Dokumen tersebut membahas kerangka hukum perjanjian pajak internasional (DTA) dan interpretasinya. DTA diinterpretasikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan model OECD. Interpretasinya dapat bervariasi antara statis sesuai hukum domestik saat DTA dibuat atau dinamis sesuai perubahan hukum domestik. Negara-negara menerapkan DTA dalam hukum domestik melalui prinsip monistik atau dualistik.

1. RESUME BAB 4
LEGAL FRAMEWORK AND DTA’S INTERPRETATION
HUKUM INTERNASIONAL
DTA adalah perjanjian internasional yang muncul akibat adanya kesepakatan dari negara
yang berkontrak. DTA mengharuskan tiap negara yang memasuki DTA untuk
mengimplementasikan ketentuan hukum tertentu untuk memberikan DTA keududukan yang
sama seperti hukum domestiknya. Dalam hal terjadi konflik, negara mengatur dalam hukum
domestiknya bahwa penerapan DTA dapat mengalahkan kewajiban penerapan hukum domestic.
INTERPRETASI DOUBLE TAX TREATIES
Ketika membaca DTA, kita mencoba untuk memastikan arti tiap kata yang digunakan
berada dalam konteks yang tepat dan sesuai dengan tujuan digunakannya kata tersebut.
Faktor yang harus dipertimbangkan dalam interpretasi DTA :
1. Dua negara terlibat dalam setiap DTA, sehingga kepentingan mutual antara keduanya
harus dipertimbangkan.
2. DTA ditujukan untuk pihak yang lebih luas daripada undang-undang domestik. DTA
merupakan perjanjian antarnegara, juga disaat yang sama digunakan oleh wajib pajak
sebagai alasan terhadap pemerintah.
3. Biasanya DTA tidak menggunakan istilah yang sama seperti undang-undang lokal.
4. DTA tidak menetapkan pajak, tetapi memberikan keringanan (relief)
5. Interpretasi DTA sangat dipengaruhi oleh model OECD dan penjelasannya.
Interpretasi DTA diatur dalam kebiasaan hukum internasional yang diadopsi dalam konvensi
Vienna sehingga untuk melakukan interpretasi harus mengikuti konvensi Vienna, baik oleh
negara yang menandatangi hasil konvensi maupun tidak.
Menurut DDTC, DTA diinterpretasikan pada dua tingkat, yaitu domestic dan internasional.
Pendapatan dalam melakukan interpretasi yaitu melihat kehendak para pihak (parties intention),
makna yang lazim (ordinary meaning), dan maksud serta tujuan (objective and purporse).
KONVENSI VIENNA
Diatur dalam pasal 31(1) menegaskan bahwa interpretasi harus didasarkan pada itikad baik
sesuai dengan arti istilah sebenarnya yang digunakan dalam konteks perjanjian dan sesuai
dengan tujuannya.
Pasal 31(2) menegaskan konteks (hubungan kata-kata) perjanjian meliputi :
1. Naskah DTA itu sendiri
2. Perjanjian yang dibuat antarnegara yang berkaitan dengan kesimpulan DTA. Contoh berkirim
surat setelah penandatanganan DTA sebagai klarifikasi kewajiban yang terdapat dalam DTA
3. Instrument yang dibuat oleh salah satu pihak yang ada hubungannya dengan kesimpulan
DTA. Contohnya explanatory memoranda.

2. Pasal 3(3) menegaskan untuk melihat bersamaan dengan konteks(hubungan kata-
kata/keadaan), konteks tambahan lain, seperti:
1. Perjanjian berikutnya antarnegara mengenai interpretasi dan kewajiban implementasi
2. Perbuatan berikutnya sebagai implementasi DTA, yang membangun persetujuan dalam hal
interpretasi DTA
3. Ketentuan hukum internasional yang bisa diterapkan antarnegara.
Berfokus pada pasal 3(1) – 3(3) mengenai menetapkan arti sesungguhnya dari suatu istilah
didalamnya, ketimbang konteks yang lebih luas. Sehingga kesannya cukup kaku dan tidak
mengikutkan material tambahan diluar konteks DTA itu
Pada konvensi Vienna, mengijinkan untuk melihat sumber yang lainnya, tetapi hanya sebatas
pada untuk mengonfirmasi dan menentukan arti dari kata yang ambigu dan kurang jelas.
OECD MODEL DTADEFINITIONS
Pasal 3(1) OECD memberikan pengertian umum dan pengertian khusus dari istilah yang biasa
digunakan dalam DTA.
Contoh internasional traffic, sebuah kapal atau pesawat dari negara M (negara resident),
mengenakan pajak atas penghasilan dari perjalanan kapal dari negara M ke port negara S,
kemudian kapal atau pewasat melanjutkan perjalanan dari port negara S ke port lain di negara S
juga, sehingga tidak memenuhi definisi internasional traffic.
Pasal 3(2) jika terdapat kata yang tidak bisa diterjemahkan, maka kita mengacu pada hukum
domestic negara (in question) untuk menentukan arti istilah tersebut. Biasanya mengacu pada
hukum pajak domestic.
OBSERVASI PRAKTIS
Kenyataannya, penjelasan OECD digunakan untuk interpretasi terlepas dari pertentangan
dengan Konvensi Vienna. Hal ini disebabkan oleh :
1. OECD model melahirkan banyak model DTA sehingga sulit untuk tidak dihiraukan
2. Biasanya menjadi satu-satunya material yang tersedia untuk memperjelas arti ketentuan
DTA
3. Mengembangkan bentuk yang umum dalam hukum pajak internasional
4. Menghindarkan pajak berganda dan non-double taxation
5. Memberikan kejelasan bagi wajib pajak dan administrasi
Specific Country Practices
Beberapa negara setuju untuk mengembangkan interpretasi atas DTA mereka sendiri dimana
mereka menggunakan variasi antara konvensi Vienna dan OECD Model DTA.
INTERPRETASI STATIS DAN YANG DAPAT BERJALAN (Dinamis)

3. 1. Interpretasi Statis – istilah yang digunakan mempunyai arti sesuai dengan hukum domestic
disaat DTA dibuat. Sehingga mungkin akan ada perbedaan makna disaat DTA dibuat dengan
saat DTA diterapkan. Hal ini terjadi karena perubahan hukum domestic
2. Interpretasi yang dapat berjalan (dinamis) – istilah yang digunakan mempunyai arti sesuai
dengan hukum domestic seiring dengan amandemen hukum domestic tersebut dari waktu
ke waktu. Sehingga makna suatu istilah lebih dinamis.
STATUS HUKUM DOMESTIK DARI DTA
DTA dibuat berdasarkan negosiasi antarnegara, dan perjanjian tersebut tidak dapat berlaku
secara otomatis kecuali hukum domestic negaranya yang memicunya. Sehingga DTA tidak bisa
diterapkan melalui ratifikasi.
P3B adalah perjanjian antara negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional,
Negara-negara yang membuatnya wajib memastikan bahwa P3B dapat diterapkan dalam hukum
domestiknya
Terdapat dua aliran dalam menerapkan P3B di dalam negeri:
1. Monistic Principle
 Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Menjadi Hukum Domestik Dan Hukum
Nasional Tunduk Kepada Hukum Internasional (”Doctrine Of Incorporation”),
 Treaty Yang Telah Disepakati Dapat Segera Diberlakukan (”Self Executing”),
 Treaty Secara Otomatis Menjadi Bagian Hukum Domestik,
 Tidak Perlu Diundang-undangkan
 Negara-negara Yang Menerapkan, Seperti: Perancis, Jepang, Luxemburg, Belanda,
Portugal, Spanyol, Switzerland.
 Beberapa Negara Mensyaratkan Prosedur Formal Di Tingkat Eksekutif, Contoh:
Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, Usa.
2. Dualistic Principle
 Hukum Internasional Terpisah Dari Hukum Nasional,
 Agar Dapat Diberlakukan Treaty Harus Dijadikan Hukum Domestik Terlebih Dulu Melalui
Proses Legislasi (”Doctrine Of Transformation”),
 Beberapa Negara Yang Menerapkan: Australia, Canada, Denmark, India, Israel, New
Zealand, Norwegia, Swedia, UK
Pasal 32A UU PPh:
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Kedudukan Tax Treaty: Lex Specialist Dari UU PPh
Bila terjadi konflik, karena perbedaan pengaturan menurut uu pph dan tax treaty, maka ketentuan
dalam tax treaty yang berlaku untuk diterapkan.