Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013

i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sibolga Tahun 2013
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta peraturan pelaksanaan lainnya.
Dalam laporan ini menggambarkan penjabaran perencanaan strategik meliputi
pengukuran, evaluasi, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan serta analisis tindak lanjut
atas hasil-hasil yang telah dicapai sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk rencana kinerja tahun
2014 guna penyusunan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun
2011-2015. Pemerintah Kota Sibolga telah berupaya mencapai sasaran sesuai indikator kinerja
yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masih terdapat kendala yang bersifat teknis yang
belum bisa diatasi, namun tidak sampai menghambat pelaksanaan pembangunan. Untuk itu
diharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar dalam membuat program
perencanaan lebih teliti dan terencana dengan matang.
Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur perencanaan dan pencapaian program
kinerja sasaran dan target pencapaian tujuan di tahun depan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
WALIKOTA SIBOLGA
Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK

ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2. Gambaran Umum Kota Sibolga ............................................................................. 3
1.3. Dasar Hukum ................................................................................................................. 12
1.4. Sistematika Penyusunan LAKIP ............................................................................ 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................................... 15
2.1. Perencanaan ................................................................................................................... 15
2.2. Perjanjian Kinerja ........................................................................................................ 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................ 30
3.1. Analisis, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja ...................................................... 30
3.2. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................ 42
3.3. Kendala dan Solusi ....................................................................................................... 44
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ 46
LAMPIRAN
Lampiran I Analisis, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja
Lampiran II - Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2014
- Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2014
- Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2014
- Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2014

iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Reformasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi suatu Instansi
Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2013 ini berisi tingkat
keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-
indikator kinerja sasaran dan target yang dicapai di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, dan
dalam rangka mendorong Instansi Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan serta sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak
berkepentingan sehingga kinerja pemerintah bisa lebih ditingkatkan pada tahun-tahun
berikutnya.
Dari evaluasi kinerja maka keberhasilan dan target strategi pencapaian Visi dan Misi
organisasi dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015,
dengan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tingkatan SKPD,
dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 950 %.
2. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dinyatakan Baik
dengan nilai capaian 71,15 %.

iv
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dinyatakan
Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
4. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
100 %.
5. Peningkatan kualitas SDM, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
6. Aplikasi prinsip reward dan punishment dalam pembinaan aparatur, dinyatakan Kurang
dengan nilai capaian 0 %.
7. Meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan birokrasi, dinyatakan Memuaskan
8. Mengurangi persyaratan perijinan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
9. Tidak adanya biaya pelayanan (gratis) pada pelayanan dokumen diri seperti ijazah, SK
Pengangkatan, KTP, KK, Akte Kelahiran, dll, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 195 %.
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan perijinan, tidak ditargetkan pada tahun
2013.
11. Identifikasi dan upgrading sistem pengelolaan asset pemda, dinyatakan Kurang dengan
nilai capaian 0 %.
12. Meningkatkan efektivitas lembaga pemda, dinyatakan Cukup Baik dengan nilai capaian
50 %.
13. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100,11 %.

v
14. Menurunnya kasus kejadian luar biasa (gizi buruk), dinyatakan Memuaskan dengan
nilai capaian 161 %.
15. Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 227,40 %.
16. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, dinyatakan Memuaskan
17. Meningkatnya pelayanan kesehatan terkait HIV dan AIDS, dinyatakan Memuaskan
18. Tersedianya jaminan kesehatan masyarakat miskin (gratis), dinyatakan Memuaskan
19. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis, dinyatakan Sangat Baik dengan nilai
capaian 83 %.
20. Terjangkaunya biaya rumah sakit oleh semua lapisan masyarakat, dinyatakan
Memuaskan dengan nilai capaian 85,10 %.
21. Penyediaan kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas, tidak ditargetkan pada tahun
2013.
22. Tersedianya peralatan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dinyatakan
23. Meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan tenaga penunjang
medis, dinyatakan Agak Kurang dengan nilai capaian 33,33 %.
24. Berkurangnya jumlah keluarga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya,
dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 99,38 %.

vi
25. Meningkatnya angka melanjutkan pendidikan terutama dari SMP ke SMA/SMK,
26. Peningkatan kualitas pembinaan kelompok PAUD di Kelurahan, dinyatakan Memuaskan
27. Memfasilitasi pembinaan anak-anak yang terjaring razia masalah sosial, dinyatakan
28. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun secara gratis bagi sekolah negeri dan
subsidi silang bagi sekolah swasta, dinyatakan Sangat Baik dengan nilai capaian
83,83%.
29. Tersedianya fasilitas pembelajaran sesuai dengan 8 (delapan) Standar Nasional
Pendidikan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
30. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan,
31. Meningkatnya mutu tenaga pengajar, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
89,60 %.
32. Berkurangnya angka mengulang dan angka putus sekolah di semua jenjang dan jenis
pendidikan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 134,68 %.
33. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana PT/Sekolah Tinggi, tidak ditargetkan pada
tahun 2013.
34. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengembangkan budaya membaca,

vii
35. Terciptanya kerapian, kecepatan dan kecukupan dalam penataan arsip, dinyatakan
36. Meningkatnya mutu SMA/SMK yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri dan
masuk pasar kerja, dinyatakan Agak Kurang dengan nilai capaian 42,73 %.
37. Terciptanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan bermutu pada
semua jenjang dan jenis pendidikan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
90,72%.
38. Ketimpangan wilayah semakin mengecil, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
121,81 %.
39. Meningkatkan pendapatan perkapita antar wilayah, dinyatakan Memuaskan dengan
nilai capaian 104,67 %.
40. Meningkatnya investasi di Kecamatan se-Kota Sibolga, dinyatakan Sangat Baik dengan
41. Peningkatan mutu SDM, kewirausahaan dan keterampilan, dinyatakan Memuaskan
42. Peningkatan fasilitas akses terhadap kredit perbankan, dinyatakan Memuaskan dengan
43. Meningkatnya jumlah pedagang informal yang memperoleh tempat usaha yang layak,
44. Meningkatnya daya tampung pasar tradisional, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100 %.

viii
45. Meningkatnya kemampuan teknologi industri, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100 %.
46. Meningkatnya kemitraan antara UMKM dan BUMD, dinyatakan Kurang dengan nilai
capaian 24,38 %.
47. Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 375 %.
48. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100 %.
49. Tersedianya sistem jaminan sosial, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
50. Meningkatkan pelayanan terhadap akses permodalan bagi pedagang kecil, nelayan,
penarik becak dan usaha mikro, dinyatakan Kurang dengan nilai capaian 0 %.
51. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan keuangan pada pedagang kecil,
nelayan, penarik becak dan usaha mikro, dinyatakan Kurang dengan nilai capaian
27,27%.
52. Memberikan bantuan langsung tunai pada pedagang kecil, nelayan, penarik becak dan
usaha mikro, dinyatakan Kurang dengan nilai capaian 0 %.
53. Mengefektifkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan terutama Program
Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 127,54 %.
54. Meningkatkan subsidi APBD untuk masyarakat miskin, lanjut usia dan anak-anak
terlantar, dinyatakan Agak Kurang dengan nilai capaian 31,8 %.

ix
55. Menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar sehingga mampu
mandiri, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 205 %.
56. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan ormas, LSM dalam hal penyediaan
tenaga motivator, fasilitasi dan pendamping, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 166,67 %.
57. Meningkatnya investasi di sektor agromarine dan pariwisata, dinyatakan Kurang
58. Berkembangnya jasa pelayanan akses makanan, transportasi daerah dalam budaya
pariwisata, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100%.
59. Penataan kawasan-kawasan perkampungan beragam etnis-etnis sebagai pusat jajanan
rakyat, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
60. Meningkatkan hubungan ekonomi dengan Kabupaten/Kota tetangga, dinyatakan
61. Pemanfaatan kawasan pinggiran pantai sebagai kawasan wisata secara optimal,
62. Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya, dinyatakan
Kurang dengan nilai capaian 0 %.
63. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya Kota Sibolga,
64. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata dinyatakan Memuaskan dengan

x
65. Membangun zona perikanan pantai, industri pengelolaan hasil laut, dinyatakan
66. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap alat tangkap dan teknologi tepat guna,
67. Pengembangan sektor agromarine dalam pengelolaan produk-produk perikanan dan
kelautan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 93,02 %.
68. Pembangunan dan penataan pasar-pasar tradisional, dinyatakan Memuaskan dengan
69. Terbukanya akses pasar untuk produk home industry, dinyatakan Memuaskan dengan
70. Memperbesar peran usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM), dinyatakan Agak
Kurang Baik dengan nilai capaian 47,62 %.
71. Pengembangan jaringan pemasaran, dinyatakan Baik dengan nilai capaian 70 %.
72. Penghapusan pungutan dan retribusi yang membebani dunia usaha, dinyatakan Baik
73. Pengawasan produk makanan yang didatangkan dari luar Kota Sibolga, dinyatakan
74. Meningkatnya pengawasan internal dan eksternal, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 115,63 %.
75. Penghapusan pungutan dan retribusi yang membebani dunia usaha, dinyatakan Baik

xi
76. Menyederhanakan mekanisme prosedur pemungutan dan PAD, dinyatakan Memuaskan
77. Meningkatnya dana dekonsentrasi dan bagi hasil dari pemerintah pusat, dinyatakan
Sangat Baik dengan nilai capaian 77 %.
78. Penerapan prinsip efisien/hemat, pemerataan, tepat guna, skala prioritas dan
akuntabel dalam merencanakan, mengalokasikan dan menggunakan APBD, dinyatakan
79. Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja, dinyatakan Agak Kurang dengan
80. Meningkatnya nilai investasi di bidang perdagangan dan jasa, dinyatakan Memuaskan
81. Meningkatnya lulusan SMK yang memilih usaha/pekerjaan, dinyatakan Memuaskan
82. Meningkatnya kelompok-kelompok usaha, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
100 %.
83. Tersedianya sarana dan prasarana “perkampungan” yang menyediakan masakan khas
Sibolga, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
84. Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM bidang penataan ruang dan PU No.
534/KPTS/M/2001), tidak ditargetkan pada tahun 2013.
85. Meningkatnya jalan dengan kondisi mantap, dinyatakan Kurang dengan nilai capaian
27,05 %.

xii
86. Meningkatnya kualitas konstruksi jalan, dinyatakan Kurang dengan nilai capaian 27,05
%.
87. Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan air, dinyatakan Kurang dengan nilai
capaian 27,05 %.
88. Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100 %.
89. Meningkatnya saluran drainase dengan konstruksi yang memadai, dinyatakan Baik
90. Menurunnya saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat penyempitan dan
pendangkalan saluran, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian 211 %.
91. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase, dinyatakan
92. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, dinyatakan Memuaskan dengan nilai capaian
100 %.
93. Menurunnya rumah tidak layak huni masyarakat perkotaan, dinyatakan Memuaskan
94. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dinyatakan Memuaskan
95. Meningkatnya partisipasi masyarakat mengolah sampah, dinyatakan Memuaskan
96. Meningkatnya ruang terbuka hijau dan taman kota, dinyatakan Memuaskan dengan

xiii
97. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman, dinyatakan Agak Kurang dengan
98. Meningkatnya kawasan permukiman yang sehat, rapi dan nyaman, dinyatakan
99. Tertatanya tata ruang yang sesuai dengan topografi Kota Sibolga, tidak ditargetkan
pada tahun 2013.
100. Tersusunnya dokumen RDTRK, tidak ditargetkan pada tahun 2013.
101. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan,
102. Meningkatnya pengendalian penataan ruang, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 100 %.
103. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah, dinyatakan Memuaskan
104. Meningkatnya budaya toleransi masyarakat beragama, dinyatakan Memuaskan dengan
105. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,
106. Meningkatnya pelayanan di bidang hukum, dinyatakan Memuaskan dengan nilai
capaian 105 %.
107. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah keamanan, dinyatakan

xiv
108. Terciptanya rasa aman dan keterlibatan di masyarakat, dinyatakan Memuaskan dengan
109. Terjalinnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan aparatur penegak hukum,
110. Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga, dinyatakan
Secara umum capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Sibolga dalam rangka
mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015 dinyatakan
Memuaskan karena capaian kinerja sasaran dari 110 sasaran diperoleh rata-rata nilai capaian
akhir sebesar 111,18 %.
WALIKOTA SIBOLGA

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan
bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam
rangka perwujudan Good Governance maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan akunatabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan
kewajiban dan pedoman bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerja yang diawali dengan penyusunan perencanaan strategis yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015
penjabaran visi, misi dan program kerja pembangunan yang menjadi tolok ukur bagi
keberhasilan pencapaiannya.
Pemerintah Kota Sibolga sebagai bagian integral dari sistem Pemerintahan
Republik Indonesia dituntut untuk mengikuti perubahan lingkungan terutama penataan
kembali penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kembali standard hidup
masyarakat, mengokohkan kembali struktur ekonomi, sosial dan budaya tanpa

2
mengabaikan faktor hak asasi manusia dan kelestarian alam. Perubahan tersebut mutlak
untuk dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga agar tetap eksis dan mampu mengelola
seluruh sumber daya yang dimiliki. Salah satu instrumennya adalah penyelenggaraan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dengan demikian laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sibolga ini merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Sibolga dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah Kota Sibolga adalah:
1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Sibolga kepada unit
pemerintah diatasnya;
2. Memberikan informasi kinerja yang mempresentasikan kinerja yang sesungguhnya
yang dapat dijadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen
pemerintah dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan;
3. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan – perubahan ke arah perbaikan,
dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam
rangka pelaksanaan misi;

3
4. Perbaikan perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka
pendek;
5. Dalam kerangka upaya membangun good governance dan sekaligus result oriented
goverment.
1.2. GAMBARAN UMUM KOTA SIBOLGA
Kota Sibolga terletak di tepi pantai Barat Pulau Sumatera bagian Utara yakni di Teluk
Tapian Nauli, ± 350 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Secara
geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01º 42’ LU s/d 01º 46’ LU dan 98º 44’
BT s/d 98º 48’ BT dan secara fisik berada di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah,
atau dengan kata lain dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Luas administrasi Kota
Sibolga adalah 35,36 km2, daratan pulau Sumatera 11,26 km2, urban area seluas 6,44 km2
atau 47,21% dari total luas daratan. Kota Sibolga adalah kota pantai yang pada sisi lainnya
berbatasan langsung dengan Pegunungan Bukit Barisan. Letaknya yang demikian
membuat keadaan topografi wilayah Kota Sibolga terbagi 2 (dua) kategori yaitu : wilayah
datar dan wilayah terjal. Dlihat dari sisi kemiringan lahan, maka wilayah Kota Sibolga
didominasi oleh lahan terjal dengan kemiringan lereng > 40% yakni mencapai 808,85 Ha
atau 59,26% dari luas wilayah Kota Sibolga. Luas wilayah yang landai/datar yakni yang
memiliki kemiringan lahan 0-2 % merupakan bagian terluas mencapai 397,71 Ha atau
29,14 % dari luas wilayah Kota Sibolga. Kota Sibolga berada antara 1 – 50 meter di atas
permukaan laut dan beriklim cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 32,3oC pada
bulan Mei 2009. Berdasarkan data klimatologi untuk Kota Sibolga pada umumnya sama
dengan Kota lainnya yaitu, musim kemarau dan musim hujan. Tipe iklim di Sibolga adalah

4
jenis tipe iklim AF atau iklim hujan tropis dengan suhu rata – rata 320C pada siang hari dan
rata-rata 260C pada malam hari. Kadar lengas udara relatif berkisar antara 70% s/d 90%.
Curah hujan tahunan rata – rata 1500 mm. Batas-Batas Wilayah Kota Sibolga adalah :
Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah
Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kelurahan, sampai tahun 2013
di Kota Sibolga telah bertambah jumlahnya menjadi 17 kelurahan.
Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga
No. Kecamatan/ Kelurahan
Luas Wilayah
(Ha)
Persentase
(%)
I Sibolga Utara 373,33 27,70
1. Sibolga Ilir 78,00 5,79
2. Angin Nauli 87,30 6,48
3. Huta Tonga-tonga 39,60 2,94
4. Huta Barangan 96,99 7,20
5. Simare-mare 71,44 5,30
II Sibolga Kota 129,30 9,59
1. Kota Baringin 23,92 1,77
2. Pasar Baru 17,96 1,33
3. Pasar Belakang 58,50 4,34
4. Pancuran Gerobak 28,92 2,15
III Sibolga Selatan 314,35 23,32
1. Aek Habil 61,39 4,55
2. Aek Manis 123,96 9,20
3. Aek Parombunan 89,80 6,66
4. Aek Muara Pinang 39,20 2,91
IV Sibolga Sambas 530,87 39,39
1. Pancuran Pinang 107,00 7,94
2. Pancuran Kerambil 92,06 6,83
3. Pancuran Dewa 123,91 9,19
4. Pancuran Bambu 207,90 15,42
KOTA SIBOLGA 1.347,85 100

5
Penduduk Kota Sibolga tahun 2012 berjumlah 85.852 jiwa dan bila dibandingkan
dengan luas kota Sibolga 10,77 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya
mencapai 7.971 jiwa. Angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) di Kota Sibolga
sebesar 71,09 % (penduduk yang bekerja + aktif mencari kerja), sedangkan sisanya
sebesar 28,91 % bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).
Fasilitas pendidikan Kota Sibolga dapat dilihat dari segi sarana yang ada yakni
jumlah sekolah terdapat 61 SD (45 Negeri dan 11 Swasta) dan 5 MI (2 Negeri dan 3
Swasta) dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 881 guru 17.130 murid. Untuk jumlah
SMP/MTs di Kota Sibolga terdapat 18 SMP (8 Negeri dan 6 Swasta) dan 4 MTs ( 1 Negeri
dan 3 Swasta) jumlah guru keseluruhan sebanyak 443 guru 7.479 murid, sedangkan
jumlah SMA/MA/SMK di Kota Sibolga terdapat 9 satuan pendidikan SMA, 3 satuan
pendidikan MA, dan 8 satuan pendidikan SMK dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak
742 guru 8.069 murid. Jumlah Perguruan tinggi yang ada di Kota Sibolga sebanyak 4 buah
Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri dari 4 Sekolah Tinggi dengan jumlah mahasiswa :
2.715 orang dan jumlah dosen sebanyak 185 orang. Pada tahun 2012, menurut data dari
BPS Kota Sibolga, Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SD/MI mencapai 122,45;
SMP/MTs 69,32 dan SMA/MA/SMK sebesar 111,01. Sedangkan Angka Partisipasi Kotor
(APK) di tingkat SD/MI mencapai 145,75; SMP/MTs 129,50 dan SMA/MA/SMK sebesar
156,23. Angka Melek Huruf di Kota Sibolga sebesar 99,5 persen.
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam
menunjang perbaikan kualitas hidup. Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit umum yang
ada di Kota Sibolga terdiri dari 2 rumah sakit negeri dengan jumlah kapasitas tempat tidur

6
rumah sakit negeri sebanyak 260 buah. Puskesmas di Kota Sibolga berjumlah 4 buah dan
puskesmas pembantu 14 buah. Sedangkan balai pengobatan ada 2 buah. Tenaga medis
kesehatan di Kota Sibolga jumlahnya terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah dokter umum di Kota Sibolga tahun 2012 terdapat sebanyak 49 orang, dokter gigi
sebanyak 19 orang dan tenaga S2 kesehatan sebanyak 10 orang. Angka Kematian Ibu (AKI)
melahirkan pada tahun 2012 184,39 per 100.000 kelahiran hidup, Pervelansi gizi kurang
pada balita sebesar 5,92 Angka Kematian Bayi (AKB) 11,06 orang per 1.000 kelahiran
hidup, Umur Harapan Hidup (UHH) 70,29 tahun. Upaya kesehatan masyarakat pada tahun
2012 seperti cakupan rawat jalan di puskesmas sudah mencapai 55% pada tahun 2012.
Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 90,28%, cakupan pelayanan
Antenatal (K4) 93,41%, cakupan Kunjungan Neonatus 100% Perkembangan pasangan
usia subur (PUS) 12.329 pasangan, peserta KB aktif 8.553 pasangan.
Banyaknya tindak pidana yang diselesaikan oleh Polres Sibolga tahun 2012 sebesar
375 peristiwa, Perkara perdata yang masuk Pengadilan Negeri tahun 2012 sebanyak 50
kasus, perkara pidana 630 kasus. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama sebanyak
81 perkara tahun 2012.
Jemaah haji yang diberangkatkan dari Sibolga tahun 2012 sebanyak 55 orang. Jumlah
panti asuhan yang ada di Sibolga sebanyak 3 panti asuhan dengan jumlah 90 orang
penghuni. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sibolga sebanyak 690
orang.
Kota Sibolga sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat daerah-daerah
hinterlandnya, telah mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung

7
infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup perkotaan. Dalam upaya mendukung kegiatan
mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Sibolga menyediakan sarana dan
prasarana seperti perhubungan darat, laut dan udara, penerangan listrik dan pelayanan air
bersih. Disamping pembangunan pada sektor-sektor tersebut diatas, kegiatan
pengembangan wilayah juga menjadi bagian dari penyediaan sarana dan prasarana.
Pengembangan wilayah mencakup upaya mengatur penggunaan ruang untuk fungsi-fungsi
seperti kantong produksi perikanan, permukiman, perindustrian, area pelayanan yang
berhubungan dengan transportasi laut, udara maupun darat, wilayah perdagangan dan
pusat pertumbuhan. Agar tujuan pengembangan wilayah dapat dicapai secara optimal,
keseimbangan lingkungan hidup harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam
melaksanakan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas maupun
kuantitas sarana dan prasarana ini diharapkan sebagai salah satu parameter yang dapat
memacu pertumbuhan perekonomian di Kota Sibolga. Jalan merupakan prasarana
pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian.
Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan
untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu
daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kota Sibolga di tahun 2012 adalah 63.7377 km yang
terbagi atas jalan nasional (8,684 km) dan jalan kota (53.239 km). Sedangkan menurut
kelas jalan, sebagian besar jalan di Sibolga berklasifikasi kelas III Jalan Kota dengan
sepanjang 55.053 km; jalan nasional kelas II sepanjang 8.684 km;
Kelancaran sistem transportasi baik untuk barang maupun penumpang ditentukan
oleh kualitas manajemen transportasi yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti :

8
a. Kontrol beban dan pengaturan gandar kendaraan untuk menjaga terpeliharanya mutu
jalan.
b. Stasiun angkutan umum dan sistem pembayaran retribusi.
c. Menghindari kemacetan lalu lintas.
d. Ijin trayek, dll untuk mengatur pemerataan berusaha dan mengontrol distribusi
pelayanan.
Untuk mendukung tercapainya tujuan dari masing-masing aspek tersebut diatas,
pemerintah menyediakan fasilitas berupa alat timbang yang berfungsi untuk mengontrol
beban maksimum yang diijinkan bila melalui ruas jalan tertentu untuk menjaga
terpeliharanya kualitas struktur jalan. Peralatan timbang dimaksud ditempatkan di lokasi
tertentu dengan tujuan dapat secara efisien menangani wilayah yang diprioritaskan
berdasarkan volume trafik di Kota Sibolga.
Untuk mengatur penumpang sehingga tidak naik dan turun di sembarang tempat
dan sebagai tempat pergantian moda transport diperlukan terminal. Secara umum
terminal yang ada di Kota Sibolga telah difungsikan. Pemeliharaan terhadap peralatan
didalam gedung dan kebersihannya masih belum diharapkan, demikian juga dengan luas
area terminal Kota Sibolga yang tidak memadai untuk menampung jumlah angkutan yang
ada di Kota Sibolga. Dimana luas areal Terminal Bus Kota Sibolga adalah 7.500 m2, dimana
terminal mengatur AKDP/AKAP dan Angkutan Kota.
Kemacetan lalu lintas bisa disebabkan antara lain karena ketidakteraturan
pemakaian jalan dan juga panjang jalan yang tersedia tidak cukup menampung volume
kendaraan yang ada. Jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Sibolga terdiri dari

9
kendaraan yang berdomisili di Kota Sibolga dan juga kendaraan pengunjung dari luar kota.
Kota Sibolga sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat daerah-daerah
hinterlandnya, telah mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung
infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup perkotaan.
Fasilitas transportasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
masih belum optimal.
Pelabuhan Sibolga adalah salah satu pelabuhan kelas III yang merupakan salah satu
pelabuhan cabang PT. Persero Pelabuhan Indonesia I dan sekarang ini masih
dikelompokkan sebagai pelabuhan marginal. Terletak di Teluk Tapian Nauli Pesisir Barat
Pulau Sumatera, tepatnya di Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara pada posisi 1 44’ 23” LU
dan 98 46’ 04” BT. Sibolga dapat dicapai melalui jalan darat ± 349 km sebelah barat daya
Kota Medan, ± 470 km di utara Kota Padang, jika ditempuh melalui laut ± 659 mil dari
pelabuhan Belawan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan alam yang memiliki alur
pelayaran sepanjang 3 (tiga) mil dengan lebar 250 meter dan kedalaman 11 meter. Secara
umum pelabuhan ini melayani pelayaran nasional, lokal dan rakyat, dimana dalam
menjalankan kegiatannya tersebar di lima lokasi yaitu:
a. Pelabuhan Aek Habil
b. Pelabuhan Sambas
c. Pelabuhan Lama
d. Pelabuhan Tangkahan Ikan
e. Pelabuhan Pertamina
Lalu lintas penumpang kapal laut di pelabuhan Sibolga yang tiba sebanyak 79.076

10
orang dan berangkat 92.332 orang.
Rasio elektrifikasi bagi rumah tangga relatif baik. Mayoritas rumah tangga sudah
menggunakan sumber penerangan PLN dengan pemakaian 65.325.941 kwh. Sektor
industri memakai 26.486.863 kwh dan pemerintahan memakai 13.477.468 kwh.
Akses terhadap air bersih di Kota Sibolga relatif cukup baik. Produksi air minum
pada tahun 2012 mencapai 5.509.032 m3. Jumlah pelanggan pada tahun 2012 tercatat
13.031 pelanggan.
Kondisi tata ruang sedang proses Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
Kota Sibolga Tahun 2013-2033 yang nantinya akan dilakukan perubahan-perubahan
menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
Permasalahan lingkungan hidup, kualitas lingkungan terus menurun yang
ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air laut akibat kegiatan industri dan
rumah tangga yang belum terkendali.
Permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait
dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan
lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, pendirian
rumah hunian di pesisir laut, dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan
perundangan. Meskipun dana APBD yang dipergunakan untuk menangani pengelolaan
persampahan dari tahun ke tahun semakin besar, tidak akan memberikan hasil yang
optimal apabila tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan
masyarakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Prasarana pengelolaan
sampah Pemerintah Kota Sibolga kondisi sampai dengan tahun 2013 antara lain : jumlah

11
gerobak sampah 30 unit, dump truck besar 14 unit dan arm roll besar 1 unit, incinerator 1
unit, beko loader 1 unit, TPA seluas ± 2 Ha.
Peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Sibolga sebagai akibat dari semakin
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung berpengaruh pada
meningkatkan polusi udara di Kota Sibolga. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan
bersih di Kota Sibolga juga diperparah dengan berkurangnya pepohonan kota akibat dari
penggunaan lahan sebagai kebutuhan aktvitas manusia. Selain itu, berkurangnya
pepohonan di daerah penyangga yang berada di luar kewenangan Kota Sibolga akibat
pengalihan lahan untuk perumahan dan industri juga memberikan kontribusi terhadap
penurunan kualitas udara di Kota Sibolga.
Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Sibolga masih
perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi
kerja aparat adalah terkait dengan beberapa faktor, antara lain; (i) belum optimalnya
koordinasi intern dan antar instansi sehingga masih ditemui duplikasi dan hambatan
dalam implementasi kebijakan, serta (ii) belum optimalnya perubahan pola pikir dan
kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
Pelayanan umum kepada masyarakat di semua fungsi pemerintahan belum didukung
oleh personel dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang memadai. Standar
pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan
profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan
kota di masa mendatang menuju terwujudnya good governance.
Pelayanan umum saat ini masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang

12
relatif baik, serta struktur kelembagaan yang belum efektif dalam menjalankan pelayanan
umum dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Sibolga. Struktur organisasi daerah pada
tahun 2012, terdiri dari : 11 Dinas, 4 Kantor, 3 Badan, 10 Bagian, 3 orang Asisten serta 2
orang Staf Ahli.
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga
pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.209 orang.
Pada tahun 2012 PDRB ADHB Kota Sibolga 1.884,81 milyar,-, PDRB ADHK 819,28,-,
Pertumbuhan Ekonomi 5,38 % dan Laju Inflasi 3,30%.
1.3. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 08 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

13
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor:
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011 – 2015;

14
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan
dan sekilas pengantar lainnya.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV Penutup

15
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN
VISI KOTA SIBOLGA TAHUN 2011-2015
Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari
citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan
komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam
pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Visi yang ditetapkan dapat
memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf) serta masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut.
Penetapan Visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi
dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada,
untuk menciptakan Kota Sibolga sebagaimana yang dicita-citakan. Adapun Visi Kota
Sibolga tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :
“BERSAMA KITA MEMBANGUN RAKYAT SIBOLGA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA
DAN BERADAB“
Makna penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :
Rakyat Sibolga Yang Sehat yaitu masyarakat Sibolga yang hidup dalam lingkungan yang
sehat, berprilaku hidup bersih, mampu menjangkau dan memanfaatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu.
Rakyat Sibolga Yang Cerdas yaitu masyarakat Sibolga yang memiliki kecerdasan spiritual,

16
emosional dan intelektual melalui pendidikan yang berbasis pada kebudayaan dan budi
pekerti.
Rakyat Sibolga Yang Sejahtera yaitu masyarakat Sibolga yang terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik spiritual maupun materiil secara layak dan berkeadilan sesuai dengan
perannya dalam kehidupan, bebas dari pengangguran, bebas dari kemiskinan, cukup
secara ekonomi dan harmonis jalinan hubungan sosialnya.
Rakyat Sibolga Yang Beradab yaitu masyarakat Sibolga yang beradab dan bermoral
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia.
MISI
Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi yang dilaksanakan adalah
Misi Pertama, yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan,
transparan dan akuntabel”.
Pemerintahan yang demokratis, transparan mempunyai makna bahwa proses
penyusunan kebijakan, dan perencanaan pembangunan melalui proses yang demokratis
dan transparan dengan mengikutsertakan masyarakat sehingga kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi azas keadilan.
Pemerintahan yang akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab
harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu
memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota serta pertanggungjawaban secara
konstruktif dan proporsional. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari
penyelesaian perjalanan misi pertama ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya pelayanan prima melalui penerapan Standar Operasional Prosedur;

17
b. Terwujudnya kemandirian keuangan Daerah;
c. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat;
d. Terwujudnya kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggungjawaban yang
konstruktif dan proporsional
Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif,
merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat”.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sibolga sehat melalui upaya prefentif,
promotif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin
dari penyelesaian perjalanan misi ke-2 ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
b. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
c. Terbangunnya lingkungan sehat dan perilaku sehat.
Misi Ketiga, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata,
bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang
siap menghadapi tantangan kemajuan zaman”.
Pendidikan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Sibolga adalah pendidikan
yang terjangkau bagi warga kota serta pendidikan yang mampu menyiapkan generasi
penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sehingga mampu
menghadapi perubahan serta tantangan perkembangan kemajuan zaman. Untuk itu, tujuan
yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-3 ini pada
akhir nantinya, adalah

18
a. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
b. Terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota;
c. Meningkatnya kualitas ketrampilan generasi muda dan prestasi olah raga.
Misi Keempat, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan
ruang yang berwawasan lingkungan”.
Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga di masa datang diharapkan akan ditopang dari
sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta jasa perdagangan. Untuk itu perlu
didukung dengan infrastruktur, sistem transportasi dan jaringan sistem teknologi yang
memadai yang difokuskan kepada peningkatan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih
seimbang, meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Misi ini
ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga dan
menanggulangi masalah kemiskinan melalui pengembangan potensi pariwisata Kota
Sibolga, menyediakan fasilitas pengolahan perikanan dan industri rumah tangga lainnya,
memperkuat sistem dan kemudahan akses untuk mendapatkan sembilan barang pokok
(sembako) dengan harga yang stabil dan terjangkau serta mengurangi jumlah
pengangguran, meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial melalui
pembinaan, pemberian bantuan, serta pembangunan sosial masyarakat. Untuk itu, tujuan
yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-4 ini pada
akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung mobilitas barang
dan jasa;
b. Terwujudnya pengembangan sistem teknologi informasi yang berorientasi global;

19
c. Tersedianya sarana dan prasarana industri pariwisata;
d. Tersedianya fasilitas pengolahan perikanan dan industri kreatif rumah tangga lainnya;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman;
f. Meningkatnya kawasan pemukiman yang sehat, rapi dan nyaman;
g. Tertatanya tata ruang yang sesuai dengan topografi Kota Sibolga;
h. Berkurangnya jumlah pengangguran;
i. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga miskin;
j. Meningkatnya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Misi Kelima, yaitu “Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan HAM”.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan menghidupkan kembali
budaya masyarakat yang bernilai etika dan estetika tinggi sebagai modal pembangunan
dan jati diri masyarakat Sibolga. Selain itu, misi ini bermaksud meningkatkan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis, toleran, berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari
nilai adiluhung agama dan jati diri budaya Sibolga serta meningkatkan pelayanan di bidang
hukum melalui advokasi, bantuan hukum terutama bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, pembinaan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Untuk
itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-5
ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama
b. Meningkatnya ketahanan budaya lokal yang menunjang kepariwisataan.
c. Meningkatnya pelayanan di bidang hukum.
d. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

20
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KENERJA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan
prinsip-prinsip
Good Governance
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tingkatan SKPD. Jumlah SKPD yang menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Meningkatkan komunikasi antara pemko dengan masyarakat. Terpelihara/ter- updatenya website Pemko
Sibolga
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
Pelaksanaan Musrenbang yang tepat waktu
Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Peningkatan kualitas SDM. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan
Aplikasi prinsip reward dan punishment dalam pembinaan aparatur. Pemberian penghargaan untuk pengabdian dan
sanksi untuk tindak pelanggaran
Meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan birokrasi. Waktu penyelesaian pelayanan
Mengurangi persyaratan perijinan.
Tidak adanya biaya pelayanan (gratis) pada pelayanan dokumen diri seperti
ijazah, SK Pengangkatan, KTP, KK, Akte Kelahiran, dll.
Jumlah dokumen diri
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan perijinan. Jumlah lembaga perizinan
Identifikasi dan upgrading sistem pengelolaan asset pemda. Jumlah identifikasi asset daerah
Meningkatkan efektivitas lembaga pemda. Jumlah buku Tugas Pokok dan Fungsi
Kelembagaan

21
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Usia Harapan Hidup
Menurunnya kasus kejadian luar biasa (gizi buruk). Prevelansi Gizi Kurang Anak Balita
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita. Angka Kematian Bayi, Balita, dan ibu
melahirkan
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Usia Harapan Hidup
Meningkatnya pelayanan kesehatan terkait HIV dan AIDS. Jumlah sosialisasi untuk pencegahan HIV dan
AIDS
Tersedianya jaminan kesehatan masyarakat miskin (gratis) Jumlah jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin
Meningkatkan
mutu RSU Dr.
F.L. Tobing
Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis. Jumlah tenaga dokter spesialis
Terjangkaunya biaya rumah sakit oleh semua lapisan masyarakat. Jumlah pasien yang berobat ke RSU
Penyediaan kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas. Jumlah kunjungan dokter spesialis ke
puskesmas
Tersedianya peralatan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jumlah pengadaan peralatan kesehatan dalam
rangka peningkatan mutu pelayanan
Meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan tenaga
penunjang medis
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti
pendidikan

22
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Berkurangnya jumlah keluarga miskin yang tidak dapat menyekolahkan
anaknya.
Jumlah beasiswa kepada siswa tak mampu
Meningkatnya angka melanjutkan pendidikan terutama dari SMP ke SMA/SMK. Persentase lulusan SMP/MTs yang
melanjutkan ke SMA/MA/SMK
Peningkatan kualitas pembinaan kelompok PAUD di Kelurahan. Persentase APK PAUD Non Formal
Memfasilitasi pembinaan anak-anak yang terjaring razia masalah sosial. Jumlah operasi penertiban pelajar (kasih
sayang)
Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun secara gratis bagi sekolah negeri
dan subsidi silang bagi sekolah swasta.
Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan
program wajib belajar 12 tahun gratis
Tersedianya fasilitas pembelajaran sesuai dengan 8 (delapan) Standar
Nasional Pendidikan.
Jumlah Peraturan yang mendukung Standar
Nasional Pendidikan
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang dan jenis
pendidikan.
Jumlah Sekolah
Meningkatnya mutu tenaga pengajar. Jumlah guru yang sertifikasi
Berkurangnya angka mengulang dan angka putus sekolah di semua jenjang dan
jenis pendidikan.
Persentase angka putus sekolah
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana PT/Sekolah Tinggi. Jumlah bantuan ke perguruan tinggi
Meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengembangkan budaya
membaca.
Jumlah kunjungan ke perpustakaan
Terciptanya kerapian, kecepatan dan kecukupan dalam penataan arsip. Jumlah pelatihan kearsipan
Meningkatnya mutu SMA/SMK yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Negeri dan masuk pasar kerja.
Jumlah lulusan yang masuk PTN
Terciptanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan bermutu
pada semua jenjang dan jenis pendidikan
Jumlah Komite Sekolah terbentuk

23
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
lebih merata
Ketimpangan wilayah semakin mengecil. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di masing-
masing kecamatan
Meningkatkan pendapatan perkapita antar wilayah. Jumlah PDRB per Kapita ADHB
Meningkatnya investasi di Kecamatan se-Kota Sibolga. Jumlah investasi di 4 kecamatan
Peningkatan mutu SDM, kewirausahaan dan ketrampilan. Jumlah pelatihan ketrampilan
Jumlah PMKS yang telah dilatih
Peningkatan fasilitas akses terhadap kredit perbankan. Jumlah kredit yang dikucurkan Perbankan
Meningkatnya jumlah pedagang informal yang memperoleh tempat usaha yang
layak.
Jumlah kios di pusat pasar yang tersedia
Meningkatnya daya tampung pasar tradisional. Jumlah rehabilitasi pasar
Meningkatnya kemampuan teknologi industri. Jumlah Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya kemitraan antara UMKM dan BUMD. Jumlah UMKM yang bekerjasama dengan
BUMD
Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah. Jumlah lembaga keuangan
Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi Jumlah Pasar

24
Meningkatkan
kesejah teraan
masyarakat
miskin,
penyandang
masalah sosial
dan menanggu-
langi masalah
kemiskinan
Tersedianya sistem jaminan sosial. Jumlah jenis penjamin sosial masyarakat
Meningkatkan pelayanan terhadap akses permodalan bagi pedagang kecil,
nelayan, penarik becak dan usaha mikro.
Jumlah bantuan dana bergulir
Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan keuangan pada pedagang
kecil, nelayan, penarik becak dan usaha mikro.
Jumlah sosialisasi/ Pelatihan/Magang kepada
pengusaha mikro
Memberikan bantuan langsung tunai pada pedagang kecil, nelayan, penarik
becak dan usaha mikro.
Jumlah BLT
Mengefektifkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan terutama
Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
Jumlah Dana BOS yang disalurkan
Meningkatkan subsidi APBD untuk masyarakat miskin, lanjut usia dan anak-
anak terlantar.
Jumlah BLT, Hibah, Bansos
Menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar sehingga
mampu mandiri.
Jumlah gelandangan, pengemis dan anak-anak
terlantar yang dilatih/diberikan bantuan
Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan ormas, LSM dalam hal
penyediaan tenaga motivator, fasilitasi dan pendamping.
Jumlah sosialisasi yang melibatkan ormas, LSM
dalam hal penyediaan tenaga motivator,
fasilitasi dan pendamping

25
Mengem
bangkan potensi
pariwisata
Sibolga
Meningkatnya investasi di sektor agromarine dan pariwisata. Jumlah investasi di sektor agromarine dan
pariwisata
Berkembangnya jasa pelayanan akses makanan, transportasi daerah dalam
budaya pariwisata.
Tertatanya infrastruktur terminal dan pusat
pasar
Penataan kawasan-kawasan perkampungan beragam etnis-etnis sebagai pusat
jajanan rakyat.
Jumlah kegiatan penataan pusat jajanan rakyat
Meningkatkan hubungan ekonomi dengan Kabupaten/Kota tetangga. Jumlah keikutsertaan dalam pameran/expo
Pemanfaatan kawasan pinggiran pantai sebagai kawasan wisata secara
optimal.
Jumlah objek wisata di kawasan pantai
Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya Jumlah pengembangan/pemeliharaan cagar
budaya
Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya Kota
Sibolga.
Jumlah festival budaya
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata Jumlah Penataan infrastruktur pariwisata
Menyedia kan
fasilitas
pengelolaan
perikanan dan
industri rumah
tangga lainnya
Membangun zona perikanan pantai, industri pengelolaan hasil laut. Jumlah bantuan untuk industri pengelolaan
hasil laut
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap alat tangkap dan teknologi
tepat guna.
Jumlah Sosialisasi
Pengembangan sektor agromarine dalam pengelolaan produk-produk
perikanan dan kelautan.
Jumlah home industri produk
perikanan/kelautan
Pembangunan dan penataan pasar-pasar tradisional. Jumlah penataan pasar tradisional
Terbukanya akses pasar untuk produk home industry Jumlah ke ikutsertaan dalam pameran

26
Memperkuat
sistem dan
kemudahan
akses untuk
mendapat kan
sembako dan
harga yang stabil
dan terjangkau
Memperbesar peran usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM). Jumlah sosialisasi tentang peran serta Koperasi
dan UMKM
Pengembangan jaringan pemasaran. Jumlah jaringan pemasaran
Penghapusan pungutan dan retribusi yang membebani dunia usaha. Jumlah perda tentang penghapusan retribusi
Pengawasan produk makanan yang didatangkan dari luar Kota Sibolga
Jumlah pengawasan produk makanan
Peningkatan
efisiensi,
efektifitas,
transparan si,
keberlan jutan
dan akuntabi
litas fiskal
Meningkatnya pengawasan internal dan eksternal.
Penghapusan pungutan dan retribusi yang membebani dunia usaha. Jumlah perda tentangg penghapusan retribusi
Menyederhanakan mekanisme prosedur pemungutan dan PAD. Jumlah perda tentang prosedur pemungutan
PAD
Meningkatnya dana dekonsentrasi dan bagi hasil dari pemerintah pusat. Jumlah penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi
hasil bukan pajak
Penerapan prinsip efisien/hemat, pemerataan, tepat guna, skala prioritas dan
akuntabel dalam merencanakan, mengalokasikan dan menggunakan APBD
Kebijakan Umum Anggaran & PPAS

27
Mengurangi
pengangguran
Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja. Jumlah wirausaha baru yang menyerap tenaga
kerja
Meningkatnya nilai investasi di bidang perdagangan dan jasa. Jumlah investasi
Meningkatnya lulusan SMK yang memilih usaha/pekerjaan. Persentase lulusan SMK yang bekerja pada
tahun kelulusan
Meningkatnya kelompok-kelompok usaha. Jumlah penambahan kelompok usaha
Tersedianya sarana dan prasarana “perkampungan” yang menyediakan
masakan khas Sibolga
Jumlah pusat jajanan rakyat
Meningkatkan
sarana dan
prasarana dasar
perkotaan
Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM bidang penataan ruang dan PU
No. 534/KPTS/M/2001).
Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM
bidang Penataan Ruang)
Meningkatnya jalan dengan kondisi mantap.
Jumlah kondisi jalan yang baikMeningkatnya kualitas konstruksi jalan.
Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan air.
Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum. Jumlah pemeliharaan lampu jalan
Meningkatnya saluran drainase dengan konstruksi yang memadai. Jumlah rehabilitasi saluran drainase
Menurunnya saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat
penyempitan dan pendangkalan saluran.
Jumlah pengerukan/pembersihan saluran
drainase
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase. Jumlah partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan
Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan. Jumlah Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Menurunnya rumah tidak layak huni masyarakat perkotaan. Pembangunan rusunawa
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat mengolah sampah. Jumlah masyarakat yang mengolah sampah
Meningkatnya ruang terbuka hijau dan taman kota. Penataan RTH & taman kota

28
Meningkatkan
penataan ruang
dan tata
bangunan
Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman. Jumlah pembangunan jaringan drainase
Meningkatnya kawasan pemukiman yang sehat, rapi dan nyaman. Jumlah pembangunan jalan setapak
Tertatanya tata ruang yang sesuai dengan topografi Kota Sibolga. Perda RTRW
Tersusunnya dokumen RDTRK. Dokumen RDTRK
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan. Sosialisasi aturan pendirian bangunan
Meningkatnya pengendalian penataan ruang. Monitoring terhadap pemanfaatan TR
Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan khusus
tata ruang
Meningkat nya
keharmonisan
beragama
Meningkatnya budaya toleransi masyarakat beragama Jumlah Lembaga Keagamaan
Meningkatkan
pelayanan di
bidang hokum
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jumlah sosialisasi perlindungan perempuan
dan anak
Meningkatnya pelayanan di bidang hukum. Jumlah penanganan kasus hukum
Tingginya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah keamanan.
Jumlah pos siskamlingTerciptanya rasa aman dan keterlibatan di masyarakat.
Terjalinnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan aparatur penegak
hukum berkurangnya.
Rapat Muspida Plus
Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga
Jumlah sosialisasi tentang KDRT
Jumlah Pusat konsultasi keluarga

29
2.2. PERJANJIAN KINERJA
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya Penetapan Kinerja adalah
merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
Pemerintah Kota Sibolga telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014
selengkapnya terdapat pada lampiran.

30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. ANALISIS, EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang)
atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam
suatu media pelaporan (LAKIP).
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2013 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat
dilihat pada Pengukuran Kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian
sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa
sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013. Dalam upaya
pengembangan sistem akuntabilitas maka sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Sibolga
Tahun 2013, dapat dilihat pencapaiannya pada analisis, evaluasi dan pengukuran kinerja. Dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang
menggambarkan capaian strategis organisasi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2011-2015.
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga bertujuan untuk
memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja yang baik disamping untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga yang sudah ditetapkan

31
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-
2015, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dalam penyusunan LAKIP ini, evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap
nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai
capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan
skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, dengan penilaian sebagai berikut :
Nilai Angka Kategori
>85 s/d 100 Memuaskan
>75 s/d 85 Sangat Baik
>65 s/d 75 Baik
>50 s/d 65 Cukup Baik
>30 s/d 50 Agak Kurang
0 s/d 30 Kurang

32
Evaluasi Kinerja Program Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2013 yang dilakukan
menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011 – 2015.
Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja Pemerintah
Kota Sibolga Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
NO. SASARAN M SB B CB AK K
1 Penerapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada setiap tingkatan
SKPD.
√ -- -- -- -- --
2 Meningkatkan komunikasi antara
pemko dengan masyarakat.
-- -- √ -- -- --
3 Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan.
√ -- -- -- -- --
4 Meningkatkan penyerapan aspirasi
masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan.
5 Peningkatan kualitas SDM. √ -- -- -- -- --
6 Aplikasi prinsip reward dan
punishment dalam pembinaan
aparatur.
-- -- -- -- -- √
7 Meningkatkan mutu dan kecepatan
pelayanan birokrasi. √ -- -- -- -- --
8 Mengurangi persyaratan perijinan.
9 Tidak adanya biaya pelayanan (gratis)
pada pelayanan dokumen diri seperti
ijazah, SK Pengangkatan, KTP, KK,
Akte Kelahiran, dll.
√ -- -- -- -- --
10 Terpenuhinya sarana dan prasarana
pelayanan perijinan.
-- -- -- -- -- --
11 Identifikasi dan upgrading sistem
pengelolaan asset pemda.
-- -- -- -- -- √
12 Meningkatkan efektivitas lembaga
pemda.
-- -- -- √ -- --
13 Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan.
√ -- -- -- -- --
14 Menurunnya kasus kejadian luar biasa
(gizi buruk).
√ -- -- -- -- --

33
15 Meningkatnya kesehatan ibu hamil
dan balita.
√ -- -- -- -- --
16 Meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pola hidup sehat.
√ -- -- -- -- --
17 Meningkatnya pelayanan kesehatan
terkait HIV dan AIDS.
√ -- -- -- -- --
18 Tersedianya jaminan kesehatan
masyarakat miskin (gratis)
√ -- -- -- -- --
19 Meningkatnya jumlah tenaga dokter
spesialis.
-- √ -- -- -- --
20 Terjangkaunya biaya rumah sakit oleh
semua lapisan masyarakat.
√ -- -- -- -- --
21 Penyediaan kunjungan dokter
spesialis ke Puskesmas.
-- -- -- -- -- --
22 Tersedianya peralatan kesehatan
untuk meningkatkan mutu pelayanan.
√ -- -- -- -- --
23 Meningkatnya mutu dan
profesionalisme tenaga paramedis
dan tenaga penunjang medis
-- -- -- -- √ --
24 Berkurangnya jumlah keluarga miskin
yang tidak dapat menyekolahkan
anaknya.
√ -- -- -- -- --
25 Meningkatnya angka melanjutkan
pendidikan terutama dari SMP ke
SMA/SMK.
√ -- -- -- -- --
26 Peningkatan kualitas pembinaan
kelompok PAUD di Kelurahan.
√ -- -- -- -- --
27 Memfasilitasi pembinaan anak-anak
yang terjaring razia masalah sosial.
√ -- -- -- -- --
28 Pelaksanaan program wajib belajar 12
tahun secara gratis bagi sekolah
negeri dan subsidi silang bagi sekolah
swasta.
-- √ -- -- -- --
29 Tersedianya fasilitas pembelajaran
sesuai dengan 8 (delapan) Standar
Nasional Pendidikan.
√ -- -- -- -- --
30 Tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan di semua jenjang dan jenis
pendidikan.
√ -- -- -- -- --
31 Meningkatnya mutu tenaga pengajar. √ -- -- -- --
32 Berkurangnya angka mengulang dan
angka putus sekolah di semua jenjang
dan jenis pendidikan.
√ -- -- -- -- --
33 Meningkatnya mutu sarana dan
prasarana PT/Sekolah Tinggi.
-- -- -- -- -- --

34
34 Meningkatnya minat baca masyarakat
dengan mengembangkan budaya
membaca.
√ -- -- -- -- --
35 Terciptanya kerapian, kecepatan dan
kecukupan dalam penataan arsip.
√ -- -- -- -- --
36 Meningkatnya mutu SMA/SMK yang
akan melanjutkan ke Perguruan
Tinggi Negeri dan masuk pasar kerja.
-- -- -- -- √ --
37 Terciptanya partisipasi masyarakat
untuk mewujudkan pendidikan
bermutu pada semua jenjang dan jenis
pendidikan
√ -- -- -- -- --
38 Ketimpangan wilayah semakin
mengecil.
√ -- -- -- -- --
39 Meningkatkan pendapatan perkapita
antar wilayah.
√ -- -- -- -- --
40 Meningkatnya investasi di Kecamatan
se-Kota Sibolga.
-- √ -- -- -- --
41 Peningkatan mutu SDM,
kewirausahaan dan ketrampilan.
√ -- -- -- -- --
42 Peningkatan fasilitas akses terhadap
kredit perbankan.
√ -- -- -- -- --
43 Meningkatnya jumlah pedagang
informal yang memperoleh tempat
usaha yang layak.
√ -- -- -- -- --
44 Meningkatnya daya tampung pasar
tradisional.
√ -- -- -- -- --
45 Meningkatnya kemampuan teknologi
industri.
√ -- -- -- -- --
46 Meningkatnya kemitraan antara
UMKM dan BUMD.
-- -- -- -- -- √
47 Pengembangan Lembaga Keuangan
Daerah.
√ -- -- -- -- --
48 Pengembangan sarana dan prasarana
ekonomi
√ -- -- -- -- --
49 Tersedianya sistem jaminan sosial. √ -- -- -- -- --
50 Meningkatkan pelayanan terhadap
akses permodalan bagi pedagang
kecil, nelayan, penarik becak dan
usaha mikro.
-- -- -- -- -- √
51 Meningkatnya kemampuan manajerial
pengelolaan keuangan pada pedagang
kecil, nelayan, penarik becak dan
usaha mikro.
-- -- -- -- -- √

35
52 Memberikan bantuan langsung tunai
pada pedagang kecil, nelayan, penarik
becak dan usaha mikro.
-- -- -- -- -- √
53 Mengefektifkan pelaksanaan program
pengentasan kemiskinan terutama
Program Nasional Bagi Anak
Indonesia (PNBAI) 2015.
√ -- -- -- -- --
54 Meningkatkan subsidi APBD untuk
masyarakat miskin, lanjut usia dan
anak-anak terlantar.
-- -- -- -- √ --
55 Menanggulangi gelandangan,
pengemis dan anak-anak terlantar
sehingga mampu mandiri.
√ -- -- -- -- --
56 Meningkatkan kerjasama dengan
dunia usaha dan ormas, LSM dalam
hal penyediaan tenaga motivator,
fasilitasi dan pendamping.
√ -- -- -- -- --
57 Meningkatnya investasi di sektor
agromarine dan pariwisata.
-- -- -- -- -- √
58 Berkembangnya jasa pelayanan akses
makanan, transportasi daerah dalam
budaya pariwisata.
√ -- -- -- -- --
59 Penataan kawasan-kawasan
perkampungan beragam etnis-etnis
sebagai pusat jajanan rakyat.
√ -- -- -- -- --
60 Meningkatkan hubungan ekonomi
dengan Kabupaten/Kota tetangga.
√ -- -- -- -- --
61 Pemanfaatan kawasan pinggiran
pantai sebagai kawasan wisata secara
optimal.
√ -- -- -- -- --
62 Pengembangan dan pengelolaan nilai,
kekayaan dan keragaman budaya
-- -- -- -- -- √
63 Mempertahankan dan
mengembangkan nilai-nilai khasanah
seni budaya Kota Sibolga.
√ -- -- -- -- --
64 Meningkatnya pembangunan
infrastruktur pariwisata
√ -- -- -- -- --
65 Membangun zona perikanan pantai,
industri pengelolaan hasil laut.
√ -- -- -- -- --
66 Meningkatnya aksesbilitas
masyarakat terhadap alat tangkap dan
teknologi tepat guna.
√ -- -- -- -- --

36
67 Pengembangan sektor agromarine
dalam pengelolaan produk-produk
perikanan dan kelautan.
√ -- -- -- -- --
68 Pembangunan dan penataan pasar-
pasar tradisional.
√ -- -- -- -- --
69 Terbukanya akses pasar untuk produk
home industry
√ -- -- -- -- --
70 Memperbesar peran usaha kecil,
menengah dan koperasi (UMKM).
-- -- -- √ --
71 Pengembangan jaringan pemasaran.
-- -- √ -- -- --
72 Penghapusan pungutan dan retribusi
yang membebani dunia usaha.
-- -- √ -- -- --
73 Pengawasan produk makanan yang
didatangkan dari luar Kota Sibolga
√ -- -- -- -- --
74 Meningkatnya pengawasan internal
dan eksternal.
√ -- -- -- -- --
75 Penghapusan pungutan dan retribusi
yang membebani dunia usaha.
-- -- √ -- -- --
76 Menyederhanakan mekanisme
prosedur pemungutan dan PAD.
√ -- -- -- -- --
77 Meningkatnya dana dekonsentrasi
dan bagi hasil dari pemerintah pusat.
-- √ -- -- -- --
78 Penerapan prinsip efisien/hemat,
pemerataan, tepat guna, skala
prioritas dan akuntabel dalam
merencanakan, mengalokasikan dan
menggunakan APBD
√ -- -- -- -- --
79 Meningkatnya investasi yang
menyerap tenaga kerja.
-- -- -- -- √ --
80 Meningkatnya nilai investasi di bidang
perdagangan dan jasa.
√ -- -- -- -- --
81 Meningkatnya lulusan SMK yang
memilih usaha/pekerjaan.
√ -- -- -- -- --
82 Meningkatnya kelompok-kelompok
usaha.
√ -- -- -- -- --
83 Tersedianya sarana dan prasarana
“perkampungan” yang menyediakan
masakan khas Sibolga
√ -- -- -- -- --
84 Tercapainya standar pelayanan
minimal (SPM bidang penataan ruang
dan PU No. 534/KPTS/M/2001).
-- -- -- -- -- --

37
85 Meningkatnya jalan dengan kondisi
mantap.
-- -- -- -- -- √
86 Meningkatnya kualitas konstruksi
jalan.
87 Meningkatnya ruas jalan yang bebas
genangan air.
88 Meningkatnya kualitas penerangan
jalan umum.
√ -- -- -- -- --
89 Meningkatnya saluran drainase
dengan konstruksi yang memadai.
-- -- √ -- -- --
90 Menurunnya saluran drainase yang
mengalami penyumbatan akibat
penyempitan dan pendangkalan
saluran.
√ -- -- -- -- --
91 Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam pemeliharaan saluran drainase.
√ -- -- -- -- --
92 Berkurangnya kawasan kumuh
perkotaan.
√ -- -- -- -- --
93 Menurunnya rumah tidak layak huni
masyarakat perkotaan.
√ -- -- -- -- --
94 Meningkatnya partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat.
√ -- -- -- -- --
95 Meningkatnya partisipasi masyarakat
mengolah sampah.
√ -- -- -- -- --
96 Meningkatnya ruang terbuka hijau
dan taman kota.
√ -- -- -- -- --
97 Meningkatnya sarana dan prasarana
pemukiman.
-- -- -- -- √ --
98 Meningkatnya kawasan pemukiman
yang sehat, rapi dan nyaman.
√ -- -- -- -- --
99 Tertatanya tata ruang yang sesuai
dengan topografi Kota Sibolga.
-- -- -- -- -- --
100 Tersusunnya dokumen RDTRK. -- -- -- -- -- --
101 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap aturan
pendirian bangunan.
√ -- -- -- -- --
102 Meningkatnya pengendalian penataan
ruang.
√ -- -- -- -- --
103 Meningkatnya kemampuan sumber
daya aparatur pemerintah.
√ -- -- -- -- --
104 Meningkatnya budaya toleransi
masyarakat beragama
√ -- -- -- -- --

38
105 Meningkatnya kualitas hidup dan
perlindungan terhadap perempuan
dan anak.
√ -- -- -- -- --
106 Meningkatnya pelayanan di bidang
hukum.
√ -- -- -- -- --
107 Tingginya keterlibatan masyarakat
dalam penyelesaian masalah
keamanan. √ -- -- -- -- --
108 Terciptanya rasa aman dan
keterlibatan di masyarakat.
109 Terjalinnya koordinasi yang baik
antar pemerintah dan aparatur
penegak hukum berkurangnya.
√ -- -- -- -- --
110 Berkurangnya angka KDRT dan
tersedianya pusat konsultasi keluarga
√ -- -- -- -- --
Keterangan :
M = Memuaskan CB = Cukup Baik
SB = Sangat Baik AK = Agak Kurang
B = Baik K = Kurang
Dari 102 Capaian sasaran indikator kinerja utama, nilai rata-rata sebesar 111,18 %,
dan 6 sasaran indikator kinerja tidak ditargetkan untuk tahun 2013 dan beberapa sasaran
indikator kinerja masih jauh dari nilai yang diharapkan. Adapun Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama tersebut adalah :
1) Aplikasi prinsip reward dan punishment dalam pembinaan aparatur dengan Indikator
Kinerja Utama : Pemberian penghargaan untuk pengabdian dan sanksi untuk tindak
pelanggaran, yang diukur dengan target pemberian penghargaan satyalencana : 60
orang (10 tahun), 150 orang (20 tahun), 80 orang (30 tahun) dengan nilai capaian 0 %;
hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Sibolga terlambat menyampaikan pengusulannya
kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

39
2) Identifikasi dan upgrading sistem pengelolaan asset pemda dengan Indikator Kinerja
Utama : Jumlah identifikasi asset daerah, yang diukur dengan target 10 set buku induk
inventaris dan 88 set buku inventaris SKPD dengan nilai capaian 0 %; hal ini
dikarenakan Pemerintah Kota Sibolga tidak melaksanakan kegiatan ini dikarenakan
keterbatasan SDM di SKPD Teknis dan kesiapan SDM di tiap-tiap SKPD yang belum
memadai.
3) Meningkatkan pelayanan terhadap akses permodalan bagi pedagang kecil, nelayan,
penarik becak dan usaha mikro dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah bantuan dana
bergulir, yang diukur dengan target penyaluran dana bantuan sebesar Rp.
500.000.000,- dengan nilai capaian 0 %; hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Sibolga
tidak melaksanakan kegiatan ini. Pemberian bantuan dana bergulir di tahun-tahun
sebelumnya dianggap gagal, karena masyarakat maupun kelompok masyarakat
penerima dana bergulir sebagian besar tidak mengembalikan dana tersebut kepada
Pemerintah Kota Sibolga, walaupun Pemerintah Kota Sibolga telah mengusahakan
berbagai cara agar masyarakat dengan sadar mau mengembalikan dana tersebut. Oleh
karena itu Pemerintah Kota Sibolga menangguhkan pemberian bantuan dana bergulir
ini sampai ditemukannya solusi terhadap permasalahan ini.
4) Memberikan bantuan langsung tunai pada pedagang kecil, nelayan, penarik becak dan
usaha mikro dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah BLT, yang diukur dengan target
pemberian BLT sebanyak 1 kali dengan nominal Rp. 250 juta, dengan nilai capaian 0 %;
hal ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Sibolga.

40
5) Meningkatnya investasi di sektor agromarine dan pariwisata dengan Indikator Kinerja
Utama : Jumlah investasi di sektor agromarine dan pariwisata sebanyak 1 kali tidak
terealisasi dengan nilai capaian 0 %. Hal ini disebabkan karena belum berminatnya
investor menanamkan modalnya di Kota Sibolga. Permasalahan yang dihadapi Kota
Sibolga adalah masalah keterbatasan lahan, sehingga hal ini membuat para investor
menghadapi kesulitan dalam menanamkan modalnya dalam bentuk yang sesuai
dengan kondisi Kota Sibolga.
6) Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dengan
Indikator Kinerja Utama : Jumlah pengembangan/pemeliharaan cagar budaya
sebanyak 3 buah tidak terealisasi dengan nilai capaian 0 %. Hal ini dikarenakan
Pemerintah Kota Sibolga yang memiliki keterbatasan anggaran belum melakukan
pendataan dan penetapan cagar budaya yang ada di Kota Sibolga.
Selain ke-enam permasalahan tersebut diatas, masih ada beberapa sasaran dan
indikator kinerja yang belum memuaskan pencapaiannya. Namun ke depan, hal ini akan
tetap menjadi perhatian dan akan dirinci lebih jelas pada evaluasi RPJMD Kota Sibolga
Tahun 2011-2015 (tahun ketiga) yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juni 2014.
Adapun rincian masing-masing indikator kinerja sesuai dengan pencapaian Misi
Pemerintah Kota Sibolga dapat dilihat pada Lampiran I.
Keberhasilan
Sebagai tolak ukur dari pelaksanaan tugas Walikota Sibolga dalam rangka mewujudkan
Kepemerintahan yang baik (good governance) selama T.A 2013 adalah didasarkan kepada

41
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011 – 2015.
Capaian kinerja selama tahun 2013, dapat dilihat peningkatannya dari tahun 2012 yang
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No Indikator Satuan 2012 2013
1 Usia Harapan Hidup * Tahun 70,29 70,29
2 Angka Kematian Ibu * Per 100.000 Kel.
Hidup
219,13 75,53
3 Angka Kematian Bayi* Per. 1000 Kel.
Hidup
13,15 12,08
4 Angka Kematian Balita* Per. 1000 Kel.
Hidup
5,11 1,51
5 Prevelansi Gizi Kurang Anak Balita* Persen 5,92 5,59
6 APK SD+MI * Persen 145,75 160,57
7 APM SD+MI* Persen 122,45 134,91
8 APK SMP+MTs* Persen 129,50 136,73
9 APM SMP+MTs * Persen 69,32 101,84
10 APK SMA+MA+SMK * Persen 156,23 159,71
11 APM SMA+MA+SMK * Persen 111,01 114,85
12 ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH DARI SMP
KE SMA/SMK *
Persen 126,92 126,92
13 Jumlah Penduduk** Ribu jiwa 85.852 85.981
14 Jumlah Penduduk Miskin** Ribu jiwa 11 11,40***
15 Angka Melek Huruf Persen 99,53 99,82
16 IPM Indeks 75,73 75,6***
17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Persen 19,21 14,86***
18 PDRB ADHB ** Milyar Rp 1.884,81 2.298,88***
19 PDRB ADHK 2000** Milyar Rp 819,28 844,81***
20 PDRB Perkapita ADHB** Juta Rp 21,95 20,97***
21 PDRB Perkapita ADHK 2000** Juta Rp 9,54 8,43***
22 Pertumbuhan ekonomi** Persen 5,38 6,39***
23 Inflasi** Persen 3,30 9,55
Ket : *)Data dari SKPD **)Data dari BPS ***)Data sementara (RPJMD Kota Sibolga)
Beberapa prestasi yang diraih Kota Sibolga pada Tahun 2013, antara lain :
a. Piala Adipura, penghargaan bagi Kota Sibolga dalam keberhasilannya dalam bidang
kebersihan dan lingkungan hidup.

42
b. Wahana Tata Nugraha Tertib Lalu Lintas, penghargaan bagi Kota Sibolga dalam menata
transportasi publik di Kota Sibolga dengan baik dari Kementrian Perhubungan
Republik Indonesia.
c. Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia atas hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dengan nilai CC (Cukup Baik).
d. Juara I Lomba Puskesmas Berprestasi (Puskesmas Sambas) Tingkat Provinsi Sumatera
Utara dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-49.
e. Juara I Lomba Posyandu Balita Tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk Posyandu
Teratai Kelurahan Pancuran Bambu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-49.
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
URAIAN
PAGU
ANGGARAN
REALISASI %
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan 165.351.459.625 156.600.393.984 94,71
KESEHATAN
Dinas Kesehatan 35.348.764.687 30.472.034.797 86,20
Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing
50.300.255.963 37.974.944.990 75,49
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum 64.324.499.492 42.929.068.774 66,74
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.486.061.353 4.877.413.782 88,90
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi 7.958.726.913 6.823.253.992 85,73
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan
20.107.011.508 19.512.667.849 97,04
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.153.299.569 4.654.043.704 90,31
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Badan Keluarga Berencana dan PKS 6.319.338.928 5.465.298.060 86,48
SOSIAL
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.666.629.517 3.205.663.042 87,43
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Kantor Kesatuan Bangsa 2.035.558.825 1.759.335.655 86,43
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 6.361.474.008 6.130.502.117 96,37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.854.123.000 1.584.350.028 85,45

43
URAIAN
PAGU
ANGGARAN
REALISASI %
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2.401.178.457 2.166.618.586 90,23
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 471.199.549 460.758.627 97,78
Sekretariat Daerah 31.337.021.978 30.247.285.745 96,52
Sekretariat DPRD 11.491.853.611 8.477.449.983 73,77
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2.159.973.660 1.970.340.504 91,22
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 30.821.295.683 29.115.518.291 94,46
Inspektorat 4.276.020.966 3.653.973.487 85,45
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 5.864.714.879 4.204.569.728 71,69
Kecamatan Sibolga Utara 5.221.888.769 4.952.888.017 94,85
Kecamatan Sibolga Kota 4.524.214.403 4.273.107.563 94,45
Kecamatan Sibolga Sambas 4.435.268.337 4.241.106.042 95,62
Kecamatan Sibolga Selatan 4.853.512.354 4.655.660.734 95,92
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 5.411.562.848 4.676.765.019 86,42
PERPUSTAKAAN
Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.311.158.540 2.063.371.023 89,28
URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
7.134.703.171 7.056.547.000 98,90
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 12.043.549.534 11.578.671.129 96,14
INDUSTRI
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM
12.378.072.473 11.719.617.859 94,68
Jumlah ……………………………………………………… 521.529.193.134 456.403.220.111 87,51
Untuk mendukung terlaksananya roda Pemerintahan di Kota Sibolga maka dana telah
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran
2013. Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013 dan
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

44
dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah Belanja sebesar Rp.
521.529.193.134,62 dan yang terealisasi sebesar Rp.456.403.220.111,64 atau 87,51 %.
3.3. KENDALA DAN SOLUSI
Didalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sibolga selama tahun 2013 terutama dalam
penerapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab masih dihadapi berbagai
hambatan dan permasalahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius
dari semua pihak agar pembangunan di Kota Sibolga dapat berhasil serta Pemerintahan
Daerah dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Namun berkat kerja keras dan kerjasama
oleh semua pihak, masalah dan hambatan tersebut dapat diatasi serta kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan
lancar.
Adapun masalah dan tantangan yang dihadapi dan cukup menonjol antara lain :
a) Keterbatasan Lahan
Luas daerah urban yang sangat sempit dan terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang
terus meningkat mengakibatkan kepadatan penduduk semakin tinggi. Akibatnya harga
tanah meningkat, sewa rumah sangat mahal dan biaya hidup semakin tinggi. Selanjutnya
karena keterbatasan lahan tersebut muncul permukiman diatas laut dan di perbukitan
yang terjal, yang akibatnya penataan kota sulit dilaksanakan. Oleh karena itu untuk
mengatasi keterbatasan lahan maka salah satu upaya adalah penataan perbukitan yang
dapat dihuni oleh masyarakat, pengembangan pembangunan ke Kecamatan Sibolga
Selatan dan Sibolga Utara.

45
b) Jalan Darat Keluar – Masuk Kota Sibolga
Jalan darat yang merupakan jalan utama keluar masuk Kota Sibolga kondisinya kurang
menguntungkan karena badan jalan cukup sempit dan banyak tikungan tajam terutama
jalan Sibolga – Tarutung, Sibolga – Padang sidempuan dan Sibolga – Barus. Diharapkan
badan jalan diperlebar dan tikungan tajam dikurangi, sehingga urat nadi perekonomian
masyarakat dapat berjalan lancar, yang pada gilirannya diharapkan masuknya para
investor ke daerah Kota Sibolga.
c) Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan/Perluasan Wilayah
Belum dapat terlaksana sampai saat ini perluasan wilayah, sehingga menyulitkan untuk
penyediaan lahan pembangunan dan penataan administrasi pemerintahan. Maka untuk
mengatasi hal ini perlu komitmen baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat
mempunyai tekad memperjuangkan agar terwujudnya perluasan Kota Sibolga.

46
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka
pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2013 telah memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan. Dari 110 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015 secara keseluruhan berhasil.
Di sisi lain walaupun Pemerintah Kota Sibolga telah memanfaatkan secara maksimal potensi
yang dimiliki, namun masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan
dengan baik, seperti belum diperdakannya RTRW Kota Sibolga Tahun 2013-2033, namun pada
tahun 2014 diupayakan selesai.
Penyajian analisis & evaluasi sasaran dan indikator kinerja dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sibolga Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk dijadikan
sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program
oleh Instansi Pemerintah Kota Sibolga.
Mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang segala permasalahan ataupun hambatan-
hambatan dapat diatasi, serta segala rencana dan usaha kita mendapat restu dari Tuhan Yang Maha
Esa.
Sibolga, Maret 2014
WALIKOTA SIBOLGA

LAMPIRAN I
ANALISIS, EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2013

1
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel dengan tujuan : Meningkatkan prinsip-prinsip good
governance.
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
setiap tingkatan SKPD.
Jumlah SKPD yang menerapkan
Standar Operasional Prosedur
(SOP)
2 SKPD 19 SKPD 950
Meningkatkan komunikasi antara pemko dengan
masyarakat.
Terpelihara/ter up date nya
website Pemko Sibolga
52 Kali 37 Kali 71,15
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan.
Pelaksanaan Musrenbang yang
tepat waktu
Time Schedule
(Minggu I Maret
2013
Time Schedule
(Minggu I Maret
2013
100
Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan.
Peningkatan kualitas SDM. Jumlah PNS yang mengikuti S1,S2
dan S3
S1 : 20 org S1 : 6 org S2 :
14 Org
100

2
Aplikasi prinsip reward dan punishment dalam
pembinaan aparatur.
Pemberian penghargaan untuk
pengabdian dan sanksi untuk
tindak pelanggaran
satyalencana : 60
org (10 tahun), 150
org (20 tahun), 80
org (30 tahun)
hukuman disiplin : 0
satyalencana : 0
org (10 tahun), 0
org (20 tahun), 0
org (30 tahun)
hukuman disiplin
: 0 org
0
Meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan birokrasi. Waktu penyelesaian pelayanan 5 hari (Dokumen
Kependudukan) 2
minggu (Perizinan)
5 hari (dokumen
kependudukan) 2
minggu
(perizinan)
100
Mengurangi persyaratan perijinan.
Tidak adanya biaya pelayanan (gratis) pada pelayanan
dokumen diri seperti ijazah, SK Pengangkatan, KTP, KK,
Akte Kelahiran, dll.
Jumlah dokumen diri 200 (Utara) 15.000
(Kota) 3.634
(Sambas) 9.200
(Selatan)
Dokumen
13.443 (Utara)
10.097(Kota)
12.976 (Sambas)
18.186 (Selatan)
Dokumen
195
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan perijinan. Jumlah lembaga perizinan 0 Unit 0 Unit 100
Identifikasi dan upgrading sistem pengelolaan asset
pemda.
Jumlah identifikasi asset daerah 10 set buku induk
inventaris dan 88
set buku inventaris
SKPD
0 set buku induk
inventaris dan 0
set buku
inventaris SKPD
0
Meningkatkan efektivitas lembaga pemda. Jumlah buku Tugas Pokok dan
Fungsi Kelembagaan
150 buku 75 buku 50

3
Misi “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan prilaku sehat” dengan tujuan :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Usia Harapan Hidup 70,21 tahun 70,29 tahun 100,11
Menurunnya kasus kejadian luar biasa (gizi buruk). Prevelansi Gizi Kurang Anak
Balita
9 % prevalensi gizi
kurang anak balita
5,59 % prevalensi
gizi kurang anak
balita
161
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita. Angka Kematian Bayi, balita, dan
ibu melahirkan
12,26 % kematian
bayi, 170,4 %
kematian ibu dan
20,00% kematian
balita
12,08 % kematian
bayi, 75,53 %
kematian ibu dan
1,51 % kematian
balita
227,40
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup
sehat.
Usia Harapan Hidup 70,21 tahun 70,29 tahun 100,11
Meningkatnya pelayanan kesehatan terkait HIV dan AIDS. Jumlah sosialisasi untuk
pencegahan HIV dan AIDS
13 kali 12 kali 92,30
Tersedianya jaminan kesehatan masyarakat miskin
(gratis)
Jumlah jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin
21.948 bh
(jamkesda,
jamkesmas,
jampersal)
61.207 bh
(jamkesda,
jamkesmas,
jampersal)
278,87

4
b. Meningkatkan mutu RSU Dr. F.L. Tobing
Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis. Jumlah tenaga dokter spesialis 6 org 5 org 83
Terjangkaunya biaya rumah sakit oleh semua lapisan
masyarakat.
Jumlah pasien yang berobat ke
RSU
- Rawat inap
7.285 Org
- Rawat jalan
58.360 org
- Rawat inap
10.058 Org
- Rawat jalan
45.807 org
85,10
Penyediaan kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas. Jumlah kunjungan dokter
spesialis ke puskesmas
- - -
Tersedianya peralatan kesehatan untuk meningkatkan
mutu pelayanan.
Jumlah pengadaan peralatan
kesehatan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan
66 Set 78 set 118,2
Meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga
paramedis dan tenaga penunjang medis
Jumlah tenaga kesehatan yang
mengikuti pendidikan
4 org D-III bidang
kesehatan, 6 org
D-IV/S-1 bidang
kesehatan, 2 org
pendidikan
spesialis
2 org D-III
bidang
kesehatan, 1 org
D-IV/S-1 bidang
kesehatan, 1 org
pendidikan
spesialis
33,33

5
Misi “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang
siap menghadapi tantangan kemajuan zaman” dengan tujuan pembangunan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
Berkurangnya jumlah keluarga miskin yang tidak dapat
menyekolahkan anaknya.
Jumlah beasiswa kepada siswa tak
mampu
11.776 Org 11.704 Org 99,38
Meningkatnya angka melanjutkan pendidikan terutama
dari SMP ke SMA/SMK.
Persentase lulusan SMP/MTs yang
melanjutkan ke SMA/MA/SMK
85 % 100 % 117,64
Peningkatan kualitas pembinaan kelompok PAUD di
Kelurahan.
Persentase APK PAUD Non Formal
31,71 % 68,14 % 214,88
Memfasilitasi pembinaan anak-anak yang terjaring razia
masalah sosial.
Jumlah operasi penertiban pelajar
(kasih sayang)
84 kali 120 kali 142,85
Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun secara
gratis bagi sekolah negeri dan subsidi silang bagi sekolah
swasta.
Jumlah Sekolah yang sudah
melaksanakan program wajib
belajar 12 tahun gratis
68 sekolah 57 sekolah 83,83
Tersedianya fasilitas pembelajaran sesuai dengan 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan.
Jumlah Peraturan yang
mendukung Standar Nasional
Pendidikan
1 Perda 1 Perda 100
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di semua
jenjang dan jenis pendidikan.
Jumlah sekolah 68 bh 88 bh 129,42
Meningkatnya mutu tenaga pengajar. Jumlah guru yang sertifikasi 45 % 40,32 % 89,60
Berkurangnya angka mengulang dan angka putus sekolah
di semua jenjang dan jenis pendidikan.
Persentase angka putus sekolah 0,633 % 0,47 % 134,68
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana PT/Sekolah
Tinggi.
Jumlah bantuan ke perguruan
tinggi
- - -

6
Meningkatnya minat baca masyarakat dengan
mengembangkan budaya membaca.
Jumlah kunjungan ke
perpustakaan/jumlah
perpustakaan yang ada
13.440
pengunjung
13.011
pengunjung
96,80
Terciptanya kerapian, kecepatan dan kecukupan dalam
penataan arsip.
Jumlah pelatihan kearsipan 1 orang 1 orang 100
Meningkatnya mutu SMA/SMK yang akan melanjutkan ke
Perguruan Tinggi Negeri dan masuk pasar kerja.
Jumlah lulusan yang masuk PTN 585 org 250 org 42,73
Terciptanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan
pendidikan bermutu pada semua jenjang dan jenis
pendidikan
Jumlah Komite sekolah terbentuk 97 bh 88 bh 90,72
Misi ”Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sibolga Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Merata, Mengurangi Pengangguran Serta Penataan
Ruang Yang Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Ketimpangan wilayah semakin mengecil. Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan di masing-masing
kecamatan
48 (Utara) 55
(Kota) 51
(Sambas)
34 (Selatan)
Kegiatan/kec
79 (Utara) 44
(Kota) 37
(Sambas)
69 (Selatan)
Kegiatan/kec
121,81
Meningkatkan pendapatan perkapita antar wilayah. Jumlah PDRB perkapita ADHB Rp. 20,97 juta Rp. 21,95 juta 104,67
Meningkatnya investasi di Kecamatan se-Kota Sibolga. Jumlah investasi di 4 kec 78 bh home
industry di Sibolga
Sambas
65 bh home
industry di
Sibolga
83,33

7
Peningkatan mutu SDM, kewirausahaan dan ketrampilan.
Jumlah pelatihan ketrampilan 1 kali, 20 kegiatan,
4 LPP Kec. dan 17
LPP Kel.
1 kali, 14
kegiatan, 4 LPP
Kec dan 17 LPP
Kel.
70
Jumlah PMKS yang telah dilatih 80 orang 96 orang 120
Peningkatan fasilitas akses terhadap kredit perbankan. Jlh kredit yg dikucurkan
perbankan
Rp. 2.150.628 jt Rp. 5.069.714 jt 236
Meningkatnya jumlah pedagang informal yang
memperoleh tempat usaha yang layak.
Jumlah kios di pusat pasar yang
tersedia
50 kios 50 kios 100
Meningkatnya daya tampung pasar tradisional. Jumlah rehabilitasi pasar 2 kegiatan 2 kegiatan 100
Meningkatnya kemampuan teknologi industri. Jumlah Tehnologi Tepat Guna 4 Alat TTG 4 Alat TTG 100
Meningkatnya kemitraan antara UMKM dan BUMD. Jumlah UMKM yang bekerjasama
dengan BUMD
320 UMKM 78 UMKM 24,38
Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah. Jumlah lembaga keuangan 4 koperasi 15 koperasi 375
Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi Jumlah Pasar 3 pasar, 1 kios
souvenir
3 pasar, 1 kios
souvenir
100
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, penyandang masalah sosial dan menanggulangi masalah kemiskinan.
Tersedianya sistem jaminan sosial. Jumlah jenis penjamin sosial
masyarakat
3 jenis
(Jamkesmas,
Jamkesda,
Jampersal)
3 jenis
(Jamkesmas,
Jamkesda,
Jampersal)
100

8
Meningkatkan pelayanan terhadap akses permodalan
bagi pedagang kecil, nelayan, penarik becak dan usaha
mikro.
Jumlah bantuan dana bergulir Rp. 500.000.000 0 0
Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan
keuangan pada pedagang kecil, nelayan, penarik becak
dan usaha mikro.
Jumlah sosialisasi/
Pelatihan/Magang kepada
pengusaha mikro
44 kegiatan 12 kegiatan 27,27
Memberikan bantuan langsung tunai pada pedagang
kecil, nelayan, penarik becak dan usaha mikro.
Jumlah BLT 1 kali dan Rp. 250
Juta
- 0
Mengefektifkan pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan terutama Program Nasional Bagi Anak
Indonesia (PNBAI) 2015.
Jumlah Dana BOS yang disalurkan 69 sekolah 88 sekolah 127,54
Meningkatkan subsidi APBD untuk masyarakat miskin,
lanjut usia dan anak-anak terlantar.
Jumlah BLT, Hibah, Bansos 1 kali dan 22
kegiatan
7 kegiatan 31,8
Menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak
terlantar sehingga mampu mandiri.
Jumlah gelandangan, pengemis
dan anak-anak terlantar yang telah
dilatih/diberikan bantuan
20 orang 41 orang 205
Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan ormas,
LSM dalam hal penyediaan tenaga motivator, fasilitasi
dan pendamping.
Jumlah sosialisasi yang melibatkan
ormas, LSM dalam hal penyediaan
tenaga motivator, fasilitasi dan
pendamping
3 kali 5 kali 166,67

9
c. Mengembangkan potensi pariwisata Sibolga.
Meningkatnya investasi di sektor agromarine dan
pariwisata.
Jumlah investasi di sektor
agromarine dan pariwisata
1 kali 0 kali 0
Berkembangnya jasa pelayanan akses makanan,
transportasi daerah dalam budaya pariwisata.
Tertatanya infrastruktur terminal
dan pusat pasar
3 pasar, 1 kios
souvenir
3 pasar, 1 kios
souvenir
100
Penataan kawasan-kawasan perkampungan beragam
etnis-etnis sebagai pusat jajanan rakyat.
Jumlah kegiatan penataan pusat
jajanan rakyat
2 kegiatan 2 kegiatan 100
Meningkatkan hubungan ekonomi dengan
Kabupaten/Kota tetangga.
Jumlah keikutsertaan dalam
pameran/expo
10 kali 10 kali 100
Pemanfaatan kawasan pinggiran pantai sebagai kawasan
wisata secara optimal.
Jumlah objek wisata di kawasan
pantai
4 bh 4 bh 100
Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan
keragaman budaya
Jumlah
pengembangan/pemeliharaan cagar
budaya
3 bh 0 bh 0
Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai
khasanah seni budaya Kota Sibolga.
Jumlah festival budaya 2 kali 8 kali 400
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata Jumlah pembangunan infrastruktur
pariwisata
2 objek wisata
unggulan
2 objek wisata
unggulan
100

10
d. Menyediakan fasilitas pengelolaan perikanan dan industri rumah tangga lainnya.
Membangun zona perikanan pantai, industri
pengelolaan hasil laut.
Jumlah bantuan untuk industri
pengelolaan hasil laut
160 unit 150 unit 93,75
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap alat
tangkap dan teknologi tepat guna.
Jumlah Sosialisasi 2 kali 3 kali 150
Pengembangan sektor agromarine dalam pengelolaan
produk-produk perikanan dan kelautan.
Jumlah home industri produk
perikanan/kelautan
215 bh 200 bh 93,02
Pembangunan dan penataan pasar-pasar tradisional. Jumlah penataan pasar tradisional 5 x hari/seminggu
dalam 12 bulan
5 x
hari/seminggu
dalam 12 bulan
100
Terbukanya akses pasar untuk produk home industry Jumlah ke ikutsertaan dalam
pameran
10 kali 10 kali 100
e. Memperkuat sistem dan kemudahan akses untuk mendapatkan sembako dan harga yang stabil dan terjangkau.
Memperbesar peran usaha kecil, menengah dan koperasi
(UMKM).
Jumlah sosialisasi ttg peran serta
Koperasi dan UMKM
21 kegiatan 10 kegiatan 47,62
Pengembangan jaringan pemasaran. Jumlah jaringan pemasaran 9 bh, 10 kegiatan 9 bh, 7 kegiatan 70
Penghapusan pungutan dan retribusi yang membebani
dunia usaha.
Jumlah perda ttg penghapusan
retribusi
3 bh 2 bh 66,67
Pengawasan produk makanan yang didatangkan dari luar
Kota Sibolga
Persentase pengawasan produk
makanan
80 % 92,5 % 115,63

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013

Similar to Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013 (20)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun 2013