SlideShare a Scribd company logo

Mp sdm lh furqaan

•
•
Furqaan Hamsyani
Furqaan Hamsyani

[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup. Tujuannya adalah menyusun rencana master pengembangan SDM lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kerangka berpikir, pergeseran paradigma, dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

EducationBusiness
1 of 46
Download to read offline
Perencanaan, Pengelolaan Pemantaun LH Bidang SDM Furqaan Hamsyani PS. Manjemen Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda & PS. Teknik Lingkungan F. Teknik Universitas Mulawarman
Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, & sasaran 2. Menjelaskan tujuan Permasalahan & Ruang Lingkup 3. Menjelaskan Kerangka Berpikir Perencanaan, Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan 4. Memberikan penjelasan Pergeseran Paradigma Pembangunan dan Kelembagaan LH di Daerah 5. Memberikan Penjelasan Master plan SDM dan SDA
Kerangka Perkuliahan 1. Kenapa kita mempelajari perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan 2. Pertanyaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan :  latar belakang, tujuan, & sasaran;  tujuan Permasalahan & Ruang Lingkup;  Kerangka Berpikir Perencanaan, Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan; 3. Peranan Pergeseran Paradigma Pembangunan dan Kelembagaan LH di Daerah 4. Master plan SDM dan SDA
Latar Belakang, Tujuan, & Sasaran Latar Belakang • Perubahan pengelolaan lembaga- lembaga pemerintah dan pelayanan publik sebagai akibat dari reformasi birokrasi dan otda • Tuntutan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat • Meningkatnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang bersifat antisipatif • Pentingya peran pemerintah sebagai parenting organization • Perlunya skenario pengembangan SDM yang memperhatikan dinamika internal dan eksternal organisasi pemerintah Tujuan : Menyusun perencanaan SDM LH yang dapat meningkatkan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup guna mendukung pembanguan berwawasan lingkungan dalam kerangka otonomi daerah Sasaran : Tersusunnya Master Plan Pengembangan SDM bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2005-2010
Permasalahan & Ruang Lingkup Ruang Lingkup 1. Mengkaji arah atau tren fenomena permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sampai dengan 2010 2. Mengkaji arah atau tren peran pemerintah di antara stakeholder pengelola lingkungan hidup di indonesia 3. Mengkaji permasalahan instansi pemerintah pengelola LH 4. Mengkaji tuntutan kinerja instansi pemerintah pengelola LH sampai dengan tahun 2010 5. Mengkaji kelayakan struktur manejemen instansi pemerintah pengelola LH sesuai dengan tuntutan kinerja 6. Merumuskan kebutuhan dan kualifikasi SDM pada instansi pemerintah pengelola LH 7. Melakukan critical review terhadap Master Plan SDM LH 2005-2010 sebelumnya 8. Merancang garis besar startegi (Master Plan) pengembangan SDM pada instansi pemerintah pengelola LH berdasarkan pendekatan skenario Permasalahan : 1. Bagaimana pemahaman kebutuhan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Indonesia? Apa peran strategis instansi pemerintah pengelola lingkungan hidup? 2. Apakah struktur organisasi dan manajemen yang ada saat ini telah selaras dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Apakah telah sejalan dengan rencana strategis yang telah disusun? 3. Bagaimana kinerja SDM pengelola LH pada instansi pemerintah saat ini baik di pusat maupun daerah? 4. Apakah kendala pokok dalam manajemen SDM pengelola LH? 5. Bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut? 6. Apakah rencana aksi dan tahapan program bagi pengembangan SDM pengelola LH
KERANGKA BERPIKIR (1) Ciri-cirinya adalah : 1. Sebagai katalis 2. Milik masyarakat 3. Kompetitif 4. Berorientasi pada misi, hasil, dan kebutuhan publik 5. Antisipatif 6. Terdesentralisasi Good Governance 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipatif 4. Responsivitas 5. Efektif & efesien 6. Kemitraan 7. Komitmen pada LH 8. Supremasi hukum 9. Demokratis 10. Visioner Pendekatan Birokrasi yang berorientasi pada wirausaha.
KERANGKA BERPIKIR (2) Strategic Direction Setting Supply, demand, discrepancies Develop Action Plan Implementation Action Plan Monitor, evaluate, revise 1. Perencanaan SDM harus berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 2. Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang 3. Perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan 4. Perencanaan harus akurat, teruji, fleksible, dapat dipertanggungjawabkan, dan secara periodik dapat dievaluasi
Kerangka Berpikir (3) Tujuan/ Sasaran SDM Perencanaan Anggaran SDM Prakiraan kebutuhan aktifitas SDM Program Kegiatan SDM Umpan balik Empat langkah pokok perencanaan SDM 1. Untuk kebutuhan masa depan 2. Untuk keseimbangan masa depan 3. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian pegawai 4. Untuk pengembangan Fokus Kajian
Pergeseran Paradigma Pembangunan • Dalam proses pengambilan keputusan : TOP DOWN BOTTOM UP • Peran pemerintah : DOMINAN FASILITATOR, REGULATOR, ENABLER. • Dari sisi pendekatan perencanaan : SEKTORAL REGIONAL (MULTISEKTORAL) • Dari sisi kepentingan masyarakat : KEPENTINGAN ELITE KEPENTINGAN AKAR RUMPUT • Dari pola pemanfaatan sumberdaya alam : KEPENTINGAN EKONOMI JANGKA PENDEK KEPENTINGAN KESEIMBANGAN ALAM JANGKA PANJANG
Kelembagaan LH di Daerah • Psl 112 ayat (1) UU No.22/1999 • PP No 8/2003 • SKB Men PAN & Mendagri No 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No 17/2003 • Surat edaran Mendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 660.1/1728/V/Bangda dan Nomor 660.1/102/V/Bangda Pertimbangan : 1. Yuridis 2. Empiris 3. Akomodatif Kelembagaan LH di daerah adalah berupa DINAS DAERAH 1. Perumusan kebijakan teknis LH 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum 3. Pembinaan pelaksanaan tugas LH Harapan : Kapasitas penyelenggaraan tugas dan fungsi LH menjadi : lebih luas, lebih kuat, dan lebih akomodatif
Pembagian tugas & kewenangan Tugas Propinsi Kab./Kota Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Pemerintah pusat Pemerintahan Kedudukan Daerah Otonom Daerah Otonom & Wilayah Administrasi Kewenangan Lintas Kab/Kota & segala kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota Otonomi yang luas, utuh, dan bertanggung jawab Bentuk Lembaga Dinas LH Propinsi Dinas LH Kab/Kota Pembinaan dan Pengawasan Departemen/ Kementerian Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pengawasan represif
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan KECAMATAN DESA/ KELURAHAN PRESIDEN Departemen Sektoral DEPDAGRI BANGDA MEN. LH Koordinasi GUBERNUR Pemda Provinsi DINAS LH INSTANSI LAIN BUPATI/WALIKOTA Pemda Kabupaten/Kota DINAS Kabupaten INSTANSI LAIN Masalah Lingkungan Bimbingan dan Supervisi Instruksi Instruksi KoordinasiKoordinasi Instruksi InstruksiInstruksi Potensi konflik 1. Territorial conclict (konflik horisontal) 2. Contiguity zone conflict (konflik vertikal)
Profil Umum Indonesia dalam sistem dunia Atribut Sumberdaya alam dan lingkungan hidup 1. “Mega diverse dunia” 2. Negara tropis 3. Negara kepulauan 4. Lokasi strategis 5. Kaya akan bahan tambang Atribut sosial ekonomi 1. Negara berkembang 2. Wilayah pasar 3. Produsen bahan mentah 4. Beban utang LN 5. Impor teknologi Atribut hukum/peraturan 1. Orientasi sektoral 2. Dominasi pemerintah 3. Paradigma “atur dan awasi” „Aset internasional’1. Ketergantungan eksternal 2. Eksploitasi SDA 3. Konsumtif 1. Konflik kepentingan 2. Inkonsistensi kebijakan 1. Posisi tawar rendah 2. Tidak mampu berinisiatif dan berinovasi 3. Reaktif dan defensif Profil Eksisting Indonesia
Posisi Indonesia dalam beberapa isu lingkungan internasional Kelompok 77 Produsen Minyak Bumi Koalisi “Mega Diverse” Isu keanekaragaman hayaiti Isu energi terbarukan Indonesia Isu pendanaan & perdagangan
Kecenderungan Pengelolaan SDA dan LH di Indonesia Green Economy Shallow environment management Conventional Economy Deep Ecology Indonesia 1. Konsumtif 2. Hilangnya bentuk kehidupan alamiah 1. Eksploitasi sumberdaya alam 2. Standar kehidupan material 1. Non Konsumtif 2. Harmonisasi dengan alam 1. Konservasi sumberdaya alam 2. Standar Kehidupan Ekologis
Tantangan Pengelolaan LH di Indonesia • Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia lebih dipandang sebagai permasalahan teknis yang dianggap akan dapat diselesaikan dengan penerapan teknologi dan penetapan standar baku mutu. • Sumberdaya alam masih dipandang sebagai sumberdaya ekonomis daripada sumberdaya ekologis. Dalam hal ini sumberdaya alam merupakan sumber pendapatan negara, daya tarik investasi, dan sumber kehidupan penduduk miskin. • Berbagai ukuran yang digunakan dalam pembangunan lebih berorientasi pada standar kehidupan material daripada kualitas kehidupan yang lebih holistik. • Adanya kecenderungan untuk mereduksi bentuk-bentuk kehidupan alamiah melalui kemajuan teknologi dan industrialisasi.
Driving force keguncangan LH • Pertama, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tinggi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia; • Kedua, ledakan penduduk yang mengganggu keseimbangan SDA dan lingkungan; • Ketiga kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan.
Menuju sustainable development.... • Dibentuknya instansi pemerintah yang menangani masalah lingkungan • Munculnya berbagai kegiatan dan ornop di bidang lingkungan hidup • Meningkatkan kesadaran masyarakat • Acuan perencanaan LH : Agenda 21 Indonesia, Agenda 21 Sektoral, Agenda 21 Lokal, Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Mainstreaming..... • Layak secara ekonomi • Diterima secara sosial • Ramah lingkungan • Memperkuat negara kesatuan Paradigma.... • Keberlanjutan • Keseimbangan • Efisiensi lingkungan • Harmonisasi dengan alam
Pembangunan Berkelanjutan....... Kesepakatan Nasional & Rencana Tindak Kesepakatan Nasional 1. Membangun masyarakat adil & makmur sesuai harkat kemanusiaan 2. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan 3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan 4. Melanjutkan proses reformasi 5. Menyelenggarakan rencana tindak pembangunan berkelanjutan 6. Meningkatkan kemandirian nasional 7. Menjamin kekayaan dan keanekaragaman budaya sebagai perekat bangsa 8. Menurunkan tingkat kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi, serta mengelola SDA secara berkelanjutan 9. Mewujudkan SDM terdidik, cerdas, dan bermoral 10. Mewujudkan komitmen dalam pencapaian pelaksaan pembanguna berkelanjutan Rencana Tindak 1. Penurunan tingkat kemiskinan 2. Kepemerintahan yang baik & masyarakat madani 3. Pendidikan 4. Tata ruang 5. Sumberdaya air 6. Energi dan SD mineral 7. Kesehatan 8. Pertanian 9. Keanekaragaman hayati 10. Perlindungan dan pengelolaan LH 11. Pola produksi dan konsumsi 12. Pendanaan dan kelembagaan
Program Pembangunan (RKP 2005 – Bappenas) Bid SDA dan LH 1. Perlindungan dan konservasi SDA 2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 3. Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH 4. Pengendalian pencemaran lingkungan 5. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
‘Satu’ atau ‘Beberapa’ Masa Depan? Saat ini Masa depan “One official future” (?) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Kita terbiasa melihat hanya „satu‟ masa depan. Kita perlu mengubah mindset untuk membuka mata terhadap „beberapa‟ masa depan. Sumber: Tony Suyantono, 2004
Mengapa Kita Memandang ‘Beberapa’ Masa Depan? Tak ada yang bisa memastikan 1 masa depan Ada beragam ketidakpastian, persepsi & judgment Yang dilakukan sekarang mempengaruhi masa depan Sumber: Tony Suyantono, 2004
Keunggulan Scenario Planning  Mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian  Membuka mata akan struktur fenomena dan perilaku lingkungan  Mengarahkan strategi yang tangguh untuk berbagai kemungkinan masa depan  Mendorong upaya menciptakan atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik  Think the unthinkable, menyadarkan hal yang tak terpikirkan tapi mungkin terjadi  Membentuk mindset yang antisipatif dan adaptif  Wahana pembelajaran dan strategic conversation bagi perusahaan Sumber: Tony Suyantono, 2004
Ketidakpastian Pre-determined (bisa diduga) Interpretasi 1 Interpretasi 2 Interpretasi 3 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Implikasi 1 Implikasi 2 Implikasi 3 Kompetensi & strategi/ kebijakan yang dibangun saat ini Model Scenario Planning ? Sumber: Tony Suyantono, 2004
Analisis Struktur Analisis struktur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan (driving forces) akan menunjukkan perilaku dan kemungkinan perubahan lingkungan di masa depan. Beberapa kemungkinan perubahan lingkungan ke depan akan ditangkap sebagai beberapa scenario. Perubahan lingkungan 1 = scenario 1 Kinerja pemerintah Penegakan hukum Aktivitas ekonomi Penjualan produk & jasa Lingkungan global Pendapatan masyarakat Stabilitas politik Perubahan lingkungan 2 = scenario 2 Perubahan lingkungan 3 = scenario 3 Sumber: Tony Suyantono, 2004
Skenario SDA & LH 2025 Skenario pesimis : 1. Konsumerisme tak terkendali 2. Fragmentasi kepentingan 3. Apatis thd penegakkan hukum 4. Lemahnya peranan faktor lokal 5. Kemajuan iptek demi eksploitasi 6. Tekanan penduduk perkotaan dan pesisir 7. Disorientasi otonomi daerah 8. Paradigma : pertumbuhan & profitabilitas Skenario optimis : 1. Menguatnya Green Consumerism 2. Masyarakat madani yang mantap 3. Good environmental governance 4. Menguatnya peranan faktor lokal 5. Kemajuan iptek mendorong standarisasi produk yang ramah lingkungan 6. Redistribusi penduduk 7. Reorientasi otonomi daerah 8. Paradigma : berkelanjutan & keseimbangan SDA dan LH sebagai “the last resort” bagi sumber pembiayaan ekonomi pembangunan SDA dan LH sebagai komoditi ekologis yang berdimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya Timbul 4 krisis utama : pangan, air, energi, dan ruang Total recovery : lebih dari 20 tahun Optimasi pemanfaatan intangible resources, selektif thd SDA terbarukan & SDA tak terbarukan Total recovery : kurang dari 20 tahun
Nilai, visi, tujuan dan strategi organisasi Peran SDM dalam keputusan stratejik Pengem bangan Pergantian Kultur dan suasana Komunikasi StrukturReward Rekrutmen Kompetensi Kebijakan manajemen (bidang putih) Elemen administrative manajemen SDM (bidang abu-abu muda)
Apa yang dibutuhkan organisasi Bagaimana situasi mempengaruhi SDM Apa kendala antara yang diperlukan dan yang dimiliki Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini Apa yang telah dimiliki organisasi Revisi kebijakan manajemen SDM Rencana dan program Monitor dan evaluasi
Perumusan Strategi Hasil analisa kondisi makro dan mikro; diarahkan oleh adanya visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, tujuan dan strategi Perencanaan Strategi Rencana Strategic: a. Sasaran strategic b. Target c. Inisiatif strategic Penyusunan program Penyusunan Anggaran Implementasi Pemantauan Program Jangka Panjang Program jangka pendek Pelaksanaan rencana Pelaksanaan rencana Umpan balik Physical Creation Process Mental Creation Process Sistem Manajemen Strategic
Skenario Kelembagaan LH (by area authority – role – strategic sequence) By Role: • Role I : Institusi LH sebagai katalisator dan integrator pembangunan berkelanjutan (multisectoral oriented) • Role II : Institusi LH sebagai perumus kebijakan di bidang LH (sectoral oriented) • Role III : Institusi LH sebagai pelaksana kebijakan di bidang LH (deep sectoral oriented) By area authority: • Nasional (pusat) • Propinsi (regional) • Kabupaten/kota (lokal) By area authority Nas. Prop. Kab./ Kota. Role 1 Role 2 Role 3 By Role By Strategic sequence 1. Strategic 2. Tactic 3. Program By Strat egic seq. Strategic Tactic Program Kelembagaan 3 Kelembagaan 1: well set: mis. Nas.- multisectoral-strategic Kelembagaan 2
Tipologi Skenario Kelembagaan 3 Kelembagaan 2 Kelembagaan 1 Pesimis P3 (Skenario 1) P2 P1 Optimis O3 O2 O1 (Skenario 3) Skenario Kelembagaan LH SkenarioSDA&LH Keterangan: Kelembagaan 1: kondisi apabila semua peran kelembagaan sesuai dan tepat (managed/ optimized – mature organization) Kelembagaan 2: kondisi apabila sudah sekitar 50% atau lebih peran ideal kelembagaan telah terpenuhi (defined organization) Kelembagaan 3: kondisi apabila baru sebagian kecil peran kelembagaan terpenuhi atau masih banyak yang tumpang tindih peran antar lembaga (vertikal dan horizontal) (Initial and Repeatable Organization) Skenario1 (P3): apabila kelembagaan belum matang dan belum berhasil mengatasi masalah lingkungan hidup Skenario 2 (P2/O2): apabila kelembagaan sudah siap sistemnya dan kondis lingkungan mengarah membaik sesuai dengan konvensi dunia Skenario 3 (O1): apabila kondis kelembangaan sudah matang dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia sudah sesuai dengan konvensi internasional S ke na ri o 2
Orientasi kebijakan publik, Strategi/Master Plan dan Garis Besar Program Pengembangan SDM Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Kebija kan • Reinventing peran strategis LH bagi pembangunan • Restrukturisasi Organisasi dan SDM • Kementerian ditingkatkan menjadi Departemen/ Menko •Akselerasi peran organisasi dan SDM serta penerapan Good Governance • Pemantapan/ optimalisasi peran organisasi dan SDM secara kontinyu • Pemantapan Good Governance • Inovasi pengembangan Strate gi • Reposisi peran KLH • Merumuskan Kepres/ PP kelembagaan LH (Interdep, Pusat-Daerah) • Rekayasa organisasi & kompetensi SDM • Peniingkatan kapasitas peran KLH sebagai “dinamisator/penggerak” • Penerapan best practice Good Governance (GG) • Pemantapan posisi KLH sebagai „gatekeeper‟ aset SDA nasional -> fs. kendali • KLH sbg partner stakeholder • KLH sebagai inisiator kebijkan LH Progra m • Identifikasi permasalahan kapasitas org./lembaga sesuai dengan perannya • Membentuk budaya organisasi yang baru • Penilaian kompetensi SDM • Restruktur kelembagaan (right sizing) & replacement/ recruitment SDM • Pelatihan intensif • Mendapatkan pengakuan internasional (semacam ISO 1400) • Peningkatan kompetensi SDM di setiap lini dan tingkatan lembaga • Dibentuk unit Compliance untuk menjaga best practice GG • Aktualisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM (melalui pelatihan intensif) secara kontinyu • Prog. Right sizing (adjusting sesuai kebutuhan masalah LH) • Best practice GG • Peningkatan kemampuan partnership dengan mitra lokal dan posisi tawar dengan pihak internasional Skenario Kelembagaan LH Kebijakan,Strategi/MasterPlandan ProgramSDM
Skenario 1 (Business as Usual/ BAU) Skenario 2 (LH: sektor proritas) Skenario 3 (Deep ecology) • LH tetap dipandang dan diperlakukan sebagai salah satu sektor pembangunan semata oleh „pusat kekuatan politik negara‟ (eksekutif dan legislatif maupun yudikatif) • Kontroversi dikotomi kepentingan ekonomi vs LH walau sama-sama berbasis untuk kesejahteraan masyarakat, terus berlanjut • Dinamika perkembangan dan kebutuhan ekternal masalah lingkungan tidak terantisipasi oleh pengembangan kapasitas lembaga (internal) • LH telah menjadi prioritas pembangunan • Stakeholders telah bounding (mis. hasil pendekatan negative campaign yang gencar tentang unsustainable development dev. -> tercipta “histeria massal lingkungan hidup” sehingga timbul rasa senasib diantara stakeholder) • Kondisi kondusif untuk upaya percepatan peningkatan kapasitas kelembagaan LH -> SDM tertata sesuai kebutuhan/tuntutan standar kompetensi dan aplikasi GG • LH telah menjadi „way of life” dan “way of thinking” (a new paradigm) • Kesejahteraan masyarakat mencapai minimal standar dunia • Birokrasi telah berubah menjadi Enterpreneur Government yang berorientasi pada kekuatan kemandirian, keberlangsungan dan best practice GG (untuk kepentingan stakeholder)
Berdirinya KLH 2nd curve (peremajaan) Mulai berkembang Tahap pengem bangan tumbuh matang Kapasitas lembaga & SDM Ukuran relatif kapasitas lembaga & SDM Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 ? ??? (Busin ess As Usual /BAU) (LH jadi prioritas Pemb.) S1 S2 S3 S1: beban internal & eksternal terlalu berat = kapasitas belum memadai S2: beban internal < beban eksternal S3: beban eksternal mulai dpt dikendalikan (Paradigma LH bg seluruh sektor Pemb.; Organisasi & SDM optimal) Saat ini 2004 2008 >=2010
Skenario 1: Business as Usual • Kurangi penanganan masalah lingkungan dengan pendekatan ad-Hoc karena duplikatif dan inefisien •Harus mulai ditetap sistem operasi standar pembangunan yang didukung oleh kekuatan hukum (min. Keppres/ PP) yang integratif/ komprehensif sesuai dengan sifat sistemik keruangan LH • Dikembangkan sistem manajemen yang bersifat organik (bukan mekanistik) secara vertikal maupun horizontal. Kegiatan Inti dan pendukung jelas. • Segera lakukan audit total (SDM) seluruh lembaga LH (pemerintah) Skenario 2: LH: Prioritas Pembangunan • Menetapkan LH menjadi koordinasi sektor kegiatan pembangunan (Dept/Menko?) •Fokus pada masalah kritis LH (priority setting) dan konvensi internaional •Merancang & menerapkan best practice Good Governance (GG) dan sistem kendali operasional (bisa gunakan pendekatan Balance Scored Card) • Rumuskan & internalisasi peran vertikal dan horizontal kelembagaan LH •Right-sizing kelembagaan dan SDM, baik pusat, propinsi dan daerah Skenario 3: LH: a new paradigm • Pengakuan dari stakeholder manfaat keberadaan lembaga LH (tercipta aliansi kelembagaan LH seluruh Indonesia) sesuai perannya •Penerapan kontinyu best practice GG telah teruji untuk seluruh lembaga pemerintah dibid. LH (pusat, propinsi dan daerah) •Penerapan cost effectiveness untuk mengukur kinerja operasional dan terus mampu akomodatif bahkan antisipatif dinamika masyarakat dan LH. • Kontinyuitas pengembangan lembaga dan SDM sesuai tuntuan dinamika fenomena LH dan pemerintah Indonesia
2nd curv e (pere maja an) Orientasi pada Skenario 1: cenderung pesimis (BAU) dan butuh waktu lama untuk recovery ? Orientasi pada Skenario 2: cenderung optimis dan dapat diupayakan percepatan. Tergantung dari komitmen pemerintah pusat. Pola “Looping”. Orientasi pada Skenario 3: Optimis dan perlu kebijakan dan tindakan revolusi jika ingin dimulai saat ini. Namun dapat dicapai sebagai bagian tahapan dari skenario 1 atau/dan skenario 2.
Implikasi Program 1 (jabaran skenario 1): • Menetapkan kembali prioritas pemb. LH •Merumuskan dan menetapkan kembali fungsi peran lembaga LH (KLH, propinsi dan daerah); khususnya ditinjau dari aspek kekuatan hukum dan kapasitas pelaksana (manajemen). KLH dapat dikembangkan sebagai parenting organization dari lembaga-lembaga LH lainnya •Audit total kinerja unit-unit kerja (terutama terkait dengan SDM) • Menata kembali sistem kelembagaan dan hukum perundang-undangannya (interdep- pusat- propinsi-daerah) • Menata kembali fs dan peran unit kerja berikut SDM yang ada , dilihat dari perannya: inti/core atau pendukung/supporting per wilayah kerja (nasional, propinsi, daerah) • Tetapkan sistem operasi yang mengacu pada best practice GG dan diukur dengan pendekatan sistem kendali yang mengacu pada perspektif BSC (Balanced Score Card), cost effectiveness dan Activity Based Budget/ Costing • Beorientasi menjadi Learning Organization; fleksibel, knowledge base organization dan terbuka serta driven by mission rather than by rule. Pelatihan intensif dan kontinyu menjadi agenda utama. • Kompetensi yang dipentingkan adalah kemampuan critical thinking, berfikir sistemik dan synthesis sehingga mampu untuk menterjemahkan hal yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk kemudian dijadikan bahan dasar regulasi, kebijakan dan kampanye kepada masyarakat. Dari sisi skill, diperlukan yang mampu menjalankannya instruksi secara secara cepat, tepat dan ada inisiatif. Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 2
Implikasi Program 2 (jabaran skenario 2): • Sejalan dengan semakin sensitif dan pentingnya masalah LH bagi keberlangsungan pembangunan maka KLH dapat mulai dipersiapkan menjadi Dept./Menko • Penerapan best practice GG, khususnya di KLH sehingga dapat dijadikan referensi bagi lembaga LH lainnya. Sejalan dengan itu, sistem insentif ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan vitalitas kerja. Hal ini perlu untuk peningkatan kapasitas organisasi dan SDM • Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dengan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC), cost effectiveness (CE) dan activity based costing (ABC) • Mengembangkan secara intensif dan tepat guna unit yang penting dan relevan dengan tuntutan masa kini yaitu unit IT (guna pengembangan e-government) dan unit compliance (yang akan secara terus menerus menjaga, mengendalikan kegiatan secara teknis agar tetap sejalan dengan strategi pembangunan LH). KLH juga dapat dikembangkan sebagai pusat informasi LH Indonesia (sebagai public domain). Unit kerja lain yang juga penting dan strategis untuk upaya reposisi KLH adalah dibentuknya semacam Corporate Communication. •Memperkuat aliansi strategis vertikal organisasi (pusat, propinsi dan daerah) dan horizontal (dengan stakeholder lainnya: LSM, tokoh informal, PT, swasta, dll) dan jika diperlukan dibentuk badan semacam Board of Trustee untuk fungsi kendali dan konsultatif perumusan kebijakan (tidak lagi dilakukan secara ad-Hoc) • Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan sebagai intrapreneurship dan PR (Public Relation) agar memperkuat orientasi sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat dan persiapan untuk menjadi Menko Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 3
Implikasi Program 3 (jabaran skenario 3): • Pelaksanaan program strategi aliansi yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder. • Berinisiatif dan menunjang secara riel perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis kepentingan LH (tugas koordinasi interdep) • Memberikan pembinaan yang intensif akan pentingnya cara berpikir berbasis LH bagi pembangunan berkelanjutan. Menciptakan berbagai model praktis sistem kebijakan pembangunan berkelanjutan lintas sektoral dan antar daerah. • Berperan sebagai advokasi bagi kepentingan pemulihan LH yang bermasalah, mempertahankan kualitas LH yang telah ada dan menjaga aset SDA. • Penyelarasan manajemen/organisasi Lembaga LH dan penguatan kualifikasi SDM untuk kebutuhan peran di atas •Terus menerus (secara periodik) menilai performa lembaga-lembaga LH (termasuk SDM). Dengan demikian peningkatan standar sebagai lembaga LH dapat pada akhirnya mempunyai reputasi dan kredibilitas kelas dunia. Kualifikasi SDM semakin diarahkan untuk juga memenuhi kualifikasi pribadi unggulan bukan semata-mata keahlian/ketrampilan keilmuan semata. •Upaya Right Sizing organisasi harus diawasi terus menerus agar proses pengambilan keputusan tetap dapat cepat dan tepat guna serta mencapai tingkatan tertinggi kepuasan masyarakat. •Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan leadership untuk semua pihak (pimpinan dan staf) dan juga isu/kasus/ilmu baru dari LH, Menciptakan sebanyak-banyak proyek percontohan atau prototyping kegiatan yang melibatkan stakeholder dan sekaligus bisa memenuhi aspek lingkungan dan ekonomi/bisnis. Hal ini diperlukan untuk terus menjaga kondisi (conditioning) yang kondusif.
“Tidak ada negara terbelakang (underdeveloped country) yang ada adalah negara yang tidak dikelaola dengan baik (undermanaged country)”, (Peter F. Drucker) Wilayah Tugas & kewenangan Peran Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan SDM Nasional / Pusat (KLH) • Tugas: pembinaan dan pengawasan • Kewenangan: Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi dan pengawasan Visi, misi, strategi nasional Kompetensi (concept) : perumusan konsep kebijakan, strategic thinking, strategic management, hukum (publik dan lingkungan), ekonomi SDA dan LH, environment specialist , evaluasi; integrator Propinsi (Dinas) •Tugas: Kebijakan, ijin kelayakan (lintas wilayah), layanan umum dan pembinaan • Kewenangan: Koordinasi lintas Kab/ Kota, kewenangan khusus yg belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota, pelatihan Taktik Pembangunan daerah: Perencanaan wilayah (Koordinasi Wilayah/ Korwil) •Desentralisasi •Dekonsentrasi Kompetensi (planner): Perumusan perencanaan wilayah, kebijakan publik, monitoring-evaluasi, ekonomi SDA dan LH, sosbud, environmentalist/environment specialist , asset management, evaluasi; integrator Kab./ Kota (Dinas) •Tugas: Kebijakan, ijin operasi, layanan umum dan pembinaan • Kewenangan: Otonomi yg luas, utuh dan bertanggung jawab, pelatihan Program dan pelaksanaan pembangunan •Dekonsentrasi Kompetensi (designer & operator): Perumusan perencanaan daerah (s/d site plan), ekonomi - bisnis SDA-LH, Hukum Lingkungan, finance/akuntan, sipil engineer, social engineer, monitoring-evaluasi (laboran), environmentalist , asset management Masalah Lingkungan Hidup
Tanggapan Utama • misi, tujuan pembangunan LH tidak terdefinisi dengan baik sehingga ada kesulitan untuk dapat memberikan arah bagi perumusan master plan dan strategi pengembangan SDM bagi pengelolaan LH • lebih dari itu cascading (atau operasionalisasi) sampai dengan tingkat program menjadi lemah, kurang konsisten dan kurang terstruktur dengan baik. Dapat dikaji dalam rumusan kebijakan antar pusat dan daerah atau antar sektoral • Dengan demikian ada kesulitan untuk menggunakan Master Plan 2001- 2005 sebagai satu rangkaian Master Plan sampai tahun 2010. Tanggapan tambahan • program lebih terkesan empiris dan normatif berdasar laporan resmi yang ada • rekomendasi menjadi kurang operasional untuk dapat dijadikan program pengembangan pengelolaan SDM yang terukur
Apakah Kelembagaan LH kuat? Berperan sebagai katalisator & integrator pembangunan berkelanjutan Bagaimanakah kondisi LH & SDA Skenario 1 Apakah kebijakan pembangunan berorientasi jangka panjang Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Orientasi penyelesaian akar masalah Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Skenario optimis Skenario Kelembagaan LH SkenarioSDA&LH
Orientasi pengembangan SDM Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage Skenario optimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage Skenario Kelembagaan LHSkenarioSDA&LH 1. Comodity : kemampuan yang mudah dilatih dan sifatnya hampir sama untuk setiap lembaga. Pekerjaan bersifat rutin, repetitif, dan terikat pada SOP. Mudah diganti, sulit ditingkatkan. Strategi umum : otomatisasi 2. Leverage : kemampuan yang cenderung spesifik. Pekerjaan bersifat non rutin dan analitikal. Mudah digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : diferensiasi dan kapitalisasi 3. Propietry : kemampuan yang sangat spesifik. Pekerjaan bersifat menyusun strategi dengan mengkombinasikan “faktor-faktor”. Sulit digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : kapitalisasi atau outsourcing
Daftar Pustaka Anonim, 2005, Master Plan Sumberdaya Manusia Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta

Recommended

Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desaPedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desamuhammad hamdi
 
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPenataan Ruang
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...Riza Magfirah
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
 
KKL
KKLKKL
KKLnurhadiyati
 
Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2Ahyu Ghangsari
 

Recommended

Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desaPedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desamuhammad hamdi
 
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPenataan Ruang
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...Riza Magfirah
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
 
KKL
KKLKKL
KKLnurhadiyati
 
Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2Ahyu Ghangsari
 
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017Panji Kharisma Jaya
 
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Syahyuti Si-Buyuang
 
Profil pugar 2010
Profil pugar 2010Profil pugar 2010
Profil pugar 2010walhiaceh
 
PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002CIkumparan
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsichindanapratika
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaOperator Warnet Vast Raha
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
 
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Panduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unramPanduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unramSulis Tiyana
 
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)finalPresentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)finalPanji Kharisma Jaya
 
Penyusunan programa pp
Penyusunan programa ppPenyusunan programa pp
Penyusunan programa ppwika_wibowo
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Contoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kknContoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kknApry Nugroho
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017Ferdy Makonda
 
Analisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaranAnalisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaransmpn1tgt
 
Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Mater pkm
Mater pkm Mater pkm
Mater pkm fatur roji
 
Chapter 4
Chapter 4Chapter 4
Chapter 4ibad321
 
Chapter 2
Chapter 2Chapter 2
Chapter 2ibad321
 
新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504flalalaflax
 
Chapter 3
Chapter 3Chapter 3
Chapter 3ibad321
 

More Related Content

What's hot

Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017Panji Kharisma Jaya
 
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Syahyuti Si-Buyuang
 
Profil pugar 2010
Profil pugar 2010Profil pugar 2010
Profil pugar 2010walhiaceh
 
PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002CIkumparan
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaOperator Warnet Vast Raha
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
 
Panduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unramPanduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unramSulis Tiyana
 
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)finalPresentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)finalPanji Kharisma Jaya
 
Penyusunan programa pp
Penyusunan programa ppPenyusunan programa pp
Penyusunan programa ppwika_wibowo
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Contoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kknContoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kknApry Nugroho
 
Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017Ferdy Makonda
 
Analisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaranAnalisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaransmpn1tgt
 

What's hot (18)

Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
Kesimpulan dan rekomendasi Tenure Conference 2017
 
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
 
Profil pugar 2010
Profil pugar 2010Profil pugar 2010
Profil pugar 2010
 
PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002PP No 63 th 2002
PP No 63 th 2002
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desa
 
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
 
Panduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unramPanduan kkn-tematik-unram
Panduan kkn-tematik-unram
 
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)finalPresentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
 
Penyusunan programa pp
Penyusunan programa ppPenyusunan programa pp
Penyusunan programa pp
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Contoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kknContoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kkn
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah
 
Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017Buku pedoman penghargaan energi 2017
Buku pedoman penghargaan energi 2017
 
Analisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaranAnalisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaran
 
Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21
 
Mater pkm
Mater pkm Mater pkm
Mater pkm
 

Viewers also liked

Chapter 4
Chapter 4Chapter 4
Chapter 4ibad321
 
Chapter 2
Chapter 2Chapter 2
Chapter 2ibad321
 
新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504flalalaflax
 
Chapter 3
Chapter 3Chapter 3
Chapter 3ibad321
 
Módulo 4. movilización de rea
Módulo 4. movilización de reaMódulo 4. movilización de rea
Módulo 4. movilización de reaZaidy18
 
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyani
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyaniPerencanaan lingkungan furqaan hamsyani
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyaniFurqaan Hamsyani
 
Venturing into the cloud
Venturing into the cloudVenturing into the cloud
Venturing into the cloudJeff Piontek
 
Què és l’art
Què és l’artQuè és l’art
Què és l’artjcestrella
 
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali Halevi
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali HaleviDownloads and Citatations_ Henk Moed_Gali Halevi
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali HaleviGali Halevi PhD
 
Data analytics in decision making
Data analytics in decision makingData analytics in decision making
Data analytics in decision makingGramener
 
Rotameter
RotameterRotameter
RotameterMNButt
 

Viewers also liked (14)

Chapter 4
Chapter 4Chapter 4
Chapter 4
 
Chapter 2
Chapter 2Chapter 2
Chapter 2
 
新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504新・ライブ配信システム資料201504
新・ライブ配信システム資料201504
 
Chapter 3
Chapter 3Chapter 3
Chapter 3
 
Sanvad
SanvadSanvad
Sanvad
 
Módulo 4. movilización de rea
Módulo 4. movilización de reaMódulo 4. movilización de rea
Módulo 4. movilización de rea
 
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyani
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyaniPerencanaan lingkungan furqaan hamsyani
Perencanaan lingkungan furqaan hamsyani
 
Educación
EducaciónEducación
Educación
 
Gestionerischio
GestionerischioGestionerischio
Gestionerischio
 
Venturing into the cloud
Venturing into the cloudVenturing into the cloud
Venturing into the cloud
 
Què és l’art
Què és l’artQuè és l’art
Què és l’art
 
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali Halevi
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali HaleviDownloads and Citatations_ Henk Moed_Gali Halevi
Downloads and Citatations_ Henk Moed_Gali Halevi
 
Data analytics in decision making
Data analytics in decision makingData analytics in decision making
Data analytics in decision making
 
Rotameter
RotameterRotameter
Rotameter
 

Similar to Mp sdm lh furqaan

PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPradisaLazuardi1
 
kebijakan-pemda-dalam-pkk.ppt
kebijakan-pemda-dalam-pkk.pptkebijakan-pemda-dalam-pkk.ppt
kebijakan-pemda-dalam-pkk.pptssuser305239
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor SanitasiProses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasiinfosanitasi
 
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxKonsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxRatnaJuniarti2
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
Perencanaan kurikulum 2013
Perencanaan kurikulum 2013Perencanaan kurikulum 2013
Perencanaan kurikulum 2013junaidi m
 
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingYuniarti H
 
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingYuniarti H
 
Paparan OB Ka Dinperkim.pptx
Paparan OB Ka Dinperkim.pptxPaparan OB Ka Dinperkim.pptx
Paparan OB Ka Dinperkim.pptxAhmadHusni23
 
materi latsar asn dosen
materi latsar asn dosenmateri latsar asn dosen
materi latsar asn dosenNouvanMoulia
 
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptx
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptxPENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptx
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptxSimpegBKDDIY
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontalo
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontaloRencana kerja-kwarcabkota-gorontalo
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontalokwarcabkotagorontalo
 

Similar to Mp sdm lh furqaan (20)

PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
 
kebijakan-pemda-dalam-pkk.ppt
kebijakan-pemda-dalam-pkk.pptkebijakan-pemda-dalam-pkk.ppt
kebijakan-pemda-dalam-pkk.ppt
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor SanitasiProses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
 
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxKonsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
 
Perencanaan kurikulum 2013
Perencanaan kurikulum 2013Perencanaan kurikulum 2013
Perencanaan kurikulum 2013
 
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
 
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
 
k
kk
k
 
Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
Kebijakan Kehumasan Instansi PemerintahKebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
 
Paparan OB Ka Dinperkim.pptx
Paparan OB Ka Dinperkim.pptxPaparan OB Ka Dinperkim.pptx
Paparan OB Ka Dinperkim.pptx
 
materi latsar asn dosen
materi latsar asn dosenmateri latsar asn dosen
materi latsar asn dosen
 
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptx
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptxPENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptx
PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS DENGAN BERFIKIR SYSTEMIK DI ERA VUCA.pptx
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
Info Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek NasionalInfo Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek Nasional
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Modul pengantar klhs
Modul pengantar klhsModul pengantar klhs
Modul pengantar klhs
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
 
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontalo
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontaloRencana kerja-kwarcabkota-gorontalo
Rencana kerja-kwarcabkota-gorontalo
 

More from Furqaan Hamsyani

Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara
Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara
Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
Perencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanPerencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanFurqaan Hamsyani
 
Praktikum pencemaran udara asli
Praktikum pencemaran udara asli Praktikum pencemaran udara asli
Praktikum pencemaran udara asli Furqaan Hamsyani
 
Perencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanPerencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanFurqaan Hamsyani
 
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udaraMemperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udaraFurqaan Hamsyani
 
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara 7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyani
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyaniEkonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyani
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyaniFurqaan Hamsyani
 
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politani
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politaniproposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politani
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politaniFurqaan Hamsyani
 
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling Politani
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling PolitaniProposal pembentukan lab k3 dan kesling Politani
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling PolitaniFurqaan Hamsyani
 
Bab 1 ekonomi pencemaran udara
Bab 1 ekonomi pencemaran udara Bab 1 ekonomi pencemaran udara
Bab 1 ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara 8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
6-daftar isi ekonomi pencemaran udara
6-daftar isi ekonomi pencemaran udara 6-daftar isi ekonomi pencemaran udara
6-daftar isi ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara 5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udaraFurqaan Hamsyani
 

More from Furqaan Hamsyani (20)

Cover p2 m3
Cover p2 m3Cover p2 m3
Cover p2 m3
 
Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara
Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara
Lampiran5__22-24 ekonomi pencemaran udara
 
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara
Daftar pustaka ekonomi pencemaran udara
 
Praktikum 1 hujan asam
Praktikum 1 hujan asamPraktikum 1 hujan asam
Praktikum 1 hujan asam
 
Praktikum 2 debu
Praktikum 2 debuPraktikum 2 debu
Praktikum 2 debu
 
Materi peraturan
Materi peraturanMateri peraturan
Materi peraturan
 
Praktek mahasiswa ml
Praktek mahasiswa mlPraktek mahasiswa ml
Praktek mahasiswa ml
 
Perencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanPerencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaan
 
Praktikum pencemaran udara asli
Praktikum pencemaran udara asli Praktikum pencemaran udara asli
Praktikum pencemaran udara asli
 
Perencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaanPerencanaan+lingkungan furqaan
Perencanaan+lingkungan furqaan
 
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udaraMemperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
 
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara 7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara
7-daftar tabel ekonomi pencemaran udara
 
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyani
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyaniEkonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyani
Ekonomi teknik dan lingkungan furqaan hamsyani
 
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politani
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politaniproposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politani
proposal penguatan lab k3 dan kesling ps ml politani
 
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling Politani
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling PolitaniProposal pembentukan lab k3 dan kesling Politani
Proposal pembentukan lab k3 dan kesling Politani
 
Bab 1 ekonomi pencemaran udara
Bab 1 ekonomi pencemaran udara Bab 1 ekonomi pencemaran udara
Bab 1 ekonomi pencemaran udara
 
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara 8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara
8-daftar gambar ekonomi pencemaran udara
 
6-daftar isi ekonomi pencemaran udara
6-daftar isi ekonomi pencemaran udara 6-daftar isi ekonomi pencemaran udara
6-daftar isi ekonomi pencemaran udara
 
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara 5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara
5-kata pengantar ekonomi pencemaran udara
 
4-riwayat hidup
4-riwayat hidup 4-riwayat hidup
4-riwayat hidup
 

Recently uploaded

Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 

Recently uploaded (20)

Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 

Mp sdm lh furqaan

  • 1. Perencanaan, Pengelolaan Pemantaun LH Bidang SDM Furqaan Hamsyani PS. Manjemen Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda & PS. Teknik Lingkungan F. Teknik Universitas Mulawarman
  • 2. Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, & sasaran 2. Menjelaskan tujuan Permasalahan & Ruang Lingkup 3. Menjelaskan Kerangka Berpikir Perencanaan, Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan 4. Memberikan penjelasan Pergeseran Paradigma Pembangunan dan Kelembagaan LH di Daerah 5. Memberikan Penjelasan Master plan SDM dan SDA
  • 3. Kerangka Perkuliahan 1. Kenapa kita mempelajari perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan 2. Pertanyaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan :  latar belakang, tujuan, & sasaran;  tujuan Permasalahan & Ruang Lingkup;  Kerangka Berpikir Perencanaan, Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan; 3. Peranan Pergeseran Paradigma Pembangunan dan Kelembagaan LH di Daerah 4. Master plan SDM dan SDA
  • 4. Latar Belakang, Tujuan, & Sasaran Latar Belakang • Perubahan pengelolaan lembaga- lembaga pemerintah dan pelayanan publik sebagai akibat dari reformasi birokrasi dan otda • Tuntutan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat • Meningkatnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang bersifat antisipatif • Pentingya peran pemerintah sebagai parenting organization • Perlunya skenario pengembangan SDM yang memperhatikan dinamika internal dan eksternal organisasi pemerintah Tujuan : Menyusun perencanaan SDM LH yang dapat meningkatkan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup guna mendukung pembanguan berwawasan lingkungan dalam kerangka otonomi daerah Sasaran : Tersusunnya Master Plan Pengembangan SDM bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2005-2010
  • 5. Permasalahan & Ruang Lingkup Ruang Lingkup 1. Mengkaji arah atau tren fenomena permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sampai dengan 2010 2. Mengkaji arah atau tren peran pemerintah di antara stakeholder pengelola lingkungan hidup di indonesia 3. Mengkaji permasalahan instansi pemerintah pengelola LH 4. Mengkaji tuntutan kinerja instansi pemerintah pengelola LH sampai dengan tahun 2010 5. Mengkaji kelayakan struktur manejemen instansi pemerintah pengelola LH sesuai dengan tuntutan kinerja 6. Merumuskan kebutuhan dan kualifikasi SDM pada instansi pemerintah pengelola LH 7. Melakukan critical review terhadap Master Plan SDM LH 2005-2010 sebelumnya 8. Merancang garis besar startegi (Master Plan) pengembangan SDM pada instansi pemerintah pengelola LH berdasarkan pendekatan skenario Permasalahan : 1. Bagaimana pemahaman kebutuhan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Indonesia? Apa peran strategis instansi pemerintah pengelola lingkungan hidup? 2. Apakah struktur organisasi dan manajemen yang ada saat ini telah selaras dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Apakah telah sejalan dengan rencana strategis yang telah disusun? 3. Bagaimana kinerja SDM pengelola LH pada instansi pemerintah saat ini baik di pusat maupun daerah? 4. Apakah kendala pokok dalam manajemen SDM pengelola LH? 5. Bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut? 6. Apakah rencana aksi dan tahapan program bagi pengembangan SDM pengelola LH
  • 6. KERANGKA BERPIKIR (1) Ciri-cirinya adalah : 1. Sebagai katalis 2. Milik masyarakat 3. Kompetitif 4. Berorientasi pada misi, hasil, dan kebutuhan publik 5. Antisipatif 6. Terdesentralisasi Good Governance 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipatif 4. Responsivitas 5. Efektif & efesien 6. Kemitraan 7. Komitmen pada LH 8. Supremasi hukum 9. Demokratis 10. Visioner Pendekatan Birokrasi yang berorientasi pada wirausaha.
  • 7. KERANGKA BERPIKIR (2) Strategic Direction Setting Supply, demand, discrepancies Develop Action Plan Implementation Action Plan Monitor, evaluate, revise 1. Perencanaan SDM harus berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 2. Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang 3. Perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan 4. Perencanaan harus akurat, teruji, fleksible, dapat dipertanggungjawabkan, dan secara periodik dapat dievaluasi
  • 8. Kerangka Berpikir (3) Tujuan/ Sasaran SDM Perencanaan Anggaran SDM Prakiraan kebutuhan aktifitas SDM Program Kegiatan SDM Umpan balik Empat langkah pokok perencanaan SDM 1. Untuk kebutuhan masa depan 2. Untuk keseimbangan masa depan 3. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian pegawai 4. Untuk pengembangan Fokus Kajian
  • 9. Pergeseran Paradigma Pembangunan • Dalam proses pengambilan keputusan : TOP DOWN BOTTOM UP • Peran pemerintah : DOMINAN FASILITATOR, REGULATOR, ENABLER. • Dari sisi pendekatan perencanaan : SEKTORAL REGIONAL (MULTISEKTORAL) • Dari sisi kepentingan masyarakat : KEPENTINGAN ELITE KEPENTINGAN AKAR RUMPUT • Dari pola pemanfaatan sumberdaya alam : KEPENTINGAN EKONOMI JANGKA PENDEK KEPENTINGAN KESEIMBANGAN ALAM JANGKA PANJANG
  • 10. Kelembagaan LH di Daerah • Psl 112 ayat (1) UU No.22/1999 • PP No 8/2003 • SKB Men PAN & Mendagri No 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No 17/2003 • Surat edaran Mendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 660.1/1728/V/Bangda dan Nomor 660.1/102/V/Bangda Pertimbangan : 1. Yuridis 2. Empiris 3. Akomodatif Kelembagaan LH di daerah adalah berupa DINAS DAERAH 1. Perumusan kebijakan teknis LH 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum 3. Pembinaan pelaksanaan tugas LH Harapan : Kapasitas penyelenggaraan tugas dan fungsi LH menjadi : lebih luas, lebih kuat, dan lebih akomodatif
  • 11. Pembagian tugas & kewenangan Tugas Propinsi Kab./Kota Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Pemerintah pusat Pemerintahan Kedudukan Daerah Otonom Daerah Otonom & Wilayah Administrasi Kewenangan Lintas Kab/Kota & segala kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota Otonomi yang luas, utuh, dan bertanggung jawab Bentuk Lembaga Dinas LH Propinsi Dinas LH Kab/Kota Pembinaan dan Pengawasan Departemen/ Kementerian Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pengawasan represif
  • 12. Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan KECAMATAN DESA/ KELURAHAN PRESIDEN Departemen Sektoral DEPDAGRI BANGDA MEN. LH Koordinasi GUBERNUR Pemda Provinsi DINAS LH INSTANSI LAIN BUPATI/WALIKOTA Pemda Kabupaten/Kota DINAS Kabupaten INSTANSI LAIN Masalah Lingkungan Bimbingan dan Supervisi Instruksi Instruksi KoordinasiKoordinasi Instruksi InstruksiInstruksi Potensi konflik 1. Territorial conclict (konflik horisontal) 2. Contiguity zone conflict (konflik vertikal)
  • 13. Profil Umum Indonesia dalam sistem dunia Atribut Sumberdaya alam dan lingkungan hidup 1. “Mega diverse dunia” 2. Negara tropis 3. Negara kepulauan 4. Lokasi strategis 5. Kaya akan bahan tambang Atribut sosial ekonomi 1. Negara berkembang 2. Wilayah pasar 3. Produsen bahan mentah 4. Beban utang LN 5. Impor teknologi Atribut hukum/peraturan 1. Orientasi sektoral 2. Dominasi pemerintah 3. Paradigma “atur dan awasi” „Aset internasional’1. Ketergantungan eksternal 2. Eksploitasi SDA 3. Konsumtif 1. Konflik kepentingan 2. Inkonsistensi kebijakan 1. Posisi tawar rendah 2. Tidak mampu berinisiatif dan berinovasi 3. Reaktif dan defensif Profil Eksisting Indonesia
  • 14. Posisi Indonesia dalam beberapa isu lingkungan internasional Kelompok 77 Produsen Minyak Bumi Koalisi “Mega Diverse” Isu keanekaragaman hayaiti Isu energi terbarukan Indonesia Isu pendanaan & perdagangan
  • 15. Kecenderungan Pengelolaan SDA dan LH di Indonesia Green Economy Shallow environment management Conventional Economy Deep Ecology Indonesia 1. Konsumtif 2. Hilangnya bentuk kehidupan alamiah 1. Eksploitasi sumberdaya alam 2. Standar kehidupan material 1. Non Konsumtif 2. Harmonisasi dengan alam 1. Konservasi sumberdaya alam 2. Standar Kehidupan Ekologis
  • 16. Tantangan Pengelolaan LH di Indonesia • Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia lebih dipandang sebagai permasalahan teknis yang dianggap akan dapat diselesaikan dengan penerapan teknologi dan penetapan standar baku mutu. • Sumberdaya alam masih dipandang sebagai sumberdaya ekonomis daripada sumberdaya ekologis. Dalam hal ini sumberdaya alam merupakan sumber pendapatan negara, daya tarik investasi, dan sumber kehidupan penduduk miskin. • Berbagai ukuran yang digunakan dalam pembangunan lebih berorientasi pada standar kehidupan material daripada kualitas kehidupan yang lebih holistik. • Adanya kecenderungan untuk mereduksi bentuk-bentuk kehidupan alamiah melalui kemajuan teknologi dan industrialisasi.
  • 17. Driving force keguncangan LH • Pertama, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tinggi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia; • Kedua, ledakan penduduk yang mengganggu keseimbangan SDA dan lingkungan; • Ketiga kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan.
  • 18. Menuju sustainable development.... • Dibentuknya instansi pemerintah yang menangani masalah lingkungan • Munculnya berbagai kegiatan dan ornop di bidang lingkungan hidup • Meningkatkan kesadaran masyarakat • Acuan perencanaan LH : Agenda 21 Indonesia, Agenda 21 Sektoral, Agenda 21 Lokal, Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Mainstreaming..... • Layak secara ekonomi • Diterima secara sosial • Ramah lingkungan • Memperkuat negara kesatuan Paradigma.... • Keberlanjutan • Keseimbangan • Efisiensi lingkungan • Harmonisasi dengan alam
  • 19. Pembangunan Berkelanjutan....... Kesepakatan Nasional & Rencana Tindak Kesepakatan Nasional 1. Membangun masyarakat adil & makmur sesuai harkat kemanusiaan 2. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan 3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan 4. Melanjutkan proses reformasi 5. Menyelenggarakan rencana tindak pembangunan berkelanjutan 6. Meningkatkan kemandirian nasional 7. Menjamin kekayaan dan keanekaragaman budaya sebagai perekat bangsa 8. Menurunkan tingkat kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi, serta mengelola SDA secara berkelanjutan 9. Mewujudkan SDM terdidik, cerdas, dan bermoral 10. Mewujudkan komitmen dalam pencapaian pelaksaan pembanguna berkelanjutan Rencana Tindak 1. Penurunan tingkat kemiskinan 2. Kepemerintahan yang baik & masyarakat madani 3. Pendidikan 4. Tata ruang 5. Sumberdaya air 6. Energi dan SD mineral 7. Kesehatan 8. Pertanian 9. Keanekaragaman hayati 10. Perlindungan dan pengelolaan LH 11. Pola produksi dan konsumsi 12. Pendanaan dan kelembagaan
  • 20. Program Pembangunan (RKP 2005 – Bappenas) Bid SDA dan LH 1. Perlindungan dan konservasi SDA 2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 3. Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH 4. Pengendalian pencemaran lingkungan 5. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
  • 21. ‘Satu’ atau ‘Beberapa’ Masa Depan? Saat ini Masa depan “One official future” (?) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Kita terbiasa melihat hanya „satu‟ masa depan. Kita perlu mengubah mindset untuk membuka mata terhadap „beberapa‟ masa depan. Sumber: Tony Suyantono, 2004
  • 22. Mengapa Kita Memandang ‘Beberapa’ Masa Depan? Tak ada yang bisa memastikan 1 masa depan Ada beragam ketidakpastian, persepsi & judgment Yang dilakukan sekarang mempengaruhi masa depan Sumber: Tony Suyantono, 2004
  • 23. Keunggulan Scenario Planning  Mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian  Membuka mata akan struktur fenomena dan perilaku lingkungan  Mengarahkan strategi yang tangguh untuk berbagai kemungkinan masa depan  Mendorong upaya menciptakan atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik  Think the unthinkable, menyadarkan hal yang tak terpikirkan tapi mungkin terjadi  Membentuk mindset yang antisipatif dan adaptif  Wahana pembelajaran dan strategic conversation bagi perusahaan Sumber: Tony Suyantono, 2004
  • 24. Ketidakpastian Pre-determined (bisa diduga) Interpretasi 1 Interpretasi 2 Interpretasi 3 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Implikasi 1 Implikasi 2 Implikasi 3 Kompetensi & strategi/ kebijakan yang dibangun saat ini Model Scenario Planning ? Sumber: Tony Suyantono, 2004
  • 25. Analisis Struktur Analisis struktur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan (driving forces) akan menunjukkan perilaku dan kemungkinan perubahan lingkungan di masa depan. Beberapa kemungkinan perubahan lingkungan ke depan akan ditangkap sebagai beberapa scenario. Perubahan lingkungan 1 = scenario 1 Kinerja pemerintah Penegakan hukum Aktivitas ekonomi Penjualan produk & jasa Lingkungan global Pendapatan masyarakat Stabilitas politik Perubahan lingkungan 2 = scenario 2 Perubahan lingkungan 3 = scenario 3 Sumber: Tony Suyantono, 2004
  • 26. Skenario SDA & LH 2025 Skenario pesimis : 1. Konsumerisme tak terkendali 2. Fragmentasi kepentingan 3. Apatis thd penegakkan hukum 4. Lemahnya peranan faktor lokal 5. Kemajuan iptek demi eksploitasi 6. Tekanan penduduk perkotaan dan pesisir 7. Disorientasi otonomi daerah 8. Paradigma : pertumbuhan & profitabilitas Skenario optimis : 1. Menguatnya Green Consumerism 2. Masyarakat madani yang mantap 3. Good environmental governance 4. Menguatnya peranan faktor lokal 5. Kemajuan iptek mendorong standarisasi produk yang ramah lingkungan 6. Redistribusi penduduk 7. Reorientasi otonomi daerah 8. Paradigma : berkelanjutan & keseimbangan SDA dan LH sebagai “the last resort” bagi sumber pembiayaan ekonomi pembangunan SDA dan LH sebagai komoditi ekologis yang berdimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya Timbul 4 krisis utama : pangan, air, energi, dan ruang Total recovery : lebih dari 20 tahun Optimasi pemanfaatan intangible resources, selektif thd SDA terbarukan & SDA tak terbarukan Total recovery : kurang dari 20 tahun
  • 27. Nilai, visi, tujuan dan strategi organisasi Peran SDM dalam keputusan stratejik Pengem bangan Pergantian Kultur dan suasana Komunikasi StrukturReward Rekrutmen Kompetensi Kebijakan manajemen (bidang putih) Elemen administrative manajemen SDM (bidang abu-abu muda)
  • 28. Apa yang dibutuhkan organisasi Bagaimana situasi mempengaruhi SDM Apa kendala antara yang diperlukan dan yang dimiliki Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini Apa yang telah dimiliki organisasi Revisi kebijakan manajemen SDM Rencana dan program Monitor dan evaluasi
  • 29. Perumusan Strategi Hasil analisa kondisi makro dan mikro; diarahkan oleh adanya visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, tujuan dan strategi Perencanaan Strategi Rencana Strategic: a. Sasaran strategic b. Target c. Inisiatif strategic Penyusunan program Penyusunan Anggaran Implementasi Pemantauan Program Jangka Panjang Program jangka pendek Pelaksanaan rencana Pelaksanaan rencana Umpan balik Physical Creation Process Mental Creation Process Sistem Manajemen Strategic
  • 30. Skenario Kelembagaan LH (by area authority – role – strategic sequence) By Role: • Role I : Institusi LH sebagai katalisator dan integrator pembangunan berkelanjutan (multisectoral oriented) • Role II : Institusi LH sebagai perumus kebijakan di bidang LH (sectoral oriented) • Role III : Institusi LH sebagai pelaksana kebijakan di bidang LH (deep sectoral oriented) By area authority: • Nasional (pusat) • Propinsi (regional) • Kabupaten/kota (lokal) By area authority Nas. Prop. Kab./ Kota. Role 1 Role 2 Role 3 By Role By Strategic sequence 1. Strategic 2. Tactic 3. Program By Strat egic seq. Strategic Tactic Program Kelembagaan 3 Kelembagaan 1: well set: mis. Nas.- multisectoral-strategic Kelembagaan 2
  • 31. Tipologi Skenario Kelembagaan 3 Kelembagaan 2 Kelembagaan 1 Pesimis P3 (Skenario 1) P2 P1 Optimis O3 O2 O1 (Skenario 3) Skenario Kelembagaan LH SkenarioSDA&LH Keterangan: Kelembagaan 1: kondisi apabila semua peran kelembagaan sesuai dan tepat (managed/ optimized – mature organization) Kelembagaan 2: kondisi apabila sudah sekitar 50% atau lebih peran ideal kelembagaan telah terpenuhi (defined organization) Kelembagaan 3: kondisi apabila baru sebagian kecil peran kelembagaan terpenuhi atau masih banyak yang tumpang tindih peran antar lembaga (vertikal dan horizontal) (Initial and Repeatable Organization) Skenario1 (P3): apabila kelembagaan belum matang dan belum berhasil mengatasi masalah lingkungan hidup Skenario 2 (P2/O2): apabila kelembagaan sudah siap sistemnya dan kondis lingkungan mengarah membaik sesuai dengan konvensi dunia Skenario 3 (O1): apabila kondis kelembangaan sudah matang dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia sudah sesuai dengan konvensi internasional S ke na ri o 2
  • 32. Orientasi kebijakan publik, Strategi/Master Plan dan Garis Besar Program Pengembangan SDM Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Kebija kan • Reinventing peran strategis LH bagi pembangunan • Restrukturisasi Organisasi dan SDM • Kementerian ditingkatkan menjadi Departemen/ Menko •Akselerasi peran organisasi dan SDM serta penerapan Good Governance • Pemantapan/ optimalisasi peran organisasi dan SDM secara kontinyu • Pemantapan Good Governance • Inovasi pengembangan Strate gi • Reposisi peran KLH • Merumuskan Kepres/ PP kelembagaan LH (Interdep, Pusat-Daerah) • Rekayasa organisasi & kompetensi SDM • Peniingkatan kapasitas peran KLH sebagai “dinamisator/penggerak” • Penerapan best practice Good Governance (GG) • Pemantapan posisi KLH sebagai „gatekeeper‟ aset SDA nasional -> fs. kendali • KLH sbg partner stakeholder • KLH sebagai inisiator kebijkan LH Progra m • Identifikasi permasalahan kapasitas org./lembaga sesuai dengan perannya • Membentuk budaya organisasi yang baru • Penilaian kompetensi SDM • Restruktur kelembagaan (right sizing) & replacement/ recruitment SDM • Pelatihan intensif • Mendapatkan pengakuan internasional (semacam ISO 1400) • Peningkatan kompetensi SDM di setiap lini dan tingkatan lembaga • Dibentuk unit Compliance untuk menjaga best practice GG • Aktualisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM (melalui pelatihan intensif) secara kontinyu • Prog. Right sizing (adjusting sesuai kebutuhan masalah LH) • Best practice GG • Peningkatan kemampuan partnership dengan mitra lokal dan posisi tawar dengan pihak internasional Skenario Kelembagaan LH Kebijakan,Strategi/MasterPlandan ProgramSDM
  • 33. Skenario 1 (Business as Usual/ BAU) Skenario 2 (LH: sektor proritas) Skenario 3 (Deep ecology) • LH tetap dipandang dan diperlakukan sebagai salah satu sektor pembangunan semata oleh „pusat kekuatan politik negara‟ (eksekutif dan legislatif maupun yudikatif) • Kontroversi dikotomi kepentingan ekonomi vs LH walau sama-sama berbasis untuk kesejahteraan masyarakat, terus berlanjut • Dinamika perkembangan dan kebutuhan ekternal masalah lingkungan tidak terantisipasi oleh pengembangan kapasitas lembaga (internal) • LH telah menjadi prioritas pembangunan • Stakeholders telah bounding (mis. hasil pendekatan negative campaign yang gencar tentang unsustainable development dev. -> tercipta “histeria massal lingkungan hidup” sehingga timbul rasa senasib diantara stakeholder) • Kondisi kondusif untuk upaya percepatan peningkatan kapasitas kelembagaan LH -> SDM tertata sesuai kebutuhan/tuntutan standar kompetensi dan aplikasi GG • LH telah menjadi „way of life” dan “way of thinking” (a new paradigm) • Kesejahteraan masyarakat mencapai minimal standar dunia • Birokrasi telah berubah menjadi Enterpreneur Government yang berorientasi pada kekuatan kemandirian, keberlangsungan dan best practice GG (untuk kepentingan stakeholder)
  • 34. Berdirinya KLH 2nd curve (peremajaan) Mulai berkembang Tahap pengem bangan tumbuh matang Kapasitas lembaga & SDM Ukuran relatif kapasitas lembaga & SDM Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 ? ??? (Busin ess As Usual /BAU) (LH jadi prioritas Pemb.) S1 S2 S3 S1: beban internal & eksternal terlalu berat = kapasitas belum memadai S2: beban internal < beban eksternal S3: beban eksternal mulai dpt dikendalikan (Paradigma LH bg seluruh sektor Pemb.; Organisasi & SDM optimal) Saat ini 2004 2008 >=2010
  • 35. Skenario 1: Business as Usual • Kurangi penanganan masalah lingkungan dengan pendekatan ad-Hoc karena duplikatif dan inefisien •Harus mulai ditetap sistem operasi standar pembangunan yang didukung oleh kekuatan hukum (min. Keppres/ PP) yang integratif/ komprehensif sesuai dengan sifat sistemik keruangan LH • Dikembangkan sistem manajemen yang bersifat organik (bukan mekanistik) secara vertikal maupun horizontal. Kegiatan Inti dan pendukung jelas. • Segera lakukan audit total (SDM) seluruh lembaga LH (pemerintah) Skenario 2: LH: Prioritas Pembangunan • Menetapkan LH menjadi koordinasi sektor kegiatan pembangunan (Dept/Menko?) •Fokus pada masalah kritis LH (priority setting) dan konvensi internaional •Merancang & menerapkan best practice Good Governance (GG) dan sistem kendali operasional (bisa gunakan pendekatan Balance Scored Card) • Rumuskan & internalisasi peran vertikal dan horizontal kelembagaan LH •Right-sizing kelembagaan dan SDM, baik pusat, propinsi dan daerah Skenario 3: LH: a new paradigm • Pengakuan dari stakeholder manfaat keberadaan lembaga LH (tercipta aliansi kelembagaan LH seluruh Indonesia) sesuai perannya •Penerapan kontinyu best practice GG telah teruji untuk seluruh lembaga pemerintah dibid. LH (pusat, propinsi dan daerah) •Penerapan cost effectiveness untuk mengukur kinerja operasional dan terus mampu akomodatif bahkan antisipatif dinamika masyarakat dan LH. • Kontinyuitas pengembangan lembaga dan SDM sesuai tuntuan dinamika fenomena LH dan pemerintah Indonesia
  • 36. 2nd curv e (pere maja an) Orientasi pada Skenario 1: cenderung pesimis (BAU) dan butuh waktu lama untuk recovery ? Orientasi pada Skenario 2: cenderung optimis dan dapat diupayakan percepatan. Tergantung dari komitmen pemerintah pusat. Pola “Looping”. Orientasi pada Skenario 3: Optimis dan perlu kebijakan dan tindakan revolusi jika ingin dimulai saat ini. Namun dapat dicapai sebagai bagian tahapan dari skenario 1 atau/dan skenario 2.
  • 37. Implikasi Program 1 (jabaran skenario 1): • Menetapkan kembali prioritas pemb. LH •Merumuskan dan menetapkan kembali fungsi peran lembaga LH (KLH, propinsi dan daerah); khususnya ditinjau dari aspek kekuatan hukum dan kapasitas pelaksana (manajemen). KLH dapat dikembangkan sebagai parenting organization dari lembaga-lembaga LH lainnya •Audit total kinerja unit-unit kerja (terutama terkait dengan SDM) • Menata kembali sistem kelembagaan dan hukum perundang-undangannya (interdep- pusat- propinsi-daerah) • Menata kembali fs dan peran unit kerja berikut SDM yang ada , dilihat dari perannya: inti/core atau pendukung/supporting per wilayah kerja (nasional, propinsi, daerah) • Tetapkan sistem operasi yang mengacu pada best practice GG dan diukur dengan pendekatan sistem kendali yang mengacu pada perspektif BSC (Balanced Score Card), cost effectiveness dan Activity Based Budget/ Costing • Beorientasi menjadi Learning Organization; fleksibel, knowledge base organization dan terbuka serta driven by mission rather than by rule. Pelatihan intensif dan kontinyu menjadi agenda utama. • Kompetensi yang dipentingkan adalah kemampuan critical thinking, berfikir sistemik dan synthesis sehingga mampu untuk menterjemahkan hal yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk kemudian dijadikan bahan dasar regulasi, kebijakan dan kampanye kepada masyarakat. Dari sisi skill, diperlukan yang mampu menjalankannya instruksi secara secara cepat, tepat dan ada inisiatif. Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 2
  • 38. Implikasi Program 2 (jabaran skenario 2): • Sejalan dengan semakin sensitif dan pentingnya masalah LH bagi keberlangsungan pembangunan maka KLH dapat mulai dipersiapkan menjadi Dept./Menko • Penerapan best practice GG, khususnya di KLH sehingga dapat dijadikan referensi bagi lembaga LH lainnya. Sejalan dengan itu, sistem insentif ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan vitalitas kerja. Hal ini perlu untuk peningkatan kapasitas organisasi dan SDM • Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dengan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC), cost effectiveness (CE) dan activity based costing (ABC) • Mengembangkan secara intensif dan tepat guna unit yang penting dan relevan dengan tuntutan masa kini yaitu unit IT (guna pengembangan e-government) dan unit compliance (yang akan secara terus menerus menjaga, mengendalikan kegiatan secara teknis agar tetap sejalan dengan strategi pembangunan LH). KLH juga dapat dikembangkan sebagai pusat informasi LH Indonesia (sebagai public domain). Unit kerja lain yang juga penting dan strategis untuk upaya reposisi KLH adalah dibentuknya semacam Corporate Communication. •Memperkuat aliansi strategis vertikal organisasi (pusat, propinsi dan daerah) dan horizontal (dengan stakeholder lainnya: LSM, tokoh informal, PT, swasta, dll) dan jika diperlukan dibentuk badan semacam Board of Trustee untuk fungsi kendali dan konsultatif perumusan kebijakan (tidak lagi dilakukan secara ad-Hoc) • Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan sebagai intrapreneurship dan PR (Public Relation) agar memperkuat orientasi sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat dan persiapan untuk menjadi Menko Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 3
  • 39. Implikasi Program 3 (jabaran skenario 3): • Pelaksanaan program strategi aliansi yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder. • Berinisiatif dan menunjang secara riel perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis kepentingan LH (tugas koordinasi interdep) • Memberikan pembinaan yang intensif akan pentingnya cara berpikir berbasis LH bagi pembangunan berkelanjutan. Menciptakan berbagai model praktis sistem kebijakan pembangunan berkelanjutan lintas sektoral dan antar daerah. • Berperan sebagai advokasi bagi kepentingan pemulihan LH yang bermasalah, mempertahankan kualitas LH yang telah ada dan menjaga aset SDA. • Penyelarasan manajemen/organisasi Lembaga LH dan penguatan kualifikasi SDM untuk kebutuhan peran di atas •Terus menerus (secara periodik) menilai performa lembaga-lembaga LH (termasuk SDM). Dengan demikian peningkatan standar sebagai lembaga LH dapat pada akhirnya mempunyai reputasi dan kredibilitas kelas dunia. Kualifikasi SDM semakin diarahkan untuk juga memenuhi kualifikasi pribadi unggulan bukan semata-mata keahlian/ketrampilan keilmuan semata. •Upaya Right Sizing organisasi harus diawasi terus menerus agar proses pengambilan keputusan tetap dapat cepat dan tepat guna serta mencapai tingkatan tertinggi kepuasan masyarakat. •Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan leadership untuk semua pihak (pimpinan dan staf) dan juga isu/kasus/ilmu baru dari LH, Menciptakan sebanyak-banyak proyek percontohan atau prototyping kegiatan yang melibatkan stakeholder dan sekaligus bisa memenuhi aspek lingkungan dan ekonomi/bisnis. Hal ini diperlukan untuk terus menjaga kondisi (conditioning) yang kondusif.
  • 40. “Tidak ada negara terbelakang (underdeveloped country) yang ada adalah negara yang tidak dikelaola dengan baik (undermanaged country)”, (Peter F. Drucker) Wilayah Tugas & kewenangan Peran Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan SDM Nasional / Pusat (KLH) • Tugas: pembinaan dan pengawasan • Kewenangan: Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi dan pengawasan Visi, misi, strategi nasional Kompetensi (concept) : perumusan konsep kebijakan, strategic thinking, strategic management, hukum (publik dan lingkungan), ekonomi SDA dan LH, environment specialist , evaluasi; integrator Propinsi (Dinas) •Tugas: Kebijakan, ijin kelayakan (lintas wilayah), layanan umum dan pembinaan • Kewenangan: Koordinasi lintas Kab/ Kota, kewenangan khusus yg belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota, pelatihan Taktik Pembangunan daerah: Perencanaan wilayah (Koordinasi Wilayah/ Korwil) •Desentralisasi •Dekonsentrasi Kompetensi (planner): Perumusan perencanaan wilayah, kebijakan publik, monitoring-evaluasi, ekonomi SDA dan LH, sosbud, environmentalist/environment specialist , asset management, evaluasi; integrator Kab./ Kota (Dinas) •Tugas: Kebijakan, ijin operasi, layanan umum dan pembinaan • Kewenangan: Otonomi yg luas, utuh dan bertanggung jawab, pelatihan Program dan pelaksanaan pembangunan •Dekonsentrasi Kompetensi (designer & operator): Perumusan perencanaan daerah (s/d site plan), ekonomi - bisnis SDA-LH, Hukum Lingkungan, finance/akuntan, sipil engineer, social engineer, monitoring-evaluasi (laboran), environmentalist , asset management Masalah Lingkungan Hidup
  • 41.
  • 42. Tanggapan Utama • misi, tujuan pembangunan LH tidak terdefinisi dengan baik sehingga ada kesulitan untuk dapat memberikan arah bagi perumusan master plan dan strategi pengembangan SDM bagi pengelolaan LH • lebih dari itu cascading (atau operasionalisasi) sampai dengan tingkat program menjadi lemah, kurang konsisten dan kurang terstruktur dengan baik. Dapat dikaji dalam rumusan kebijakan antar pusat dan daerah atau antar sektoral • Dengan demikian ada kesulitan untuk menggunakan Master Plan 2001- 2005 sebagai satu rangkaian Master Plan sampai tahun 2010. Tanggapan tambahan • program lebih terkesan empiris dan normatif berdasar laporan resmi yang ada • rekomendasi menjadi kurang operasional untuk dapat dijadikan program pengembangan pengelolaan SDM yang terukur
  • 43. Apakah Kelembagaan LH kuat? Berperan sebagai katalisator & integrator pembangunan berkelanjutan Bagaimanakah kondisi LH & SDA Skenario 1 Apakah kebijakan pembangunan berorientasi jangka panjang Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
  • 44. Orientasi penyelesaian akar masalah Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Skenario optimis Skenario Kelembagaan LH SkenarioSDA&LH
  • 45. Orientasi pengembangan SDM Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage Skenario optimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage Skenario Kelembagaan LHSkenarioSDA&LH 1. Comodity : kemampuan yang mudah dilatih dan sifatnya hampir sama untuk setiap lembaga. Pekerjaan bersifat rutin, repetitif, dan terikat pada SOP. Mudah diganti, sulit ditingkatkan. Strategi umum : otomatisasi 2. Leverage : kemampuan yang cenderung spesifik. Pekerjaan bersifat non rutin dan analitikal. Mudah digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : diferensiasi dan kapitalisasi 3. Propietry : kemampuan yang sangat spesifik. Pekerjaan bersifat menyusun strategi dengan mengkombinasikan “faktor-faktor”. Sulit digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : kapitalisasi atau outsourcing
  • 46. Daftar Pustaka Anonim, 2005, Master Plan Sumberdaya Manusia Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta