Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP

1. Disampaikan dalam FGD “Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP” Jakarta, 22 Juni 2016

2. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU PEMDA DAN PTSP Jakarta, 22 Juni 2016

3. OUTLINE PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP3 PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM1 PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM 2 PERKEMBANGAN PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM4 PERKEMBANGAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN5

4. 1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM 4

5. Pasal 404 UU 23/2014 Serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM DASAR HUKUM TIME FRAME PENGALIHAN P3D

6.  Pengalihan P3D yang berkaitan dengan subsektor minerba umumnya hanya berkaitan dengan Personil (Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan)  Yang berkaitan dengan Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen sampai sejauh ini belum ada terdata mengingat sejak Era Otonomi Daerah, pengelolaan pertambangan Minerba sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.  Untuk subsektor Minerba, fokus P3D lebih kepada Personil dan “Wadah” bagi para Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah yang akan dialihkan menjadi PNS KESDM melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) dan kejelasan akan kedudukan operasional personil tersebut yang diatur dalam RPP Perangkat Daerah. 1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM

7. 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM

8. 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM  Pasal 1: Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM

9.  PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi.  Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.  Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017  Pasal 2: 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM  Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian ESDM (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM).  Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian ESDM memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.  Pasal 3:

10.  Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.  Pasal 7: 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM  PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan, dapat dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.  PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.  Pasal 9:

11. 3. PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP

12. Bagaimana Independensi Inspektur Tambang dan Pengajuan Anggaran yang sudah disiapkan untuk 2017?

13. Surat Sekjen ESDM ke Mensesneg Surat MESDM ke Mendagri Penambahan pasal baru pada Bab XII Ketentuan Lain-Lain, “Pengelolaan aparatur Inspektur Tambang dan Inspektur Migas dari aspek administratif, operasional, pembiayaan, dan penilaian kinerja diselenggarakan oleh Menteri ESDM”

14. • Bentuk organisasi ASN Kementerian ESDM di daerah terdapat berbentuk Kantor Perwakilan Inspektur Tambang sebanyak 22 Kantor. • Kepala Inspektur Tambang adalah Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara. • Kantor perwakilan Inspektur Tambang di Provinsi dipimpin oleh seorang koordinator dari sekurang-kurangnya IT Madya dan atau IT senior (dari segi pangkat atau masa kerja jika tidak terdapat IT Madya). • Koordinator IT Provinsi Exofficio adalah Wakil Kepala Inspektur Tambang di wilayah kerjanya. • Inspektur Tambang di setiap kantor perwakilan terdiri dari Inspektur Tambang Pertama, Muda, Madya dan Utama. • Kantor Perwakilan Inspektur Tambang di lengkapi oleh seorang Staf Administrasi Umum dan Seorang bendahara sebagai pengelola keuangan yang bertanggung-jawab pada koordinator. Konsep Usulan Pengelolaan Inspektur Tambang

15. Kebutuhan Mendesak Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bidang ESDM • Pemetaan Urusan Pemerintahan • Penyiapan Konsep Nomenklatur dan Fungsi Dasar serta Kelembagaan ESDM di daerah • Merumuskan layanan utama dan layanan pendukung • Untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah. • Seluruh kewenangan pada masing-masing Sub urusan ESDM yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 dapat dipastikan tertampung dalam struktur organisasi Dinas Daerah. • Memastikan jenis layanan utama dan layanan pendukung masing-masing kewenangan terjabar dengan baik, sehingga akan mempermudah daerah dalam perumusan indikator kinerja, program dan kegiatan serta anggarannya.

16. 12 Agustus 2015 30 September 2015 15 Februari 2016 Perrnen ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minerba dalam rangka PTSP kepada Kepala BKPM 1. IUP Eksplorasi 2. IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya 3. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan 4. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan 5. IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian 6. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan 7. IUP OP Penjualan 8. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian 9. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perpanjangannya 10.Perubahan Status dari Perusahaan PMDN menjadi Perusahaan PMA dan sebaliknya 11.Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan terhadap a) Penyesuaian kerjasama, b) Penambahan kerjasama, c) Penggantian sumber mineral atau batubara, d) Peningkatan jumlah kapasitas Konsep Penyederhanaan Perizinan Sektor ESDM 12 izin Konsep Penyederhaan Perizinan Hulu, Hilir, Penunjang menjadi Eksplorasi, Operasi Produksi, Penunjang 6. PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM

17. PERKEMBANGAN PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015 30 Des 2015 5 Jan 2016 12 Mei 2016 … Mei 2016 2 Okt 2016 2 Jan 2017 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Surat Edaran Dirjen Minerba No. 01.E/30/DJB/2016 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear and Clean dari Gubernur kepada Direktur Jenderal adalah 90 hari kerja sejak terbitnya Permen ESDM 43/2015 (paling lambat tanggal 12 Mei 2016) apabila telah dilakukan serah terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur sebelum penandatanganan Permen ESDM 43 Tahun 2015 Ditjen Minerba akan mengumumkan IUP Non CNC bagi IUP yang tidak direkomendasikan oleh Gubernur pada tanggal … Mei 2016 Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear and Clean dari gubernur setelah Permen ESDM 43 tahun 2015 diundangkan adalah 90 hari kalender sejak dilakukan serah terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur paling lambat 2 Oktober 2016 s.d 2 Januari 2017 (sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014). Hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Pusat meliputi: 1. Rekomendasi IUP status C&C (sudah dievaluasi administrasi dan kewilayahan) 2. Rekomendasi sertifikat C&C (sudah dievaluasi administrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan serta sudah lunas PNBP) 3. Laporan Pemberian Sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan 4. Laporan pencabutan IUP Tim Penyelesaian IUP Non CNC merupakan Tim lintas kementerian yang beranggotakan stakeholder termasuk KPK, yang bertugas melakukan penyelesaian IUP Non CNC bersama dengan pemerintah provinsi Terhadap IUP yang direkomendasikan CNC oleh Gubernur, tapi masih memiliki permasalahan tumpang tindih (aspek kewilayahan) tidak akan diumumkan CNC dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh Ditjen Minerba bersama-sama dengan Tim Penyelesaian IUP Non CNC

18. PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015 PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi ACEH 48 89 1 BALI 10 BANGKA BELITUNG 790 353 200 BANTEN 35 53 BENGKULU 91 61 DIY 1 2 GORONTALO 31 14 JAMBI 185 68 JAWA BARAT 329 291 1 JAWA TENGAH 142 114 JAWA TIMUR 195 152 KALIMANTAN BARAT 389 260 163 KALIMANTAN SELATAN 429 408 KALIMANTAN TENGAH 580 312 3 KALIMANTAN TIMUR 856 309 3 KALIMANTAN UTARA 127 31 1

19. PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015 PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi KEP. RIAU 89 31 4 LAMPUNG 119 78 MALUKU 93 11 MALUKU UTARA 207 97 NTB 38 117 NTT 145 163 11 PAPUA 40 93 1 PAPUA BARAT 38 77 RIAU 52 40 SULAWESI BARAT 14 17 SULAWESI SELATAN 212 218 SULAWESI TENGAH 211 114 16 SULAWESI TENGGARA 361 100 17 SULAWESI UTARA 71 54 SUMATERA BARAT 142 149 2 SUMATERA SELATAN 234 51 SUMATERA UTARA 67 44

20. KLASIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI C&C PEMDA IUP MineralIUP Batubara Klasifikasi Jumlah Sudah C&C 4 Aspek wilayah sesuai kriteria Permen 43/2015 8 Koordinat tidak tegak lurus 1 Tumpang tindih sama komoditas 11 SK habis masa berlaku 8 Tidak ada SK 22 Total 84 Status 31-5-2016 Klasifikasi Jumlah Tidak perlu C&C 6 Sudah C&C 34 Aspek wilayah sesuai kriteria Permen 43/2015 230 SK habis masa berlaku 10 1 IUP lebih dari 1 Blok 1 blok tidak tegak lurus 1 Koordinat tidak dalam geografis 2 Masuk WPR 3 Perluasan/Pergeseran 3 Tumpang tindih sama komoditas 14 Tidak ada SK 277 Total 581 Status 31-5-2016

21. 1. Rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur tidak memenuhi ketentuan Permen 43 Tahun 2015 2. Rekomendasi yang masih belum lengkap/salah 3. Sebagian besar surat rekomendasi C&C diterbitkan oleh Kepala Dinas bukan Gubernur (kecuali Kalbar, Sulteng, dan Jambi) 4. Beberapa provinsi ada yang belum menyerahkan kembali hasil evaluasi terhadap IUP sesuai batas waktu Pasal 25 Permen ESDM 43 Tahun 2015 (12 Mei 2016) seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah. 5. Banyak Bupati/Walikota yang belum menyerahkan dokumen perizinan ke Provinsi 8. ISU-ISU TERKAIT C&C

22. 7. TINDAK LANJUT  Ditjen Minerba akan membentuk Tim C&C dengan salah satu tugas memberikan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dalam mempercepat penyelesaian IUP Non C&C.  Tim C&C terdiri dari Tim dari Ditjen Minerba dan Tim dari KPK akan langsung ke lapangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Jadwal Tentatif w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau lokasi di Bengkulu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara lokasi di Manado NTT, NTB, Papua, Papua Barat di Lombok Pengumuman CnC Keterangan: : Pelaksanaan Rekonsiliasi (di Daerah) : Evaluasi dan Verifikasi (di Jakarta) : Pengumuman CnC (di Jakarta) NOVEMBER PROVINSI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

23. www.minerba.esdm.go.id