Pajak Penghasilan

1. MODUL 3
PAJAK PENGHASILAN (UMUM)

2. SUBJEK PAJAK
• Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 subjek pajak
meliputi:
• Orang pribadi
• Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
• Badan
• Bentuk Usaha Tetap

3. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
• Orang pribadi yang bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, atau
orang pribadi yang dalam suatu tahun
pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia.
• Badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia, meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk reksadana.

4. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI ADALAH:
• Orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia;
• Orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang
dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di
Indonesia.

5. OBJEK PAJAK PENGHASILAN
• Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun

6. OBJEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPH
BERSIFAT FINAL
• Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak
dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan
terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU
PPh,

7. PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAI PAJAK
BERSIFAT FINAL, YAITU:
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi Orang Pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

8. KEGIATAN BELAJAR 2
PENGHITUNGAN PENGHASILAN
KENA PAJAK DAN TARIF PAJAK

9. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
• Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
• 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
(Biaya pembelian bahan, Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
gaji, Bunga, sewa, dan royalty, Biaya perjalanan, Biaya pengolahan limbah, Premi
asuransi, Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Biaya administrasi; dan Pajak kecuali Pajak Penghasilan)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
• Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPh dan
Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penghasilan Tidak Kena
Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

11. Keterangan PTKP
untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi 54.000.000
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 4.500.000
tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami
54.000.000
tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak
tiga orang untuk setiap keluarga
4.500.000

12. TARIF PAJAK
• Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif
pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak
dibagi menjadi dua, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak
dalam negeri Badan dan Bentuk Usaha Tetap.
• Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000 5%
di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
di atas Rp500.000.000 30%

13. THANKYOU