SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com 2
33dadang-solihin.blogspot.com
Materi
• Alkir, Polkir dan KSU
• Perkembangan Nasional: Asta Gatra
• Kebijakan Publik
• Implementasi Kebijakan Publik Saat Ini
• Sumber Kekayaan Alam
• Kesejahteraan Bangsa
• Analisis SWOT untuk Perumusan:
– Permasalahan yang Ditemukan
– Konsepsi Kebijakan Publik
– Kebijakan Publik yang Diharapkan
4dadang-solihin.blogspot.com
A
L
U
R
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEBIJAKAN
PUBLIK
YANG
DIHARAPKAN
PEMANFAATAN
SKA LEBIH
TERKELOLA
KESEJAHTERAAN
BANGSA
MENINGKAT
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
1. Birokrasi berbelit-belit
2. Infrastruktur kurang mendukung
3. Belum transparan dan tumpang
tindih
4. Kurang aspiratif dan pro rakyat
5. Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
6. Terorisme
7. KKN dari internasional
corporation
8. Kerusakan lingkungan hidup
9. Konflik
10.Masuknya tenaga asing
1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA pro
rakyat
4. Adanya kejelasan aturan untuk
memiliki jaminan sharing
perusahaan asing dan lokal
5. Jaminan keamanan
6. Bargain power yang besar
7. Pasar internasional terbuka
8. Adanya teknologi baru
9. Modal asing melimpah
10.Adanya kerjasama internasional
WEAKNESSES
(KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES
(PELUANG)
THREATHS
(ANCAMAN)
STRENGTHS
(KEKUATAN)
ANALISA SWOT
KONDISI
W - T
STRATEGI
S-O
Wasantara sbg
Landasan Visional
Tannas sbg Landasan
Konsepsional
RPJMN sbg Landasan
Operasional
SKORING
5
P
O
L
A
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
SAAT INI
KEBIJAKAN
PUBLIK
YANG
DIHARAPKAN
PEMANFAATAN
SKA LEBIH
TERKELOLA
KESEJAHTERAAN
BANGSA
MENINGKAT
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
• SUPRA
STRUKTUR
• SUB
STRUKTUR
• INFRA
STRUKTUR
OBYEK METODESUBYEK
• PEMERINTAH
• MASYARAKAT/ LSM
• DUNIA USAHA
• PERUNDANG-UNDANGAN
YG BERLAKU
• SRAPRAS
• DIKLAT
• SOSIALISASI
PER-UU-AN
• BIMBINGAN
TEKNIS
• REGULASI
FEEDBACK
6
dadang-solihin.blogspot.com 7
STRATEGI
Sinergi Kebijakan,
Regulasi dan
Kelembagaan
dalam Pengelolaan
SKA
KEBIJAKAN UPAYA
1.a
1.b, dst
2.a
2.b, dst
3.a
3.b, dst
4.a
4.b, dst
1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
dadang-solihin.blogspot.com 8
Perkembangan Nasional
Asta Gatra
? ……………
……………..
………….
………….
………………
……………
…………
?
?
?
?
?
?
……………
…………..
…………….
…………… ?
?
?
?
Politik
Ekonomi
Sosbud
Tri Gatra
Hankam
Ideologi
PancaGatra
Geografi Demografi SKA
dadang-solihin.blogspot.com 9
Apa Itu Kebijakan Publik
• Kebijakan Publik adalah keputusan
pemerintah untuk mengatur
berbagai bidang kehidupan dalam
negara.
• Kebijakan Publik dipelajari oleh
berbagai disiplin ilmu seperti ilmu
politik, ilmu administrasi, ilmu
ekonomi, dsb.
10dadang-solihin.blogspot.com
• “Public policy is whatever
governments choose to do or
not to do” (Dye in Anderson,
1978:2)
• “what governments do, why they
do it, and what difference it
makes.” (Dye, 1992)
• Di negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat
mencerminkan aspirasi masyarakat
• Di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat
penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.
Jenis Kebijakan Publik
DISTRIBUTIF
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan untuk memberi fasilitas
dan pelayanan bagi golongan
penduduk tertentu
REDISTRIBUSI
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan untuk mengubah alokasi
kemakmuran, pendapatan dan hak
di antara berbagai kelompok dan
kelas dalam masyarakat
• Contoh: Perpajakan yang progresif,
Jaminan Sosial, dll
dadang-solihin.blogspot.com 11
PENGATURAN (Regulatory)
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan mengatur kehidupan
masyarakat melalui pembatasan
kebebasan bertindak dari subjek
(golongan penduduk) untuk
mengurangi pertentangan di antara
golongan yang bersaingan
• Contoh: Anti Trust Legislation,
Perlindungan Lingkungan Hidup
SELF-REGULATORY
• Yaitu kebijakan yang diusahakan
dan didukung oleh kelompok
kepentingan untuk memajukan dan
melindungi kepentingan mereka
• Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi
Professional, seperti IDI
Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan Regulasi
1. Pilihan tindakan di antara sejumlah
alternatif tindakan
1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.
2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.
3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
dalam format regulasi, ia harus patuh
norma.
4. Terikat norma, mengacu pada strata
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
harus konsisten dan harmonis dengan
norma yang lain).
5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.
dadang-solihin.blogspot.com 12
PERAN NEGARA
REGULATOR
(KERANGKA REGULASI )
OPERATOR
(KERANGKA PENDANAAN)
APBN = 15%-18% PDB
MASYARAKAT
(GROSS NATIONAL PRODUCT)
dadang-solihin.blogspot.com 13
Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Permasalahan
– Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral
– Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif
– Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi
– Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang
tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan
pelaksanaannya; tidak konsisten; dan menimbulkan beban yang tidak
perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena
dampak
– Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation)
• Penyebabnya:
– Lemahnya pengelolaan regulasi
– Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar).
dadang-solihin.blogspot.com 14
Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Kebijakan dan Regulasi K/L dan Pemda selama ini berjalan parsial
seperti tanpa koordinasi satu sama lain.
• Masih sering dijumpainya ketidakteraturan peraturan, tumpang
tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multitafsir, dan bertentangan antara
peraturan satu dengan lainnya (tidak sinkron/harmonis) serta
belum/tidak disusun peraturan pelaksanaanya.
• Pertentangan tersebut, dapat berupa antara inisiator sektor (K/L)
satu dengan sektor lainnya ataupun antara sektor (K/L sebagai
inisiator) dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan objek
dari peraturan tersebut.
• Lebih tajam perbedaan tersebut dijumpai ketika justru insiator
produk peraturan tersebut adalah Pemda (baik Perda ataupun
Perkada) karena acapkali menyalahi peraturan di atasnya (sektor
yang diinisiatif K/L).
dadang-solihin.blogspot.com 15
Kelembagaan
• Dalam konteks proses pembangunan, hadirnya kelembagaan yang
jelas akan membantu mengorganisasi ide, mengatur pertarungan
kepentingan antar stakeholders, serta menyiapkan arena bermain
yang sama bagi setiap aktor sehingga proses pertarungan ide dan
kepentingan bisa dilakukan secara lebih teratur dan pasti.
• Kelembagaan menjadi “wasit” atas pertarungan ide dan kepentingan
tersebut. Tanpa topangan kelembagaan yang kuat, pasti akan
muncul disorder atau bahkan anarki dalam proses pembangunan.
• Kelembagaan akan membantu mengarahkan interaksi antar aktor
ke arah/tujuan yang sama.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Permasalahan Kelembagaan
1) Terdapat fragmentasi program/kegiatan pembangunan yang
mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
2) Fragmentasi organisasi dan duplikasi fungsi (internal dan eksternal
K/L) menyebabkan inefesiensi (head cost biaya operasional), silo
mentality, yang pada akhirnya menghambat efektifitas koordinasi,
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan;
3) Kurang tajamnya hubungan antara kegiatan dan sasaran
pembangunan;
4) Lemahnya efektifitas koordinasi dalam mengelola program/
kegiatan yang bersifat lintas K/L dan atau lintas sektor;
dadang-solihin.blogspot.com 17
Kelembagaan masih menghadapi permasalahan, antara lain:
Permasalahan Kelembagaan
5) Kebijakan Pusat dan Daerah yang kurang sinkron;
6) Kurang terkoordinasinya/ terintegrasinya keterlibatan stakeholders
untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan yang efektif;
7) Lemahnya monitoring dan evaluasi karena permasalahan sistem
dan instrument monev, monev yang melibatkan banyak K/L tidak
terintegrasi, dan adanya lack forward system;
8) Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi bagi
penyempurnaan implementasi kebijakan dan masukan untuk
perencanaan tahap berikutnya;
9) Lemahnya penggunaan data bagi perumusan kebijakan karena
adanya keterbatasan data dan kualitas data yang tersedia belum
memadai untuk mendukung perumusan kebijakan yang baik;
dadang-solihin.blogspot.com 18
Permasalahan Kelembagaan
10) Sistem manajemen kinerja masih lemah antara lain karena
problem desain kelembagaan dan belum terintegrasinya
fungsi/instansi yang terkait;
11) Masih lemahnya penerapan prinsip good governance dalam
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan;
12) Lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan, baik
substansi maupun sinerginya;
13) Belum optimalnya kapasitas kepemimpinan birokrasi; dan
14) Kuantitas dan kualitas SDM perumus, pelaksana, dan pengendali
pembangunan belum optimal.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Definition of ‘Silo Mentality’
• An attitude found in some
organizations that occurs when
several departments or groups
do not want to share
information or knowledge with
other individuals in the same
company.
• A silo mentality reduces
efficiency and can be a
contributing factor to a failing
corporate culture.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan,
Regulasi dan Kelembagaan
IMPLEMENTASI REGULASI
(Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan)
TUJUAN BERNEGARA
e.g. Kesejahteraan
Bangsa
Sasaran RPJMN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
SISTEM
REGULASI NASIONAL
SISTEM
REGULASI NASIONAL
Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan)
dadang-solihin.blogspot.com 21
REGULATORY
MAKING
POLICY	
MAKING
ENFORCEMENT
IMPLEMENTATION
GOAL
Regulasi
Perilaku	Sosiall
EVALUATION
Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi
dalam Mewujudkan Tujuan
dadang-solihin.blogspot.com 22
Naskah
Akademik
dan RUU
REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)
REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY
KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI
ALTERNATIVE
POLICY
UU
RUU
Pembahasan
evaluasi
PENGKAJIAN
PENELITIAN
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis
dan/atau cost effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorialdadang-solihin.blogspot.com 23
dadang-solihin.blogspot.com 24
Indonesia: Rich with Natural Resources
25
gas
petroleum
precious metals
coal
tropical forest
biodiversity
marine wealth
geothermal
dadang-solihin.blogspot.com
Lingkungan Strategis Ketahanan Energi (KE)
Variabel Ketahanan Energi Lingkungan Strategis
Ketergantungan
Impor
Semakin rendah persentase
energi dari impor, KE-nya akan
lebih baik
Kebutuhan minyak mentah (± 47%), BBM (± 52%),
dan LPG (± 60%) masih sangat tergantung dari impor
Diversifikasi
Pemanfaatan
Energi
Semakin beragam dan seimbang
jenis energi yang digunakan, KE-
nya akan lebih baik
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih
sangat rendah (± 4%) dibandingkan energi fosil:
minyak (48%), gas (21%), batubara (27%)
Efisiensi
Penggunaan
Energi
Semakin rendah konsumsi energi
yang digunakan untuk
pertumbuhan ekonomi, KE-nya
akan lebih baik
Penggunaan energi masih belum efisien/boros
(elastisitas energi masih di atas angka 1)
Akses energi Semakin merata dan mudah
untuk mengakses energi dan
listrik, KE-nya akan lebih baik
Akses energi belum merata dan masih terbatas
• Jaringan gas kota hanya dinikmati oleh ± 73 ribu
RT
• Jaringan SPBG hanya ada di Palembang, Jakarta,
Surabaya, Balikpapan
• Rasio elektrifikasi di beberapa propinsi masih
rendah (Papua, NTT)
• Akses BBM dan LPG terutama di pulau terkecil,
terluar, dan perbatasan masih sulit dan lebih
mahal biayanya
Biaya
Penyediaan
Energi
Semakin murah biaya penyediaan
energi, KE-nya akan lebih baik
Biaya penyediaan impor minyak mentah, BBM, dan
LPG cukup tinggi sekitar USD 115 juta per hari.
Potensi cadangan migas baru berada di kawasan
laut dalam, biaya eksplorasi dan eksploitasinya lebih
mahal dibandingkan onshore
Tantangan KE 2015-2019
27
1. Pengelolaan konsumsi energi final yang semakin meningkat
(pertumbuhan 7-8% per tahun), dimana pada tahun 2019,
konsumsi akan meningkat sebesar 50% dari konsumsi energi saat
ini (2013).
2. Penyediaan atau pasokan energi untuk sektor industri akan
semakin meningkat, sekitar 40-45% dari kebutuhan energi secara
keseluruhan
3. Penyediaan atau pasokan energi primer, yang terus meningkat
dengan rata-rata pertumbuhan 5-6%/tahun, dimana batubara akan
mendominasi penggunaan energi primer (40%)
4. Pengelolalan konsumsi BBM yang semakin meningkat dengan laju
pertumbuhan 8% per tahun, dilain pihak produksi BBM dari kilang
nasional ‘stagnant’.
Tantangan KE 2015-2019
28
5. Impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan semakin membesar
untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah, BBM, dan LPG dalam
negeri
6. Produksi minyak bumi semakin menurun dari 1,6 juta (1996)
menjadi 826 ribu barel per hari (2013), sementara produksi
batubara dapat meningkat namun pemanfaatannya menghadapi
tantangan isu lingkungan
7. Pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap BBM
dan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil, terluar, dan
kawasan perbatasan
8. Pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan, akuntabel, dan
tepat sasaran
Tantangan KE 2015-2019
29
9. Realisasi subsidi energi mulai tahun 2010 selalu lebih besar dari
yang direncanakan
– 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan
terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15%.
Sementara itu, 25% kelompok rumah tangga dengan
penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi
sebesar 77%,
– 89% BBM bersubsidi dinikmati transportasi darat, transportasi
laut 1%, rumah tangga 6%, sektor perikanan 3%, dan hanya 1%
dinikmati usaha kecil menengah
– Konsumsi premium untuk transportasi darat 53% justru dinikmati
mobil pribadi, 40% dinikmati motor, 4% dinikmati mobil barang,
dan 3% dinikmati kendaraan umum.
Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
1. Produksi Minyak Bumi sebesar 904 – 907 ribu barel per hari;
2. Produksi Gas Bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari dengan
pemanfaatan di dalam negeri sebesar 56 – 75%;
3. Produksi Batubara sebesar 392 juta ton dengan pemanfaatan di
dalam negeri sebesar 30 – 40%;
4. Rasio Elektrifikasi mencapai 100%; dan
5. Bauran Energi Baru dan Terbarukan mencapai 6 – 9%.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Sasaran Utama
Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
1. Peningkatan Pasokan Energi Primer
a. Produksi minyak bumi 904 – 907 ribu barel per hari
b. Produksi gas bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari
c. Produksi batubara 392 juta ton
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi
a. Pembangunan kilang minyak 2 unit dengan total kapasitas 600 ribu barel per
hari
b. Pembangunan FSRU 2 unit dengan total kapasitas 250 BCF per
tahun
c. Pembangunan onshore
regasifikasi
1 unit dengan total kapasitas 560 BCF per
tahun
d. Pembangunan pipa gas 680 km dengan kapasitas 200 BCF per tahun
e. Pembangunan SPBG 55 unit
f. Kapasitas terpasang
pembangkit listrik
92,9 GW
dadang-solihin.blogspot.com 31
Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
3. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
a. Produksi biodiesel 2,35 – 4,12 juta KL
b. Produksi bioetanol 0,2 – 0,58 juta KL
4. Penggunaan Energi yang Lebih Efisien
a. Intensitas energi 517 SBM/Miliar
b. Elastisitas energi 0,8
dadang-solihin.blogspot.com 32
Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
5. Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan
a. Bauran EBT 6 – 9 persen
b. Kapasitas terpasang pembangkit
listrik (PLTP, PLTMH, PLTS, PLT
Biomassa)
20 GW
c. Pilot project PLTN 1 lokasi
d. Pilot project PL tenaga arus laut 3 lokasi
6. Pengurangan Subsidi Energi secara Berkala
a. Besaran subsidi BBM Penyesuaian kenaikan harga Rp
500/liter per tahun
b. Penurunan kapasitas PL BBM 0,8 persen pembangkit listrik masih
menggunakan BBM
dadang-solihin.blogspot.com 33
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Untuk mewujudkan sasaran penguatan Ketahanan Energi, arah kebijakan yang akan
ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan
produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai
serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan melalui:
Langkah Strategis Kegiatan Prioritas
Peningkatan pasokan energi primer • Perluasan penerapan enhanced oil recovery
• Pelaksanaan pilot project gas unconventional
Penyediaan sarana dan prasarana
energi
• Peningkatan peran serta swasta
Pemanfaatan bahan bakar nabati • Peningkatan kapasitas produksi
Penggunaan energi yang lebih
efisien
• Pelaksanaan audit energi dan sosialisasi
Peningkatan bauran energi baru dan
terbarukan
• Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga nuklir
dan tenaga arus laut
• Peningkatan peran serta swasta
Pengurangan subsidi energi secara
berkala
• Pengawasan berbasis teknologi informasi (RFID dan E-
KTP)
• Penyesuaian kenaikan harga secara berkala
Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan
Strategi
Kerangka
(dukungan)
Regulasi
Pembiayaan
Kelembagaan
Pemerintah Swasta
1.
Peningkatan
pasokan
energi primer
Penataan
kelembagaan
industri hulu
dan hilir,
pembentukan
petroleum fund,
serta
harmonisasi
regulasi dan
peran pemda
a. Pelaksanaan survei
umum
b. Promosi dan penyiapan
wilayah kerja baru
c. Monitoring dan evaluasi
kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi
a. Pelaksanaan
eksplorasi dan
eksploitasi
b. Pelaksanaan pilot
project gas
unconventional
(shale gas dan
CBM)
Kem. ESDM
Kemenkeu
SKK Migas
Kem. BUMN
Pemda
2. Penyediaan
sarana dan
prasarana
energi
Insentif untuk
menarik minat
partisipasi
swasta
berinvestasi
membangun
sarana dan
prasarana
energi
a. Pra studi kelayakan
b. Pengadaan lahan
c. Penyiapan dan
pelaksanaan tender
d. Membangun jaringan
prasarana migas
e. Monitoring dan evaluasi
pembangunan
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana energi
(kilang, FSRU,
regasifikasi, SPBG)
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Kem. BUMN
Pemda
3.
Pemanfaatan
bahan bakar
nabati
Penetapan off
taker, standard,
dan harga
a. Subsidi bahan bakar
nabati
b. Monitoring dan evaluasi
produksi/pemanfaatan
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan
kapasitas produksi
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Pemda
Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan
Strategi
Kerangka
(dukungan)
Regulasi
Pembiayaan
Kelembagaan
Pemerintah Swasta
4. Penggunaan
energi yang
lebih efisien
Insentif bagi
industri/bangunan
untuk alih
teknologi
penggunaan
energi yang lebih
efisien
a. Pembinaan dan
pengawasan konservasi
energi
b. Layanan audit energi
Investasi alih
tehnologi yang
ramah lingkungan
dan efisiensi energi
Kem. ESDM
Kemenkeu
Kemenperin
Kem. PU
Pemda
5. Peningkatan
bauran energi
baru dan
terbarukan
Penerapan feed
in tariff dan
penyederhanaan
proses perizinan
a. Studi pendahuluan
potensi energi baru dan
terbarukan
b. Pembinaan dan
pengawasan
pemanfaatan energi
baru dan terbarukan
c. Bantuan PLTS, PLTMH,
biogas, DME untuk
pemda
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan PLTP,
PLTMH, PLTS, PLT
Biomassa, PLTN,
PL tenaga arus laut
Kem. ESDM
BATAN
BPPT
Pemda
6.
Pengurangan
subsidi energi
secara berkala
Kebijakan harga
dan penentuan
target sasaran
a. Subsidi energi
b. Pengawasan distribusi
BBM bersubsidi
c. Pengembangan
teknologi informasi
d. Monitoring dan evaluasi
Penyaluran BBM,
BBN, LPG, tenaga
listrik bersubsidi
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Pemda
dadang-solihin.blogspot.com 37
RPJPN 2005-2025
dadang-
solihin.blogspot.com
38
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
“...berbasis SDA yg
tersedia...”
dadang-solihin.blogspot.com
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 
MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI 
MIDDLE INCOME TRAP (MIT) 
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
39
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 40
dadang-solihin.blogspot.com 41
PERMASALAHAN
YANG DITEMUKAN
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
DIHARAPKAN
dadang-solihin.blogspot.com 42
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
INTERNALINTERNAL
EKSTERNAL
dadang-solihin.blogspot.com 43
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
tidak
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
tidak
mendukung
dadang-solihin.blogspot.com 44
No Variabel NU BF NUxBF
1 Memiliki regulasi lengkap 2 10 20
2 SDM berkualitas 4 30 120
3 Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 3 15 45
4 Adanya kejelasan aturan untuk memiliki
jaminan sharing perusahaan asing dan
lokal
1 5 5
5 Jaminan keamanan 5 40 200
Jumlah 100 390
dadang-solihin.blogspot.com 45
No Variabel NU BF NUxBF
1 Birokrasi berbelit-belit 5 30 150
2 Infrastruktur kurang mendukung 2 15 30
3 Belum transparan dan tumpang tindih 3 20 60
4 Kurang aspiratif dan pro rakyat 1 10 10
5 Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
4 25 100
Jumlah 100 350
dadang-solihin.blogspot.com 46
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
menghalangi
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
menghalangi
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
dadang-solihin.blogspot.com 47
No Variabel NU BF NUxBF
1 Bargain power yang besar 4 25 100
2 Pasar internasional terbuka 5 45 225
3 Adanya teknologi baru 3 15 45
4 Modal asing melimpah 1 5 5
5 Adanya kerjasama internasional 2 10 20
Jumlah 100 395
dadang-solihin.blogspot.com 48
No Variabel NU BF NUxBF
1 Terorisme 3 15 45
2 KKN dari internasional corporation 2 10 20
3 Kerusakan lingkungan hidup 5 40 200
4 Konflik 4 30 120
5 Masuknya tenaga asing 1 5 5
Jumlah 100 390
Weaknesses
1.Birokrasi berbelit-belit
2.Infrastruktur kurang
mendukung
3.Belum transparan dan tumpang
tindih
4.Kurang aspiratif dan pro rakyat
5.Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
dadang-solihin.blogspot.com 49
Threats
1. Terorisme
2. KKN dari internasional
corporation
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Konflik
5. Masuknya tenaga asing
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
dadang-solihin.blogspot.com 50
1. Strategi SO  S + O = 390+ 395= 785
2. Strategi WO  W + O = 350+ 395 = 745
3. Strategi ST  S + T = 390+ 390 = 780
4. Strategi WT  W + T = 350+ 390 = 740
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK
dadang-solihin.blogspot.com 51
1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari
atau mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari
Ancaman
1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA
pro rakyat
4. Adanya kejelasan aturan
untuk memiliki jaminan
sharing perusahaan asing
dan lokal
5. Jaminan keamanan
dadang-solihin.blogspot.com 52
1. Bargain power yang besar
2. Pasar internasional terbuka
3. Adanya teknologi baru
4. Modal asing melimpah
5. Adanya kerjasama
internasional
1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat
4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing
perusahaan asing dan lokal
5. Jaminan keamanan
6. Bargain power yang besar
7. Pasar internasional terbuka
8. Adanya teknologi baru
9. Modal asing melimpah
10. Adanya kerjasama internasional
dadang-solihin.blogspot.com 53
KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
DIHARAPKAN
54dadang-solihin.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSHeru Syah Putra
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanManajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanDadang Solihin
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
Demografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanHIMA KS FISIP UNPAD
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Teknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy BriefTeknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy Brief
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanManajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Demografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukan
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 

Similar to Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa

Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Dadang Solihin
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianMukhrizal Effendi
 
M 4 studi implementasi
M 4 studi implementasiM 4 studi implementasi
M 4 studi implementasinurul khaiva
 
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB Posdaya Solok
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spnurul khaiva
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAZakiah dr
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxPijarBeynaFatamorgan1
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publikardinmarL
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangRustan Amarullah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Similar to Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa (20)

Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
M 4 studi implementasi
M 4 studi implementasiM 4 studi implementasi
M 4 studi implementasi
 
MI 3
MI 3MI 3
MI 3
 
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik sp
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
 
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbang
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptxyeniyoramapalimdam
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa

  • 1.
  • 4. Materi • Alkir, Polkir dan KSU • Perkembangan Nasional: Asta Gatra • Kebijakan Publik • Implementasi Kebijakan Publik Saat Ini • Sumber Kekayaan Alam • Kesejahteraan Bangsa • Analisis SWOT untuk Perumusan: – Permasalahan yang Ditemukan – Konsepsi Kebijakan Publik – Kebijakan Publik yang Diharapkan 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 5. A L U R P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SAAT INI PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN PEMANFAATAN SKA LEBIH TERKELOLA KESEJAHTERAAN BANGSA MENINGKAT PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT 1. Birokrasi berbelit-belit 2. Infrastruktur kurang mendukung 3. Belum transparan dan tumpang tindih 4. Kurang aspiratif dan pro rakyat 5. Kurang koordinasi dan kurang komitmen 6. Terorisme 7. KKN dari internasional corporation 8. Kerusakan lingkungan hidup 9. Konflik 10.Masuknya tenaga asing 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan 6. Bargain power yang besar 7. Pasar internasional terbuka 8. Adanya teknologi baru 9. Modal asing melimpah 10.Adanya kerjasama internasional WEAKNESSES (KELEMAHAN) OPPORTUNITIES (PELUANG) THREATHS (ANCAMAN) STRENGTHS (KEKUATAN) ANALISA SWOT KONDISI W - T STRATEGI S-O Wasantara sbg Landasan Visional Tannas sbg Landasan Konsepsional RPJMN sbg Landasan Operasional SKORING 5
  • 6. P O L A P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SAAT INI KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN PEMANFAATAN SKA LEBIH TERKELOLA KESEJAHTERAAN BANGSA MENINGKAT PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT • SUPRA STRUKTUR • SUB STRUKTUR • INFRA STRUKTUR OBYEK METODESUBYEK • PEMERINTAH • MASYARAKAT/ LSM • DUNIA USAHA • PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU • SRAPRAS • DIKLAT • SOSIALISASI PER-UU-AN • BIMBINGAN TEKNIS • REGULASI FEEDBACK 6
  • 7. dadang-solihin.blogspot.com 7 STRATEGI Sinergi Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan dalam Pengelolaan SKA KEBIJAKAN UPAYA 1.a 1.b, dst 2.a 2.b, dst 3.a 3.b, dst 4.a 4.b, dst 1. xxx 2. xxx 3. xxx 4. xxx
  • 8. dadang-solihin.blogspot.com 8 Perkembangan Nasional Asta Gatra ? …………… …………….. …………. …………. ……………… …………… ………… ? ? ? ? ? ? …………… ………….. ……………. …………… ? ? ? ? Politik Ekonomi Sosbud Tri Gatra Hankam Ideologi PancaGatra Geografi Demografi SKA
  • 10. Apa Itu Kebijakan Publik • Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. • Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dsb. 10dadang-solihin.blogspot.com • “Public policy is whatever governments choose to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2) • “what governments do, why they do it, and what difference it makes.” (Dye, 1992) • Di negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat • Di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.
  • 11. Jenis Kebijakan Publik DISTRIBUTIF • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu REDISTRIBUSI • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak di antara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat • Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial, dll dadang-solihin.blogspot.com 11 PENGATURAN (Regulatory) • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subjek (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentangan di antara golongan yang bersaingan • Contoh: Anti Trust Legislation, Perlindungan Lingkungan Hidup SELF-REGULATORY • Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka • Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDI
  • 12. Kebijakan vs Regulasi Kebijakan Regulasi 1. Pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif tindakan 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih 2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis. 3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib 4. Bebas norma: perubahan kebijakan dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau dalam format regulasi, ia harus patuh norma. 4. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma, harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain). 5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. PERAN NEGARA REGULATOR (KERANGKA REGULASI ) OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN) APBN = 15%-18% PDB MASYARAKAT (GROSS NATIONAL PRODUCT) dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Permasalahan – Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral – Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif – Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi – Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak – Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation) • Penyebabnya: – Lemahnya pengelolaan regulasi – Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar). dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Kebijakan dan Regulasi K/L dan Pemda selama ini berjalan parsial seperti tanpa koordinasi satu sama lain. • Masih sering dijumpainya ketidakteraturan peraturan, tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multitafsir, dan bertentangan antara peraturan satu dengan lainnya (tidak sinkron/harmonis) serta belum/tidak disusun peraturan pelaksanaanya. • Pertentangan tersebut, dapat berupa antara inisiator sektor (K/L) satu dengan sektor lainnya ataupun antara sektor (K/L sebagai inisiator) dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan objek dari peraturan tersebut. • Lebih tajam perbedaan tersebut dijumpai ketika justru insiator produk peraturan tersebut adalah Pemda (baik Perda ataupun Perkada) karena acapkali menyalahi peraturan di atasnya (sektor yang diinisiatif K/L). dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Kelembagaan • Dalam konteks proses pembangunan, hadirnya kelembagaan yang jelas akan membantu mengorganisasi ide, mengatur pertarungan kepentingan antar stakeholders, serta menyiapkan arena bermain yang sama bagi setiap aktor sehingga proses pertarungan ide dan kepentingan bisa dilakukan secara lebih teratur dan pasti. • Kelembagaan menjadi “wasit” atas pertarungan ide dan kepentingan tersebut. Tanpa topangan kelembagaan yang kuat, pasti akan muncul disorder atau bahkan anarki dalam proses pembangunan. • Kelembagaan akan membantu mengarahkan interaksi antar aktor ke arah/tujuan yang sama. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Permasalahan Kelembagaan 1) Terdapat fragmentasi program/kegiatan pembangunan yang mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; 2) Fragmentasi organisasi dan duplikasi fungsi (internal dan eksternal K/L) menyebabkan inefesiensi (head cost biaya operasional), silo mentality, yang pada akhirnya menghambat efektifitas koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan; 3) Kurang tajamnya hubungan antara kegiatan dan sasaran pembangunan; 4) Lemahnya efektifitas koordinasi dalam mengelola program/ kegiatan yang bersifat lintas K/L dan atau lintas sektor; dadang-solihin.blogspot.com 17 Kelembagaan masih menghadapi permasalahan, antara lain:
  • 18. Permasalahan Kelembagaan 5) Kebijakan Pusat dan Daerah yang kurang sinkron; 6) Kurang terkoordinasinya/ terintegrasinya keterlibatan stakeholders untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang efektif; 7) Lemahnya monitoring dan evaluasi karena permasalahan sistem dan instrument monev, monev yang melibatkan banyak K/L tidak terintegrasi, dan adanya lack forward system; 8) Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi bagi penyempurnaan implementasi kebijakan dan masukan untuk perencanaan tahap berikutnya; 9) Lemahnya penggunaan data bagi perumusan kebijakan karena adanya keterbatasan data dan kualitas data yang tersedia belum memadai untuk mendukung perumusan kebijakan yang baik; dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Permasalahan Kelembagaan 10) Sistem manajemen kinerja masih lemah antara lain karena problem desain kelembagaan dan belum terintegrasinya fungsi/instansi yang terkait; 11) Masih lemahnya penerapan prinsip good governance dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan; 12) Lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan, baik substansi maupun sinerginya; 13) Belum optimalnya kapasitas kepemimpinan birokrasi; dan 14) Kuantitas dan kualitas SDM perumus, pelaksana, dan pengendali pembangunan belum optimal. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Definition of ‘Silo Mentality’ • An attitude found in some organizations that occurs when several departments or groups do not want to share information or knowledge with other individuals in the same company. • A silo mentality reduces efficiency and can be a contributing factor to a failing corporate culture. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan IMPLEMENTASI REGULASI (Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan) TUJUAN BERNEGARA e.g. Kesejahteraan Bangsa Sasaran RPJMN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SISTEM REGULASI NASIONAL SISTEM REGULASI NASIONAL Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan) dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 23. Naskah Akademik dan RUU REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI ALTERNATIVE POLICY UU RUU Pembahasan evaluasi PENGKAJIAN PENELITIAN Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorialdadang-solihin.blogspot.com 23
  • 25. Indonesia: Rich with Natural Resources 25 gas petroleum precious metals coal tropical forest biodiversity marine wealth geothermal dadang-solihin.blogspot.com
  • 26. Lingkungan Strategis Ketahanan Energi (KE) Variabel Ketahanan Energi Lingkungan Strategis Ketergantungan Impor Semakin rendah persentase energi dari impor, KE-nya akan lebih baik Kebutuhan minyak mentah (± 47%), BBM (± 52%), dan LPG (± 60%) masih sangat tergantung dari impor Diversifikasi Pemanfaatan Energi Semakin beragam dan seimbang jenis energi yang digunakan, KE- nya akan lebih baik Pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih sangat rendah (± 4%) dibandingkan energi fosil: minyak (48%), gas (21%), batubara (27%) Efisiensi Penggunaan Energi Semakin rendah konsumsi energi yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, KE-nya akan lebih baik Penggunaan energi masih belum efisien/boros (elastisitas energi masih di atas angka 1) Akses energi Semakin merata dan mudah untuk mengakses energi dan listrik, KE-nya akan lebih baik Akses energi belum merata dan masih terbatas • Jaringan gas kota hanya dinikmati oleh ± 73 ribu RT • Jaringan SPBG hanya ada di Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan • Rasio elektrifikasi di beberapa propinsi masih rendah (Papua, NTT) • Akses BBM dan LPG terutama di pulau terkecil, terluar, dan perbatasan masih sulit dan lebih mahal biayanya Biaya Penyediaan Energi Semakin murah biaya penyediaan energi, KE-nya akan lebih baik Biaya penyediaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG cukup tinggi sekitar USD 115 juta per hari. Potensi cadangan migas baru berada di kawasan laut dalam, biaya eksplorasi dan eksploitasinya lebih mahal dibandingkan onshore
  • 27. Tantangan KE 2015-2019 27 1. Pengelolaan konsumsi energi final yang semakin meningkat (pertumbuhan 7-8% per tahun), dimana pada tahun 2019, konsumsi akan meningkat sebesar 50% dari konsumsi energi saat ini (2013). 2. Penyediaan atau pasokan energi untuk sektor industri akan semakin meningkat, sekitar 40-45% dari kebutuhan energi secara keseluruhan 3. Penyediaan atau pasokan energi primer, yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5-6%/tahun, dimana batubara akan mendominasi penggunaan energi primer (40%) 4. Pengelolalan konsumsi BBM yang semakin meningkat dengan laju pertumbuhan 8% per tahun, dilain pihak produksi BBM dari kilang nasional ‘stagnant’.
  • 28. Tantangan KE 2015-2019 28 5. Impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan semakin membesar untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah, BBM, dan LPG dalam negeri 6. Produksi minyak bumi semakin menurun dari 1,6 juta (1996) menjadi 826 ribu barel per hari (2013), sementara produksi batubara dapat meningkat namun pemanfaatannya menghadapi tantangan isu lingkungan 7. Pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap BBM dan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil, terluar, dan kawasan perbatasan 8. Pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran
  • 29. Tantangan KE 2015-2019 29 9. Realisasi subsidi energi mulai tahun 2010 selalu lebih besar dari yang direncanakan – 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15%. Sementara itu, 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%, – 89% BBM bersubsidi dinikmati transportasi darat, transportasi laut 1%, rumah tangga 6%, sektor perikanan 3%, dan hanya 1% dinikmati usaha kecil menengah – Konsumsi premium untuk transportasi darat 53% justru dinikmati mobil pribadi, 40% dinikmati motor, 4% dinikmati mobil barang, dan 3% dinikmati kendaraan umum.
  • 30. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi 1. Produksi Minyak Bumi sebesar 904 – 907 ribu barel per hari; 2. Produksi Gas Bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 56 – 75%; 3. Produksi Batubara sebesar 392 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 30 – 40%; 4. Rasio Elektrifikasi mencapai 100%; dan 5. Bauran Energi Baru dan Terbarukan mencapai 6 – 9%. dadang-solihin.blogspot.com 30 Sasaran Utama
  • 31. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 1. Peningkatan Pasokan Energi Primer a. Produksi minyak bumi 904 – 907 ribu barel per hari b. Produksi gas bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari c. Produksi batubara 392 juta ton 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi a. Pembangunan kilang minyak 2 unit dengan total kapasitas 600 ribu barel per hari b. Pembangunan FSRU 2 unit dengan total kapasitas 250 BCF per tahun c. Pembangunan onshore regasifikasi 1 unit dengan total kapasitas 560 BCF per tahun d. Pembangunan pipa gas 680 km dengan kapasitas 200 BCF per tahun e. Pembangunan SPBG 55 unit f. Kapasitas terpasang pembangkit listrik 92,9 GW dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 3. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati a. Produksi biodiesel 2,35 – 4,12 juta KL b. Produksi bioetanol 0,2 – 0,58 juta KL 4. Penggunaan Energi yang Lebih Efisien a. Intensitas energi 517 SBM/Miliar b. Elastisitas energi 0,8 dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 5. Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan a. Bauran EBT 6 – 9 persen b. Kapasitas terpasang pembangkit listrik (PLTP, PLTMH, PLTS, PLT Biomassa) 20 GW c. Pilot project PLTN 1 lokasi d. Pilot project PL tenaga arus laut 3 lokasi 6. Pengurangan Subsidi Energi secara Berkala a. Besaran subsidi BBM Penyesuaian kenaikan harga Rp 500/liter per tahun b. Penurunan kapasitas PL BBM 0,8 persen pembangkit listrik masih menggunakan BBM dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Untuk mewujudkan sasaran penguatan Ketahanan Energi, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan melalui: Langkah Strategis Kegiatan Prioritas Peningkatan pasokan energi primer • Perluasan penerapan enhanced oil recovery • Pelaksanaan pilot project gas unconventional Penyediaan sarana dan prasarana energi • Peningkatan peran serta swasta Pemanfaatan bahan bakar nabati • Peningkatan kapasitas produksi Penggunaan energi yang lebih efisien • Pelaksanaan audit energi dan sosialisasi Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan • Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga arus laut • Peningkatan peran serta swasta Pengurangan subsidi energi secara berkala • Pengawasan berbasis teknologi informasi (RFID dan E- KTP) • Penyesuaian kenaikan harga secara berkala
  • 35. Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan Strategi Kerangka (dukungan) Regulasi Pembiayaan Kelembagaan Pemerintah Swasta 1. Peningkatan pasokan energi primer Penataan kelembagaan industri hulu dan hilir, pembentukan petroleum fund, serta harmonisasi regulasi dan peran pemda a. Pelaksanaan survei umum b. Promosi dan penyiapan wilayah kerja baru c. Monitoring dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi a. Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi b. Pelaksanaan pilot project gas unconventional (shale gas dan CBM) Kem. ESDM Kemenkeu SKK Migas Kem. BUMN Pemda 2. Penyediaan sarana dan prasarana energi Insentif untuk menarik minat partisipasi swasta berinvestasi membangun sarana dan prasarana energi a. Pra studi kelayakan b. Pengadaan lahan c. Penyiapan dan pelaksanaan tender d. Membangun jaringan prasarana migas e. Monitoring dan evaluasi pembangunan Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi (kilang, FSRU, regasifikasi, SPBG) Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Kem. BUMN Pemda 3. Pemanfaatan bahan bakar nabati Penetapan off taker, standard, dan harga a. Subsidi bahan bakar nabati b. Monitoring dan evaluasi produksi/pemanfaatan Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan kapasitas produksi Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Pemda
  • 36. Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan Strategi Kerangka (dukungan) Regulasi Pembiayaan Kelembagaan Pemerintah Swasta 4. Penggunaan energi yang lebih efisien Insentif bagi industri/bangunan untuk alih teknologi penggunaan energi yang lebih efisien a. Pembinaan dan pengawasan konservasi energi b. Layanan audit energi Investasi alih tehnologi yang ramah lingkungan dan efisiensi energi Kem. ESDM Kemenkeu Kemenperin Kem. PU Pemda 5. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan Penerapan feed in tariff dan penyederhanaan proses perizinan a. Studi pendahuluan potensi energi baru dan terbarukan b. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan c. Bantuan PLTS, PLTMH, biogas, DME untuk pemda Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTP, PLTMH, PLTS, PLT Biomassa, PLTN, PL tenaga arus laut Kem. ESDM BATAN BPPT Pemda 6. Pengurangan subsidi energi secara berkala Kebijakan harga dan penentuan target sasaran a. Subsidi energi b. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi c. Pengembangan teknologi informasi d. Monitoring dan evaluasi Penyaluran BBM, BBN, LPG, tenaga listrik bersubsidi Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Pemda
  • 39. dadang-solihin.blogspot.com KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019  MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI  MIDDLE INCOME TRAP (MIT)  Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 39 PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF
  • 40. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 42. dadang-solihin.blogspot.com 42 Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang) INTERNALINTERNAL EKSTERNAL
  • 43. dadang-solihin.blogspot.com 43 Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Faktor di dalam Kebijakan Publik yang mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang tidak mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang tidak mendukung
  • 44. dadang-solihin.blogspot.com 44 No Variabel NU BF NUxBF 1 Memiliki regulasi lengkap 2 10 20 2 SDM berkualitas 4 30 120 3 Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 3 15 45 4 Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 1 5 5 5 Jaminan keamanan 5 40 200 Jumlah 100 390
  • 45. dadang-solihin.blogspot.com 45 No Variabel NU BF NUxBF 1 Birokrasi berbelit-belit 5 30 150 2 Infrastruktur kurang mendukung 2 15 30 3 Belum transparan dan tumpang tindih 3 20 60 4 Kurang aspiratif dan pro rakyat 1 10 10 5 Kurang koordinasi dan kurang komitmen 4 25 100 Jumlah 100 350
  • 46. dadang-solihin.blogspot.com 46 Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Faktor di luar Kebijakan Publik yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Kebijakan Publik yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Kebijakan Publik yang menghalangi Faktor di luar Kebijakan Publik yang menghalangi Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang)
  • 47. dadang-solihin.blogspot.com 47 No Variabel NU BF NUxBF 1 Bargain power yang besar 4 25 100 2 Pasar internasional terbuka 5 45 225 3 Adanya teknologi baru 3 15 45 4 Modal asing melimpah 1 5 5 5 Adanya kerjasama internasional 2 10 20 Jumlah 100 395
  • 48. dadang-solihin.blogspot.com 48 No Variabel NU BF NUxBF 1 Terorisme 3 15 45 2 KKN dari internasional corporation 2 10 20 3 Kerusakan lingkungan hidup 5 40 200 4 Konflik 4 30 120 5 Masuknya tenaga asing 1 5 5 Jumlah 100 390
  • 49. Weaknesses 1.Birokrasi berbelit-belit 2.Infrastruktur kurang mendukung 3.Belum transparan dan tumpang tindih 4.Kurang aspiratif dan pro rakyat 5.Kurang koordinasi dan kurang komitmen dadang-solihin.blogspot.com 49 Threats 1. Terorisme 2. KKN dari internasional corporation 3. Kerusakan lingkungan hidup 4. Konflik 5. Masuknya tenaga asing PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN
  • 50. dadang-solihin.blogspot.com 50 1. Strategi SO  S + O = 390+ 395= 785 2. Strategi WO  W + O = 350+ 395 = 745 3. Strategi ST  S + T = 390+ 390 = 780 4. Strategi WT  W + T = 350+ 390 = 740 KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK
  • 51. dadang-solihin.blogspot.com 51 1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang 2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang 3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman 4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman
  • 52. 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan dadang-solihin.blogspot.com 52 1. Bargain power yang besar 2. Pasar internasional terbuka 3. Adanya teknologi baru 4. Modal asing melimpah 5. Adanya kerjasama internasional
  • 53. 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan 6. Bargain power yang besar 7. Pasar internasional terbuka 8. Adanya teknologi baru 9. Modal asing melimpah 10. Adanya kerjasama internasional dadang-solihin.blogspot.com 53 KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN