Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.

1. PERSPNAL AND MATERIAL SCOPE OF DOUBLE TAX TREATIES
Introduction
DTA menawarkan benefit kepada wajib pajak ketimbang mengenakan beban. Keberadaan
DTA juga membatasi kemampuan negara sumber untuk mengenakan pajak kepada non-residen
dari ketentuan pajak domestiknya.
Beberapa aspek penting yang perlu dipahami
1. Personal Scope
Pasal 1 (Persons covered) dalam OECDModel DTA, disebutkan bahwa DTAakan dikenakan
terhadap orang yang menjadi residen di satu atau kedua negara yang berkontrak.
 Kata “Shall” (akan), bersifat absolut, dimana agar dapat memanfaatkan ketentuan DTA,
wajib pajak harus “seorang” dan juga “residen” dari negara yang berkontrak.
 Kata “persons”(orang), artinya termasukindividu, perusahaan, dan badan orang lainnya.
Ini tidak bersifat eksklusif dimana entitas lainnya diluar 3 tersebut, dapat juga menjadi
definisi “orang”. Contohnya partnership, trustees of a trust.
 Kata “Company”,artinya setiap badan perusahaan atau setiap entitas yang diperlakukan
sama seperti badan perusahaan untuk tujuan pajak. Bagian ini hanya ditujukan untuk
memahami arti kata “persons”.
 Setelah memahami entitas “persons”, persons tersebut harus merupakan residen dari
salah satu negara yang berkontrak. Jika persons tersebut adalah residen dalam hukum
domestic negara yang berkontrak, maka ia akan menjadi residen sesuai pasal 1.
2. Attribution of income
Penghasilan harus diatribusikan kepada seorang (persons) untuk menentukan
 siapa yang terutang pajak atau dibebaskan pajak,
 siapa yang berhak untuk mengkredtikan pajak yang dibayar diluar negeri, dan
 siapa yang berhak untuk meng-klaim benefit dari DTA.
 Selain itu, juga digunakan untuk menentukan DTA yang diterapkan atas penghasilan
yang diterima/diperoleh dalam situasi tertentu.
Hukum pajak domestic biasanya digunakan, namun, kadang juga tunduk pada hukum dari
negara residen untuk menentukan atribusi penghasilan.
Masalah timbul jika pajak terutang dihitung berdasarkan keadaan satu orang, tapi orang
yang berbeda yang membayar pajaknya. Hal ini terjadi pada
 trust dimana penghasilannya dialokasikan kepada trustee dan beneficiaries tapi trustee
yang membayar pajaknya. Masalah ini biasanya diatasi dengan ketentuan tertentu.
Contoh dalam DTA New Zealand dengan South Africa, disebutkan
o Pasal 3(2) – trustee yang menjadi subjek pajak di negara yang berkontrak
diperlakukan sama dengan beneficiaries owner dari deviden, bunga, dan royalty.
o Pasal 7(6) – ketika beneficiary adalah residen dari New Zealand, bagian dari
business profit perusahaan yang dipunyai oleh trustee di South Africa melalui

2. permanent establishment, dianggap seperti business yang dipunyai oleh residen
New Zealand di South Africa melalui permanent establishment.
Masalah ini timbul akibat perbedaan prinsip yang digunakan oleh negara yang
berkontrak. Satu negara mungkin focus pada kepemilikan hukum atas penghasilan,
dimana negara yang satunya akan focus pada kepemilikan ekonomisnya. Dalam kasus
trust, trustie mungkin punya kepemilikan hukum atas penghasilan, sedangkan
beneficiaries mempunyai kepemilikan ekonomis atas penghasilan yang diperoleh trust.
 Partnership, beberapa negara menetapkan partnership sebagai entitas pajak
sedangkan negara lain mengadopsi pendekatan fiscal transparency yang tidak
menghiraukan partnership namun memperlakukan partners sebagai subjek pajak.
Dalam pasal 4(1) OECD Model DTA, partnership tidak terutang pajak sehingga tidak
bisa menjadi residen dari negara yang berkontrak.
3. Territorial Scope
DTA biasanya menegaskan negara yang berkontrak dan teritori dimana DTA akan
diterapkan. Biasanya menyebubkan nama negara di beberapa pasal. Contohnya dalam
pasal 23 (eliminasi pajak berganda) dimana tiap negara harus disebutkan secara jelas
karena mereka menggunakan mekanisme relief yang berbeda untuk tiap negara.
Menentukan batas negara yang tidak punya wilayah laut mungkin mudah (landlocked
country) tetapi untuk negara yang mempunyai laut luar (coastal states) menjadi lebih rumit.
Dalam UNCLOS, disebutkan wilayah teritori suatu negara termasuk :
 laut territorial yang membentang 12 mil dari garis pantai.
 Landas kontinen termasuk seabed dan subsoil. Hal ini digunakan untuk menentukan
apakah aktivitas eksplirasi minyak dan gas di lepas pantai termasuk bentuk permanent
establishment.
 DTA juga mengikutsertakan wilayah udara diatas teritori negara.
4. Tax Covered
Judul standar DTA berbicara mengenai pajak penghasilan dan capital sehingga pajak
terhadap kedua hal tersebut berada dalam lingkup DTA. Penjelasan pasal 2 OECD Model
DTA menyebutkan bahwa pasal tersebut bertujuan untuk menetapkan terminology dan
nomenklatur yang lebih mudah diterima dan tepat. Hal ini bertujuan untuk menghindari
keharusan membuat perjanjian baru ketika hukum domestic negara yang berkontrak
dimodifikasi kecuali bila modifikasi tersebut signifikan.
 Pasal 2(1) mengantisipasi lingkup material luas yang jatuh kedalam DTA
 Pasal 2(2) mempertimbangkan pengenaan semua pajak atas penghasilan dan capital
 Pasal 2(3) mengizinkan tiap negara untuk menegaskan secara spesifik pajak yang ada
disaat DTA dibuat dan masuk dalam cakupan DTA
 Pasal 2(4) proaktif agar DTA tetap dilaksanakan tanpa perlu perubahan dan negosiasi
ulang atas jenis pajak baru/ pajak yang mirip karena sudah dicakup oleh DTA
Social security dan sejenisnya dimana pengenaannya ada hubungan langsung dengan
penerima benefit tidak dimasukkan dalam pasal 2 DTA