Dokumen ini membahas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dan peranannya dalam konteks pajak internasional, termasuk model, sifat, dan tujuan P3B. Selain itu, dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan P3B serta mekanisme pemajakan dan penyalahgunaan akta P3B. Penafsiran dan perencanaan pajak juga menjadi fokus, termasuk praktik treaty shopping yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

1. Nama: Emilia Wati (20140102016)
Tugas: Perpajakan Internasional (Merangkum Bab 10)
Prodi: Akuntansi Semester 7
BAB X
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERANANNYA
1. Pengantar
Teori soverenitas menyatakan bahwa kewenangan pemajakan suatu negara melekat pada
kedaulatan suatu negara dan merupakan atribut dari kedaulatan itu sendiri.
2. Dasar Hukum
Pemerintah Indonesia dapat menutup P3B berdasar amanat Pasal 11 (1) UUD 1945 dan
Pasal 4 (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Model, Sifat, dan Tujuan Umum
a. Model
Perumusan P3B didasarkan kepada salah satu model yang tersedia:
- OECD
- UN
- US
Dengan berbagai variasi dan modifikasi antarnegara anggota OECD (antarnegara maju)
mendasarkan P3Bnya pada model OECD, antara negara berkembang dan negara maju
mendasarkan P3Bnya pada UN dan atau OECD model, sedangkan P3B antara Amerika
Seerikat dengan negara mitra runding mendasarkan pada US model.
b. Sifat
Sebagai perjanjian bilateral, sesuai dengan hukum publik internasional, P3B bersifat
mengikat kedua negara (contracting states).
c. Tujuan
- Memperlancar mobilitas sumber daya global
- Melindungi WP
- Mendorong/Menarik investasi
- Memudahkan ekspansi perusahaan negara maju
- Membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan
pajak
- Harmonisasi kriteria pemajakan
- Mencegah diskriminasi

2. - Menumbuhsuburkan hubungan ekonomis
- Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan perjanjian dan kerja sama dalam
penetapan dan penagihan serta administrasi pajak
d. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
- Sarana penyedia keringanan yang lebih baik
- Mendorong iklim investasi
- Memberi pengaruh psikis dan politis pada administrasi pajak
Kekurangan:
- Pengrobanan potensi penerimaan negara dengan penurunan tarif potongan pajak
- Pelonggaran ketentuan pemajakan
- Struktur P3B
Setiap P3B umumnya diawali dengan judul dan pembukaan, lalu:
- Bab I (Personal Scope): orang yang diliput oleh P3B, jenis pajak
- Bab II: merumuskan definisi
- Bab III (Taxation Income): ketentuan alokasi pemajakan penghasilan
- Bab IV: ketentuan tentang eliminasi pajak berganda
- Bab V: ketentuan tentang nondiskriminasi
- Bab VI (Final Provision): ketentuan efektivitas dam terminasi perjanjian
- Beberapa Ketentuan
- Kualifikasi pemanfaat
- Cakupan pajak
- Pemajakan atas penghasilan usaha
- Pemajakan atas penghasilan harta
tak bergerak
- Perusahaan asosiasi
- Pemajakan atas penghasilan
investasi
- Pemajakan atas laba setelah BUT
- Keuntungan dari pengalihan harta
- Penghasilan dari jasa personal
- Penghasilan atlet dan artis
- Penghasilan lain-lain
- Keringanan pajak
- Nondiskriminasi
- Pejabat kompeten
- Pertukaran informasi
- Kesepakatan bersama
- Tax sparing
6. Pemajakan atas Penghasilan Transportasi Internasional
Dalam kebanyakan P3B Indonesia, hak pemajakan atas penghasilan dari transportasi
udara (dan laut) internasional secara ekslusif dialokasikan kepada negara residen
perusahaan transportasi.

3. 7. Pengecualian Perusahaan Kontrak Bagi Hasil
Sehubungan dengan penghasilan perusahaan kontrak bagi hasil (KBH) sektor migas dan
pertambangan umumnya telah diatur dalam kontrak antara pemerintah Indonesia (atau
yang mewakili) dengan masing-masing perusahaan. Dalam pemajakan dimaksud
termasuk laba setelah pajak BUT. Karena sudah ada kontrak khusus, maka tidak berlaku
UU PPh dan seterusnya.
8. Pembatasan Pemanfaatan P3B –Beneficial Ownership
• Jaringan P3B suatu negara juga sering disalahgunakan untuk mencari penghematan
pajak dan tentu saja penggerusan potensi pajak suatu negara. Penyalahmanfaatan
tersebut umumnya dilaksanakan melalui konstruksi artifisial legal (misalnya SPV)
yang sengaja diciptakan melulu untuk memperoleh keringanan. Untuk mencegah
penyalahgunaan P3B tersebut misalnya dalam P3B Amerika terdapat ketentuan
limitation on benefit, yang umumnya tidak menolak manfaat P3B jika penghasilan yang
diperoleh dari sumber di negara mitra runding berasal dari pelaksanaan aktif usaha.
9. Penafsiran Perjanjian
Dalam menginterpretasikan apa yang tercantum dalam perjanjian harus memerhatikan
unsur objektif dan subjektif terutama rumusan eksplisit suratan yang mencerminkan
maksud dan keinginan para pihak, pemikiran yang muncul selama perumusan perjanjian,
ketentuan hukum internasional yang berlaku serta situasi lingkungan yang mendorong
dirumuskannya P3B.
10.Perencanaan Pajak dan Treaty Shopping
Rekayasa pemanfaatan P3B umumnya diwujudkan dalam bentuk:
1. WPLN dari negara yang tidak punya P3B dengan Indonesia mencari, mempelajari dan
meneliti kemungkinan untuk memperluas cakupan ketentuan pada P3B yang
menguntungkan
2. WPLN dari negara mitra perjanjian Indonesia lebih memanfaatkan P3B dengan negara
lain.
Treaty shopping misalnya dapat direalisasi dengan:
1. membentuk agen/ badan perantara di negara mitra P3B Indonesia untuk
memanfaatkan keringanan pajak atas penghasilan investasi.
2. Atlet dan artis dapat membentuk badan jasa personal independen untuk menghindari
pengenaan pajak atas penghasilan dari satu kali pertunjukan.