Persentasi ini berkaitan denfgan pembahasan kebijakan pemerintah tentang pelaporan kinerja instansi pemerintah.

2. PERENCANAAN
KINERJA (Renstra,
RKT, PK)
PELAPORAN
KINERJA
(LAKIP)
PENGUKURAN
KINERJA
(instumen : IK,
IKU)
EVALUASI KINERJA
& PEMANFAATAN
INFORMASI
KINERJA (LHE)
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
SISTEM AKIP
Action Plan
DoCheck

3. DASAR KEBIJAKAN
 UU No. 28 Thn 1999 menjelaskan bahwa salah
satu dari 7 azas penyelenggaraan negara
adalah prinsip akuntabilitas, bahwa “setiap
kegiatan atau hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan
 Inpres No. 7 Tahun 1999 menjelaskan bahwa
untuk mencapai “good governance” perlu
adanya pelaporan akuntabilitas kinerja.
 Kep. Ka. LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan LAKIP
 Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
Pelaporan AKIP

4. PENGERTIAN LAPORAN
 Laporan (report) adalah informasi tertulis
yang dimaksudkan sebagai
pertanggungjawaban atas sesuatu
penugasan. Laporan juga dapat dikatakan
sebagai sesuatu macam dokumen yang
disampaikan atau menyampaikan informasi
mengenai sebuah masalah yang telah atau
tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta
yang diarahkan kepada pemikiran atau
tindakan yang akan (Siswanto (1982 : 62)

5. Kewajiban untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang atau badan hukum atau
pimpinan kolektif suatu organisasi kepada
pihak-pihak yang memiliki hak untuk
meminta jawaban dan keterangan dari
pihak yang bertanggung jawab atau pihak
yang berkewajiban lainnya.

6. PENGERTIAN KINERJA
1. KINERJA (PERFORMANCE) = PENAMPILAN ,
UNJUK KERJA ATAU HASIL KERJA
2. KINERJA ADALAH TAMPILAN HASIL KERJA,
PRESTASI KERJA, CAPAIAN DALAM MEMPEROLEH
HASIL KERJA, TINGKAT KECEPATAN, EFISIENSI,
PRODUKTIFITAS DAN EFEKTIFITAS DALAM
MENCAPAI TUJUAN
Hendw@

7. Perspektif Hasil dalam Organisasi
Bisnis
(Balanced Scorecard Measurements)Financial
Perspective
Customer
Perspective
Internal Process
Perspective
Learning & Growth
Perspective
Hasil keuangan seperti apa
yang diharapkan oleh
manajemen?
Bagaimana memenuhi
kebutuhan pelanggan
organisasi
Proses kerja kunci yang harus
dilakukan untuk meningkatkan
kontribusi lembaga
Bagaimana mutu SDM, organisasi,
IT, dan anggaran dikelola dan
dikembangkan

8. apa yang akan
dihasilkan?
apa yang akan
dikerjakan?
apa yang akan
dibuat/
diadakan?
KINERJA BERARTI TINGKAT CAPAIAN
HASIL SUATU SASARAN
apa yang
dibutuhkan untuk
memproses
kegiatan ?

9. LAKIP BERORIENTASI HASIL
LAKIP yang disusun menjelaskan perbaikan kondisi/keadaan
pelayanan (kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, proses,
perilaku atau pendapatan), bukan berorientasi pada
proses/kegiatan
Meningkatnya jumlah pendapatan
pajak
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan
Tersusunnya kurikulum yang
mempertimbangkan karakter daerah,
kebutuhan social masyarakat, kondisi
budaya, usia peserta didik dan
kebutuhan pembelajaran
Meningkatkan sosialisasi
.....
Meningkatkan koordinasi
.....
Meningkatkan pembinaan
KTSP .....
Meningkatkan Pelaksanaan
Rakor
HASIL PROSES/ KEGIATAN

10. Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui
suatu media pertanggungjawaban secara
periodik

11. SAKIP
 SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) adalah
instrumen yang terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu Renstra, Renja,
Penetapan Kinerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja yang
digunakan oleh setiap satuan
organisasi/kerja untuk memenuhi
kewajiban atas pertanggungjawaban
keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

12. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah
media akuntabilitas yang
digunakan sebagai alat
pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

13. 1. Prinsip Pertanggung jawaban
 Jelas siapa yang bertanggung jawab
(Responsibility Center)
 Menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan
(Controllable) dan yang tidak dapat di kendalikan
(Uncontrollable)
2. Prinsip pengecualian
 Melaporkan hal yang penting dan keluaran bagi
pengambil keputusan dalam tanggung jawab
instansi yang bersangkutan (Hal-hal yang
menonjol)
3. Prinsip Manfaat
 Manfaat laporan harus lebih besar dari biaya
penyusunannya.
20-Mar-17BPKP Prov. Jabar 14

14. Untuk Mendorong Terciptanya
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan
terpercaya

15. FUNGSI LAKIP
 UMPAN BALIK UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
 ALAT PERBAIKAN MANAJEMEN
KEPEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
 MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
LEMBAGA LEGISLATIF
 MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
PUBLIK
16

16. MANFAAT LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja
dimanfaatkan untuk :
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja
bagi pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan
datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program
dan kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan
yang diperlukan; 17

17. SASARAN SAKIP
A. menjadikan instansi pemerintah
yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif
dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya;
B. terwujudnya transparansi instansi
pemerintah;
C. terwujudnya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan
nasional;
D. Terpeliharanyakepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.

18. INSTANSI YANG WAJIB
MENYUSUN
1. Kementerian/Lembaga
2. Unit Organisasi Eselon I
3. Satuan Kerja dan Unit Mandiri di
Pusat
4. Pemerintah Provinsi/ Kab./ Kota
5. SKPD
6. Unit Mandiri di Pemerintah
Daerah

19. berapa besar
pencapaian kinerja
(outcome/output)
yang dihasilkan.
ORIENTASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
Menjadi
Berapa
besar dana
dihabiskan
untuk
melakukan
program/
kegiatan
Perubahan
Paradigma

20. FOKUS LAPORAN
 Kementerian /Lembaga /Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/ Kota melaporkan
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang
bersifat hasil (outcome);
 Unit kerja organisasi eselon I pada
Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang
bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran
(output) penting;
 Unit kerja mandiri lainnya melaporkan
pencapaian sasaran strategis yang bersifat
keluaran (output) penting dan atau keluaran
(output) lainnya.

21. ISI LAKIP
 LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan.
 menyajikan informasi tentang:
1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan
4. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5
(lima) tahunan yang direncanakan.

22. SISTEMATIKA LAKIP
 Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
 Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar
lainnya.
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan
kinerja).
 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi pelapor,dengan pengungkapan dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja.
 Bab IV Penutup
Lampiran-lampiran

24. RENCANA
STRATEGIS
AKUNTABILITAS KINERJA DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
®onn 2010
RENCANA
KERJA &
ANGGARAN
LAP
KEUANGAN
RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
PENETAPAN
KINERJA
DIPA
LAPORAN
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
AUDIT
KEUANGAN
Kem.
PAN-RB
BPK
Kinerja
Keuangan
RPJM
Sistem AKIP
Sistem Akuntansi

25. Thank You
20 March 2017
26