1.
Disampaikan dalam FGD
“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”
Jakarta, 22 Juni 2016

2.
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA
DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU PEMDA DAN PTSP
Jakarta, 22 Juni 2016

3.
OUTLINE
PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP3
PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM1
PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH
BIDANG ESDM
2
PERKEMBANGAN PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM4
PERKEMBANGAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN5

4.
1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM
4

5.
Pasal 404 UU 23/2014
Serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun
1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM
DASAR HUKUM
TIME FRAME
PENGALIHAN P3D

6.
 Pengalihan P3D yang berkaitan dengan subsektor minerba umumnya hanya
berkaitan dengan Personil (Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas
Pertambangan)
 Yang berkaitan dengan Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen sampai sejauh
ini belum ada terdata mengingat sejak Era Otonomi Daerah, pengelolaan
pertambangan Minerba sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 Untuk subsektor Minerba, fokus P3D lebih kepada Personil dan “Wadah”
bagi para Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah
yang akan dialihkan menjadi PNS KESDM melalui Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara (Perka BKN) dan kejelasan akan kedudukan
operasional personil tersebut yang diatur dalam RPP Perangkat Daerah.
1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM

7.
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM

8.
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
 Pasal 1:
Perka BKN No. 10 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Pengalihan
PNS
Yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang ESDM

9.
 PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas
Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan, tetap
menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi,
Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi.
 Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
 Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
 Pasal 2:
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
 Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
daftar nominatif PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya yang akan
dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM kepada Pejabat yang Berwenang pada
Kementerian ESDM (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM).
 Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Provinsi
dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian ESDM
memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
 Pasal 3:

10.
 Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan
Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.
 Pasal 7:
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
 PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi,
yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan, dapat dialihkan
menjadi PNS Kementerian ESDM.
 PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat
dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.
 Pasal 9:

11.
3. PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM
PENGATURAN RPP

12.
Bagaimana Independensi
Inspektur Tambang dan
Pengajuan Anggaran yang sudah
disiapkan untuk 2017?

13.
Surat Sekjen ESDM ke Mensesneg Surat MESDM ke Mendagri
Penambahan pasal
baru pada Bab XII
Ketentuan Lain-Lain,
“Pengelolaan
aparatur Inspektur
Tambang dan
Inspektur Migas dari
aspek administratif,
operasional,
pembiayaan, dan
penilaian kinerja
diselenggarakan
oleh Menteri ESDM”

14.
• Bentuk organisasi ASN Kementerian ESDM di daerah terdapat berbentuk
Kantor Perwakilan Inspektur Tambang sebanyak 22 Kantor.
• Kepala Inspektur Tambang adalah Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan
Batubara.
• Kantor perwakilan Inspektur Tambang di Provinsi dipimpin oleh seorang
koordinator dari sekurang-kurangnya IT Madya dan atau IT senior (dari
segi pangkat atau masa kerja jika tidak terdapat IT Madya).
• Koordinator IT Provinsi Exofficio adalah Wakil Kepala Inspektur Tambang
di wilayah kerjanya.
• Inspektur Tambang di setiap kantor perwakilan terdiri dari Inspektur
Tambang Pertama, Muda, Madya dan Utama.
• Kantor Perwakilan Inspektur Tambang di lengkapi oleh seorang Staf
Administrasi Umum dan Seorang bendahara sebagai pengelola keuangan
yang bertanggung-jawab pada koordinator.
Konsep Usulan Pengelolaan Inspektur Tambang

15.
Kebutuhan Mendesak Daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang ESDM
• Pemetaan Urusan
Pemerintahan
• Penyiapan Konsep
Nomenklatur dan
Fungsi Dasar serta
Kelembagaan ESDM di
daerah
• Merumuskan layanan
utama dan layanan
pendukung
• Untuk menentukan susunan dan tipe
perangkat daerah.
• Seluruh kewenangan pada masing-masing
Sub urusan ESDM yang telah ditetapkan dalam
UU 23/2014 dapat dipastikan tertampung
dalam struktur organisasi Dinas Daerah.
• Memastikan jenis layanan utama dan layanan
pendukung masing-masing kewenangan
terjabar dengan baik, sehingga akan
mempermudah daerah dalam perumusan
indikator kinerja, program dan kegiatan serta
anggarannya.

16.
12 Agustus 2015
30 September 2015
15 Februari 2016
Perrnen ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minerba dalam rangka
PTSP kepada Kepala BKPM
1. IUP Eksplorasi
2. IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya
3. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan
4. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
5. IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian
6. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan
7. IUP OP Penjualan
8. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan
Perpanjangannya
10.Perubahan Status dari Perusahaan PMDN
menjadi Perusahaan PMA dan sebaliknya
11.Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
terhadap
a) Penyesuaian kerjasama, b) Penambahan
kerjasama, c) Penggantian sumber mineral
atau batubara, d) Peningkatan jumlah
kapasitas
Konsep Penyederhanaan Perizinan Sektor
ESDM 12 izin
Konsep Penyederhaan Perizinan Hulu, Hilir, Penunjang menjadi
Eksplorasi, Operasi Produksi, Penunjang
6. PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM

17.
PERKEMBANGAN PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015
30 Des 2015
5 Jan 2016
12 Mei 2016
… Mei 2016
2 Okt 2016
2 Jan 2017
Permen ESDM Nomor
43 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Evaluasi
Dokumen Izin Usaha
Pertambangan Mineral
dan Batubara
Surat Edaran Dirjen
Minerba No.
01.E/30/DJB/2016
Perihal Pelaksanaan
Evaluasi Penerbitan
IUP Mineral dan
Batubara
Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear
and Clean dari Gubernur kepada Direktur
Jenderal adalah 90 hari kerja sejak terbitnya
Permen ESDM 43/2015 (paling lambat tanggal
12 Mei 2016) apabila telah dilakukan serah
terima dokumen IUP dari bupati kepada
gubernur sebelum penandatanganan Permen
ESDM 43 Tahun 2015
Ditjen Minerba akan
mengumumkan IUP
Non CNC bagi IUP
yang tidak
direkomendasikan
oleh Gubernur pada
tanggal … Mei 2016
Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP
Clear and Clean dari gubernur setelah
Permen ESDM 43 tahun 2015 diundangkan
adalah 90 hari kalender sejak dilakukan serah
terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur
paling lambat 2 Oktober 2016 s.d 2 Januari 2017
(sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014).
Hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Pusat meliputi:
1. Rekomendasi IUP status C&C (sudah dievaluasi administrasi dan kewilayahan)
2. Rekomendasi sertifikat C&C (sudah dievaluasi administrasi, kewilayahan, teknis dan
lingkungan serta sudah lunas PNBP)
3. Laporan Pemberian Sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan
kewajiban finansial, teknis dan lingkungan
4. Laporan pencabutan IUP
Tim Penyelesaian IUP Non CNC merupakan Tim lintas kementerian yang
beranggotakan stakeholder termasuk KPK, yang bertugas melakukan
penyelesaian IUP Non CNC bersama dengan pemerintah provinsi
Terhadap IUP yang direkomendasikan CNC oleh Gubernur, tapi masih
memiliki permasalahan tumpang tindih (aspek kewilayahan) tidak akan
diumumkan CNC dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh Ditjen Minerba
bersama-sama dengan Tim Penyelesaian IUP Non CNC

18.
PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT
SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015
PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi
ACEH 48 89 1
BALI 10
BANGKA BELITUNG 790 353 200
BANTEN 35 53
BENGKULU 91 61
DIY 1 2
GORONTALO 31 14
JAMBI 185 68
JAWA BARAT 329 291 1
JAWA TENGAH 142 114
JAWA TIMUR 195 152
KALIMANTAN BARAT 389 260 163
KALIMANTAN SELATAN 429 408
KALIMANTAN TENGAH 580 312 3
KALIMANTAN TIMUR 856 309 3
KALIMANTAN UTARA 127 31 1

19.
PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT
SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015
PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi
KEP. RIAU 89 31 4
LAMPUNG 119 78
MALUKU 93 11
MALUKU UTARA 207 97
NTB 38 117
NTT 145 163 11
PAPUA 40 93 1
PAPUA BARAT 38 77
RIAU 52 40
SULAWESI BARAT 14 17
SULAWESI SELATAN 212 218
SULAWESI TENGAH 211 114 16
SULAWESI TENGGARA 361 100 17
SULAWESI UTARA 71 54
SUMATERA BARAT 142 149 2
SUMATERA SELATAN 234 51
SUMATERA UTARA 67 44

20.
KLASIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI C&C PEMDA
IUP MineralIUP Batubara
Klasifikasi Jumlah
Sudah C&C 4
Aspek wilayah sesuai kriteria
Permen 43/2015 8
Koordinat tidak tegak lurus 1
Tumpang tindih sama komoditas 11
SK habis masa berlaku 8
Tidak ada SK 22
Total 84
Status 31-5-2016
Klasifikasi Jumlah
Tidak perlu C&C 6
Sudah C&C 34
Aspek wilayah sesuai kriteria
Permen 43/2015 230
SK habis masa berlaku 10
1 IUP lebih dari 1 Blok 1
blok tidak tegak lurus 1
Koordinat tidak dalam geografis 2
Masuk WPR 3
Perluasan/Pergeseran 3
Tumpang tindih sama komoditas 14
Tidak ada SK 277
Total 581
Status 31-5-2016

21.
1. Rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur tidak memenuhi
ketentuan Permen 43 Tahun 2015
2. Rekomendasi yang masih belum lengkap/salah
3. Sebagian besar surat rekomendasi C&C diterbitkan oleh Kepala
Dinas bukan Gubernur (kecuali Kalbar, Sulteng, dan Jambi)
4. Beberapa provinsi ada yang belum menyerahkan kembali hasil
evaluasi terhadap IUP sesuai batas waktu Pasal 25 Permen
ESDM 43 Tahun 2015 (12 Mei 2016) seperti Provinsi Kalimantan
Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah.
5. Banyak Bupati/Walikota yang belum menyerahkan dokumen
perizinan ke Provinsi
8. ISU-ISU TERKAIT C&C

22.
7. TINDAK LANJUT
 Ditjen Minerba akan membentuk Tim C&C dengan salah satu tugas
memberikan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dalam mempercepat
penyelesaian IUP Non C&C.
 Tim C&C terdiri dari Tim dari Ditjen Minerba dan Tim dari KPK akan langsung
ke lapangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi.
Jadwal Tentatif
w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung,
Kepulauan Riau lokasi di Bengkulu
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, Maluku Utara lokasi di Manado
NTT, NTB, Papua, Papua Barat di Lombok
Pengumuman CnC
Keterangan:
: Pelaksanaan Rekonsiliasi (di Daerah)
: Evaluasi dan Verifikasi (di Jakarta)
: Pengumuman CnC (di Jakarta)
NOVEMBER
PROVINSI
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

23.
www.minerba.esdm.go.id