SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
KONSEP DASAR
MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
PERTEMUAN 1 (Kuliah Pengantar)
Dosen :
Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si
Defenitions of Public
 Kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata
public dalam bahasa Inggris yang berakar pada dua
sumber. Pertama, dari bahasa Yunani yaitu pubes (dalam
bahasa sehari-hari kita mengenal istilah puber) yang
berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat
fisikal, emosional maupun intelektual.
 the public menunjuk pada “the co m m unity in g e ne ral”
atau “part o f the co m m unity having a particular inte re st in
co m m o n. ”
 “o f, fo r, co nne cte d with, o wne d by, do ne fo r o r do ne by,
kno wn to , pe o ple in g e ne ral. ” (Hornby.dkk dalam
Kartasasmita, 2006:3-6).
 “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
dan hak publik”
Definitions of public administration

“Public Administration has to keep the state going and
exercise its public authority” (K. Walter, R. Stillman, 1996)
 both an academic discipline and a field of practice
 Public administration houses the implementation of
government policy and an academic discipline that studies
this implementation and that prepares civil servants for
this work.
 As a "field of inquiry with a diverse scope" its
"fundamental goal... is to advance management and
policies so that government can function.” (Miller dkk,
1989) “
 "the management of public programs“(Denhardt) the
"translation of politics into the reality that citizens see
every day“(Donald)
3
• Public Management
• Public Administration• Public Administration
The same subject
Or
Different
subject?
Manajemen Publik bagian dari Administrasi Publik
Rosenbloom :
•Administrasi Publik = penerapan teori dan proses
manajerial, politik dan hukum guna menjalankan
mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk
melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke
masyarakat.
Ott, Hyde and Shafritzs :
•Manajemen publik = cabang dari bidang ilmu yang lebih
luas yaitu ilmu administrasi negara.
•Manajemen publik = sub bidang administrasi negara yang
bersifat tehnis ( technical sub-field of public
administration)
•Public management focuses on public administration as a
proffession and on the public manager as a practitioner of
that proffession…
Manajemen Publik = manajemen instansi pemerintah
• Secara khusus manajemen publik
menunjuk pada manajemen instansi
pemerintah (Keban,2004)
Woodrow Wilson :
1. Pemerintah sbg setting utama
organisasi
2. Fungsi eksekutif sbg fokus utama
3. Prinsip manajemen sbg kunci
pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sbg metode
pengembangan bidang administrasi
Pergeseran Paradigma :
 Old Public Administration (OPA)
 New Public Administration (NPA)
 New Public Management (NPM)
 New Public Service (NPS)
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
 Tidak mencari keuntungan finansial
 Dimiliki oleh publik
 Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk
saham
 Keputusan berdasarkan konsensus
Kelompok Organisasi Sektor
Publik:
 Lembaga Pemeritah
 Organisasi Agama
 Organisasi Sosial
 Yayasan
 Institusi Pendidikan
 Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem
perekonomian nasional
 Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk
mencapai tujuannya
 Pola manajemen keuangan hampir sama (dlm
arti ekonomis).
 Beberapa mempunyai output produk yang sama
 Diatur oleh peraturan perundangan
Manajemen Publik = pada dasarnya Fungsi-fungsi
Manajemen Publik sama dg Manajemen Bisnis
• Public management, focused on
government and non-profit
administration, contends that private
and public project management are
similar. Therefore, government
officials can learn from the management
methods used in the private sector.
(wisegeek.com)
Manajemen Publik dan Manajemen Bisnis
sama-sama menjalankan Fungsi Umum Manajemen
Fungsi Umum Manajemen (Graham T. Allison, 1986)
•Fungsi Strategi
– Menetapkan tujuan dan prioritas organisasi (rencana
jangka panjang)
– Merumuskan rencana operasional
•Fungsi Manajemen Komponen Internal
– Organizing dan staffing
– Menggerakkan pegawai (directing) dan manajemen SDM
– Manajemen sarana dan prasarana
– Kontrol kinerja
•Fungsi Manajemen Komponen Eksternal
– Berurusan dengan unit2 orgn. eksternal
– Berurusan dengan organisasi independen
– Berurusan dengan media massa dan masyarakat umum
Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
1.Perencanaan
a. menciptakan kebijakan, tujuan dan standard
b. Mengembangkan aturan dan prosedur
c. Mengembangkan rencana
d. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting)
e. Menganalisis lingkungan
f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
2. Pengorganisasian
a. Membagi tugas pada setiap orang
b. Menciptakan struktur
c. Mendelegasikan otoritas
d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses pengorganisasian
Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
3.Staffing
a. Menentukan tipe orang yg dipekerjakan
b. Merekrut orang
c. Menseleksi pegawai
d. Melakukan training dan pengembangan pegawai
e. Melakukan penilaian kinerja
f. Mengevaluasi program staffing
3.Leading
a. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya
b. Memelihara semangat kerja
c. Memotivasi pegawai
d. Menciptakan iklim organisasi yg kondusif
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses leading
3.Controlling
a. Menetapkan standard
b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
d. Mengevaluasi kinerja
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Tujuan Organisasi
 Sumber Pendanaan
 Peraturan Perundang-undangan
 Kepemilikan
 Pertanggungjawaban
 Struktur Organisasi
 Anggaran
 Basis Akuntansi
 Tolak Ukur
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham
dan kreditur
Ke Masyarakat dan
Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif
oleh masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan
Bapepam dan BEI
UU, KMK, Peraturan
Mendagri, PP
Peraturan perundang
- undangan
Modal sendiri, utang
bank, obligasi, saham,
dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan
Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor SwastaSektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur
Organisasi
Birokratis, kaku, hierarkhis
(Walaupun ada pergeseran
trend)
Fleksibel: datar, piramid,
fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward
accruals
PSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan
dalam memanfaatkan dana
sesuai dgn anggaran atau
efisiensi dan efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam
pengukurannya yaitu
mencari laba
Lingkup Organisasi SektorPublik
 Bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan variatif
 Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
 Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
 Faktor Ekonomi
 Faktor Politik
 Faktor Kultural
 Faktor Demografi
Quote…
 Quote…
 "Public organizations tend to have goals that
are difficult to quantify, meaning that it is
difficult to measure outcomes. The purpose of a
public organization is to provide something in a
‘good way,’ in a ‘proper way,’ or in an ‘efficient
way.’
 Jan-Erik Lane, in Kooiman and Eliassen’s
Manag ing Public O rg anizatio ns, p. 51 .
The strategic triangle
A new approach to strategic management in the public sector:
The strategic triangle (adapted from Moore, 1995)
Three three main management dimensions
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
(Managing up)
(Managing outward)
(Managing down)
Key person:
Head of department
responsible for all three
dimensions of strategic
management
Key persons:
Middle management
main responsibility for cooperation and
operations management
Key persons:
Staff
main responsibility for
operations

More Related Content

What's hot

Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahanNurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahannurul faizah
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanvirmannsyah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
 

What's hot (20)

Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahanNurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 

Similar to Konsep Dasar msp fd

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxMAP551
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxrenijuliati
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publikyuniawatiantitirani
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Humasqhu
HumasqhuHumasqhu
Humasqhulolii12
 
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptxManajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptxLindaBambungan
 
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptxdjayenggunade
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011walfie
 
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptxBab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptxzulaikha zubir
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxRastriKusumaningrum
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikFrans Dione
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptxjaneskawidia
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 

Similar to Konsep Dasar msp fd (20)

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Humasqhu
HumasqhuHumasqhu
Humasqhu
 
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptxManajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
 
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-anMateri 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
 
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptxBab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 

More from Frans Dione

Metodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptxMetodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptxFrans Dione
 
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptxAdministrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptxFrans Dione
 
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fdKekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fdFrans Dione
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
 
Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020Frans Dione
 
Smartcity and information system fd
Smartcity and information system fdSmartcity and information system fd
Smartcity and information system fdFrans Dione
 
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fdDinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fdFrans Dione
 
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fdFrans Dione
 
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerjaFrans Dione
 
08 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-201908 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-2019Frans Dione
 
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fdFrans Dione
 
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem  akuntabilitas kinerja kinerja fdSistem  akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fdFrans Dione
 
Kepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fdKepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fdFrans Dione
 
Manajemen perubahan
Manajemen perubahan Manajemen perubahan
Manajemen perubahan Frans Dione
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
 
Konflik keorganisasian fd
Konflik keorganisasian   fdKonflik keorganisasian   fd
Konflik keorganisasian fdFrans Dione
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdFrans Dione
 
Teori modernisasi fd
Teori modernisasi fdTeori modernisasi fd
Teori modernisasi fdFrans Dione
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdFrans Dione
 
Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan Frans Dione
 

More from Frans Dione (20)

Metodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptxMetodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptx
 
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptxAdministrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
 
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fdKekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020
 
Smartcity and information system fd
Smartcity and information system fdSmartcity and information system fd
Smartcity and information system fd
 
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fdDinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
 
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
 
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
 
08 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-201908 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-2019
 
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
 
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem  akuntabilitas kinerja kinerja fdSistem  akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
 
Kepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fdKepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fd
 
Manajemen perubahan
Manajemen perubahan Manajemen perubahan
Manajemen perubahan
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
Konflik keorganisasian fd
Konflik keorganisasian   fdKonflik keorganisasian   fd
Konflik keorganisasian fd
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
 
Teori modernisasi fd
Teori modernisasi fdTeori modernisasi fd
Teori modernisasi fd
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fd
 
Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Konsep Dasar msp fd

  • 1. KONSEP DASAR MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1 (Kuliah Pengantar) Dosen : Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si
  • 2. Defenitions of Public  Kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata public dalam bahasa Inggris yang berakar pada dua sumber. Pertama, dari bahasa Yunani yaitu pubes (dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah puber) yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat fisikal, emosional maupun intelektual.  the public menunjuk pada “the co m m unity in g e ne ral” atau “part o f the co m m unity having a particular inte re st in co m m o n. ”  “o f, fo r, co nne cte d with, o wne d by, do ne fo r o r do ne by, kno wn to , pe o ple in g e ne ral. ” (Hornby.dkk dalam Kartasasmita, 2006:3-6).  “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”
  • 3. Definitions of public administration  “Public Administration has to keep the state going and exercise its public authority” (K. Walter, R. Stillman, 1996)  both an academic discipline and a field of practice  Public administration houses the implementation of government policy and an academic discipline that studies this implementation and that prepares civil servants for this work.  As a "field of inquiry with a diverse scope" its "fundamental goal... is to advance management and policies so that government can function.” (Miller dkk, 1989) “  "the management of public programs“(Denhardt) the "translation of politics into the reality that citizens see every day“(Donald) 3
  • 4. • Public Management • Public Administration• Public Administration The same subject Or Different subject?
  • 5. Manajemen Publik bagian dari Administrasi Publik Rosenbloom : •Administrasi Publik = penerapan teori dan proses manajerial, politik dan hukum guna menjalankan mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke masyarakat. Ott, Hyde and Shafritzs : •Manajemen publik = cabang dari bidang ilmu yang lebih luas yaitu ilmu administrasi negara. •Manajemen publik = sub bidang administrasi negara yang bersifat tehnis ( technical sub-field of public administration) •Public management focuses on public administration as a proffession and on the public manager as a practitioner of that proffession…
  • 6. Manajemen Publik = manajemen instansi pemerintah • Secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah (Keban,2004) Woodrow Wilson : 1. Pemerintah sbg setting utama organisasi 2. Fungsi eksekutif sbg fokus utama 3. Prinsip manajemen sbg kunci pengembangan kompetensi administrasi 4. Metode perbandingan sbg metode pengembangan bidang administrasi
  • 7. Pergeseran Paradigma :  Old Public Administration (OPA)  New Public Administration (NPA)  New Public Management (NPM)  New Public Service (NPS)
  • 8. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:  Tidak mencari keuntungan finansial  Dimiliki oleh publik  Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham  Keputusan berdasarkan konsensus
  • 9. Kelompok Organisasi Sektor Publik:  Lembaga Pemeritah  Organisasi Agama  Organisasi Sosial  Yayasan  Institusi Pendidikan  Organisasi Kesehatan
  • 10. Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional  Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya  Pola manajemen keuangan hampir sama (dlm arti ekonomis).  Beberapa mempunyai output produk yang sama  Diatur oleh peraturan perundangan
  • 11.
  • 12. Manajemen Publik = pada dasarnya Fungsi-fungsi Manajemen Publik sama dg Manajemen Bisnis • Public management, focused on government and non-profit administration, contends that private and public project management are similar. Therefore, government officials can learn from the management methods used in the private sector. (wisegeek.com)
  • 13. Manajemen Publik dan Manajemen Bisnis sama-sama menjalankan Fungsi Umum Manajemen Fungsi Umum Manajemen (Graham T. Allison, 1986) •Fungsi Strategi – Menetapkan tujuan dan prioritas organisasi (rencana jangka panjang) – Merumuskan rencana operasional •Fungsi Manajemen Komponen Internal – Organizing dan staffing – Menggerakkan pegawai (directing) dan manajemen SDM – Manajemen sarana dan prasarana – Kontrol kinerja •Fungsi Manajemen Komponen Eksternal – Berurusan dengan unit2 orgn. eksternal – Berurusan dengan organisasi independen – Berurusan dengan media massa dan masyarakat umum
  • 14. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004) 1.Perencanaan a. menciptakan kebijakan, tujuan dan standard b. Mengembangkan aturan dan prosedur c. Mengembangkan rencana d. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting) e. Menganalisis lingkungan f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan 2. Pengorganisasian a. Membagi tugas pada setiap orang b. Menciptakan struktur c. Mendelegasikan otoritas d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi e. Koordinasi pekerjaan bawahan f. Mengevaluasi proses pengorganisasian
  • 15. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004) 3.Staffing a. Menentukan tipe orang yg dipekerjakan b. Merekrut orang c. Menseleksi pegawai d. Melakukan training dan pengembangan pegawai e. Melakukan penilaian kinerja f. Mengevaluasi program staffing 3.Leading a. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya b. Memelihara semangat kerja c. Memotivasi pegawai d. Menciptakan iklim organisasi yg kondusif e. Koordinasi pekerjaan bawahan f. Mengevaluasi proses leading 3.Controlling a. Menetapkan standard b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas d. Mengevaluasi kinerja
  • 16. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Tujuan Organisasi  Sumber Pendanaan  Peraturan Perundang-undangan  Kepemilikan  Pertanggungjawaban  Struktur Organisasi  Anggaran  Basis Akuntansi  Tolak Ukur
  • 17. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi Sektor SwastaSektor Publik
  • 18. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Sektor Publik Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis (Walaupun ada pergeseran trend) Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
  • 19. Lingkup Organisasi SektorPublik  Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif  Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja  Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:  Faktor Ekonomi  Faktor Politik  Faktor Kultural  Faktor Demografi
  • 20. Quote…  Quote…  "Public organizations tend to have goals that are difficult to quantify, meaning that it is difficult to measure outcomes. The purpose of a public organization is to provide something in a ‘good way,’ in a ‘proper way,’ or in an ‘efficient way.’  Jan-Erik Lane, in Kooiman and Eliassen’s Manag ing Public O rg anizatio ns, p. 51 .
  • 21. The strategic triangle A new approach to strategic management in the public sector: The strategic triangle (adapted from Moore, 1995) Three three main management dimensions Political management Political support as “… an axiomatic principle of public sector management.” Political management Political support as “… an axiomatic principle of public sector management.” Cooperation management Collaboration, coproduction and networking between social actors Cooperation management Collaboration, coproduction and networking between social actors Operations Management Maximizing efficiency and effectiveness Operations Management Maximizing efficiency and effectiveness (Managing up) (Managing outward) (Managing down) Key person: Head of department responsible for all three dimensions of strategic management Key persons: Middle management main responsibility for cooperation and operations management Key persons: Staff main responsibility for operations