Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan daerah.
2. Dijelaskan tahapan dan sistematika penyusunan naskah akademik mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, metode, kajian teori dan empiris, evaluasi peraturan terkait, landasan filosofis, sosi
3. Output Analis Kebijakan
1. Rekomendasi kebijakan:
Naskah akademik
Policy paper
Policy brief
Telaahan staf
Memo kebijakan
2. Laporan hasil
pemantauan
3. Laporan hasil evaluasi
4. Angka Kredit AK
Memo
kebijakan: 3
Telaahan staf:
5
Policy brief:
10
Policy paper
15
Laporan hasil
pemantauan:
8
Laporan hasil
evaluasi: 8
Naskah
akademik
(NA) RUU: 40
NA
Rancangan
Perpres: 32
NA
Rancangan
Permen: 24
NA Raperda:
16
5.
6. Naskah Akademik
naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan
Perda provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8. Sistematika
Naskah
Akademik
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
9. Bab 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang :pemikiran dan
alasan-alasan perlunya penyusunan
Naskah Akademik sebagai acuan
pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah tertentu.
B. Identifikasi Masalah : Permasalahan
apa yang dihadapi, Mengapa perlu
Rancangan Peraturan Daerah sebagai
dasar pemecahan masalah tersebut,
landasan filosofis,sosiologis, yuridis,
sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah
pengaturan
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan
Penyusunan Naskah Akademik
D. Metode yuridis normatif dan metode
yuridis empiris
10. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS
A. Kajian teoretis
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan
norma.
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada,
serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan
diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap
aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek
beban keuangan negara.
11. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
• Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang
memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru
dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara
vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan
yang ada,
12. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
• Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa
• Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
• Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum
13. BAB V JANGKAUAN, ARAH
PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH
•
• ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian
istilah, dan frasa;
• materi yang akan diatur;
• ketentuan sanksi; dan
• ketentuan peralihan.
14. BAB VI PENUTUP
• Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik
Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas
• Saran memuat antara lain:
1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan
Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan
Naskah Akademik lebih lanjut.
15. Contoh Latihan
Naskah Akademik Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal Kota Samarinda
1. Apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?
3. Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ?
4. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
5. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah
pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda?
16. Latihan Merumuskan Masalah, Akar Masalah & Dampak yang
Muncul (Pertanyaan no. 1)
Akar Masalah 5 Akar Masalah 4 Akar Masalah 3 Akar Masalah
2
Akar Masalah
1
Masalah
Kebijakan
Dampak
Terbatasnya
universitas yang
memiliki Pendidikan
pertanian
Pendidikan pertanian
belum menjadi
primadona di PT
Rendahnya minat
generasi muda untuk
bekerja di sektor
pertanian
Masih focus pada
kinerja ekonomi
makro
Kinerja sektor
pertanian dan
industri kecil buruk
Kemiskinan yang
tinggi di wilayah
tertinggal
Target
pembanguna
n yang
merata tidak
tercapai
Tidak adanya peran
pemda dalam
mengedukasi pelaku
industry untuk
melakukan promosi
produk lokal
Kemampuan yang
rendah dari pelaku
industry untuk
mempromosikan
potensi lokal
Sektor yang tumbuh
kurang berkaitan
dengan potensi lokal
Arah investasi
mengikuti
permintaan pasar
Ketimpangan
investasi antar
wilayah dan antar
sektor
Ketimpangan
antar golongan
pendapatan dan
antar wilayah
Munculnya
banyak
kriminalitas
Mahalnya kursus
bahasa asing
Rendahnya kapasitas
pelaku industry
pariwisata yang
memiliki kemampuan
berbahasa asing
yang baik
Fokus pemerintah
daerah masih pada
destinasi wisata lokal
Destinasi wisata
bertaraf
internasional tidak
berkembang
Sektor pariwisata
belum mampu
menjadi motor
penggerak
perekonomian
Ketimpangan
antar golongan
pendapatan dan
antar wilayah
Rendahnya
penghasilan
masyarakat
17. Menjawab pertanyaan no. 2
“Kebijakan Kontribusi daerah dalam peningkatan porsi
EBT ”
Masalah Kontribusi daerah dalam peningkatan porsi EBT
dalam bauran energi di daerah belum optimal
Solusi
Akar Masalah 1 Penggunaan energi fosil untuk pembangkit terutama
batubara masih dominan
Melakukan retirement PLTU secara bertahap
Akar Masalah 2 Daerah sulit melakukan Pengembangan pembangkit
EBT
• Memasukkan isu pengembangan EBT yang
harus menjadi perhatian daerah dalam pedoman
RPJMD, RKPD dan APBD.
• Binwas dan pendampingan kepada daerah
dalam pengembangan EBT
Akar Masalah 3 Anggaran pengembangan EBT di daerah kecil/terbatas Pengaktifan kembali DAK Bidang Infrastruktur
Energi Terbarukan sebagai salah satu sumber
tambahan anggaran bagi daerah
Akar Masalah 4 Kewenangan Pemprov dalam sub urusan EBT sangat
terbatas
Penyusunan regulasi dalam PP dan Perpres yang
dapat memperkuat kewenangan Pemrov dalam sub
urusan EBTKE
Akar Masalah 5 Belum ada aturan untuk memperkuat kewenangan sub
urusan EBT
18. Jawaban No. 5
5. Apa saja
sasaran dan
ruang lingkup
pengaturan,
jangkauan dan
arah pengaturan
yang terdapat
dalam rancangan
peraturan daerah
tentang Kebijakan
Peningkatan
EBT?
Solusi
dari akar
masalah
