etika dan bisnis

1. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
SISTEM EKONOMI DAN POSISI ETIKA BISNIS
Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam
melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap
negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri
bangsa, dan struktur ekonomi.
Jenis-jenis Sistem Ekonomi
1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)
Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi
diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam
segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang
seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan
Amerika Serikat.
Ciri-ciri:
a. Menerapkan sistem persaingan bebas
b. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
c. Peranan pemerintah dibatasi
d. Peranan modal sangat penting
Kelebihan: :
a. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
b. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
c. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
d. Kualitas barang lebih terjamin
Kekurangan:
a. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
b. Rentan terhadap krisis ekonomi
c. Menimbulkan monopoli
d. Adanya eksploitasi
2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)
Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur
negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung
jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar
adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan
maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan
menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba,
Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Ciri-ciri :
a. Hak milik individu tidak diakui.
b. Seluruh sumber daya dikuasai negara.

2. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
c. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.
d. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.
Kelebihan :
a. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
b. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
c. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.
d. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kekurangan :
a. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
b. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
c. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
ETIKA PASAR BEBAS
Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi
semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen & objektif, memberi
peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Pasar
bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Salah satu ukuran kemajuan suatu
bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era pasar bebas adalah tingkat
kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi (J.Gremillion). Negara-negara yang
terlibat dalam gelombang pasar bebas, menurut Gremillion, mesti memahami bahwa pada era
sekarang ini sedang didominasi oleh sebuah rancangan pembangunan dunia yang dikenal
sebagai Marshall Plan yang menjadi batu sendi interpen-densi global yang terus memintai
dunia. Biar bagaimanapun rancangan pembangunan dunia yang mengglobal itu selalu
memiliki sasaran ekonomi dengan penguasaan pada kemajuan teknologi ekonomi yang akan
terus menjadi penyanggah bagi kekuatan negara atau pemerintahan.
Artinya, dari penguasaan teknologi ekonomi itulah, segala kekuatan arus modal
investasi dan barang-barang hasil produksi tidak menjadi kekuatan negatif yang terus
menggerogoti dan melumpuhkan kekuatan negara.Karena, senang atau tidak, kita sekarang
sedang digiring masuk dalam suatu era baru pada percaturan ekonomi dan politik global yang
diikuti dengan era pasar bebas yang dibaluti semangat kapitalisme yang membuntuti filosofi
modal tak lagi berbendera dan peredaran barang tak lagi bertuan. Ini jelas menimbulkan
paradigma-paradigma baru yang di dalamnya semua bergerak berlandaskan pada pergerakan
modal investasi dan barang produksi yang tidak berbendera dan tidak bertuan, yang akan
terus menjadi batu sendi interpen-densi global yang terus memintai dunia. Yang terpenting
adalah diperlukan bangunan etika global yang berperan mem-back up setiap penyelewengan
yang terjadi di belantara pasar bebas.Kemiskinan, kemelaratan, dan ketidakadilan yang
terdapat di dunia yang menimpa negara-negara miskin hakikatnya tidak lagi akibat kesalahan
negara-negara bersangkutan sehingga itu pun menjadi tanggung jawab global pula.
Kesejahteraan dan keadilan global merupakan sesuatu yang tercipta oleh keharmonisan
berbagai kepentingan yang selalu memerhatikan nilai-nilai moral dan tata etika yang dianut
umum.Maksudnya, perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung
jawab atas nasib masyarakat dunia.

3. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
Tentunya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena selama ini tidak pernah
maksimal dalam memperkuat dan memajukan industri nasional dalam menghadapi tuntutan
pasar bebas tersebut.Yang namanya pasar bebas tentu asas utamanya adalah persaingan, yang
bebas dari intervensi pemerintah untuk mengontrol harga dari produk-produk yang
diperdagangkan.Penilaiannya diserahkan kepada konsumen untuk membeli produk yang
diinginkannya.Tentunya, setiap konsumen kecenderungannya memilih suatu produk/barang
dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Bisa dipastikan sebagian dari produk-
produk nasional ini akan kalah bersaing dengan alasan kualitas dan nilai jual tersebut. Berikut
merupakan peran Pemerintah dalam pasar bebas, yaitu:
1. Efektif, karena begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu,
pemerintah akan bertindak efektif dan konsekuen untuk membela pihak yg dilanggar
& menegakkan keadilan.
2. Minimal, karena sejauh pasar berfungsi dengan baik dan fair maka pemerintah tidak
terlalu banyak ikut campur.
Maka siapa saja yang melanggar aturan main akan ditindak secara konsekuen, siapa saja
yang dirugikan dak dan kepentingannya akan dibela dan dilindungi oleh pemerintah terlepas
dari status social dan ekonominya.
Keuntungan moral pasar bebas:
1. Pertama, system ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan
yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi.
2. Kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan k arena itu etis. Aturan ini diberlakukan
juga secara fair,transparan,konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara
objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka.
3. Ketiga, pasar member peluanyang optimal, kendati belum sempurna, bagi persingan
bebas yang sehat dan fair.
4. Keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh
lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi.
5. Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan
manusia.
Teori – teori pasar bebas yang berhubungan dengan etika bisnis:
1. Teori Adam Smith
Pengaturan oleh “tangan tak tampak” (invisible hand) ini tidak lain ialah pengaturan
melalui mekanisme bebas permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar bebas
berdasar free private enterprise, atau yang oleh Paul Samuelson, pemenang Nobel
bidang Ekonomi (1970) disebut “competitive private-property capitalism.” Para
ekonom meyakini keabsahan teori Adam Smith ini. Di Indonesia, topik pasar bebas
dan persaingan bebas sebagai bentuk pasar ideal terpampang resmi dalam silabus
Pengantar Ilmu Ekonomi sebagai academic blue-print dari konsorsium ilmu ekonomi.
Topik ini merupakan bagian dari kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di
Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Ekonomi.
2. Teori imajiner
Teori pasar dengan persaingan sempurna dikembangkan secara fantastis. Distorsi
pasar, baik tehnis, kelembagaan, maupun sosio-kultural oleh text-book diasumsikan
tidak ada; yang dikatakan sebagai alasannya ialah for the sake of
simplicity.Pengembangan teori berjalan berdasar validitas teoritikal, yakni asumsi di

4. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
atas asumsi dan aksioma di atas aksioma.Padahal, paradigma seperti yang
dikemukakan ekonom Inggris, Joan Robinson (1903-1983), telah mengelabui kita
dalam pengembangan teori ekonomi.Teori yang ada dapat saja berkembang
konvergen, tetapi juga bisa semakin divergen terhadap realita.Para pengabdi ilmu-
yang belum tentu pengabdi masyarakat-dapat saja terjebak ke dalam divergensi
ini.Banyak ekonom dan para analis menjadi simplistis mempertahankan ilmu ekonomi
Barat ini dengan mengatakan bahwa kapitalisme telah terbukti menang, sedangkan
sosialisme telah kalah telak. Pandangan yang penuh mediokriti ini mengabaikan
proses dan hakikat perubahan yang terjadi, mencampuradukkan antara validitas teori,
viability sistem ekonomi, kepentingan dan ideologi (cita-cita), serta pragmatisme
berpikir. Adam Smith kelewat yakin akan kekuatan persaingan. Teori ekonominya
(teori pasar berdasar hipotesis pasar bebas dan persaingan sempurna), sempat
mendikte umat manusia sejagat dalam abad ini untuk terus bermimpi tentang
kehadiran pasar sempurna.Lalu lahirlah berbagai kebijakan ekonomi baik nasional
maupun global berdasarkan pada teori pasar bebas dan
persaingan sempurna.Teori imajiner dari Adam Smith ini hingga kini dianut sebagai
pedoman moral demi menjamin kepentingan tersembunyi partikelir.
CSR, Etika Bisnis dan Lingkungan Sekitar
CSR (Corporate Sosial Responbility) adalah suatu tindakan atau konsep yang
dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung
jawab mereka terhadap lingkungan sekitar perusahaan itu berada.
Bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, contohnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar, perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak-
anak yang tidak memiliki biaya untuk sekolah, dan sumbangan untuk mendirikan fasilitas
desa yang bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.
Program CSR sudah mulai memasuki indonesia seiring terlah disahakannya UU
No.40 Thun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU yang berkaitan dengan CSR,yaitu
pada UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 yang berbunyi:
1. Perseroan yang menjalakan kegiatan usaha nya dibidang atau berkaitan dengan SDA
(Sumber Daya Alam) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatuatan dan
kewajaran.
3. Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat
(1) dikenai sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan siatur dengan
peratuaran pemerintah sedangkan pada pasal 25 (b) UU penaaman modal wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari kedua pasal tersebut dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha
untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau oleh penanam modal.
TUJUAN CSR (Corporate Sosial Responbility)
Tujuannya adalah untuk mencipatakan dan memelihara hubungan yang harmonis
dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasamaan untuk memberikan manfaat yang
besar bagi masyarakat sekitar juga.pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam

5. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
mengatur kegiatan produksi perusahaan, selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut.
Perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam
pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Setiap perusahaan memiliki bentuk perusahaan yang berbeda beda dan tergantung dari
kompetensi perusahaan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Adabaiknya jika
perusahaan melakukan survei terlebih dahulu sebelum melaksanakan CSR sehingga yang
dilakukan tepat guana dan tepat sasaran.
Dalam upaya meningkatakan kepedulian pada masyarakat sekitar ada 5 macam
kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam
bidang :
1. Pengembanagan Ekonomi. Mislanya : kegiatan di bidang pertanian, peternakan,
koperasi, dan UKM (Usaha Kecil Menengah).
2. Kesehatan dana Gizi Masyarakat. Mislanya penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada
balita, program sanitasi, dll
3. Pengelolaaan Lingkungan. Mislanya penanganan limbah yang ada di sungai sekitar
perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dll.
4. Pendidikan, Keterampilan, dan pelatihan. Mislanya pemberian beasiswa bagi siswa
berprestasi dan tidak mampu, pemberiaan sarana pelatihan, dll.
5. Sosial, Budaya, Agama dan Infrastruktur. Mislanya kegiatan bakti sosial di desa desa,
perbaikan infrastruktur bangunan keagamaan di wilayah masyarakat sekitar, dll.
Manfaat Bagi Masyarakat Dan Keuntungan Bagi Perusahaan
CSR (Corporate Social Responbility) akan berdampak positif dan lebih berguna bagi
masyarakat ini akan tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain,
terutama pemerintah. Di Indonesia, bisa dibayangkan pelaksanaan CSR(Corporate Social
Responbility)sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum dan
jaminan ketertiban sosial.
Pemerintah di Indonesia bisa mengambil peran penting tersebut tanpa harus
melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Seperti persoalan
kemisikinan yang semakin bertambah jumlahnya dan keterbelakangan indonesia dalam
menghadapi kemajuan dunia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan
krisis yang terjadi di Indonesia melalui CSR ini.
Pemerintah dapat menentukan titik fokus didalam bidang apa yang akan ditangani
dan memasukkanpihak yang kompeten atau ahli di bidang tersebut. Dan setelah itu,
pemerintah harus memfasilitasi, mendukung, memberi penghargaan, pada kalangan yang mau
terlibat. Pemerintah juga dapat mengawasi proses antara pelaku bisnis dan kelompok-
kelompok lain agar terjadi proses interkasi yang adil dan menghindarkan interaksi ini dari
manipulasi atau pengancaman dari satu pihak ke pihak yang lain.
Etika Bisnis Dan Lingkungan
Secara sederhana yang dimaksut dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk
melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu,
perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita
menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal) tidak
tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis
mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegritas sedangkan

6. Hand Out 7, Etika dan Hukum Bisnis
Dosen: Ni Luh Putu Surya Astitiani, SE., MM
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Bali Internasional
lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan
perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis.
Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada dilingkungan. Etika
bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis.
Lingkungan disini dibagi menjadi Lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern ini
dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai
dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada
diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku
bisnis esuai dengan keinginan perusahaan. pelaku bisnislah yang harus mengikuti ”kemauan”
lingkungan ekstern tersebut, agar kegiatan bisnis bisa ”selamat” dari pengaruh lingkungan
tersebut.
Hubungan etika bisnis dan lingkungan intern merupakan bentuk pengendalian
tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan disekitar bisnis. Lingkungan intern
meliputi tenaga kerja, peralatan dan lain-lain. Lingkungan extern yang mempengaruhi etika
dalam bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro, lingkungan mikro yaitu
pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lingkungan makro yaitu demografi, sosial
politik,dan sosial budaya.