Tugas Softskill Aspek Hukum Dalam Ekonomi

1. Oleh : Dwi Tri Ambarwati (22216207)
#Aspek Hukum Dalam Ekonomi

4. Standar kontrak adalah perjanjian yang isinya telah
ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-
formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk
ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan
perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan).
Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi dua yaitu :
a. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah
disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan
kepada debitur.
b. Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang
ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk
para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

5. 1. Perjanjian Cuma Cuma (pasal 1314 KUHPERdata).
Suatu persetujuan dengan cuma cuma adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu
keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu
manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh: Hibah
2. Perjanjian atas beban.
Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana
terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra
prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum. Contoh: Perjanjian pinjam
pakai -> debitur mempunyai beban untuk mengembalikan
barang, sedangkan kreditur tidak.
3. Perjanjian Timbal balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang
menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Hak
dan Kewajiban harus imbang. Contoh: Perjanjian Jual Beli.

6. 4. Perjanjian Sepihak.
Hanya ada satu hak saja dan hanya ada satu kewajiban saja.
5. Perjanjian Konsesual
Perjanjian Konsesual adalah perjanjian di mana diantara kedua
belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan
perikatan. Menurut KUPDT, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan
mengikat.( Pasal 1338)
6. Perjanjian RIIL
Perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan
barang. Misal: Perjanjian penitipan barang, Perjanjian pinjam pakai.
7. Perjanjian Formil
Perjanjian yang harus memakai akta nota riil. contoh: jual beli
tanah.
8. Perjanjian bernama dan tidak bernama
Perjanjian bernama (nomina) adalah perjanjian yang sudah
diatur dan diberi nama di dalam KUHPDT. Perjanjian tidak bernama
(innomina) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPDT,
namun perjanjian berkembang dalam masyarakat. Contoh: Perjanjian
kerja sama, Perjanjian pemasaran, Perjanjian pengelolaan.

7. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syarat sah nya
perjanjian dibagi menjadi 4, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Dengan ‘sepakat’ atau juga dinamakan ‘perizinan’ dimaksudkan
bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat,
‘setuju’ mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Orang yang membuat perjanjian harus ‘cakap’ menurut hukum. Pada
azasnya, setiap ‘orang yang sudah dewasa’ atau ‘akilbalig’ dan sehat
pikirannya, adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu.
Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu
perselisihan.
4. Suatu sebab yang halal.
Dengan ‘sebab’ (bahasa Belanda ‘oorzaak’, bahasa Latin ‘causa’) ini
dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus
dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa ‘sebab’ itu adalah
sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.

8. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat terjadinya
pembatalan perjanjian, yaitu :
1. Pemaksaan
Adalah memaksakan rohani atau jiwa (psikis), jadi bukan
paksaan badan atau fisik.
2. Kekhilafan atau Kekeliruan
Terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang
pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang
penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun
mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.
3. Penipuan
Terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan
akal-akalan yang cerdik (tipu muslihat), untuk membujuk pihak
lawannya memberikan perijinannya.

9. Pengertian Prestasi
Prestasi (performance) dalam hukum kontrak
dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang
tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah
mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai
dengan “term” dan“condition” sebagaimana disebutkan
dalam kontrak yang bersangkutan.
—Model-model prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu
berupa :
– Memberikan sesuatu.
– Berbuat sesuatu.
– Tidak berbuat sesuatu.

10. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak
dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana
mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-
pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang
bersangkutan.
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi
terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk
menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan
agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena
wanprestasi tersebut.
Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:
– Kesengajaan
– Kelalaian
– Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)