Downloaded 23 times
Uploaded byMAHMUN SYARIF
1. sakip dan good governance
Dokumen ini membahas pengertian dan prinsip good governance menurut UNDP, termasuk sembilan prinsip kunci seperti partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu, dijelaskan mengenai akuntabilitas kinerja dalam konteks penyelenggaraan negara, serta sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan dalam instansi pemerintah di Indonesia. Terdapat juga pemaparan mengenai pengukuran dan pelaporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas dan pengelolaan kinerja pemerintah.
More Related Content
Similar to 1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
- 1. SAKIP DAN GOODGOVERNANCE OLEH; Drs. H. MahmunSyarif Nasution, M.AP WIDYAISWARA MADYA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN 2017
- 3. UNDP memberikan pengertianGood Governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara: state, society dan Private sector, yang mengandung dua pengertian yaitu nilai- nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal Pengertian Good Governance
- 4. PRINSIP GOOD GOVERNANCE (VERSIUNDP) 1. PARTISIPASI 2. RULE OF LAW 3. TRANSPARANSI 4. RESPONSIF. 5. ORIENTASI KESEPAKATAN. 6. KESETARAAN 7. EFEKTIF DAN EFISIEN. 8. AKUNTABILITAS 9. VISI STRATEJIK STATE SOCIETY PRIVATE SECTOR
- 5. TUJUH ASAS UMUM PENYELENGGARAANNEGARA 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM : Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA: dalam penyelenggaraan negara pemerintah menekankan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. 3. ASAS KEPENTINGAN UMUM Peyelenggaraan pemrnth dilakukan dgn mendahulukan kesejahteraan umum, aspiratif, akomodatif, dan SELEKTIF (UU NO. 28 TAHUN 1999)
- 6. TUJUH ASAS UMUMPENYELENGGARAAN NEGARA 4. ASAS KETERBUKAAN: PEMERINTAH MEMBUKA DIRI TERHADAP HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI YANG BENAR, JUJUR, TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN TETAP EMPERHATIKAN PERLINDUNGAN ATAS HAK ASASI PRIBADI, GOLONGAN, DAN RAHASIA NEGARA. 5. ASAS PROPORSIONALITAS : PEMERINTAH MENGUTAMAKAN KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN. 6. ASAS PROFESIONALITAS: MENGUTAMAKAN KEAHLIAN, BERLANDASKAN KODE ETIK DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
- 7. UU No.28 Thn 1999 menjelaskan bahwa salah satu dari 7 azas penyelenggaraan negara adalah prinsip akuntabilitas, bahwa “setiap kegiatan atau hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan Inpres No. 7 Tahun 1999 menjelaskan bahwa untuk mencapai “good governance” perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja. Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
- 8. Merupakan LaporanPertanggungjawaban Kinerja. LKj ini menyajikan rangkuman dan pengikhtisaran capaian kinerja dari pencapaian tujuan dan sasaran kementerian dan lembaga sesuai dengan indikator kinerja utama. Menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN
- 9. PENGERTIAN KINERJA 1. Kinerja: penampilan , unjuk kerja atau hasil kerja. 2. Keluaran/hasil kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. A. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk menukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. B. Hasil (outcomes) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dlm satu program Hendw@
- 10. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI,AL: Perpres No.81/2010 Penguatan Akuntabilitas Peningkatan Kinerja Penguatan akuntabilitas (best practice): • Akuntabilitas dalam context “Performance based accountability”, artinya: akuntabilitas keuangan harus baik, dan mutlak diperlukan tapi tidak cukup jika tidak disertai akuntabilitas kinerja yang memadai. • Akuntabilitas kinerja harus menjadi fokus perhatian yang lebih besar, agar lebih akuntabel dan berkinerja tinggi ( Result Oriented Government ) Tertib administrasi WTP KKN berkurang Inefisiensi berkurang innovasi produktivitas efektivitas
- 11. AKIP adalahperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) LAK adalah laporan yg menyajikan informasi kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. AKIP SAKIPLKj
- 12. RENCANA STRATEGIS ®onn 2010 RENCANA KERJA & ANGGARAN LAP KEUANGAN Kinerja Keuangan RENCANA KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA DIPA LAPORAN KINERJA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT (LKjPP) LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Kem. Keuangan RPJM AKUNTABILITASKINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006) Kem. PAN- RB Sistem AKIP Sistem Akuntansi
- 13. 13 Manajemen Berbasis Kinerja Organisasi Aparatur SistemAKIP (SAKIP) Input (Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan) Output & Outcome (berapa besar pencapaian kinerja output & Outcome yang dihasilkan)
- 14. RENCANA STRATEGIS AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITASKEUANGAN ®onn 2010 RENCANA KERJA & ANGGARAN LAP KEUANGAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA DIPA LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA AUDIT KEUANGAN Kem. PAN- RB BPK Kinerja Keuangan RPJM Sistem AKIP Sistem Akuntansi
- 15. PENGKATEGORIAN NILAI AKUNTABILITASKINERJA No . Predi- kat Nilai absolut Interpretasi Karakteristik Instansi 1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel 2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dpt digunakan utk memproduksi informasi kinerja utk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. 5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan Sistem dan tatanan kurang dapat dian- dalkan, memiliki sistem untuk manaje-men kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 6. D 0-30 Kurang, banyak sekali perbaikan Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
- 16. PERENCANAAN KINERJA ( Renstra,RKT, PK) PELAPORAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA (instumen : IK, IKU) EVALUASI KINERJA & PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (LHE) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SISTEM AKIP
- 17.
- 18.