pajak

1. LOGO
Penghasilan
UPT. PPPK
PAJAK

2. Pengertian
Pajak penghasilan adalah
pajak yang dikenakan
terhadap subyek pajak atas
penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam
tahun pajak

3. Dasar Hukum
1. Ordonansi pajak perseroan thn 1925
2. Ordonansi pajak pendapatan tahun 1944
3. UU atas bunga, deviden, dan royalty tahun
1970
4. UU No 8 tahun 1967, Jo. PP No 11 tahun
1967
5. UU NO. UU No. 6 Tahun `1983 yang
diubah menjadi UU No 16 tahun 2000
tentang tatacara perpajakan dan UU No 7
tahun 1983 yang diubah menjadi UU No
17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

4. Subjek Pajak Penghasilan
1.Orang Pribadi
2.Warisan yang belum terbagi
3.Badan
4.Bentuk Usaha Tetap (BUT)

5. Pembagian subjek Pajak Penghasilan
1. Subyek pajak dalam negeri yang
meliputi:
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
lebih dari 183 hari dalam satu tahun
b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia
c. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan
menggantikan yang berhak
2. Subyek pajak luar negeri yang meliputi:
a. Orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau
didirikan di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari (6
bulan) dalam satu tahun, yang menjalankan usaha,
kegiatan, atau BUT
b. Orang pribadi atau badan pada poin a bukan BUT tetapi
memperoleh penghasilan di Indonesia

6. Subjek Pajak Penghasilan
1. Ordonansi pajak perseroan thn 1925
2. Ordonansi pajak pendapatan tahun 1944
3. UU atas bunga, deviden, dan royalty tahun
1970
4. UU No 8 tahun 1967, Jo. PP No 11 tahun
1967
5. UU NO. UU No. 6 Tahun `1983 yang
diubah menjadi UU No 16 tahun 2000
tentang tatacara perpajakan dan UU No 7
tahun 1983 yang diubah menjadi UU No
17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

7. WP dalam Negeri dan WP Luar
Negeri
Perbedaan antar subjek pajak PPh (WP)
dalam negeri dengan subyek PPh (WP) luar
negeri
 WP dalam negeri dikenakan pajak baik penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia sedang WP luar negeri, pajak hanya dikenakan atau
sumber penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.
 WP dalam negeri dikenakan PPh berdasarkan penghasilan
netto sesuai dengan tarif umum (lapisan PKP PPh ps 17)
sedang WP luar negeri dikenakan PPh berdasar penghasilan
bruto dengan tarif proporsional/sepadan (tarif PPh ps 26)
 WP dalam negeri wajib menyampaikan SPT sebagai sarana
untuk menetapkan pajak terutang selama tahun pajak sedang
WP luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena
kewajiban pajaknya telah dipotong langsung dan bersifat final

8. Tidak termasuk subyek pajak
penghasilan
 Badan perwakilan Negara asing atau Negara
sahabat
 Pejabat diplomatik dan konsulat Negara sahabat
 Orang asing atau orang Indonesia yang
diperbantukan atau bekerja di Indonesia namun
tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia
 Organisasi internasional/regional sebagaimana
yang dimaksud dalam KMK No. 611/KMK.04/1994
dan KMK No. 314/KMK.04/1998

9. Obyek pajak penghasilan
Orang Pribadi
penghasilan WP dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber yaitu :
 Pengahsilan yang bersumber dari pekerjaan, hubungan kerja
dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, upah dan
sebagainya
 Penghasilan yang bersumber dari usaha atau perusahaan,
missal laba
 Penghasilan yang bersumber dari modal atau harta baik harta
tak bergerak maupun harta bergerak, missal: deviden, bunga,
royalty, sewa dan sebagainya.
 Penghasilan lain-lain selain yang sudah diatur point a, b dan c
diatas, missal gratifikasi, hadiah, pembebasan utang dan
sebagainya

10. Obyek pajak penghasilan BUT
Obyek pajak yang termasuk dalam
kelompok ini adalah :
 Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan atau harta
yang dimiliki atau dikuasainya
 Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiata penjualan
barang atau layanan jasa di Indonesia yang sejenis dengan
yang dijalankan oleh BUT di Indonesia
 Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 UU
No 17 tahun 2000 yang diterima atau yang diperoleh kantor
pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT
dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.

11. Tidak termasuk obyek pajak
penghasilan
1. Sumbangan dan hibah
2. Warisan
3. Harta yang termasuk setoran tunai yang
diterima oleh badan sebagai pengganti
penyertaan modal
4. dll