Subtansi Naskah Akademik

1. 1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R AT P E N G E M B A N G A N K AWA S A N P E R M U K I M A N
SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK DAN
MODEL PERDA
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

2. Hal - 2
S I S T E M A T I K A P E M B A H A S A N
1) Pemahaman Umum Mengenai Naskah
Akademik
2) Sistematika Naskah Akademik
3) Peraturan Peundangan Yang Bersifat
Atributif
4) Peraturan Perundangan Yang Bersifat
Delegatif
5) Landasan Filosofis
6) Landasan Sosiologis
7) Landasan Yuridis
1) Sistematika Model Perda
2) Substansi Model Perda Kumuh
3) Pendalaman Konten Lokal Dalam Perda Kumuh
4) Bab I - Ketentuan Umum
5) Bab II - Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
6) Bab III - Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahaan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
7) Bab IV - Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
8) Bab V - Penyediaan Tanah
9) Bab VI - Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
10) Bab VII - Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah
11) Bab VIII - Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal
12) Bab IX - Sanksi Administratif
13) Bab X - Ketentuan Penyidikan
14) Bab XI - Ketentuan Pidana
15) Bab XII - Ketentuan Peralihan
16) Bab XIII - Ketentuan Penutup
17) Lampiran Perda Kumuh
PEMAHAMAN MENGENAI
NASKAH AKADEMIK
PEMAHAMAN MENGENAI MODEL PERDA

3. PEMAHAMAN MENGENAI
NASKAH AKADEMIK
Hal - 3

4.  PENGERTIAN NASKAH AKADEMIK
Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasayarakat serta cara-cara
mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasayarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau
Rancangan Peraturan Daerah;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
 FUNGSI NASKAH AKADEMIK
1. Salah satu cara meminimalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
2. Bahan awal bagi pemrakarsa dalam penyusunan Raperda atau sebagai suatu pemikiran baru;
3. Memudahkan legal drafter dalam menyusun dan menarik norma hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan arahan bagi pemangku kepentingan yang menduduki fungsi sebagai pengambil kebijakan (decision maker), dan para
hakim untuk memutuskan perkara khususnya perkara yang berkaitan dengan judicial review karena dapat ditelusuri perdebatannya
sampai kepada suatu norma.
 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah
Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain (metode yuridis normatif dan yuridis empiris).
Hal - 4
Pemahaman Umum Mengenai Naskah Akademik

5. Hal - 5
Sistematika Naskah Akademik
Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Tujuan dan Kegunaan
1.4. Metode
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teoretis
2.2. Kajian Azas/Prinsip
2.3. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting
dan Permasalahan
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
3.1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Yang
Bersifat Atributif
3.2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Yang
Bersifat Delegatif
3.3. Kajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-
Undangan Terkait
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
4.1. Landasan Filosofis
4.2. Landasan Sosiologis
4.3. Landasan Yuridis
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.1. Kedudukan Perda dan Program Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
5.2. Lingkup Pengaturan
5.3. Ketentuan Umum
5.4. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
5.5. Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
5.6. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
5.7. Penyediaan Tanah
5.8. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
5.9. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah
5.10. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, & Kearifan Lokal
5.11. Sanksi Administratif
5.12. Ketentuan Penyidikan
5.13. Ketentuan Pidana
5.14. Ketentuan Peralihan
5.15. Ketentuan Penutup
BAB VI PENUTUP
6.1. Simpulan
6.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Sesuai literature & kondisi di
daerah
Menjadi isi Raperda

6. Hal - 6
NO DASAR AMANAH
1 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Artinya: konsititusi memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk
menetapkan Perda.
2
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Pasal 236
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda;
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama kepala Daerah.
UU ini menegaskan amanah UUD tersebut.
Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menetapkan Perda:
Peraturan Perundangan Yang Bersifat Atributif
Peraturan Perundangan Yang Bersifat Delegatif
UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Pasal 98 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh melalui proses pendataan
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.
 Ketentuan mengenai Pencegahan yang diatur UU-PKP masih bersifat pokok dan normatif, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan
peraturan daerah.
 Ketentuan mengenai Peningkatan Kualitas yang diatur UU-PKP masih bersifat pokok dan normatif, sehingga perlu diatur lebih lanjut
dengan peraturan daerah.
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Dalam Lampiran diatur bahwa untuk Sub Urusan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan penanganan
kumuh (<10 Ha) dan pencegahan terhadap kumuh.
 Sub Urusan Kawasan Permukiman termasuk dalam Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 Urusan tersebut termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren yang bersifat wajib dan pelayanan dasar.

7. Hal - 7
Landasan Filosofis
KEBUTUHAN
DASAR MANUSIA
 Sandang
 Pangan
 Papan
HAK ASASI
MANUSIA
Setiap orang
berhak
mendapatkan
hidup dan
kehidupan yang
sejahtera lahir dan
batin, dan
mendapatkan
lingkungan hidup
yang baik dan
sehat
KONDISI SAAT INI
1. Adanya lokasi
kumuh yang
mengindikasikan
tidak terpenuhinya
papan sebagai
kebutuhan dasar
dan HAM
2. Kecenderungan
perumahan dan
permukiman yang
tidak kumuh
berpotensi menjadi
kumuh
KONDISI IDEAL
1. Tertanganinya
(reduksi/eliminir)
kekumuhan
2. Dicegahnya
tumbuhnya
kekumuhan
DIBUTUHAKAN
PENGATURAN
1. Pencegahan
terhadap perumahan
kumuh dan
permukiman kumuh
baru
2. Peningkatan kualitas
terhadap perumahan
kumuh dan
permukiman kumuh
MANFAAT PENGATURAN
1. Kepastian hukum
penanganan kumuh
2. Landasan
operasionalisasi
penanganan kumuh
3. Dukungan pembiayaan
penanganan kumuh
4. Dukungan kelembagaan
penanganan kumuh
5. Dukungan peran
masyarakat

8. Hal - 8
 Pasal 28H UUD Tahun 1945 mengamanahkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
 Untuk mewujudkan amanah tersebut, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui
pengaturan dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan,
keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan
kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.
 Karena itu perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan
bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.
 Masyarakat perlu berdaya (enable) menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
kumuh untuk mencapai keberlanjutan perwujudan hasil kualitas lingkungan yang layak dan sehat.
Landasan Sosiologis
Landasan Yuridis
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur bahwa:
1. Salah satu tujuan Penyelenggaraan PKP: menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP: Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;
3. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penanganan kumuh yaitu: memfasilitasi peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
4. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh bertujuan guna:
a. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni ;
b. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
c. menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
5. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Wajib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

9. PEMAHAMAN MENGENAI
MODEL PERDA
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
(Acuan Penyusunan Raperda)
Hal - 9

10. Hal - 10
Sistematika Model Perda
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
1. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
BAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHANKUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH BARU
1. Umum
2. Pengawasan dan Pengendalian
3. Pemberdayaan Masayarakat
BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Umum
2. Penetapan Lokasi
3. Peninjauan Ulang
4. Perencanaan Penanganan
5. Pola-Pola Penanganan
6. Pengelolaan
BAB V PENYEDIAAN TANAH
BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
1. Umum
2. Tugas Pemerintah Daerah
3. Kewajiban Pemerintah Daerah
4. Pola Koordinasi
BAB VIII POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN
KEARIFAN LOKAL
1. Pola Kemitraan
2. Peran Masyarakat
3. Kearifan Lokal
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
1. Ketentuan Lain dan Larangan
2. Bentuk Sanksi Administratif
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pendalaman konten lokal dalam
perda kumuh

11. Hal - 11
Substansi Model Perda Kumuh
BAKU KONTEN LOKAL

12. Hal - 12
Pendalaman Konten Lokal Dalam Perda Kumuh
KETENTUAN PENDALAMAN KONTEN LOKAL CONTOH
TIPOLOGI
1. Di Atas Air
2. Di Tepi Air
3. Di Dataran Rendah
4. Di Perbukitan
5. Di Daerah Rawan Bencana
 Perlu identifikasi pada setiap daerah,
tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang ada.
 Dalam hal tidak ada Tipologi tertentu di
daerah, maka substansi Tipologi dalam
Raperda disesuaikan dgn kondisi yg ada
 Di atas air  Kalimantan dan Sumatera
 Di tepi air dan dataran rendah  merata di semua daerah
 Di perbukitan  perkotaan yang berbukit (misalnya Papua dan
Sulawesi)
 Di daerah rawan bencana  wilayah rawan bencana (misalnya
di DIY, Sumbar, dll)
PENCEGAHAN
1. Pengawasan & Pengendalian
2. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya pencegahan di daerah dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat,
dibutuhkan kajian terkait karakteristik, kultur
dan potensi komunitas masyarakat lokal yang
ada.
Apakah di daerah memiliki potensi yang dapat berkontribusi
dalam pencegahan kumuh, seperti:
 kerapatan adat dalam komunitas
 kultur gotong royong
 kelembagaan komunitas, dll
PENINGKATA
N
KUALITAS
1. Penetapan Lokasi
2. Pola Penanganan
3. Pengelolaan
Perlu identifikasi dan kajian yang terkait
karakteristik spesifik setiap daerah dalam
konteks penetapan lokasi, pola penanganan
dan pengelolaan
 Bisa jadi di beberapa daerah penetapan lokasi dilakukan
dengan potensi partisipasi masyarakat atau berjenjang secara
administratif.
 Bisa jadi di beberapa daerah memiliki pengalaman berhasil
dalam penanganan kws kumuh, mis. Surakarta, Yogyakarta.
 Pengelolaan  Idem Pencegahan
PENYEDIAAN
TANAH
1. Pemberian Hak Atas Tanah
Negara
2. Pemanfaatan Dan
Pemindahtanganan Tanah
BMN / BMD
3. Pendayagunaan Tanah
Terlantar Milik Negara
4. Konsolidasi Tanah
5. Pelepasan Hak
 Perlu identifikasi pengalaman Pemda
terkait pertanahan dalam penanganan
kumuh
 Perlu identifikasi ketentuan pada tanah
ulayat
 Perlu identifikasi peluang / tantangan
partisipasi masyarakat terkait pertanahan
 Di Palembang pernah diskusi mengenai ketentuan hibah tanah
aset Pemda kepada masyarakat.
 Di Surabaya pernah diskusi mengenai Izin Pemanfaatan yang
diberikan Pemkot pada masyarakat permukiman kumuh
(tadinya ilegal menjadi legal).
 Di Sumbar, Yogya, Bali, dan Papua masih diakui adanya tanah
ulayat, bagaimana kumuh di tanah ulayat?
 Di banyak daerah pola konsolidasi tanah sulit dilakukan akibat
minimnya peran masyarakat (menjadi tantangan)
KEARIFAN
LOKAL
Pencegahan & Peningkatan
Kualitas Dilakukan Dengan
Mempertimbangkan Kearifan
Lokal
 Perlu identifikasi kearifan lokal yang
spesifik pada setiap daerah yang
berpotensi mendukung penanganan kumuh
 Kearifan lokal Melayu dalam membangun rumah dan
lingkungan
 Kearifan lokal tentang kebersihan lingkungan
 Kearifan lokal tentang komunitas
 Kearifan lokal tentang gotong royong, Dll

13. Hal - 13
Bab I Ketentuan Umum
1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Walikota
4. DPRD
5. Pemerintah Pusat
6. Rumah
7. Perumahan
8. Permukiman
9. Lingkungan hunian
10. Kawasan permukiman
11. Perumahan kumuh
12. Permukiman kumuh
13. Pencegahan
14. Peningkatan kualitas
15. MBR
16. Prasarana
17. Sarana
18. Utilitas
19. Penetapan lokasi
20. Lingkungan siap bangun
21. IMB
22. Pelaku pembangunan
23. Perangkat daerah
24. Setiap orang
25. Badan hukum
26. Kelompok swadaya masyarakat
Bagian Kesatu - Pengertian
Tujuan:
 mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap
terjaga kualitasnya;
 meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam
mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur
Lingkup:
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru;
c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. penyediaan tanah;
e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
f. tugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta
g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal
Maksud:
Sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan
peningkatan kulitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Bagian Kedua - Maksud, Tujuan & Lingkup

14. Hal - 14
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. ketidakteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang;
dan/atau
c. ketidaksesuaian terhadap
persyaratan teknis bangunan
gedung.
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan
dalam RDTR; dan/atau
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan
tata kualitas lingkungan dalam RTBL.
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang
melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang
melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau
RTBL; dan/atau
a. pengendalian dampak lingkungan;
b. pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum;
c. keselamatan bangunan gedung;
d. kesehatan bangunan gedung;
e. kenyamanan bangunan gedung; dan
f. kemudahan bangunan gedung.
• Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan
untuk jangka waktu sementara.
• Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka
waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung
(TABG).
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh

15. Hal - 15
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. jaringan jalan lingkungan tidak
melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman;
dan/ atau
b. kualitas permukaan jalan
lingkungan buruk
Jaringan jalan tidak terhubung antar dan/
atau dalam suatu lingkungan perumahan
atau permukiman
sebagian atau seluruh jalan lingkungan
terjadi kerusakan permukaan jalan yang
meliputi retak dan perubahan bentuk

16. Hal - 16
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. akses aman air minum tidak
tersedia; dan/ atau
b. kebutuhan air minum minimal
setiap individu tidak terpenuhi
masyarakat tidak dapat mengakses air
minum yang memenuhi syarat kualitas
sesuai peraturan yang berlaku
kebutuhan air minum masyarakat dalam
lingkungan perumahan atau permukiman
tidak mencapai minimal sebanyak 60
liter/orang/hari.

17. Hal - 17
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
b. drainase lingkungan tidak mampu
mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan;
a. ketidaktersediaan drainase;
menimbulkan genangan dengan tinggi lebih
dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi
lebih dari 2 kali setahun.
saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak
tersedia dan/ atau tidak terhubung dengan
saluran pada hirarki diatasnya sehingga
menyebabkan air tidak dapat mengalir dn
menimbulkan genangan
c. kualitas konstruksi drainase
lingkungan buruk.
kualitas konstruksi drainase buruk, karena
berupa galian tanah tanpa material pelapis atau
penutup atau telah terjadi kerusakan.

18. Hal - 18
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. sistem pengelolaan air limbah
tidak memenuhi standar teknis;
dan/ atau
b. prasarana dan sarana pengelolaan
air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.
Perumahan atau permukiman tidak memiliki
sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang
terhubung dengan tangki septik baik secara
individual (domestik), komunal maupun
terpusat
a. kloset tidak terhubung dengan tangki
septik;
b. tidak tersedianya sistem pengolahan
limbah setempat atau terpusat.

19. Hal - 19
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. prasarana dan sarana
persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan
tidak memenuhi persyaratan
teknis;
tidak tersedianya:
a. sistem pewadahan dan pemilahan domestik;
b. sistem pengumpulan skala lingkungan;
c. sistem pengangkutan skala lingkungan;
d. sistem pengolahan skala lingkungan.
tidak tersedianya:
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah
pada skala domestik atau rumah tangga;
b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS
3R (reduce, reuse, recycle) pada skala
lingkungan;
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada
skala lingkungan; dan
d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
pada skala lingkungan.

20. Hal - 20
Bab II Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Kriteria Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Kriteria
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
kriteria yang
digunakan
untuk
menentukan
kondisi
kekumuhan
pada
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh.
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengamanan
Kebakaran
a. ketidaktersediaan prasarana
proteksi kebakaran; dan/ atau
b. ketidaktersediaan sarana proteksi
kebakaran.
a. alat pemadam api ringan (APAR);
b. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/ atau
c. Mobil tangga sesuai kebutuhan
a. pasokan air dari sumber alam maupun
buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk
keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan
terjadinya kebakaran kepada Instansi
pemadam kebakaran; dan
d. data tentang sistem proteksi kebakaran
lingkungan.

21. Hal - 21
Bagian Kedua - Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tipologi
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
pengelompokan
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
berdasarkan
letak lokasi
secara geografis
dan disesuaikan
dengan alokasi
peruntukan
dalam rencana
tata ruang
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di atas air
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di tepi air
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di dataran
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di perbukitan
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di daerah rawan bencana
Tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh disesuaikan dengan
kondisi spesifik di dalam wilayah
Kab/Kota
Tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh harus disesuaikan
dengan alokasi peruntukan dalam
rencana tata ruang
Dalam hal rencana tata ruang tidak
mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, maka keberadaannya harus
dipindahkan pada lokasi yang sesuai
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat di Profil Kumuh Kab/ Kota

22. Bab III Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Baru
Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Baru
Pengawasan dan Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat
Perizinan
Tahap
Perencanaan &
Pembangunan
Standar
Teknis
Tahap
Pembangunan &
Perencanaan
Kelaikan
Fungsi
Tahap
Pemanfaatan
sesuai dengan
Perencanaan
Perizinan
terkait lokasi
dan perizinan
terkait
pembangunan
fisik bangunan
dan prasarana,
sarana, dan
utilitas
• Standar teknis
bangunan
gedung
• Standar teknis
jalan
lingkungan
• Standar teknis
air minum
• Standar teknis
drainase
lingkungan
• Standar teknis
air limbah
• Standar teknis
persampahan
• Standar teknis
proteksi
kebakaran
• Persyaratan
administrasi
• Persyaratan
teknis
Pendampingan
Penyuluhan
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan
kapasitas kelompok swadaya masyarakat
Pelayanan Informasi
Dilakukan secara langsung
dengan sosoalisasi dan/ atau
diseminasi maupun secara tidak
langsung melalui media
elektronik dan/ atau media cetak
kegiatan untuk
meningkatkan
pengetahuan,
kesadaran, dan
keterampilan
masyarakat terkait
pencegahan
terhadap tumbuh
dan
berkembangnya
perumahan kumuh
dan permukiman
kumuh.
Pembimbingan
kegiatan untuk
memberikan petunjuk
atau penjelasan
mengenai cara untuk
mengerjakan kegiatan
atau larangan
aktivitas tertentu
terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan
berkembangnya
perumahan kumuh
dan permukiman
kumuh
Bantuan Teknis
kegiatan yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
melalui Perangkat
Daerahyang
bertanggung jawab
kepada Kelompok
Swadaya Masyarakat
• rencana tata
ruang
• penataan
bangunan dan
lingkungan
• perizinan
• standar
perumahan dan
permukiman

23. Hal - 23
Bab IV Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu - Umum
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh
dan Permukiman
Kumuh
didahului dengan penetapan lokasi dan
perencanaan penanganan
Ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan

24. Hal - 24
Bagian Kedua - Penetapan Lokasi
IDENTIFIKASI
LOKASI
PENILAIAN
LOKASI
LEGALISASI DAFTAR
LOKASI
PROSEDUR
PENDATAAN
dilakukan oleh
pemerintah daerah
melibatkan peran
masyarakat pada
lokasi
Pemda menyiapkan
format isian dan
prosedur pendataan
Kondisi Kekumuhan
Kumuh Kategori Ringan
Kumuh Kategori Sedang
Kumuh Kategori Berat
Legalitas Lahan
Status Lahan Legal
Status Lahan Tidak Legal
Pertimbangan Lain
Kategori Rendah
Kategori Sedang
Kategori Tinggi
Identifikasi Kondisi Kekumuhan
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan
dan permukiman dengan menemukenali permasalahan
bangunan gedung, sarana dan prasarana pendukungnya.
dilakukan berdasarkan
kriteria perumahan kumuh
dan permukiman kumuh
Identifikasi Legalitas Lahan
menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
dasar yang menentukan bentuk penanganan.
kejelasan status
penguasaan lahan
kesesuaian dengan
rencana tata ruang
bukti dokumen sertifikat
hak atas tanah
kesesuaian
peruntukan
bukti izin pemanfaatan
tanah dari pemilik tanah
kepemilikan
sendiri
kepemilikan
pihak lain
bukti Surat Keterangan
Rencana Kab/Kota
Identifikasi Pertimbangan Lain
identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan
perumahan & permukiman kumuh.
nilai strategis lokasi
kepadatan penduduk
kondisi sosial,
ekonomi, dan
budaya
lokasi pada fungsi strategis ka/kota
lokasi bukan pada fungsi strategis ka/kota
rendah: kepadatan < 150 jiwa/ha
potensi sosial  tingk partisipasi masy dlm pembangunan
sedang: kepadatan 151-200 jiwa/ha
tinggi: kepadatan 201-400 jiwa/ha
sangat padat: kepadatan > 401 jiwa/ha
potensi ekonomi  keg ekonomi tertentu yg strategis bg masy
potensi budaya adanya kegiatan / warisan budaya tertentu
Berdasarkan kondisi kekumuhan & legalitas lahan
Berdasarkan Pertimbangan Lain
Menentukan Pola Penanganan
Menentukan Prioritas Penanganan
Dlm bntk Keputusan Walikota Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi & Peta Sebaran
Peninjauan ulang min 5 thn sekali
Untuk mengetahui pengurangan
jumlah lokasi dan/atau luasan
Dilakukan melalui proses pendataan
Hasil peninjauan ulang ditetapkan
dalam keputusan kepala daerah
Mendapat verifikasi dari
Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi

25. Hal - 25
Bagian Ketiga - Pola-Pola Penanganan
Pola-Pola
Penanganan
dilakukan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah
sesuai dengan
kewenangannya dengan
melibatkan peran
masyarakat
Pemugaran Peremajaan Pemukiman
Kembali
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
a. Kumuh di atas air  memperhatikan karakteristik daya guna, daya
dukung, daya rusak air serta kelestarian air
b. Kumuh di tepi air  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah
tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah
c. Kumuh di dataran  memperhatikan karakteristikdaya dukung
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
d. Kumuh di perbukitan  memperhatikan karakteristik kelerengan,
daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
e. Kumuh di kawasan rawan bencana  memperhatikan karakteristik
kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan
a. Kumuh berat & status lahan legal  Peremajaan
b. Kumuh berat & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali
c. Kumuh sedang & status lahan legal  Peremajaan
d. Kumuh sedang & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali
e. Kumuh ringan & status lahan legal  Pemugaran
f. Kumuh ringan & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali

26. Hal - 26
Paragraf 2 Pemugaran
Dilakukan dengan memperhatikan keaslian
bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta
nilai sejarah kawasan
Merupakan kegiatan perbaikan rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
Dilakukan untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.
Tahap pra konstruksi:
a. identifikasi permasalahan & kajian kebutuhan
pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan
Tahap konstruksi:
a. proses pelaksanaan fisik pemugaran; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik.
Tahap pasca konstruksi:
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan
Paragraf 3 Peremajaan
Dilakukan melalui pembongkaran dan penataan
secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum
Harus dilakukan dengan terlebih dahulu
menyediakan tempat tinggal sementara bagi
masyarakat terdampak
Tahap pra konstruksi:
a. kajian permasalahan & kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara;
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak;
c. pelaksanaan fisik peremajaan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik; dan
e. penghunian kembali masyarakat terdampak.
Tahap pasca konstruksi:
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan;
Dilakukan melalui pembangunan dan penataan
secara menyeluruh terhadapa rumah,
prasarana, sarana dan/ atau utilitas umum
pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana
tata ruang
Tahap pra konstruksi:
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian
legalitas lahan;
b. penghunian sementara;
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. proses legalitas lahan pada lokasi baru;
c. proses pelaksanaan fisik (pembangunan) baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik;
e. penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
Tahap pasca konstruksi:
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan
Paragraf 3 Pemukiman Kembali

27. Hal - 27
Bagian Keempat - Pengelolaan
Pengelolaan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh
yang telah ditangani
untuk mempertahankan dan
menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara
berkelanjutan
dilakukan melalui pemeliharaan dan
perbaikan
dilakukan oleh masyarakat secara
swadaya
dapat dilakukan oleh kelompok
swadaya masyarakat
dapat difasilitasi oleh pemerintah
daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam
pengelolaan perumahan dan
permukiman layak huni
Fasilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar,
pedoman, dan kriteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,
supervisi, dan konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan
secara periodik atau sesuai kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian perumahan dan
permukiman; dan/atau
f. pengembangan sistem informasi dan
komunikasi.
dilakukan melalui
perawatan dan
pemeriksaan
secara berkala
Pemeliharaan
Pemeliharaan rumah wajib dilakukan oleh
setiap orang
Pemeliharaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Pemeliharaan sarana dan utilitas umum
untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/atau badan hukum
Pemeliharaan prasarana untuk kawasan
permukiman wajib dilakukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau badan hukum
dilakukan melalui
rehabilitasi atau
pemugaran
Perbaikan
Perbaikan terhadap rumah wajib dilakukan oleh setiap
orang
Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah
Perbaikan sarana dan utilitas umum dilakukan
terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerja
sama dengan Badan Hukum
Prasarana, sarana dan utilitas umum yang belm
diserahkan kepada pemerintah daerah, maka
perbaikan kewajiban penyelenggara pembangunan

28. Hal - 28
Bab V Penyediaan Tanah
Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh
Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab
pemerintahan daerah
Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu
pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dapat dilakukan melalui:
1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

29. Hal - 29
Bab VI Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
Pendanaan dimaksudkan
untuk menjamin
kemudahan pembiayaan
pencegahan dan
peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Pendanaan merupakan
tanggung jawab
pemerintah daerah
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN)
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD)
Sumber Dana Lain Yang
Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
undangan
Pendanaan dapat
difasilitasi oleh
Pemerintah dan
pemerintah provinsi
Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
Sumber
dana
berasal dari

30. Hal - 30
Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah
1. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten/kota serta rencana pembangunan kabupaten/kota terkait pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten/kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
4. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
5. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah
6. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
7. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Kewajiban Dalam Peningkatan Kualitas
• melakukan identifikasi
lokasi melalui survei
lapangan melibatkan
masyarakat
• melakukan penilaian lokasi
sesuai kriteria yang telah
ditentukan
• melakukan penetapan
lokasi melalui keputusan
kepala daerah
• melakukan peninjauan
ulang terhadap ketetapan
lokasi setiap tahun
Kewajiban pada Tahap
Penetapan Lokasi
• melakukan perencanaan
penanganan
• melakukan sosialisasi
dan konsultasi publik
hasil perencanaan
penanganan
• melaksanakan
penanganan pola-pola
pemugaran, peremajaan,
dan/atau pemukiman
kembali
Kewajiban pada Tahap
Pola Penanganan
• melakukan pemberdayaan
kepada masyarakat untuk
membangun partisipasi
dalam pengelolaan
• memberikan fasilitasi
dalam upaya
pembentukan kelompok
swadaya masyarakat
• memberikan fasilitasi dan
bantuan kepada
masyarakat dalam upaya
pemeliharaan dan
perbaikan
Kewajiban pada Tahap
Pengelolaan
Kewajiban Dalam Pencegahan
Melaksanakan
pengawasan &
pengendalian terhadap
kesesuaian:
• perizinan pada tahap
perencanaan
• standar teknis pada
tahap pembangunan
• kelaikan fungsi pada
tahap pemanfaatan
• memberikan
pendampingan kepada
masyarakat utk
meningkatkan
kesadaran dan
partisipasi
• memberikan
pelayanan informasi
kepada masy
mengenai rencana tata
ruang, perizinan dan
standar teknis
Kewajiban pada Tahap
Pengawasan &
Pengendalian
Kewajiban pada Tahap
Pemberdayaan
Masyarakat
Kewajiban Pemerintah Daerah
Tugas Pemerintah Daerah

31. Hal - 31
Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal
Bagian Kesatu - Pola Kemitraan
Pola Kemitraan antar pemangku kepentingan
antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan
badan usaha milik negara, daerah, atau swasta
antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan
masyarakat
dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Dikembangkan melalui:
• perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan
• perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk
mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat
dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Bagian Kedua - Peran Masyarakat
PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu
pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman
di lingkungannya
2. berpartisipasi menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan
dan permukiman di lingkungannya
3. berpartisipasi menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan
dan permukiman di lingkungannya
Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

32. Hal - 32
Pada Tahap pengelolaan
a. berpartisipasi aktif pada berbagai
program pemerintah dalam
pemeliharaan dan perbaikan;
b. berpartisipasi aktif secara
swadaya dan/atau dalam KSM
pada upaya pemeliharaan dan
perbaikan;
c. menjaga ketertiban dalam
pemeliharaan dan perbaikan;
d. mencegah perbuatan yang dapat
menghambat atau menghalangi
proses pelaksanaan
pemeliharaan dan perbaikan;
dan/atau
e. melaporkan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
huruf d, kepada instansi
berwenang
Pada Tahap Penetapan & Perencanaan
a. berpartisipasi dalam proses
pendataan lokasi, dengan
mengikuti survei lapangan
dan/ atau memberikan data
dan informasi yang
dibutuhkan; dan
b. berpartisipasi dalam
memberikan pendapat
terhadap hasil penetapan
lokasi dengan
pertimbangan dokumen
atau data dan informasi
terkait yang telah diberikan
a. berpartisipasi aktif dalam
pembahasan yang dilaksanakan
pada tahapan perencanaan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah;
b. memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada instansi yang
berwenang dalam penyusunan
rencana;
c. memberikan komitmen dalam
mendukung pelaksanaan rencana
pada lokasi terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan/atau
d. menyampaikan pendapat dan
pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau
data dan informasi terkait yang telah
diajukan
Tahap Penetapan Lokasi Tahap Perencanaan Penanganan
Pada Tahap Peningkatan Kualitas
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi
dan rembuk warga;
b. berpartisipasi aktif dalam
musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana;
c. berpartisipasi dalam pemugaran dan
peremajaan;
d. membantu pemerintah daerah dalam
upaya penyediaan lahan;
e. membantu menjaga ketertiban
dalam pemugaran dan peremajaan;
f. mencegah perbuatan yang dapat
menghambat atau menghalangi
proses pemugaran dan peremajaan;
dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada huruf f, kepada
instansi berwenang
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi
dan rembuk warga;
b. berpartisipasi aktif dalam
musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana;
c. membantu pemerintah daerah
dalam penyediaan lahan;
d. membantu menjaga ketertiban
dalam pemukiman kembali;
e. berpartisipasi dalam pemukiman
kembali;
f. mencegah perbuatan yang dapat
menghambat atau menghalangi
proses pemukiman kembali;
dan/atau
g. melaporkan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada huruf
d, kepada instansi berwenang.
Tahap Pemugaran dan Peremajaan Tahap Pemukiman Kembali
Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
Bagian Ketiga - Kearifan Lokal
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan
lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dan setiap orang
Dilakukan dengan mempertimbangkan
kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

33. Hal - 33
Bab IX Sanksi Administratif
1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan
pembangunan;
3. penghentian sementara atau
penghentian tetap pada
pelaksanaan pembangunan;
4. penghentian sementara atau
penghentian tetap pada
pengelolaan perumahan atau
permukiman;
5. penguasaan sementara oleh
pemerintah daerah (segel);
6. kewajiban membongkar
sendiri bangunan dalam
jangka waktu tertentu;
7. pembatasan kegiatan usaha;
8. pembekuan izin mendirikan
bangunan;
8. pencabutan izin
mendirikan bangunan;
9. pembekuan/pencabutan
surat bukti kepemilikan
rumah;
10. perintah pembongkaran
bangunan rumah;
11. pembekuan izin usaha;
12. pencabutan izin usaha;
13. pengawasan;
14. pembatalan izin;
15. kewajiban pemulihan
fungsi lahan dalam
jangka waktu tertentu;
16. pencabutan insentif;
17. pengenaan denda
administratif; dan/atau
18. penutupan lokasi.
Paragraf 1
Ketentuan Lain
Paragraf 2 Larangan
• Ketentuan dalam
Perencanaan
rumah, perumahan
dan permukiman
serta PSU
• Ketentuan dalam
Pembangunan
rumah, perumahan
dan permukiman
serta PSU
• Tahapan
Penyelenggaraan
Kawasan
Permukiman
• dilarang menyelenggarakan
pembangunan yang tidak sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan yang
diperjanjikan.
• dilarang membangun di luar kawasan
peruntukannya.
• dilarang membangun di tempat yang
berpotensi dapat menimbulkan bahaya
bagi barang ataupun orang.
• pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan yang tidak sesuai dengan
fungsi dan pemanfaatan ruang.
• dilarang menolak atau menghalang-
halangi kegiatan pemukiman kembali.
• Badan Hukum dilarang
mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya.
• Badan hukum yang belum menyelesaikan
status hak atas tanah, dilarang menjual
satuan permukiman.
• Orang perseorangan dilarang
membangun Lisiba.
• Badan hukum yang membangun Lisiba
dilarang menjual kaveling tanah matang
tanpa rumah.
Bagian Kesatu - Ketentuan Lain dan Larangan Bagian Kedua - Sanksi Administratif

34. Hal - 34
Bab X Ketentuan Penyidikan
• Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga
merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
laporan kejadian.
• Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bab XI Ketentuan Pidana
Tidak memenuhi Perda ini Penjara maks 6 bln / Denda maks
Rp. 50jt
Membangun perumahan dan/atau permukiman tdk sesuai kriteria, spek, persyaratan, PSU yang dipersyaratkan Denda maks Rp. 5 M
Membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukan Penjara maks 2 thn /
Denda maks Rp. 2 M
Membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yg berpotensi dapat menimbulkan bahaya Penjara maks 1 thn /
Denda maks Rp. 50jt
Pejabat dengan sengaja mengeluarkan izin yang tidak sesuai dgn fungsi dan pemanfaatan ruang Penjara maks 5 thn /
Denda maks Rp. 5 M
Sengaja menolak atau menghalang-halangi permukiman kembali Penjara maks 1 thn /
Denda maks Rp. 100jt
Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya Denda maks Rp. 5 M
Bagian Kesatu - Ketentuan Pidana Ringan
Bagian Kedua Ketentuan Pidana Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

35. Hal - 35
Bab XII Ketentuan Peralihan
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah
ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih
sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah
ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun
bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan bupati/walikota tentang Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disusun
atau disesuaikan paling lambat ….. (…...) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan bupati/walikota tentang ……………..
disusun atau disesuaikan paling lambat ….. (…...) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diberlakukan
Bab XIII Ketentuan Penutup
• Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

36. Hal - 36
Lampiran Perda Kumuh
• LAMPIRAN I - FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
• I.1. Format Isian
• I.2. Prosedur Pendataan
• LAMPIRAN II - FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
• II.1. Formulasi Penilaian Lokasi
• II.2. Formulasi Penilaian, Berbagai Kemungkinan Klasifikasi Dan Skala Prioritas
Penanganan
• LAMPIRAN III - FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH &
PERMUKIMAN KUMUH
• III.1. Format Keputusan Kepala Daerah
• III.2. Format Tabel Daftar Lokasi
• III.3. Format Peta Sebaran Lokasi Lokasi
• LAMPIRAN IV FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
• LAMPIRAN V RINCIAN PARAMETER KEKUMUHAN

37. 37
TERIMA KASIH