedudukan hukum, dan con
Dokumen tersebut membahas tentang Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta perbedaan antara model OECD dan UN dalam P3B. P3B bertujuan untuk menghindari pemajakan ganda antar negara agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan. Model OECD dan UN memiliki perbedaan pendekatan terkait hak pemajakan dan perlakuan terhadap negara berkembang
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak internasional menurut beberapa ahli hukum dan sumber-sumber hukum pajak internasional di Indonesia.
2. Dibahas pula terjadinya pajak berganda internasional dan cara menghindarinya, serta perjanjian-perjanjian untuk mencegah pajak berganda.
3. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan internasional adalah s
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Korea Selatan. P3B ini mengatur perlakuan pajak atas pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari usaha tetap di masing-masing negara untuk mencegah pemajakan ganda. Dokumen juga membahas pertukaran informasi perpajakan antar kedua negara guna mencegah penggelapan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum perjanjian pajak internasional (DTA) dan interpretasinya. DTA diinterpretasikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan model OECD. Interpretasinya dapat bervariasi antara statis sesuai hukum domestik saat DTA dibuat atau dinamis sesuai perubahan hukum domestik. Negara-negara menerapkan DTA dalam hukum domestik melalui prinsip monistik atau dualistik.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan dan subjek pajak. Pertama, dijelaskan definisi pajak penghasilan menurut undang-undang terkait dan jenis-jenis pajak. Kedua, dibahas penggolongan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri beserta kriterianya. Ketiga, dibedakan perbedaan penting antara wajib pajak dalam negeri dan luar neger
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
Dokumen ini membahas tentang penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dibahas adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta pajak daerah. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari pengelolaan dana pemerintah, sumber daya alam
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, fungsi, asas pemungutan, dan lembaga pengelola perpajakan di Indonesia. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab mengelola perpajakan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, PPN, dan pajak daerah.
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum di Indonesia. Mengatur subjek dan objek pajak serta kewajiban pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan penghitungan penghasilan kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum perjanjian pajak internasional (DTA) dan interpretasinya. DTA diinterpretasikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan model OECD. Interpretasinya dapat bervariasi antara statis sesuai hukum domestik saat DTA dibuat atau dinamis sesuai perubahan hukum domestik. Negara-negara menerapkan DTA dalam hukum domestik melalui prinsip monistik atau dualistik.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan dan subjek pajak. Pertama, dijelaskan definisi pajak penghasilan menurut undang-undang terkait dan jenis-jenis pajak. Kedua, dibahas penggolongan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri beserta kriterianya. Ketiga, dibedakan perbedaan penting antara wajib pajak dalam negeri dan luar neger
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
Dokumen ini membahas tentang penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dibahas adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta pajak daerah. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari pengelolaan dana pemerintah, sumber daya alam
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, fungsi, asas pemungutan, dan lembaga pengelola perpajakan di Indonesia. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab mengelola perpajakan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, PPN, dan pajak daerah.
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum di Indonesia. Mengatur subjek dan objek pajak serta kewajiban pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan penghitungan penghasilan kena pajak.
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
Pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang sering disebut dengan P3B. Ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina.
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Modul ini membahas pengertian pajak penghasilan dan metode penghitungan pajak penghasilan. Materi utama meliputi subjek dan objek pajak penghasilan, serta prosedur penghitungan pajak penghasilan baik melalui pembukuan maupun norma penghitungan. Modul ini bertujuan membantu pemahaman konsep dasar pajak penghasilan dan tata cara perhitungan pajak yang terutang.
Panduan ini membahas aspek perpajakan bagi pemilik rumah indekos. Pemilik rumah indekos wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan rumah indekos. Kewajiban perpajakannya bergantung pada status penyewa sebagai pemotong pajak atau tidak. Jika bukan pemotong, pemilik rumah indekos harus menyetorkan sendiri pajaknya.
Dokumen tersebut membahas dasar hukum Pajak Penghasilan di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan perubahannya. Dokumen juga menjelaskan pengertian pajak, subyek pajak, obyek pajak, serta pengecualian subyek dan obyek pajak menurut undang-undang tersebut.
KESIMPULAN
P3B RI – Korea Selatan:
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Estabilishment di Source Country.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara Indonesia- Korea selatan.
Similar to Residensi dalam Pajak Internasional (20)
Dokumen tersebut membahas kerja sama administratif antara administrasi pajak negara, terutama pertukaran informasi, pemulihan pajak, dan prosedur kesepakatan bersama. Pertukaran informasi memungkinkan administrasi pajak satu negara memperoleh informasi dari negara lain untuk tujuan penilaian dan pengumpulan pajak. Pemulihan pajak memungkinkan administrasi pajak meminta bantuan negara lain dalam menagih utang pajak wajib paj
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakIlham Sousuke
Bab ini membahas pengenaan pajak atas pendapatan sewa dari properti tidak bergerak lintas batas. Pasal 6 DTA memberikan Negara sumber hak untuk mengenakan pajak atas pendapatan sewa dari properti yang berlokasi di negaranya. Definisi "properti tidak bergerak" mengacu pada hukum domestik negara sumber dan mencakup item tertentu seperti aksesori properti. DTA dapat bervariasi dalam definisi ini.
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Ilham Sousuke
Dokumen tersebut membahas hukum pajak domestik dan perjanjian perpajakan ganda mengenai perlakuan pajak atas keuntungan modal (capital gain) yang diperoleh dari pemindahtanganan properti lintas batas. Secara khusus, dibahas mengenai hak negara sumber dan negara tempat kediaman untuk mengenakan pajak atas keuntungan dari properti tidak bergerak dan saham perusahaan properti berdasarkan OECD dan Perjanjian CARICOM
Dokumen tersebut membahas definisi dividen dan perpajakan internasional atas dividen. Dividen didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pajak atas dividen bervariasi berdasarkan ketentuan perjanjian perpajakan ganda antarnegara. Model OECD memberikan keuntungan lebih besar kepada negara residensi pemegang saham dengan membatasi tarif pajak
Pasal 11 OECD Model DTA membahas perpajakan bunga yang diperoleh antarnegara. Negara sumber bunga dapat mengenakan pajak sebesar maksimal 10% dari jumlah bruto, sedangkan negara tempat tinggal pemberi pinjaman dapat mengenakan pajak sesuai hukum domestiknya. Bunga yang diperoleh melalui bisnis tetap di negara sumber dikenakan pajak sebagai penghasilan bisnis.
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Pajak Internasional atas Jasa IndependenIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Ilham Sousuke
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada Permanent Establishment (PE) berdasarkan model OECD dan PBB.
2. Metode langsung dan tidak langsung dalam mengalokasikan keuntungan kepada PE dan ketentuan harga pasar wajar untuk transaksi antara PE dengan induk perusahaan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian ke
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Ilham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Dokumen tersebut membahas berbagai metode untuk menghindari pajak ganda berdasarkan peraturan domestik negara dan perjanjian penghindaran pajak ganda (DTA). Metode yang umum digunakan adalah metode kredit pajak dan pembebasan. DTA dapat memberikan keringanan pajak yang lebih luas dibandingkan peraturan domestik dan membatasi kemampuan negara untuk mengubah aturan yang merugikan wajib pajak. Model DTA OECD meny
1. Double tax treaties (DTA) adalah perjanjian antarnegara untuk menghindari pajak berganda pada transaksi internasional.
2. Tujuan DTA meliputi mencegah pajak berganda, mencegah penghindaran dan pengelakan pajak, serta mencegah double no taxation.
3. Model DTA dikembangkan oleh berbagai organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa, OECD, dan PBB untuk mengatur alokasi hak pemajakan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas kerangka umum perjanjian pajak berganda (DTA) yang terbagi atas empat kategori, yaitu pasal-pasal terkait aplikasi DTA, aturan distribusi untuk menghindari double taxation, pencegahan tax avoidance dan evasion, serta masalah serbaeka. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan proses penyusunan DTA mulai dari negosiasi, inisiasi, penandatanganan, ratifikasi, hingga pemberlakuan
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
1. Dokumen membahas tentang double taxation dan metode-metode untuk menghindarinya, seperti exemption method, tax credit method, dan deduction method.
2. Ada tiga jenis konflik yang menyebabkan double taxation, yaitu source-source, residence-residence, dan source-residence.
3. Economic double taxation terjadi karena pengenaan pajak dua kali pada level perusahaan dan pemegang saham, yang dapat dihindari dengan beberapa metode seperti pembebasan pajak di level pemegang sa
Royalti adalah pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain. Ketentuan perpajakan royalti bervariasi antar negara dan perjanjian pajak berganda. OECD dan AS cenderung hanya memberikan hak pajak kepada negara tempat tinggal pemilik hak, sedangkan UN dan negara berkembang juga memberikan hak pajak kepada negara sumber royalti dengan batasan tarif
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cyclesIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repaymentIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousingIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaranIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihanIlham Sousuke
Dokumen tersebut menjelaskan metodologi pengujian audit atas saldo piutang usaha yang mencakup 6 tahapan yaitu: 1) mengidentifikasi risiko bisnis, 2) menetapkan materialitas dan risiko inheren, 3) menilai risiko pengendalian, 4) pengujian transaksi, 5) prosedur analitis, dan 6) pengujian saldo. Tahapan tersebut bertujuan untuk memenuhi 8 tujuan audit terkait saldo piutang usaha seperti keberadaan
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Residensi dalam Pajak Internasional
1. Resume Chapter 8
Residence
Pengujian Residensi dalam Hukum Domestik
Pengujian bergantung pada jenis person (individu atau badan hukum)
a. Individu
Kebanyakan negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :
Pengujian objektif (bright-line test)
Berdasarkan batas waktu minimal dimana orang tersebut secara fisik berada di suatu
negara. Contoh : seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak suatu negara jika ia berada
di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender atau periode satu tahun.
Pengujian objektif relative mudah dan tepat terutama ketika negara tersebut punya
catatan perpindahan orang yang bisa digunakan oleh adminitrasi pajak.
Termasuk pengujian objektif : (otomatis menjadi residen negara tersebut)
1. Visa dan status imigrasi – Contoh visa pekerja.
2. Nationality (kebangsaan) – Merupakan hubungan hukum terkait kesetiaan
(allegiance) oleh individu terhadap suatu negara dan perlindungan oleh suatu
negara.
3. Citizenship (Kewarganegaraan) – Merupakan status individu dan hak sipil
berdasarkan hukum domestic.
Pengujian subjektif (fact and sircumstances test)
Berdasarkan pada tingkat kesetiaan (allegiance) yang dibangun oleh individu terhadap
suatu negara dengan bergabung dalam kehidupan ekonomi dan sosial (sebagai
tambahan atas pengujian objektif).
Factor-faktor terkait :
1. Apakah seseorang tersebut punya tempat tinggal permanen di sebuah negara
2. Apakah seseorang tersebut menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial di sebuah
negara (lokasi produksi, investasi, asosiasi, keluarga, dsb)
b. Perusahaan
Negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :
Pengujian Objektif (Bright-line test)
Berdasarkan tempat (negara) terdaftar secara hukum (kedudukan hukum).
Masalah yang timbul adalah perusahaan bisa saja mendaftarkan diri (berpindah
kedudukan hukum) dinegara lain meskipun aktivitas fisik dan ekonomi ada dinegara R.
Pengujian Subjektif (fact and sircumstances test)
Sebagai tambahan atas pengujian objektif, pengujian subjektif menekankan pada
tempat operasional sesungguhnya dari perusahaan. Residensi perusahaan ditentukan
berdasarkan mayoritas (signifikansi atau dominansi) di negara mana perusahaan
tersebut sebagai residen.
Contoh : tempat manajemen, tempat day-to-day manajemen, kantor pusat,
pertemuan BoD, pusat manajemen dan pengendali, aktivitas utama, RUPS, dsb
2. Konsep Residen dalam DTA
Untuk tujuan pasal 1 OECD Model DTA, selain sebagai “person” juga harus merupakan residen
dari satu atau kedua negara yang berkontrak. Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas pajak
domestic seperti PTKP, Penghasilan, dan relief pajak berganda.
Dalam menentukan residen negara yang berkontrak, mengharuskan juga untuk melihat pada
hukum domestik untuk menentukan apakah berdasarkan hukum domestik, seseorang adalah
residen negara tersebut, berdasarkan domisili, residen, tempat manajemen atau kriteria lain
sejenis. (mengacu pada hukum domestik tingkat federal hingga sub-federal)
Batasan yang timbul :
1. Berdasarkan hukum domestik, person haruslah terutang pajak. Artinya, bagi person yang
dikecualikan dari pajak (charity) tidak bisa dianggap sebagai residen karena tidak terutang
pajak. Oleh karena itu, ia mungkin akan dikenakan pajak di negara sumber(atas penghasilan
dari luar negeri) tetapi tidak dinegara residen atau asalnya (juridical double taxation tidak
muncul) sehingga perlu dipastikan entitas tersebut tidak dapat memanfaatkan DTA dengan
cara dimuat dalam “exlusion of certain companies – pasal 28”.
2. Residen dari negara tersebut, apabila hanya memperoleh penghasilan dari negara residen
(asalnya), maka tidak bisa dianggap sebagai residen dalam hal DTA(pasal 4(1) DTA Model).
Dual Resident tie-breaker rules
Dual residen terjadi ketika ada dua negara yang menetapkan “person” sebagai residen sehingga
dikenakan pajak dua kali atas world-wide income (muncul resident-resident conflict). Dalam DTA
perlu ditegaskan ketentuan “tie-breaker” untuk memastikan hanya ada satu negara saja yang
mengklaim residen dan mengenakan pajak.
Ketentuan yang mengatur kondisi tersebut :
1. Individuals – Pasal 4(2)
Menentukan hirarki pengujian secara progresif sampai residensi dapat ditentukan. Sebagai
berikut :
a. Tempat tinggal permanen, adalah rumah yang available untuk ia tinggali (jika berada di
kedua negara maka ke level selanjutnya)
b. Tempat aktivitas ekonomi dan sosial (pusat kepentingan vital) berdasarkan fact-and-
circumstances test
c. Habitual abode (tempat kediaman) dimana ia biasa tinggal.
d. Nationality (kebangsaan)
e. Perjanjian negosiasi (mutual negotiation) antara otoritas dikedua negara
Contoh :
Helene, warga negara perancis, bekerja sebagai komesial representative di jerman sejak
2004. Ia punya rumah dan pusat aktivitas ekonomi di perancis, tapi menyewa apartemen di
jerman sejak 2005 dan konstan tinggal di jerman tiap 6 bulan per tahun.
3. Hukum domestik perancis, residen ditentukan apabila memiliki rumah atau tempat
kediaman di perancis, atau melakukan pekerjaan termasuk jasa, atau beraktivitas
ekonomi di perancis.
Hukum domestik jerman, residen ditentukan apabila domisili (ketika menempati rumah
yang mengindikasikan ia akan tinggal dan menggunakannya) atau tempat kediaman
(artinya berdiam tidak hanya sementara tetapi berada secara berkelanjutan – 6 bulan)
di jerman.
Solusi berdasarkan pada kebangsaan Helene, yaitu perancis sehingga Helene
merupakan residen dari negara perancis.
2. Companies – Pasal 4(3)
Tie-breaker rule untuk perusahaan hanya menentukan residen dari perusahaan berdasarkan
tempat manajemen efektif berada (effective management is situated). Definisi manajemen
efektif terdapat pada penjelasan OECD Model DTA, disebutkan dengan ciri khusus, tempat
manajemen kunci dan keputusan komesial yang diperlukan untuk menjalankan bisnis diambil
(BoD meetings atau Chief executives atau tempat BoD membuat keputusan).
Contoh :
Blairco berkedudukan hukum di Inggris dan merupakan subsidiary Bush Co yang
berkedudukan hukum di Amerika (US). Blairco memiliki 6 manajer, 4 merupakan residen US
dan 2 merupakan residen irlandia. Salah satu direktur irlandia bertugas sebagai managing
directors di Dublin dan bertanggung jawab atas keputusan day-to-day dari Blairco. Semua
BoD meetings dilaksanakan di Dublin.
Berdasarkan Hukum Domestik Inggris, residen ditentukan atas :
o Tempat kedudukan hukum
o Pusat manajemen dan pengendalian (BoD Meetings dan Day-to-day operations)
Berdasarkan Hukum Domestik Irlandia, residen ditentukan atas :
o Tempat kedudukan hukum
o Pusat manajemen dan pengendalian
Hukum Domestik US tidak menggunakan konsep residen, tetapi menggunakan status
domesik atau asing, berdasarkan tempat kedudukan hukum.
Solusi :
o Blairco merupakan residen Inggris berdasarkan kedudukan hukumnya
o Blairco bukan merupakan residen US (semata-mata karena subsidiary dari
perusahaan US)
o Blairco merupakan residen ireland karena BoD meetings dilakukan di Ireland
o Berdasarkan penjelasan DTA, manajer yang bertugas menjalankan day-to-day
operasions melaksanakan tugasnya di Ireland (manajemen efektif), maka Blairco
adalah residen Ireland.
Global Economy
Kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam operasional bisnis,
termasuk memudahkan mobilitas dan menghilangkan keharusan akan kehadiran fisik di suatu
tempat. Hal ini berdampak pada dual resident companies dan tempat manajemen efektif (tie-
breaker rules).
4. Manajemen dapat berkedudukan diberbagai lokasi
Tidak adanya kantor pusat, tetapi komunikasi manajemen dijalankan secara virtual
BoD meeting dan RUPS dapat dilakukan melalui videoconferencing
Karena mobilitas yang tinggi, perusahaan biasanya diharuskan untuk punya satu atau beberapa
kedudukan manajemen efektif. Dalam penjelasan OECD Model DTA, disebutkan bahwa entitas
bisa mempunyai lebih dari satu kedudukan manajemen, tetapi hanya bisa memiliki satu tempat
manajemen efektif pada satu waktu.