1. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH
ETIKA PEMERINTAHAN
Disusun oleh :
Dr. Drs. Udaya Majid, M.Si
Drs. Burhanuddin Dalil, M.Si
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR, 2019
2. INSTITUT PEMERINTAHANDALAM NEGERI
FAKULTAS MANAJEMENPEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Nama Mata Kuliah Kode Mata
Kuliah
Bobot (sks)
Semester Tgl Penyusunan
ETIKA PEMERINTAHAN 2 VI …………………..
Otorisasi
Nama Koordinator Pengembang RPS
Koordinator Bidang Keahlian
(Jika Ada)
Ka PRODI
1. Dr Drs Udaya Majid, M.Si
2. Drs. Burhanuddin Dalil, M.Si
Capaian
Pembelajaran (CP)
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
S11 Menginternalisasi etika penyelengara negara , tugas dan tanggungjawab pamong praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pembinaan politik dalam negeri, koordinasi, pengawasan, tugas-tugas residual
S12 Menginternalisasi mental pamong praja yang profesional : expertisme; disiplin; etos kerja; kemampuan; kecermatan; ketelitian; stamina
; tidak melakukan kesalahan; dan bertanggung jawab.
P1 Konsep teoretis ; ilmu pemerintahan,sistem pemerintahan, dynamic governance, sound governance , coorporate governance , administrasi
publik; manajemen pemerintahan ; pemerintahan desa dan kelurahan secara mendalam
P4 Konsep teoretis e government, inovasi pemerintahan ; kerjasama daerah , analisis potensi wilayah , secara mendalam
P8 Peraturan perundang-undangan yang berhubungan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Administrasi, Pelaksana pelayanan publik , Analis
pemerintahan daerah, penyusun program kelembagaan dan kerjasama daerah;
P20 pengetahuan faktual tentang fenomena dan problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah
P21 Mampu menjelaskan mengenai wawasan isu terkini tentang pemerintahan, masyarakat, sistem birokrasi, dan perkembangan teknologi
mutakhir yang relevan dengan bidang kerja administrasi pemerintahan daerah; dan
KK1.1 melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah yang dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan yang
berlaku dan prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tertentu;
KK1.2 melakukan pembinaan,pengarahan , pembenahan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan guna mewujudkan tertib administrasi
3. pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan pedoman pelaksanaan administrasi pemerintahan guna mewujudkan tertib administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan
KK2.1 melaksanakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-udangan tentang Pelayanan Publik dan pedoman standar pelayanan dan
peraturan tentang pelayanan publik lainnya;
KK4.1 menyusun program kelembagaan dan kerjasama daerah berdasarkan peraturan perundangan tentang Organisasi Perangkat Daerah, Tata
cara pelaksanaan kerjasama daerah dan Petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah
KK4.3 mengidentifikasi potensi kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik dalam lingkup wilayah regional, nasional dan internasional; dan
KK6.3 mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
KK6.4 keterampilan komunikasi yang baik sehingga mampu mensosialisasikan program pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1 mampu memahami dan menjelaskan dasar etika dan pemerintahan,(S9, S11, KK6.4, P1, P4, P8, KK1.1, KK4.1, KK6.4)
CPMK2 mampu menjelaskan kepemimpinan dan integritas pemerintahan,(S12, S12, P10,P20, KK1.2, KK2.1)
CPMK3 mampu menjelaskan etika pemerintahan dan membangun kepercayaan publik (S7, S11, P21, KK4.3, KK6.3)
CPMK4 Mampu menjelaskan tentang etika pemerintahan dalam pelayanan publik, etika pemerintahan dalam praktek, (S11, KK.1.1)
CPMK5 mampu menjelaskan membangun tata kelola pemerintahan, (S7, S11, P21, KK4.3, KK6.3)
Diskripsi Singkat MK Pada perkuliahan ini praja belajar tentang Etika Pemerintahan tidak hanya sekedar berlandaskan pada asas-asas normative saja tetapi lebih dari itu
bahwa etika merupakan semangat dan jiwa/roh dalam menjaga nurani penyelenggaraan pemerintahan bagi penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya
Mata Kuliah akan memaparkan penjelasan yang meliputi : 1) Konsep Dasar Etika & Pemerintahan. 2) Kepemimpinan dan Integritas Pemerintahan. 3)
Eika Pemerintahan Membangun Kepercayaan Publik. 4). Membangun Tata Kelola Pemerintahan. 5) Kode Etik dan Kebijakan Lokal.
Bahan Kajian /
Materi Pembelajaran
1. Memahami Dan Menjelaskan Konsep Dasar Etika Dan Pemerintahan,
2. Memahami Dan Menjelaskan Kepemimpinan Dan Integritas Pemerintahan, Definisi Dan Makna Kepemimpinan, Definis Dan Makna Integritas, Nilai-
Nilai Kepemimpinan Pemerintahan Secara Menyeluruh Dan Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia
3. Memahami Dan Menjelaskan Etika Pemerintahan & Membangun Kepercayaan Publik, Membangun Pemerintahan Yang Jujur & Terpercaya, Menjaga
Kepentingan Umum, Mempergunakan Kebebasan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Memimpin Dengan Kewarganegaraan, Menjaga Kehormatan
Pribadi Dan Organisasi, Membangun Perekat Birokrasi, Pengembangan Etika Pemerintahan
4. Memahami Dan Menjelaskan Etika Pemerintahan Untuk Pelayanan Publik Dan Model Kualitas Pelayanan Untuk Membangun Kepercayaan Publik
5. Memahami Dan Menjelaskan Kode Etik Pelayanan, Etika Perilaku Pelayanan, Etika Berorganisasi Dan Etika Masyarata,
6. Memahami Dan Menjelaskan cara meningkatkan Standar Etika Organisasi Pemerintahan
Daftar Referensi Utama:
1. Ryaas Rasyid : Makna Pemerintahan, Penjaga Hati Nurani Pemerintahan
2. Yohanis P. Wisok Eitka (Mengalami Krisi, Membangun Pendirian)
3. Etika Administrasi Wahyudi Kumorotomo Negara
4. Price, Terry L, 2006. Leadership Ethics, An Introduction, The United States of Amerika : Cambridge University Press..
5. Ciulla, Joanne B, 2004. Ethics,The Heart of Leadership, The United States of Amerika : Praeger, Publishers, Inc.
6. Steinberg, Sheldon & Austern, David T : Government Ethics, and Managers (Penyelewengan Aparat Pemerintahan : Penerbit Rosda
7. Labolo, Muhadam,2012. Memperkuat Pemerintahan mencegah Negara Gagal.Jakarta : Penerbit Kubah Ilmu.
4. 8. W.J. Michael Cody and Richardson R. Lynn : Honest Government (An Ethics Guide for Public Service)
9. Dr. Haryatmoko : Etika Politik dan Kekuasaan
10. Carol W Lewis & Stuart C. Gilman : The Ethics Challenge in Public Service
11. Sharp, Aguirre, Kickham : Managing in the public Sector ( A Casebook in Ethic and Leadhership)
12. Thompson, Dennis, 2002. Etika Politik Pejabat Negara. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Pendukung:
1. Samuel Gunawan : Integritas;
2. Haryatmoko, 2011. Etika Publik untuk Integritas
3. Joe Healey : Radical Trust ( Strategi Membangun Kepercayaan Menuju Kesuksesan Tanpa Batas)
4. Josephson, Michael, 2007. Preserving the Public Trus (The Five Principles of Public Service Ethics. Los Angeles, California :Josephson Institute of Ethics.
5. Rohr, John A, 1999. Public Service Ethics Primer & Constitutional Practice,
6. Joanne B Ciulla : Ethics, the Heart of Leadership
7. Wahyudi Kumorotomo : Etika Administrasi Negara
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Republik Indonesia
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Nama Dosen
Pengampu
Mata kuliah
prasyarat (Jika ada)
Etika Pemerintahan
Minggu
Ke-
Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)
Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)
Bentuk dan
Metode
Pembelajaran
[Media &
Sumber
Belajar]
Estimasi
Waktu
Pengalaman Belajar
Mahasiswa
Penilaian
Kriteria &
Bentuk
Indikator Bobot (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1, 2 dan
3
Mampu Memahami
dan menjelaskan
Konsep Dasar Etika
dan Pemerintahan
Pengertian Konsep
Moral dan Etika
Perbandingan Etika
dan Moral
Konsep Moralitas dan
Etika
Etika Cara berpikir Etis
Bentuk :
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
TM :
3x(3x50)
TT :
3x(3x60)
BM :
• Mencari materi
makalah secara on-line
dengan menggunakan
aplikasi e-Learning dan
menyusun ringkasan
dlm bentuk makalah
tentang konsep dasar
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Tulisan
makalah
Ketepatan
menjelaskan
tentang Dasar
Etika dan
Pemerintahan
10
5. Konsep dasar
Pemerintahan
Asas-asas
Pemerintahan
Defini Etika
Pemerintahan
Ruang Lingkup Etika
Pemerintahan
kelompok
dan studi
kasus
Media:
Komputer
dan LCD
Projector,
atau gadget
dan internet
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
3x(3x60) etika dan
pemerintahan beserta
contoh nya. (Tugas-1)
• Makalah : yang terkait
dengan konsep dasar
etika dan
pemerintahan
(Tugas-1)
Presentasi
4, 5 Mampu
menjelaskan
Kepemimpinan dan
Integritas
Pemerintahan.
Definisi dan makna
Kepemimpinan.
Definisi dan makna
Integritas
Karakter
kepemimpinan
pemerintahan yang
beretika
Nilai-nilai
Kepemimpinan
Pemerintahan secara
menyeluruh
Kepemimpinan
Pemerintahan
Indonesia
Bentuk :
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
kelompok
Media:
Komputer
atau gadget
dan internet
Sumber
belajar:
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
TM :
2x(2x50)
BT :
2x(2x60)
BM :
1x(1x60)
• Mengkaji dan mencari
jurnal, artikel, buku
secara on-line dan
menyusun ringkasan
dalam bentuk makalah
tentang pengertian
kepemimpinan dan
integritas
pemerintahan (Tugas-
2)
• Mereview jurnal,
artikel dan buku
(Tugas-2)
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Tulisan
makalah
Presentasi
Ketepatan
menjelaskan
Kepemipinan
Ketepatan
menjelaskan
Integritas
Pemerintahan
Ketepatan
menjelaskan
kepemipinan
pemerintahan
Indonesia
10
6,7 Mampu memahami Pengertian Bentuk : TM : • Mencari materi Kriteria: Ketepatan 10
6. dan menjelaskan
Etika Pemerintahan
& Membangun
Kepercayaan Publik
Membangun
Pemerintahan yang
Jujur & Terpercaya :
- Menjaga
Kepentingan Umum
- Mempergunakan
Kebebasan
- Akuntabilitas
Pelayanan Publik
- Memimpin dengan
Kewarganegaraan
- Menjaga
Kehormatan pribadi
dan organisasi
Membangun Perekat
Birokrasi
Pengembangan Etika
Pemerintahan
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus
Media:
Komputer
dan LCD
Projector,
atau gadget
dan internet
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
2x(2x50)
BT :
2x(2x60)
BM :
1x(1x60)
makalah secara on-line
dengan menggunakan
aplikasi e-Learning dan
menyusun ringkasan
dlm bentuk makalah
tentang pengertian
etika pemerintahan
dan membangun
kepercayaan publik
berserta contoh nya.
(Tugas-3)
• Makalah: yang
berkaitan dengan etika
pemerintahan dan
membangun
kepercayaan publik
(Tugas-3)
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Ringkasan
artikel
Tulisan
makalah
Presentasi
menjelaskan
tentang Etika
Pemerintahan
Ketepatan
menjelaskan
pengertian
Membangun
Kepercayaan
Publik
8 EVALUASI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MELAKUKAN VALIDASI PENILAIAN, EVALUASI DA PERBAIKAN PROSES PEMBELAJARAN BERIKUTNYA
9. 10 Mampu
Memahami dan
menjelaskan
Tantangan Etika
Pemerintahan
dalam Pelayanan
Publik
Mampu
menyelesaikan
studi kasus etika
pemerintahan
dalam pelayanan
publik
Pengertian Etika
Pemerintahan Dalam
Pelayanan Publik
Model Kualitas
Pelayanan Dalam
Membangun
Kepercayaan Publik
Bentuk :
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus
Media:
Komputer
dan LCD
Projector,
atau gadget
TM :
2x(2x50)
TT :
2x(2x60)
BM :
2x(2x60)
• Mengkaji dan mencari
jurnal, artikel, buku
(Tugas-4)
• Mereview jurnal,
artikel dan buku
(Tugas-4)
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Tulisan
makalah
Presentasi
Ketepatan
menjelaskan
Tantangan
Etika
Pemerintahan
dalam
Pelayanan
Publik
Ketepatan
dalam
menyelesaika
n studi kasus
etika
pemerintahan
dalam
pelayanan
10
7. dan internet
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
publik
11, 12 Mampu
menjelaskan
tentang Etika
Aparatur dalam
Pelayanan Publik
Kode Etik Pelayanan
Etika aparatur sebagai
Penyelenggara
pekayanan publik
Etika jabatan
Etika Berorganisasi
Etika Bermasyarakat
Peran aparatur dalam
membongkar korupsi
penyelenggaraan
pelayanan publik
Bentuk :
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus
Media:
Komputer
dan LCD
Projector,
atau gadget
dan internet
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
TM :
2x(2x50)
BT :
2x(2x60)
BM :
2x(2x60)
• Mengkaji dan mencari
jurnal, artikel, buku
(Tugas-5)
• Mereviw jurnal, artikel
dan buku (Tugas-5)
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Tulisan
makalah
Presentasi
Ketepatan
menjelaskan
tentang Etika
aparatur dalam
pelayanan publik
10
13, 14 Mampu memahami
dan menjelaskan
cara meningkatkan
Standar Etika
Organisasi
Pemerintahan
Arti penting standar
etika organisasi
pemerintahan
Penyusunan standar
etika organisasi
pemerintahan
Pengawasan dan
evaluasi penerapan
Bentuk :
Kuliah
Aktifitas di
kelas:
Metode:
Diskusi
kelompok
TM :
2x(2x50)
BT :
2x(2x60)
BM :
2x(2x60)
• Mengkaji dan mencari
jurnal, artikel, buku
(Tugas-6)
• Mereviw jurnal, artikel
dan buku (Tugas-6)
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk non-test:
Tulisan
makalah
Presentasi
Ketepatan
menjelaskan
tentang cara
meningkatkan
standar etika
organisasi
pemerintahan
10
8. etika organisasi
pemerintahan
Metode meningkatkan
stabdar etika
organisasi
pemerintahan
dan studi
kasus
Media:
Komputer
dan LCD
Projector,
atau gadget
dan internet
On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://elearn
ing.pt.ac.id
EVALUASI UJIAN AKHIR SEMESTER (UTS) MELAKUKAN VALIDASI PENILAIAN, EVALUASI DA PERBAIKAN PROSES PEMBELAJARAN BERIKUTNYA
Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata
kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang
disertai bukti-bukti.