Daerah ingin membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memperkuat fungsi litbang di daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Daerah meminta pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembentukan BRIDA.

1. Riset dan Inovasi
Daerah
Mekanisme Pembentukan
BRIDA
Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
DEPUTI BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
Forum Diskusi Aktual (FDA)
Optimalisasi Percepatan Pembentukan Perangkat Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Jakarta, 25 Juli 2022

2. Rangkuman CV
Nama : Atang Sulaeman
Tempat, Tangal Lahir : Sumedang, 31 Desember 1966
Status : Menikah
Alamat : Jl. Johar Baru Utara I, No 75 B Jakarta Pusat
Pendidikan : S-2
Kompetensi : Sistem Inovasi Daerah
Riwayat Pekerjaan :
-1991 : Staf Pusat Ilmu Kehidupan BPPT
-1998 : Staf Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT
-2006 : Kabid Mekanisme Difusi Teknologi – PPKDT BPPT
-2006-2010 : Kabid Kelembagaan Difusi Teknologi – PPKDT BPPT
-2006-2009 : Staf Profesional Sekretaris Dewan Riset Nasional
-2010-2014 : Kabid Daya Saing Industri PPKPDS BPPT
-2014-2016 : Direktur Pusat Pengkaian Kebijakan Peningkatan Daya Saing BPPT
-2016 – Februari 2018: Direktur Pusat Teknologi Inovasi Daerah – BPPT
-2018 Februari –Desember 2021: Perekayasa Ahli Madya di BPPT
-Januari 2022 : Koordinator Pelaksana Fungsi Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
Penghargaan : SATYALANCANA KARYA SATYA 10 Tahun 2003
- SATYA LANCANA KARYA SATYA 20 Tahun 2012
- SATYALANCANA WIRAKARYA tahun 2007
No HP : 08158840831 ;
Email : atan002@brin.go.id

3. BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BRIN)
Dasar hukum : Peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL yang selanjutnya disingkat
BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
(Pasal 1 Perpres 78 Tahun 2021)

4. Perpres No 78/2021 Kedudukan dan Tugas BRIN
Pasal 2
Kedudukan BRIN
BRIN adalah lembaga
pemerintah yang berada di
bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden
Pasal 3
Tugas BRIN :
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan
secara nasional yang terintegrasi.
monitoring, pengendalian, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit
kerja yang melaksanakan penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di lingkungan
kementerian/lembaga.
dialihkan
menjadi
tugas, fungsi dan kewenangan
BRIN
diikuti
dengan
pengalihan pegawai negeri sipil,
perlengkapan,
pembiayaan dan aset
yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi tersebut,
menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan,
pembiayaan dan aset BRIN.
Pasal 65 Perpres No 78/2021

6. STRUKTUR ORGANISASI BRIN
Sumber: Perpres 78/2021 tentang BRIN, Peraturan BRIN 1/2021 tentang OTK BRIN

7. TUGAS DAN FUNGSI BRIDA
(Pasal 67 dan Pasal 68 Perpres 78 Tahun 2021)
Pasal 67:
BRIDA mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan,
koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di daerah secara
menyeluruh dan
berkelanjutan, dan
melaksanakan penyusunan
rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerah
sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan
daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman
pada nilai Pancasila.
Pasal 68 (8 Fungsi BRIDA):
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA
menyelenggarakan fungsi:
a)pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan litbangjirap,
serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan
ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada nilai Pancasila;
b)penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber
daya litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada
nilai Pancasila;
c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi,
kerja sama pembangunan iptek, serta kemitraan litbangjirap, serta invensi
inovasi di daerah;
d)pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja
sama pembangunan iptek, serta kemitraan litbangjirap, serta invensi dan
inovasi di daerah;
e)pemantauan dan evaluasi litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah;
f) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan
sistem informasi iptek di daerah;
TUGAS FUNGSI

8. URGENSI PEMBENTUKAN BRIDA
 Memperkuat fungsi litbang di daerah
 Mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah
 Memperkuat kebijakan bebasis pengetahuan dan berbasis bukti
 Memperkuat dan mengintegrasikan fungsi litbang
 Membenahi tata Kelola litbangjirap dan inovasi
 Meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat
Pasal 66 Ayat (2) -Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah atau perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penelitian dan pengembangan daerah.
PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA
Pasal 66 Ayat (1) - BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapatkan
pertimbangan dari BRIN

9. KEWENANGAN PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN
• Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
• Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah
• Efisiensi, Efektivitas dan Pembagian habis tugas,
• Rentang kendali, Tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas.
Asas Pembentukan Perangkat
Daerah
Pasal 2 –PP No.18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
• Urusan Wajib dan Pilihan (Diwadahi dalam DINAS)
• Fungsi Penunjang (Diwadahi dalam BADAN)
Urusan Pemerintah
Pasal 217 dan 219 UU 23/2014
tentang Pemerintah Daerah
• Perencanaan,
• Keuangan;
• Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
• Penelitian dan Pengembangan;
• Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ndangan.
Unsur Penunjang dalam Urusan
Pemerintahan
Pasal 24 Ayat 5 UU 23/2014

10. KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
(PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda
PELAKU BINWAS
PEMDA PROVINSI
• BINWAS Umum: Menteri dalam Negeri
• BINWAS Teknis: menteri teknis/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian,
PEMDA KAB/KOTA
• Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat (WPP)
untuk BINWAS umum dan
teknis.
RUANG LINGKUP
BINWAS
RUANG LINGKUP BINWAS UMUM KEMENDAGRI
1. Pembagian Urusan Pemerintahan
2. Kelembagaan Daerah
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
4. Keuangan Daerah
5. Pembangunan Daerah
6. Pelayanan Publik di Daerah
7. Kerjasama Daerah
8. Kebijakan Daerah
9. Kepala Daerah dan DPRD
10. BINWAS sesuai Perundangundangan

11. • Pembinaan teknis
dilakukan oleh Kepala BRIN
melalui Deputi Bidang Riset
dan Inovasi Daerah
meliputi:
a. fasilitasi;
b. konsultasi;
c. penelitian dan
pengembangan
d. pendidikan dan
pelatihan
RUANG LINGKUP PEMBINAAN TEKNIS
(Rancangan Peraturan BRIN tentang NSPK Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah)
• Fasilitasi meliputi:
a. pemberdayaan BRIDA;
b. penguatan kapasitas BRIDA; dan
c. bimbingan teknis kepada BRIDA.
• Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan,
dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan riset dan
inovasi daerah.
a. pemberian konsultasi di bidang kebijakan riset dan inovasi daerah;
b. pemberian konsultasi di bidang fasilitasi dan pemantauan riset dan
inovasi daerah;
c. pemberian konsultasi di bidang diseminasi dan pemanfaatan riset
dan inovasi daerah.
d. pemberian konsultasi dalam penyusunan atas rencana induk dan
peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
e. pemberian konsultasi dalam mendapatkan pertimbangan
pembentukan kelembagaan BRIDA;
f. pemberian konsultasi dalam penyediaan, penguatan, dan
pendayagunaan sumber daya riset dan inovasi daerah;
g. pemberian konsultasi dalam penyusunan sistem informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi daerah.
• Penelitian dan pengembangan
dilakukan dalam rangka meningkatkan
kualitas kebijakan, penciptaan
kebijakan berbasis bukti, regulasi, dan
program penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
• Pendidikan dan pelatihan:
a. pemberdayaan inventor dan
inovator di daerah;
b. pengembangan kompetensi SDM
di BRIDA
Pendidikan dan pelatihan
diselenggarakan dalam rangka
pendayagunaan dan pemanfaatan
invensi dan inovasi di daerah.

12. RUANG LINGKUP PENGAWASAN TEKNIS
(Rancangan Peraturan BRIN tentang NSPK Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah)
• Pengawasan teknis dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
• BRIN melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan:
a) wajib simpan data primer dan keluaran hasil penelitian dan pengembangan;
b) pengalihan material;
c) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang
dilaksanakan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing; dan/atau orang
asing.
d) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang
berisiko tinggi dan berbahaya; dan
e) alih teknologi.
• Pengawasan teknis meliputi:
a) reviu;
b) monitoring;
c) evaluasi;
d) pemeriksaan;
e) pemantauan;
f) pengendalian .

13. ALUR PROSES PENGUSULAN
PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA
Kepala Daerah bersurat kepada Kepala BRIN
perihal pembentukan BRIDA
(ditandatangani dan dibubuhi cap Kepala
Daerah serta dilampiri proposal urgensi)
Surat ditembuskan kepada Ketua DPRD
masingmasing.
Khusus Kabupaten/Kota surat ditembuskan
kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Pusat di Daerah
Kepala BRIN cq Deputi Bidang Riset dan
Inovasi Daerah memberi pertimbangan
pembentukan BRIDA
Surat pertimbangan dikirimkan paling lama 15
hari kerja setelah surat diterima
Tembusan disampaikan ke Menteri Dalam
Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
KEPALA DAERAH KEPALA BRIN

14. a. Latar Belakang
 Gambaran umum daerah:
 Aspek geografi (luas dan batas wilayah, wilayah administratif: jumlah kecamatan, jumlah desa dan kelurahan);
 Kependudukan (jumlah penduduk, pertumbuhan, distribusi, komposisi menurut umur dan jenis kelamin);
 Ketenagakerjaan (TPAK, kualitas angakatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, profil pencari kerja); dan
 Aspek kesejahteraan masyarakat (struktur ekonomi: APBD, PDRB dan PAD, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, kemiskinan, indeks pembangunan manusia).
 Nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masa Jabatan;
 Permasalahan utama daerah (ekonomi dan nonekonomi)
b. Sumber daya Iptek yang ada:
 Produk unggulan daerah, PUD (apa ada penetapan PUD, sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2014);
 Sumberdaya manusia Iptek daerah (misalnya jumlah Pejabat Fungsional (Peneliti, Perekayasa, Perencana, Analis Kebijakan, dll, Jumlah Dosen dll)
 Kelembagaan Iptek di daerah saat ini (lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga
dan
 Infrastruktur riset dan inovasi di daerah (misalnya Kebun Raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Laboratorium, Inkubator dan Pusat Inovasi dll)
c. Informasi tentang Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Fiskal (perkembangan 5 tahun terakhir dan kondisi tahun terakhir)
d. Kelembagaan Litbang yang ada saat ini sesuai dengan Perda (tuliskan No. Perda SOTK).
e. Pengalaman dalam pelaksanaan program inovasi/ penelitian dan pengembangan:
 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri;
 Kelitbangan Pemerintahan Daerah, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2016;
 Inovasi Daerah, sesuai PP No. 38 Tahun 2017; dan
 Kegiatan/kajian riset dan inovasi
 Anggaran Kegiatan Litbangjirap, Invensi dan Inovasi
f. Keberadaan forum pelaku inovasi di daerah (unsur pemerintah daerah, akademisi, bisnis, komunitas, media), misalnya Tim Koordinasi SIDa, Majelis
Pertimbangan/Tim Pengendali Mutu, Kelompok Kerja, dan Bentuk lainnya
g. Peraturan perundangan terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi di daerah yang telah diterbitkan.
h. Kerja sama yang pernah/sedang dilaksanakan dalam rangka riset dan inovasi
i. Rencana Kelembagaan BRIDA yang akan dibentuk (OPD mandiri atau terintegrasi dengan Bappeda)
j. Bagaimana posisi pembentukan BRIDA dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)? Apakah sudah dimasukkan atau
sudah direncanakan ?
k. Kontak person lengkap: (Nama, Jabatan, Alamat Lengkap, No Telp Instansi dan No Telp Seluler)
KERANGKA PROPOSAL URGENSI

15. KONTAK
ALAMAT
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Gedung B.J. Habibie Lt.12
Jl. M.H. Thamrin No 8 Jakarta Pusat
10340
TELEPON DAN WHATSAPP
0859 21515769 Sri Nuryanti
0815 8840831 Atang Sulaeman
0838 96703296 Dimas Januar
0812 87889597 Deliyanti Ganesha
EMAIL DAN WEB
brida@brin.go.id
http://www.brin.go.id

16. Strategi Percepatan Pembentukan BRIDA

17. Pendanaan Riset, SDM, Infrastruktur
https://pendanaan-risnov.brin.go.id
+ Research Assistant
+ Kerjasama Riset dengan PR-OR

18. Karakter Pembiayaan Riset BRIN
 Bersifat kompetitif;
 Berbasis kompetensi
keilmuan;
 Dilaksanakan secara
berkelompok (riset);
 Berbasis sumberdaya
lokal.
1. Lembaga Riset;
2. Perguruan Tinggi;
3. Badan Usaha;
4. Lembaga Masyarakat;
5. Media massa.
KOLABORASI

19. Penutup
1. BRIDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan litbangjirap, serta invensi
dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
2. BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan,
3. BRIDA juga bertugas dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek di
daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
4. Salah satu fungsi penting BRIDA adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan iptek, serta
kemitraan litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. BRIDA berperan sebagai hub dan kolaborator antar stakeholders (perguruan tinggi, badan
usaha, lembaga masyarakat) di daerah dalam pembangunan melalui pengembangan riset
dan inovasi di daerah antara lain dengan memanfaatkan skema pembiayaan riset dan
inovasi BRIN.

20. TERIMA KASIH