Dokumen ini membahas tentang hukum perikatan dalam hukum perdata, termasuk definisi, unsur-unsur, dan berbagai jenis perikatan. Ia menjelaskan mengenai perjanjian, syarat sahnya, serta asas-asas hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Selain itu, dokumen juga mencakup wanprestasi, penyebabnya, dan konsekuensi hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian.

1. HUKUM PERIKATAN
TAUFIQ EL RAHMAN
BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM UGM - YOGYAKARTA

2. ISTILAH
VERBINTENIS  diterjemahkan dengan
istilah :
- PERIKATAN
- PERUTANGAN

3. DEFINISI PERIKATAN
 Adalah suatu hubungan hukum (dalam
lapangan hukum harta kekayaan) antara
DUA PIHAK yang menimbulkan HAK dan
KEWAJIBAN atas suatu PRESTASI.

4. UNSUR-UNSUR PERIKATAN
 Adanya hubungan hukum
 Adanya 2 pihak :
-KREDITUR:pihak yang berhak atas
prestasi
-DEBITUR:pihak yang wajib melaks
prestasi
 Hak dan Kewajiban
 Prestasi

5. PRESTASI  POKOK PERIKATAN
BENTUK “PRESTASI” :
a. Berbuat sesuatu
b. Memberikan sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu

6. SYARAT PRESTASI :
 Tertentu atau dapat ditentukan
 Diperbolehkan
 Dimungkinkan
 suatu prestasi yang tidak mungkin
(dilaksanakan) disebut sebagai syarat
potestatif  menyebabkan perjanjian
batal demi hukum/null and void

7. SUMBER-SUMBER PERIKATAN
1. PERJANJIAN
2. UNDANG-UNDANG :
- Undang-Undang an sich
- Undang-Undang krn perbuatan manusia :
* perbuatan menurut hukum
* perbuatan melawan hukum
3. PUTUSAN PENGADILAN
4. MORAL

8. PEMBEDAAN PERIKATAN
a. Obligatio Civilis/Perikatan Perdata
 perikatan yg mempunyai akibat hukum
Obligatio Naturalis/Perikatan Alami
 perikatan yg tidak ada akibat hukum

9. b. Inspanning verbintenis
 perikatan yg prestasinya berupa UPAYA
Resuultaat Verbintenis
 perikatan yg prestasinya berupa HASIL
c. Perikatan Prinsipal (Perikatan Pokok)
 perikatan yang dapat berdiri sendiri
Perikatan Accesoir (Prikatan Pelengkap)
 perikatan yg tergantung pd perikatan pokok

10. MACAM-MACAM PERIKATAN
a. Perikatan Bersyarat
 prikatanyang digantungkan pd suatu
peristiwa tertentu yg belum terjadi dan belum
tentu terjadi
1. perikatan dng syarat tangguh :
 perikatan lahir dng terjadinya peristiwa
yang diperjanjikan
2. perikatan dng syarat batal
 perikatan justru berakhir dengan
terjadinya peristiwa yg diperjanjikan

11. b. Perikatan dengan ketetapan waktu
 perikatan sudah lahir tetapi pelaksana-annya
ditunda sampai waktu yang ditentukan dlm
perjanjian
c. Perikatan yg dapat dan tidak dapat dibagi-bagi
Tidak dapat dibagi :
- krn sifat prestasinya
- krn ditentukan dlm perjanjian

12. d. Perikatan tanggung renteng (tanggung
menanggung)
- Kreditur tanggung renteng :
ada lebih dari satu kreditur thd 1 debitur
- Debitur tanggung renteng :
ada lebih dari satu debitur thd 1 kreditur

13. e. Perikatan alternatif (manasuka)
 perikatan dimana debitur diminta
memilih satu dari beberapa prestasi yang
ditawarkan
f. Perikatan dengan ancaman hukuman
 debitur diwajibkan melakukan sesuatu
jika tidak melaksanakan prestasi yg
diperjanjiakn

14. PERJANJIAN (KONTRAK)
DEFINISI
Pasal 1313 KUHPerdata :
 “suatu perbuatan dng mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya dengan
satu orang atau lebih lainnya”
 terlalu luas sekaligus tdk lengkap

15.  Terlalu luas : hanya menyebut kata
“perbuatan”, shg didalamnya termasuk
pula “perbuatan melawan hukum” dan
perbuatan-perbuatan lainnya.
 Tidak lengkap : hanya mengatur perjan-
jian sepihak

16. DEFINISI BERDASARKAN DOKTRIN
 KLASIK
 Perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum antara 2 orang atau lebih yang
saling me-ngikatkan diri berdasarkan
kata sepakat untukmenimbulkan akibat
hukum.

17.  BARU
 Perjanjian dalah suatu hubungan hukum
antara 2 orang atau lebih yang saling me-
ngikatkan diri berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum

18. LAHIRNYA PERJANJIAN
Perjanjian lahir - dengan tercapainya
KATA SEPAKAT atas suatu hal tertentu
diantara para pihak.
Apakah “perjanjian” yang lahir tsb. SAH ?

19. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
 Perjanjian sah jika memenuhi syarat :
a. Adanya kata sepakat
b. Kecakapan para pihak
c. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal

20.  Syarat a dan b disebut syarat subyektif
 jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjan-
jian dapat dibatalkan.
Syarat c dan d disebut syarat obyektif
jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjan-
jian batal demi hukum

21. SYARAT SAH MENURUT LAW OF
CONTRACT
a. Meeting of mind
b. Competent legal parties
c. Legal subject matter
d. Consideration
Syarat a, b dan c = hk. perdata Indonesia

22. a.Kata Sepakat (konsnsus)
 persesuaian kehendak antara (bertemu-
nya “penawaran” & “penerimaan”)
 dianggap tdk terjadi jika terdapat cacat
kehendak.

23. FAKTOR PENYEBAB CACAT KEHENDAK
 Kekhilafan/kesesatan (dwaling)
 Paksaan (dwang)
 Penipuan (bedrog)
 Penyalahgunaan keadaan ( misbruik van
omstadigheden / undue influence)

24. b. Kecakapan para pihak
 Seseorang dikatakan cakap :
- dewasa (telah 21 tahun atau telah kawin)
- tidak dibawah pengampuan
 Badan Hukum selalu dianggap cakap unt
melakukan perbuatan hukum

25. c. Suatu hal tertentu
 Merupakan obyek perjanjian :
- tertentu atau dapat ditentukan
- tdk bertentangan dengan UU, kesusilaan
dan ketertiban umum
- dimungkinkan

26. d. Sebab yang halal
 merupakan sebab/dasar dibuatnya suatu
perjanjian
 Suatu sebab adalah halal jika tidak ber-
tentangan dng UU, ketertiban umum dan
kesusilaan

27. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN
a. Asas konsensualisme berkaitan dengan
lahirnya perjanjian
b. Asas kebebasan berkontrak  berkaitan
dengan isi dan syarat perjanjian
c. Asas pacta sunt servanda  berkaitan dengan
kekuatan mengikat perjanjian
d. Asas kepribadian  berkaitan dengan
berlakunya perjanjian
e. Asas itikad baik  berkaitan dengan
pelaksanaan perjanjian

28. ASAS KONSENSUALISME
 suatu perjanjian lahir dengan tercapainya
kata sepakat diantara para pihak
mengenai suatu hal tertentu.
PENGECUALIAN :
- Perjanjian riil : perjanjian lahir dengan
diserahkannya obyek perjanjian.
- Perjanjian formil : perjanjian lahir dengan
dipenuhinya formalitas tertentu.

29. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
 Setiap orang bebas untuk :
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Membuat perjanjian dengan siapapun
c. Menentukan isi dan syarat perjanjian
d. Menentukan bentuk perjanjian
e. Menentukan pada hukum mana
perjanjian tunduk

30. ASAS PACTA SUNT SERVANDA
 Semua perjanjian yang dibuat secara sah
mengikat sebagai Undang-Undang bagi
para pihak

31. ASAS KEPRIBADIAN
 Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak
yang membuatnya
PENGECUALIAN :
- derden beding :perjanjian unt kepentingan
pihak ketiga
- Derden werking : perjanjian yang berlaku
bagi pihak ketiga

32. ASAS ITIKAD BAIK
 Suatu perjanjian harus dilaksanakan dng
itikad baik
ITIKAD BAIK => SIKAP BATIN
Penafsiran Itikad Baik :
“volgens de eisen van redelijkheid en billijk-
heid”
(memenuhi suatu syarat dari kelayakan dan
kepatutan)

33. BENTUK PERJANJIAN
 LISAN
 TERTULIS :
- Akta otentik : akta yg dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yg berwenang unt itu.
misal : akta notaris, akta PPAT
- Akta di bawah tangan : akta yg dibuat sendiri
oleh para pihak :
- perjanjian standar
- perjanjian di bawah tangan biasa

34. BERAKHIRNYA PERJANJIAN
a. Ditentukan oleh para pihak dlm perjanjian
b. Ditentukan waktunya oleh UU
c. Berdasarkan keputusan hakim
d. Kesepakatan para pihak (herroeping)
e. Tujuan perjanjian telah tercapai
f. Terjadinya suatu peristiwa tertentu
g. Pernyataan penghentian perjanjian
(opzegging)

35. WANPRESTASI DAN OVERMACHT
 PRESTASI :
- terlaksana
- tidak terlaksana :
- WANPRESTASI atau
- OVERMACHT / FORCE MAJEUR

36. WANPRESTASI
 tidak terlaksananya suatu prestasi karena
kesalahan debitur, baik krn kesengajaan
maupun kelalaian.
 Mengakibatkan adanya tuntutan ganti
kerugian

37. BENTUK-BENTUK WANPRESTASI
a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
b. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat
waktu
c. Debitur berprestasi tetapi tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan

38. SOMASI / TEGURAN
 Untuk menyatakan debitur wanprestasi,
harus dilakukan SOMASI (TEGURAN)
terlebih dahulu kepada debitur.
Bentuk SOMASI :
- Suatu akta yang berisi peringatan agar
debitur segera melaksanakan kewajiban-
nya.

39.  SOMASI tidak diperlukan jika :
a. Adanya batas waktu (fataal termijn)
dalam perjanjian
b. Prestasi yang diperjanjikan adalah “tidak
berbuat sesuatu”
c. Debitur mengakui dirinya wanprestasi

40. TUNTUTAN KREDITUR
a. Pemenuhan perjanjian
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
c. Pemutusan perjanjian
d. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi
e. Ganti rugi

41. GANTI RUGI
 Unsur-unsur :
a. kerugian
b. biaya-biaya
c. bunga

42. OVERMACHT / FORCE MAJEUR
 Suatu keadaan tak terduga diluar ke-
mampuan manusia yang menyebabkan
debitur tidak dapat berpretasi, dan debitur
tidak dapat dipersalahkan.
 Akibat adanya overmacht => RISIKO

43. MACAM-MACAM OVERMACHT
a. Overmacht absolut (obyektif) :
 overmacht yang benar-benar tidak
dapat diatasi
b. Overmacht relatif (subyektif) :
 overmacht yang sesungguhnya dapat
diatasi, tetapi dengan pengorbanan yang
besar

44. TEORI OVERMACHT RELATIF
 INSPANNINGS THEORIE (TEORI
UPAYA) dikemukakan oleh Houwing :
 “jika debitur telah berusaha sebaik
mungkin sesuai dengan ukuran yang
wajar dalam masyarkat, maka tidak
dipenuhinya prestasi tidak dapat lagi di-
persalahkan kepadanya”
 Disini yang pokok adalah unsur ketidak-
salahan , bukan ketidakmampuan.

45. RISIKO
 siapa yang menanggung kerugian.
Asas umum RISIKO
- Perjanjian sepihak : risiko ditanggung oleh
kreditur
- Perjanjian timbal balik : risiko ditanggung
oleh keduabelah pihak

46. HAPUSNYA PERIKATAN
a. Pembayaran
b. Penawaran pembayaran diikuti dengan
penitipan (konsinyasi)
c. Pembaruan hutang (novasi)
d. Perjumpaan hutang (kompensasi)
e. Percampuran hutang
f. Pembebasan hutang
----------- >

47. g. Musnahnya barang terutang
h. Kebatalan dan pembatalan
i. Berlakunya syarat batal
j. Kadaluarsa (lewatnya waktu)

48. a.Pembayaran
 Tdk selalu berujud uang, tapi dapat pula
berujud penyerahan benda tertentu atau
dapat pula berupa pemenuhan jasa.
 Wajib dilakukn oleh debitur, tapi dapat
pula terjadi pembayaran dilakukan oleh
pihak III yang berkepentingan :
 SUBROGASI

49. SUBROGASI :
 Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak
ketiga yang membayar
Pembayaran dapat juga dilakkan oleh
“penanggung” (borgtocht)

50. b. Konsinyasi
 Dilakukan oleh debitur jika kreditur me-
nolak menerima pembayaran debitur.
 Debitur dapat mengajukan permohonan
ke PN agar penawaran pembayaran tsb
dinyatakan sah, dan uang atau benda yg
akan dibayarkan disimpan atau dititipkan
di Kepaniteraan PN.

51. c. Novasi :
 Kesepakatan para pihak untuk meng-
hapus perjanjian yang sudah ada dan
bersamaan dengan itu timbul perjanjian
baru sebagai pengganti.
 Ada tiga macam novasi :
- novasi obyektif
- novasi subyektif pasif
- novasi subyektif aktif

52.  Novasi obyektif : kreditur dan debitur me-
ngadakan perjanjian baru sebagai peng-ganti
perjanjian lama.
 Novasi subyektif pasip : dalam perjanjian baru
debitur lama digantikan oleh debitur baru, dan
debitur lama dibebaskan dari kewajiban
 Novasi subyektif aktif : dalam perjanjian baru
kreditur lama digantikan oleh kreditur baru

53. d. Kompensasi
 Terjadi jika antara kreditur dan debitur
saling mempunyai hutang
e. Percampuran hutang
 Terjadi jika kedudukan kreditur dan
debitur ada pada satu orang  terjadi
percampuran hutang demi hukum.

54. f. Pembebasan hutang
 Terjadi jika kreditur melepaskan haknya atas
pemenuhan prestasi oleh debitur
g. Musnahnya barangterutang
 Terjadi bila benda yg menjadi obyek per-janjian,
diluar kesalahan para pihak :
- musnah atau tdk dpt lagi dperdagangkan
- hilang sedemikian rupa shg tdk diketahui apa-
kah barang itu masih ada

55. h. Kebatalan dan pembatalan
Kebatalan : perikatan yg timbul dari ke-
jahatan atau pelanggaran atau tdk me-
menuhi syarat obyektif perjanjian
Pembatalan : perkatan yang dibuat oleh
orang belum dewasa/dibawah pengampu-
an dan yg dibuat karena cacat kehendak

56. i. Berlakunya syarat batal
 Terjadi jika suatu peristiwa tertentu yang
diperjanjkan betu-betul terjadi
h. Kadaluarsa (lewatnya waktu)
 Berdasarkan ketentuan UU segala tuntut-
an hukum hapus karena lewatnya waktu
30 tahun

57. HUKUM JAMINAN
 “Jaminan” diperlukan agar ada kepastian
bhw prestasi yang telah dilakukan oleh sa-
lah satu pihak akan memperoleh ganti
kontra prestasi jika pihak lain gagal
memberikan prestasinya.
 “Jaminan” merupakan perbuatan hukum
ikutan dari suatu perbuatan hukum
sebelumnya.
 “Jaminan” tidak mungkin berdiri sendiri.

58.  Pemberian jaminan merupakan perbuat-
an hukum yang bersifat accesoir terhadap
perbuatan hukum yang mendahuluinya,
yang merupakan prinsipal.
Contoh :
- Jaminan dalam perjanjian kredit

59. MACAM-MACAM JAMINAN
a. Jaminan Umum
b. Jaminan Khusus :
- Jaminan Perorangan (personal
guarantee)/Penanggungan
- Jaminan Kebendaan :
* Jaminan benda tetap :
Hipotik
Hak Tanggungan
* Jaminan Benda Bergerak :
Gadai
Fidusia

60. Jaminan Umum
 “segala kebendaan milik debitur, baik yg
bergerak maupun yg tdk bergerak, baik yang
sudah ada maupun yg baru akan ada, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan debitur”
 Semua harta debitur merupakan jaminan bagi
pelunasan hutangnya walaupun tdk
diperjanjikan.
 Krediturnya merupakan kreditur Konkuren
(kreditur bersaing)

61. Jaminan Khusus
 benda-benda tertentu milik debitur yang
dijadikan jaminan bagi pelunasan hutang-
nya.
 Dibuat dalam suatu perjanjian jaminan
 Krediturnya merupakan kreditur Preferen
(kreditur yang diutamakan)

62. Jaminan Perorangan/Personal Guarantee
 Perjanjian dimana seorang pihak ketiga,
guna kepentingan kreditur, mengikatkan
diri untuk memenuhi perikatan debitur
manakala debitur tersebut tidak dapat
memenuhi.
 Seseorang dapat menjadi “penanggung”
hutang orang lain jika diperjanjikan.
 Penanggungan diperbolehkan hanya
untuk sebagian saja hutang debitur

63. Jaminan Kebendaan
 benda tetap
- benda tetap berupa tanah :
 jaminan dengan Hak Tanggungan
Hak Tanggungan harus dibuat dng
Akta Notaris dan didaftarkan.
- benda tetap bukan tanah :
 jaminan dengan Hipotik
Hipotik harus dibuat dng Akta Notaris dan
didaftarkan.

64.  Benda bergerak :
- Gadai
- Fidusia
Perbedaan prinsip :
-gadai : obyek dikuasai oleh penerima gadai
-fidusia : obyek tetap dikuasai oleh pemilik.
Penerima fidusia menerima hak milik atas
obyek jaminan.
------------

65. -gadai : bentuk perjanjian bebas
-fidusia : harus dengan Akta Notaris dan di-
daftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia