Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah "kalimat tempat berakhirnya sanad"Dalam hal ini, artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam
FAUZIAH NUR
HUTAURUK, SE, ME

2. A. Mohammad Hatta
FAUZIAH NUR
HUTAURUK, SE, ME

3. 1. Biografi mohammad Hatta
Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus. Pemikiran
pendidikan Mohammad Hatta secara kronologis terbentuk sejak masa
kolonial. Pada awal tahun 1930an, Mohammad Hatta memiliki pemikiran
mengenai pendidikan politik, ekonomi, dan sosial, dan Agama yang berkaitan
dengan perjuangan kemerdekaan.
Tentang pendidikan politik beliau berpandangan, bahwa pendidikan
bertujuan untuk mendidik diri sendiri dan menumbuhkan semangat
kebangsaan untuk merdeka.
Selanjutnya pemikiran ekonomi. Di sini, Mohammad Hatta
menekankan pada koperasi dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi juga
untuk mendidik perasaan sosial, selain memperkuat keinsyafan akan harga
diri sendiri.

4. 1. Biografi mohammad Hatta
Selanjutnya Mohammad Hatta mengambil jalan pendidikan sosial untuk
memperbaiki pengetahuan rakyat dalam konteks yang mendasar mengenai
pendidikan umum. Mohammad Hatta kemudian menekankan pada
kemampuan rakyat, atau disebut sebagai kedaulatan rakyat.
Pendidikan Islam juga berada dalam perhatian Mohammad Hatta
karena keresahannya melihat pendidikan tradisional Islam, yang ia sebut
sebagai “pendidikan langgar”, yaitu pendidikan langgar dapat menghasilkan
lulusan yang mampu menjadi ulama besar, tetapi untuk memimpin
masyarakat diperlukan hubungan dengan tiga bidang lain, yaitu agama dan
filsafat, agama dan sejarah, serta agama dan sosiologi.
Jika hal tersebut dapat direalisasikan dalam pendidikan Islam maka
dapat melahirkan pemimpin Islam yang representatif, berwawasan luas, dan
lepas dari belenggu sudut pandang sempit, karena tidak hanya dididik
dengan pemahaman satu bidang, yaitu pandangan agama saja atau urusan
akhirat.

5. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
2.1 Maqasid Syariah
a. Maqasid syariah
Muhammad Hatta memandang maqasid syariah, atau tujuan-
tujuan syariah, dalam konteks ekonomi sebagai landasan untuk
mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menekankan
pentingnya kepemilikan, keadilan, kerjasama ekonomi, demokrasi
ekonomi, dan peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
ekonomi. Kontribusi pemikiran Hatta terhadap ekonomi syariah di
Indonesia terutama terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan, yang
menekankan pentingnya koperasi sebagai bentuk usaha bersama untuk
mencapai tujuan Bersama.

6. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
b. Pembagian Maqasid syariah
Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan syariah dalam Islam
yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat
manusia. Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqasid syariah dapat
dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu
1.:Dharuriyat: Tujuan-tujuan yang bersifat mendesak, seperti memelihara
agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2.Hajiyat: Tujuan-tujuan yang bersifat penting, namun tidak segera
mendesak.
3.Tahsiniyat: Tujuan-tujuan yang bersifat meningkatkan kualitas hidup.
4.Mukammilat: Tujuan-tujuan yang bersifat menyempurnakan atau
melengkapi.
Pembagian ini membantu dalam memahami dan mengaplikasikan
prinsip-prinsip maqasid syariah dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial

7. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c.1 Prinsip Dasar Kepemilikan dalam Maqasid syariah
Prinsip dasar kepemilikan dalam maqasid syariah mencakup
tujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam
kepemilikan. Maqasid syariah menekankan pentingnya pemeliharaan
harta, keadilan dalam kepemilikan, serta mencegah pemakaian harta
secara batil.
Prinsip ini juga mencakup aspek saling rela dalam kepemilikan, di
mana pemaksaan yang menghilangkan hak pilih tidak diperbolehkan.
Selain itu, maqasid syariah juga menekankan pentingnya kemaslahatan
masyarakat dalam kepemilikan, sehingga sistem ekonomi Islam
bertujuan untuk menghilangkan berbagai permasalahan ekonomi dan
menyediakan insentif yang memadai melalui lembaga keuangan syariah,
asuransi syariah, dan koperasi syariah

8. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c.2 Prinsip Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan dalam Maqasid syariah
1. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah): Transaksi syariah harus menjunjung tinggi nilai
kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic). Ukhuwah dalam transaksi
syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling
menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf)
2. Prinsip Kemaslahatan (Mashlahah): Maqasid syariah menekankan pentingnya
kemaslahatan masyarakat dalam kepemilikan. Dalam konteks transaksi syariah, prinsip
kemaslahatan menjamin bahwa hak pilih dan kepentingan pihak-pihak terkait dengan
transaksi diperhatikan dan dikelola dengan seimbang
3. Prinsip Keseimbangan (Tawazun): Transaksi syariah harus bertujuan untuk mencapai
keseimbangan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
Prinsip keseimbangan menjamin bahwa manfaat yang didapatkan diperoleh oleh semua
pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi
4. Prinsip Universalisme (Syumuliyah): Maqasid syariah menekankan pentingnya meluaskan
prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi,
tanpa memisahkan mereka berdasarkan kecacatan seperti asal, usia, jenis kelamin, atau
kewarganegaraan

9. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c.3 Prinsip Dasar Produksi dalam Maqasid syariah
Prinsip dasar produksi dalam maqasid syariah menekankan beberapa aspek penting yang
terkait dengan ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:
1. Kesimpulan: Prinsip dasar produksi dalam Islam adalah terciptanya kesejahtaraan
ekonomi pada diri, yang menunjukkan pentingnya menghargai keadilan dan
kemaslahatan masyarakat dalam proses produksi
2. Motivasi berdasarkan keimanan: Produksi dalam konteks maqasid syariah harus dilakukan
dengan keimanan dan niat dengan Allah SWT, sehingga menciptakan suasana kerja yang
positif dan bersyukur
3. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat: Produksi dalam Islam harus berfokus
pada penciptakan manfaat dan maslahat bagi masyarakat, dan tidak bertujuan untuk
menghasilkan kekayaan tanpa batas
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat: Tujuan kegiatan produksi dalam Islam adalah
menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi
masyarakat.

10. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c. 4. Prinsip Dasar Produksi dalam Maqasid syariah
5. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi: Dalam proses produksi, pihak-
pihak harus mengikuti syarat sah dan rukun akad dalam transaksi, serta menjaga
hak milik individu
6. Adil dalam bertransaksi: Transaksi dalam konteks maqasid syariah harus adil,
yang menjamin bahwa hak pilih dan kepentingan pihak-pihak terkait dengan
transaksi diperhatikan dan dikelola dengan seimbang
7. Memiliki wawasan an sosial: Pemimpin dalam proses produksi harus memiliki
wawasan an sosial, yang menunjukkan pentingnya menghargai keadilan dan
kemaslahatan masyarakat dalam proses produksi.
8. Pembayaran upah tepat waktu dan layak: Pemimpin dalam proses produksi harus
memastikan pembayaran upah tepat waktu dan layak pada karyawan, serta menjaga
kesejahteraan Masyarakat
9. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam: Dalam
proses produksi, harus dihindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam

11. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c. 5.Prinsip Dasar Konsumsi dalam Maqasid syariah
Beberapa prinsip konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan
(maslahah) dan mencegah kemudharatan meliputi:
1. Prinsip Keseimbangan: Konsumsi harus dilakukan dengan keseimbangan, tidak
berlebihan (israf) atau kikir. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan
keadilan dalam maqasid syariah
2. Prinsip Kebolehan dan Tanggung Jawab: Konsumsi harus didasarkan pada halal
dan bolehnya suatu barang atau jasa, serta mempertimbangkan tanggung jawab
terhadap masyarakat dan lingkungan
3. Prinsip Prioritas: Konsumsi harus memperhatikan prioritas kebutuhan,
mengutamakan nilai maslahah, serta menjaga kesederhanaan
4. Prinsip Kualitas Konsumsi: Konsumsi harus memperhatikan kualitas produk yang
dikonsumsi, dengan menjunjung tinggi nilai halal dan baik

12. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c. 6.Prinsip Dasar Distribusi dalam Maqasid syariah
Prinsip dasar distribusi dalam maqasid syariah menekankan pentingnya
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam pembagian sumber daya dan
kekayaan. Prinsip ini mencakup aspek-aspek berikut:
1. Keadilan dalam Distribusi: Maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan
dalam distribusi sumber daya dan kekayaan, sehingga setiap individu atau
kelompok mendapatkan bagian yang adil dan seimbang
2. Keseimbangan: Prinsip distribusi dalam maqasid syariah juga menekankan
pentingnya keseimbangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang ekstrem
antara pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi sumber daya dan kekayaan
3. Kemaslahatan (Maslahah): Distribusi sumber daya dan kekayaan harus bertujuan
untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah
4. Tanggung Jawab Sosial: Prinsip distribusi dalam maqasid syariah juga mencakup
tanggung jawab sosial, di mana pihak-pihak yang memiliki kekayaan diharapkan
untuk memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam proses distribusi

13. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
c. 7. Prinsip Dasar Distribusi dalam Maqasid syariah
Prinsip dasar distribusi dalam maqasid syariah menekankan pentingnya
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam pembagian sumber daya dan
kekayaan. Prinsip ini mencakup aspek-aspek berikut:
1. Keadilan dalam Distribusi: Maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan
dalam distribusi sumber daya dan kekayaan, sehingga setiap individu atau
kelompok mendapatkan bagian yang adil dan seimbang
2. Keseimbangan: Prinsip distribusi dalam maqasid syariah juga menekankan
pentingnya keseimbangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang ekstrem
antara pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi sumber daya dan kekayaan
3. Kemaslahatan (Maslahah): Distribusi sumber daya dan kekayaan harus bertujuan
untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah
4. Tanggung Jawab Sosial: Prinsip distribusi dalam maqasid syariah juga mencakup
tanggung jawab sosial, di mana pihak-pihak yang memiliki kekayaan diharapkan
untuk memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam proses distribusi

14. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
2.2 Ekonomi Kerakyatan
a. Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah konsep ekonomi yang dikembangkan oleh
Mohammad Hatta, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam
proses ekonomi. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan,
dan kemaslahatan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan.
Dalam konteks maqasid syariah, ekonomi kerakyatan juga menekankan
pentingnya kepemilikan, keadilan, kerjasama ekonomi, demokrasi ekonomi, dan
peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, selaras dengan prinsip-
prinsip ekonomi syariah. Pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan menjadi
bagian penting dalam kajian maqasid al-syariah di Indonesia. Konsep ekonomi
kerakyatan ini juga diimplementasikan dalam bentuk koperasi, yang merupakan
bentuk usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama

15. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
2.2 Ekonomi Kerakyatan
b. Konsep Pembangunan Ekonomi
Berikut adalah beberapa poin penting terkait konsep pembangunan ekonomi
Mohammad Hatta:
1. Ekonomi Kerakyatan: Mohammad Hatta menilai ekonomi kerakyatan sebagai
perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh
dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, dan keberpihakan kepada ekonomi
rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adill serta dan juga berprilaku
adil bagi seluruh Masyarakat
2. Koperasi: Koperasi merupakan salah satu aspek ekonomi kerakyatan yang
diperkenalkan oleh Mohammad Hatta. Koperasi adalah bentuk kerja sama dan
investasi di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama2
3. Kedaulatan Politik Ekonomi: Mohammad Hatta menilai konsep Kedaulatan Politik
Ekonomi (KE) sebagai penggabungan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yang
memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan Masyarakat

16. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
2.2 Ekonomi Kerakyatan
b. Konsep Pembangunan Ekonomi
4. Gerakan Koperasi: Mohammad Hatta menjadi bapak kopera di
Indonesia dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam
koperasi. Beliau menfaatkan bahwa koperasi adalah alat yang bagus
untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat
5. Pengaruh Agama: Mohammad Hatta menegaskan bahwa konsep
pembangunan ekonomi yang ia dicerminkan dalam Agama Islam, yang
mencakup nilai keadilan, kesejahteraan, dan kerakyatan2
Secara keseluruhan, konsep pembangunan ekonomi Mohammad
Hatta menekankan pentingnya demokrasi, agama, dan kerakyatan
dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

17. 2. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
2.2 Ekonomi Kerakyatan
C, Konsep Ekonomi Kerakyatan
Konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta yang diterapkan dalam
pembangunan ekonomi syariah di Indonesia meliputi beberapa komponen dasar,
seperti:
1, Prinsip Kebersamaan: Konsep ini menekankan pentingnya kebersamaan
dalam ekonomi, yang mencakup koperasi syariah dan kerjasama ekonomi.
2. Kekuasaan Milik Rakyat: Prinsip ini menekankan pentingnya kepemilikan yang
berbasis pada rakyat, yang mencakup kepemilikan dalam koperasi dan usaha
bersama.
3. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep ini menjadi dasar dalam
pengembangan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada keadilan dan
kesejahteraan masyarakat tanpa perbedaan.
Dengan menerapkan komponen-komponen dasar tersebut, Indonesia
dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

18. B. Syarifuddin
FAUZIAH NUR
HUTAURUK, SE, ME

19. B. Syarifuddin
FAUZIAH NUR
HUTAURUK, SE, ME

20. 1. Biografi Syarifuddin
Syafruddin Prawiranegara adalah seorang Pahlawan Nasional
Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah politik
Indonesia. Selain itu, Syafruddin juga dikenal sebagai seorang idealis
dengan pandangan sosialisme religiusnya sebagai seorang Muslim. Ia
mendukung program keluarga berencana di bawah pemerintahan
Suharto, meskipun adanya fatwa yang menentangnya.
Syafruddin juga menentang pendirian negara Islam seperti
Pakistan dengan anggapan bahwa struktur negara Islam tidak sesuai
dengan kondisi Indonesia. Ia juga memiliki pandangan teologis yang
dapat dianggap liberal, dengan interpretasi yang mengedepankan Al-
Qur'an di atas Hadits.

21. 2. Pemikiran Ekonomi
2.1 Nilai-nilai dasar sistem Ekonomi Islam
Menurut Sjafruddin Prawiranegara, sistem ekonomi Islam
memiliki nilai-nilai dasar yang meliputi kepemilikan, keadilan dalam
berusaha, kerja sama dalam kebaikan, pertumbuhan yang seimbang,
kebebasan, kebersamaan, dan keseimbangan.
Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai hamba
yang harus mengabdi dan menjalankan tugas yang dipercayakan-
Nya. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung
tinggi nilai-nilai kepemilikan, keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan
persaudaraan serta menghindari riba yang dianggap sebagai suatu
bentuk kezaliman dan penindasan terhadap orang yang meminjam
uang.

22. 2. Pemikiran Ekonomi
2.2 Nilai-Nilai DasarKepemilikan Islam
Menurut Sjafruddin Prawiranegara, kepemilikan diartikan
sebagai penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan
hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa
yang dimilikinya.
Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam tidak boleh
diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan umum.
Namun, kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam juga harus
diimbangi dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan,
kebebasan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, kepemilikan
dalam sistem ekonomi Islam tidak boleh diubah menjadi
kepemilikan negara atau kepemilikan umum.

23. 2. Pemikiran Ekonomi
2.3 Nilai-Nilai DasarKeseimbangan Islam
Nilai dasar keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam meliputi
beberapa aspek penting, yaitu:
1. Kepemilikan: Penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan
hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa
yang dimilikinya
2. Keadilan dalam berusaha: Menjaga keadilan dalam transaksi
ekonomi dan menghindari praktik yang menyalah atau
menghambat kemajuan pengguna
3. Kerja sama dalam kebaikan: Memanfaatkan kerja sama dan
kolaborasi antara individu untuk mencapai tujuan bersama, seperti
pengembangan sumber daya dan pendapatan
4. Pertumbuhan yang seimbang: Menciptakan keseimbangan
ekonomi dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

24. 2. Pemikiran Ekonomi
2.4 Nilai-Nilai DasarKeadilan Islam
Beberapa aspek penting dari konsep keadilan menurut Syarifuddin
meliputi:
1. Heuristika hukum: Syarifuddin menekankan pentingnya konsep
heuristika hukum untuk menerobos kekakuan hukum normatif
dalam memastikan keadilan
2. Keadilan dalam hukum waris Islam: Syarifuddin menjelaskan
bahwa keadilan dalam hukum waris Islam mencakup
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan
antara yang memiliki hak dan yang memiliki kewajiban
3. Keadilan dan poligami: Syarifuddin juga membahas konsep
keadilan dalam konteks poligami, menekankan bahwa keadilan
adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak
dan kewajiban

25. 2. Pemikiran Ekonomi
2.5 Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam
am konteks ekonomi Islam, nilai-nilai instrumental yang diperhatikan men
rifuddin mencakup aspek-aspek berikut:
Zakat: Nilai ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil
keseimbangan dalam masyarakat melalui kewajiban memberikan sebagian h
kepada yang berhak menerimanya
Keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan: Sistem ekonomi Islam nila
didasarkan pada prinsip keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan di se
kalangan Masyarakat
i-nilai instrumental tersebut menunjukkan komitmen Syarifuddin terhadap prin
sip ekonomi Islam yang mendorong keseimbangan, keadilan, dan kebersam
am masyarakat.