Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, meliputi indeks persepsi korupsi Indonesia, tugas KPK dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan program Korsupgah di 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota, serta fokus kegiatan KPK di Sulawesi Barat pada tahun 2019 seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.

1. Adlinsyah (Coki) Nasution
Perwakilan Korwil Pencegahan KPK
Upaya Pencegahan Korupsi di
Pemerintah Daerah
Mamuju- Rabu, 22 Januari 2020

2. MEMAHAMI FAKTA KORUPSI
DI INDONESIA

3. Indeks Persepsi
Korupsi (CPI)
8788 85 84 82
38
p o i n
urutan
ke 89
dari 180
negara
t a h u n
2018
47 85 36 36
Selandia BaruDenmark Finlandia Norwegia Netherland
Mengukur persepsi korupsi secara
global di sektor publik yang
dilakukan oleh pejabat negara
dan politisi

4. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi
UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019
PASAL 6
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik;
c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Pelaksanaan Tugas Pencegahan Korupsi
UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019
PASAL 7
Dalam melaksanakan tugas pencegahansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a,Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaanterhadap laporan harta
kekayaan penyelenggaranegara;
b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap
jejaring pendidikan;
d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar

7. Tindak Pidana
Korupsi
di IndonesiaBerdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2009 –2018
Modus
SUAP & PBJ
menjadimayoritas
87%
Pengadaan
Barang/Jasa
19%
Perizinan
2%
Penyuapan
68%
Pungutan
1%
Penyalah
gunaan
Anggaran
4%
TPPU
5%
Merintangi
Proses KPK
1%

8. PROVINSI vs KORUPSI
(Data KPK 2004-2019)
No. Provinsi
Jumlah
Perkar
a
1. Aceh 4
2. Bengkulu 3
3. Jawa Barat 18
4. Jawa Tengah 10
5. Jawa Timur 15
6. Kalimantan Selatan 1
7. Kalimantan Tengah 2
8. Kalimantan Timur 5
9. Maluku Utara 3
10. Nusa Tenggara Barat 3
11. Nusa Tenggara Timur 2
No. Provinsi
Jumlah
Perkara
12. Papua 5
13. Riau 6
14. Kepulauan Riau 6
15. Sulawesi Selatan 2
16. Sulawesi Tengah 1
17. Sulawesi Tenggara 6
18. Sulawesi Utara 4
19. Sumatera Selatan 7
20. Sumatera Utara 12
21. Jambi 1
22. Lampung 4
22 Provinsi yang
Kepala Daerahnya
terjerat Korupsi
120
KASUS

9. Strategi jangka pendek
strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Strategi jangka menengah
strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan
sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara
Strategi jangka panjang dan berkelanjutan
diharapkan mampu mengubah budaya anti-korupsi dan persepsi masyarakat
terhadap korupsi  budaya produktif & inovatif

10. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

11. KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAH
TINDAK PIDANA KORUPSI

16. LOKUS KEGIATAN
6 987
Aceh
Sumut
Sumbar
Babel
Bengkulu
Jatim
Bali
NTT
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Kaltara
Sulsel
Sultra
Sulbar
Papua
Pabar
1 432 5
Riau
Kepri
Jambi
Sumsel
DKI Jakarta
Lampung
Gorontalo
K/L
Banten
Jabar
Kalbar
Jateng
DIY
NTB
Sulut
Sulteng
Maluku
Malut
2017
24 Provinsi
380 Pemda
2018 - 2019
34 Provinsi
548 Pemda

17. 17
Optimalisasi
Penerimaan
Daerah (OPD)
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur
Sumber Daya
Alam (SDA)
Barang Milik
Daerah
Penguatan APIP
Pengadaan
Barang/Jasa
(PBJ)
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Manajemen ASN
e-planning dan
e-budgeting
Dana Desa
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI
PROGRAM
KORSUPGAH

18. TITIK RAWAN KORUPSI di PEMDA
1. Perencanaan APBD:
• Pembagian dan pengaturan “jatah
proyek” APBD dan Ijon proyek
• Meminta/menerima
hadiah/sesuatu pada proses
perencanaan APBD
2. Penganggaran APBD
• Pembahasan dan pengesahan
RAPBD  “Uang Ketok”, dll
• Dana aspirasi
• Pokir yang tidak sah
3. Pelaksanaan APBD: PBJ  mark-up,
penurunan spek/kualitas, dan
pemotongan oleh bendahara
4. Perizinan
5. Pembahasan & Pengesahan Regulasi
6. Pengelolaan pendapatan daerah
7. Rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi
kepegawaian
8. Pelayanan publik
9. Proses penegakan hukum
Kesimpulan: Hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi (mayor) di Pemda adalah
mahalnya biaya politik (eksekutif dan legislatif)

19. TAHUN 2019
Sulbar peringkat 22 dari
34 provinsi

20. TAHUN 2019

21. Capaian Progress Monitoring Center for Prevention
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
NO PEMDA
MONITORING CENTER FOR PREVENTION
TOTAL APBD PBJ PTSP APIP ASN OPD
BMD
(ASET)
DANA
DESA
1. PASANGKAYU 77% 47% 80% 84% 64% 94% 100% 76% 84%
2. MAMUJU 75% 80% 74% 100% 58% 56% 80% 83% 66%
3. SULAWESI BARAT 70% 68% 69% 88% 88% 64% 50% 70% 0
4. MAMUJU TENGAH 68% 66% 53% 59% 63% 93% 75% 72% 70%
5. MAMASA 67% 75% 64% 63% 62% 72% 55% 77% 63%
6. POLEWALI MANDAR 66% 60% 73% 78% 80% 39% 60% 67% 74%
7. MAJENE 54% 65% 19% 54% 44% 89% 35% 76% 49%

22. Diwajibkan Menurut
• UU Nomor 28 Tahun
1999 tentang
Penyelenggara Negara.
• Peraturan KPK Nomor:
07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara.
Penyelenggara Negara berkewajiban
(Pasal 5 UU No.28 Th.1999) untuk:
1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,
selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat
pertama kali menjabat, mutasi, promosi
dan pensiun.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.
KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

23. 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE 0,76% 132 1 131 1
2 PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 0,00% 348 0 348 0
3 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU 1,04% 193 2 191 2
4 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 6,57% 137 9 128 9
5 PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU 3,30% 485 16 469 16
6 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 4,41% 68 3 65 3
7 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 0,91% 883 8 875 8
8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE 40% 25 10 15 10
9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 31% 45 14 31 14
10 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU 50% 30 15 15 15
11 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU 40% 30 12 18 12
12 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 32% 28 9 19 9
13 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 40% 45 18 27 18
14 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 31% 64 20 44 20
5,45% 2513 137 2376 137
sumber : Penarikan data LHKPN per tanggal 20 Jan 2020
TOTAL
PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN LAPOR 2019 WILAYAH SULAWESI BARAT
TEPAT
WAKTU
TOTAL SUDAH
LAPOR
TOTAL BELUM
LAPOR
NO INSTANSI
PROSENTASE
PENYAMPAIAN
TOTAL WL

24. Optimalisasi Pendapatan Daerah
& Penertiban Aset Daerah

25. FOKUS
Optimalisasi
Pendapatan
Daerah
Manajemen
Aset Daerah
FOKUS KEGIATAN 2019 - 2020
Database BMD
Pengamanan BMD
(fisik & administrasi)
Penertiban Pengelolaan BMD
Optimalisasi BMD
(konstribusi bagi PAD)
Meningkatkan PAD
Kontribusi PAD terhadap APBD
Kesejahteraan ASN
Partisipasi Bank Daerah dalam mendorong
peningkatan PAD

26. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
Melalui Kepatuhan Pajak Daerah
•Fiscal Kadaster
(pendataan pajak)
•Legal Kadaster
(pendataan izin)
Data
•Wajib Pajak
•Instansi Terkait
Diseminasi/
Sosialisasi •KSWP
•Pelunasan pajak
sebagai dasar dalam
pemberian izin
Tax Clearance
•Wajib Pajak
Penunggak Pajak
Pemeriksaan
•Naming and Shaming
•Penalty
•Pe-non aktifan izin
usaha
Sanksi
Pajak Pusat & Daerah

27. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
Melalui Implementasi Sistem Online
PENDAPATAN
PROVINSI
PENDAPATAN
KABUPATEN/
KOTA
Pajak Kendaraan
Bermotor
Integrated
Payment
ATM
Mobile Banking
Simpanan &
Pendapatan Pajak
Daerah
Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan, Parkir
Wajib
Pungut
Pajak
Sistem Perekaman
Online
Bapenda - BPKAD
Implemented On progress
Pembayaran Mll
Indomaret

28. Peningkatan Pajak Pemprov Sulbar Tahun 2019
PKB
BBNKB
PBB KB
PAJAK AIR PERMUKAAN
PAJAK ROKOK
TOTAL
TAHUN 2018
55.996.032.232
70.206.979.375
59.779.136.548
300.486.362,3
85.950.208.275
272.232.842.792,3
TAHUN 2019
67.191.174.728
71.413.691.600
62.822.566.816
615.292.658
89.451.105.711
291.493.831.513
PENINGKATAN
(RUPIAH
44.800.889.736
1.206.712.225
3.043.430.268
314,806.295,7
3.500.897.436
52.866.735.960,7
PENINGKATAN
(%)
20%
1.72%
5.09%
104.77%
4,07%
27,13%

29. Kabupaten di Sulbar dengan Peningkatan Pajak Terbaik
Tahun 2019 (Hotel, Restoran dan Hiburan)
MAMUJU
MAJENE
POLEWALI
MANDAR
Pajak Hotel
2.542.675.909
(76%)
159.802.080
(86%)
538.912.860
(45%)
MAMUJU
MAJENE
POLEWALI
MANDAR
Pajak Restoran
2.552.990.556
(109.71%)
996.043.480,12
(132%)
2.072.196.301
(37%)
MAMUJU
MAJENE
POLEWALI
MANDAR
Pajak
Hiburan
1.458.289.704
(91.31%)
63.493.125
(96,3%)
102.786.499
(92%)

30. Kabupaten di Sulbar dengan Peningkatan Pajak Terbaik
Tahun 2019 (PBB & BPHTB)
MAMUJU
MAMUJU
TENGAH
POLEWALI
MANDAR
PBB P2
2.521.650.696.32
(65,31%)
2.087.075.060
(58%)
4.834.870.403
(18%)
MAMUJU
MAMASA
MAJENE
BPHTB
4702460006
(88,3%)
107.471.612
(126%)
1.321.241.550
(59%)

31. PERMASALAHAN DAN RENCANA AKSI
PENERTIBAN BMD (TANAH & BANGUNAN)
Pengamanan
BMD
BMD
dikuasai
Pihak Ketiga
Pengelolaan
BMD
Belum
Mendukung
Optimalisasi
PAD
• Sebagian besar
BMD belum
bersertifikat
• Pada beberapa
Aset yang
dikerjasamakan
dg Pihak Ketiga,
Sertifikat masih
dikuasai oleh
Pihak Ketiga
Sertifikasi BMD
• Analisis
Permasalahan
• Litigasi dan Non
Litigasi
• Tumpang
Tindih dengan
Sertifikat Tanah
Warga
• BMD diserobot
Masyarakat
• BMD dikuasai
Mantan
Pejabat
Pengambil alihan
kembali BMD
Reviu/ Kaji Ulang
Pemanfaatan dan
Nilai Ekonomi BMD
Pengelola BMD
tidak sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
• Belum
didukung
dengan analisis
perekonomian
yang matang
• BMD belum
memberikan
kontribusi bagi
PAD
TITIK

32. PELAKSANA KEGIATAN
PENERTIBAN ASET DAERAH
Pemerintah
Daerah
Korsupgah
KPK
Penegak
Hukum
(Kepolisian,
Kejaksaan)
BPN
Kanwil DJKN
Instansi
Terkait
Lainnya
• Kepala Daerah
• Sekda
• BPKAD/ Bag/ Bidang Pengelola Aset
• Bapenda/ Bag/ Bidang Pendapatan
• Biro/ Bagian Hukum
• Inspektorat
TIM BERSAMA
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
ASET

33. RUANG LINGKUP
NOTA KESEPAHAMAN PEMDA - BPN
01
Pemda BPN
02
03
04
Sertifikasi Aset Pemda
Koneksi host to host
PBB/ BPHTB
Update Zonasi Nilai
Tanah
Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap
Keterangan:
Point 1  Pengamanan BMD
Point 2-3  Peningkatan PAD

34. PENCAPAIAN LEGALISASI ASET
TERBESAR DI SULAWESI BARAT
NO PEMDA
SERTIFIKAT
TERBIT 2019
% SERTIFIKASI
ASET TANAH
% KENDARAAN
DINAS
RODA 4
MEMILIKI BPKB
% KENDARAAN
DINAS
RODA 2 MEMILIKI
BPKB
%
LEGALISASI
ASET
1. MAJENE 205 67% 80% 90% 85%
2.
POLEWALI
MANDAR
13 47% 60% 70% 62%
3.
MAMUJU
TENGAH
24 62% 45% 65% 60%

35. Peran Masyarakat Anti Korupsi

36. Apa yang dapat
KITA lakukan
terkait
pencegahan
korupsi ?
•Menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah
terjadinya korupsi di lingkungan kantor
Sebagai Pejabat/Pegawai
•Bersama-sama pasangannya menanamkan karakter anti korupsi (misalnya kejujuran) sedini mungkin
kepada anak-anaknya di rumah
Sebagai Orangtua
•Menjalankan fungsi sebagai auditor keuangan rumah tangga (aliran dana rumah tangga), saling
mengingatkan/memberikan ruh integritas pada semua aktivitas keluarga
Sebagai Suami/Isteri
•Memberikan teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup terkecil di sekitar rumah.
Membiasakan akrab mengenali dan empati terhadap orang lain yang kekurangan
Berperan Secara Sosial

37. Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
Pelaporan Gratifikasi:
Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Pelayanan Informasi Publik:
Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id
Informasi Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN):
Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id
“Orang jarang menjadi baik hanya demi kebaikan
itu sendiri, mereka menjadi baik karena keadaan
mengharuskan”
- Mahatma Gandhi -
TERIMA KASIH