Uploaded bydayurikaperdana19
PPTX, PDF3,455 views

Kelompok 1 bangsa dan negara

Dokumen ini membahas definisi, unsur, dan teori terbentuknya bangsa dan negara. Bangsa diartikan sebagai kelompok manusia yang terikat oleh kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat, sedangkan negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan politik yang mengatur hubungan masyarakat. Unsur-unsur negara mencakup wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

Embed presentation

Downloaded 24 times
h Bangsa dan Negara Annisa Nur Oktavia Bajuri 1518011066 Ghalib Abdul Nasser 1518011097 Ni Putu Nita Pranita 1518011115 Novi Jayanti 1518011136 Della Inike Putri 1518011166 Ria Wahyu Januarti 1518011175 Asiah Nurul Izzah (NPM belum ada) M. Andriansah 1818011001 Mahala Ramah Sari 1818011002 Jessica Putri Anumpitan 1818011003 Muhammad Daffa Attila 1818011004 Adli Sultan Pambelo 1818011006 Ahmad Alkautsar 1818011007 Panca Bayu Pamungkas 1818011008 Jaya Firmansyah 1818011010 Athaya Taufiqy 1818011011 M. Ridho Ramadani 1818011012 L. Gita Cyntithia 1818011013
Definisi Bangsa dan NegaraA 1 Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Teori-Teori Terbentuknya Negara Sifat, Tujuan, Fungsi, dan Unsur NegaraD B C 4 Macam-Macam Bentuk NegaraE
Definisi Bangsa dan Negara
Definisi Bangsa Menurut Jutmini dkk (2007):  kelompok manusia yang besar adalah bangsa. Istilah bang-sa merupakan terjemahan dari kata  Nation (bahasa Inggris). Kata nation berasal dari bahasa La-tin, natio , yang artinya sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, yaitu kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan.  Menurutnya, bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan tiap-tiap anggota persekutuan hidup tersebut terikat oleh satu kesatuan ras, ba-hasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis diikat olehikatan-ikatan, seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama atau kepercayaan, dan daerah
Arti politis: bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu ke- kuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik diikat oleh sebuah organisasi kekuasaan/politik, yaitu negara beserta pemerintahnya. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku.
Definisi Negara Menurut Budiardjo (2008), Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat(agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala- gejala kekuasaan dalam masyarakat . Sementera menurut Jutmini dkk (2007), Negara adalah organisasi pokok darikekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
Selain itu, Jutmini dkk (2007), membagi lagi definisi negara menjadi empat, yaitu: 1. Suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 2. Suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat, dengan kekuasaan untuk memaksa masyarakat yang berada dalam satu wilayah tertentu dan membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ke-tertiban sosial. 3. Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundingan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah. 4. Suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat atau wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah.
UNSUR - UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
Terdapat 4 unsur yang membentuk suatu negara, dimana unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi 2 macam yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada di saat Negara tersebut didirikan. Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak harus ada di saat Negara tersebut berdiri tetapi boleh dipenuhi setelah Negara tersebut berdiri.
 4 unsur-unsur pembentuk suatu negara yaitu:  Wilayah (Daerah Kekuasaan)  Rakyat atau Penduduk  Pemerintah yang berdaulat  Pengakuan dari Negara Lain (Unsur deklaratif)
1. Wilayah (Daerah Kekuasaan) Wilayah merupakan daerah yang menjadi kekuasaan Negara sekaligus menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.
Daratan Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas batas negara adalah hak sepenuhnya negara memiliki wilayah.  Batas wilayah dapat berupa:  Batas alamiah (gunung, hutan, sungai)  Batas buatan (pos penjagaan, kawat berduri, patok, pagar tembok).  Batas secara geografis yaitu batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur.  Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasional.
Lautan Lautan adalah wilayah negara yang terdiri dari laut teritorial, zona tambahan, ZEE atau Zona Ekonomi Ekslusif, dan landasan benua. -Laut teritorial memiliki batas sepanjang 12 mil dari garis pantai. -ZEE adalah wilayah lautan sepanjang 200 mil dari garis pantai. -Landasan benua adalah lautan berjarak 200 mil dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan area dibawahnya.
Ada 2 konsep dasar mengenai batas wilayah lautan, yaitu : Res nullius, yaitu laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap Negara. Res communis, yaitu laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimilliki oleh suatu Negara.
Udara Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negaa Hindia Belanda No.536/1928 d an No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menur ut perjanjian tertentu, pesawat suatu negara boleh mela kukan penerbangan di atas negara lain.
Wilayah Ekstrateritorial Tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersan gkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di nega ra asalnya. Contoh: di ataskapal (floating island ) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang undang NKRI
2. Rakyat atau Penduduk  Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada (tinggal) dalam wilayah suatu Negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan di Negara tersebut.  Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu Negara dalam jangka waktu yang lama. Penduduk terdiri dari WNI dan WNA. Penduduk dibedakan menjadi: warga Negara dan bukan warga Negara.
 Warga Negara adalah orang yang secara syah menurut hukum menjadi warga Negara, yaitu penduduk asli dan WNI keturunan asing.  Bukan warga Negara adalah orang yang menurut hukum tidak menjadi warga suatu Negara atau WNA.  Bukan penduduk adalah mereka yang tinggal di wilayah suatu Negara tidak menetap (tinggal sementara waktu). Contoh: turis asing yang berlibur di Bali.
Asas kewarganegaraan 1. Ius Soli Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat/ negara di mana ia lahir contoh: Richard lahir di negara Australia, maka menurut asas ius soli, Richard warga negara Australia 2. Ius Sanguinis Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya/keturunan contoh: Marta lahir di negara India tetapi kedua orang tuanya warga negara Philipina, maka menurut asas ius sanguinis, Marta warga negara Philipina
3. Pemerintah yang berdaulat Yaitu suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Negara secara penuh. Ada 2 macam kedaulatan yaitu  Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan sederajat dengan Negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan Negara-lain.  Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hokum atas warga dan wilayah negaranya. Pemerintah dalam arti luas meliputi gabungan semua alat– alat perlengkapan negara, sedangkan arti sempit nya hanya Kepala negara saja atau Organ eksekutif.
4. Unsur Deklaratif (pengakuan dari negara lain) Diluar unsur mutlak diatas masih terdapat unsur deklaratif, dimana unsur ini penting bagi suatu negara walaupun bukan merupakan unsur mutlak. Contoh unsur deklaratif:  tujuan negara,  undang-undang dasar,  pengakuan dari negara lain secara de jure atau pun secara de facto,  serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).
Terdapat 2 jenis pengakuan yaitu secara:  De facto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu Negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.  De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu Negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga Bangsa-Bangsa di dunia.
TEORI TERBENTUKNY A NEGARA
Teori Asal Mula Negera Teori bersifat Spekulasi Teori Juridis Teori Partialchal Teori Matriachal Teori Patrimonial Teori Evolusi bersifat Historis Sosiologis
Teori Ketuhanan  Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya.  Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa,  Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan.  Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan …” atau “By the grace of God”. Doktrin tentang raja yang bertahta atas kehendak Tuhan (divine right of king) bertahan hingga abad XVII. “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan.”
 Teori ketuhanan (teokrasi) pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah :  Negara itu dibentuk dibawah kuasa Tuhan  Kekuasaan seorang Raja adalah atas pemberian Tuhan  Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan  Penganut teori Ketuhanan antara lain: Agustinus, Thomas Aquino, dan Friederich Julius Stahl.
Teori Kekuasaan  Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles dan Voltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.  Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.
 H.J. Laski berpendapat bahwa  Leon Duguit menyatakan bahwa  Beberapa pandangan dari teori kekuatan negara diantaranya :  Negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lemah  Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi  Negara adalah organisasi pemaksa  Penganut teori Ketuhanan antara lain: Ludwig Gunplowitz, Karl Marx, H. J. Laski, dan Machiavelli. Negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara. Seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah (fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.
Teori Perjanjian Masyarakat  Atau teori kontrak sosial  Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah- pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun.  Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: Homo homini lupus dan Bellum omnium contra omnes. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.
 Perjanjian antarkelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian disebut pactum unionis. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis, yaitu perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis. Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak- hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.  Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius, John Locke, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau.
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI, UNSUR NEGARA
Sifat sifat negara Negara mempunyai sifat khusus yang merupaka manifesti dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. 1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundangan-undangan ditaati dan dengan demikian dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai Kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaanini tidak begitu menonjol ; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sering kali sifat paksaaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap
Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut : 1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru missile sekarang membuat 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai, atau yang dinamakan landas benua (continental self) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip the sovereign equality of nations, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataan sendiri negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya negara besar. Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi kalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama.
Unsur unsur negara 1. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang banyak penduduknya. (Prancis terhadap Jerman dalam Perang Dunia II). Sebaliknya, negara yang padat penduduknya (India, China) menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Di masa lampau ada negara yang mempunyai kecerendungan untuk memperluas negaranya melalui ekspansi. Dewasa ini cara yang dianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan program keluarga berencana untuk membatasi pertambahan penduduk. Dalam memecahkan persoalan semacam ini faktor- faktor seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan, kebudayaan, dan teknologi dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting.
2. Pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan- keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan- tujuan lasyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau ada pengaruh dari negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-internal sovereignty). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (external sovereignty). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
Tujuan negara Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum sebagai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah : Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).
Fungsi negara Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu : 1. Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat pentng, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun suatu rentetan Repelita. 3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
MACAM MACAM BENTUK NEGARA
Macam-macam bentuk negara Hukum internasional mengelompokkan negara dalam berbagai bentuk: 1. Negara kesatuan Memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negri. Suatu negara kesatuan memberikan otonomi pada provinsi-provinsinya, namun masalah yang menyangkut hubungan luar negri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Contoh negara kesatuan: Indonesia dan perancis
2. Negara Federal Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Walaupun negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan masing-masing, negara federal lah yang menjadi subjek hukum internasional dan melakukan kegiatan luar negri. Hanya pemerintah federal yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan
3. Gabungan Negara-Negara Merdeka Ada dua macam bentuk yaitu Uni Rill dan Uni Personil a. Uni rill penggabungan dua negara atau lebih melalui perjanjian internasional dan memiliki kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Contoh negara yang pernah berbentuk uni rill yaitu austria-hungaria, mesir-syria, libiya tunisia tetapi semuanya mengalami kegagalan
b. Uni personil terbentuk bila dua negara yang berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama tetapi masing-masing negara tetap merupakan subjek huku, internasional. Contohnya negara yang dalam kerangkan british Commonwealth of Nation yang mengakui ratu elizabeth II sebagai kepala negaranya yaitu Kanada dan Australia.
4. Konfederasi Merupakan gabungan dari sejumlah negara melaui sejumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Negara-negara anggota konfederasi masing-masing tetap merupakan negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional.
5. Negara-negara netral Negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Netralitas dibedakan menjadi netralitas tetap dan sewaktu- waktu.  Netralitas tetap adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti Swiss dan Austria.  Netralitas sewaktu-waktu adalah sikap netral yang hanya berasal dari kehendak negara itu sendiri (Self imposed) yang sewaktu-waktu dapat ditanggalkannya. Contohny Swedia yang tiap terjadi perang menyatakan dirinya netral tidak berpihak terhadap yang berperang.
Terima Kasih

More Related Content

PPTX
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
byDAYURIKA
 
PDF
Hak dan kewajiban warga negara
byRayvicky Asmarayandhie
 
PPTX
Kewarganegaraan negara indonesia
byfahira_ila
 
PPT
Geostrategi ppt
byEdwarn Abazel
 
PPTX
[PPT] Identitas Nasional
byNuril Firdausia
 
PPTX
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
byFirda Mawaddah Aulia
 
DOCX
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
byapotek agam farma
 
PPTX
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
byRapiika
 
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
byDAYURIKA
 
Hak dan kewajiban warga negara
byRayvicky Asmarayandhie
 
Kewarganegaraan negara indonesia
byfahira_ila
 
Geostrategi ppt
byEdwarn Abazel
 
[PPT] Identitas Nasional
byNuril Firdausia
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
byFirda Mawaddah Aulia
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
byapotek agam farma
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
byRapiika
 

What's hot

PPTX
2. hak dan kewajiban warga negara
byMardiah Ahmad
 
PPTX
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
byIzzatul Ulya
 
PPTX
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
byTitania Intan Permatasari
 
PPTX
Demokrasi
bySherly Anggraini
 
PPTX
4. perkembangan ham di indonesia`
byHIMA KS FISIP UNPAD
 
PPTX
Power point konstitusi
bybyunbella
 
PPTX
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
bydayurikaperdana19
 
PDF
Sistem Politik Indonesia PARPOL
by93220872
 
PDF
Hak dan Kewajiban Warga Negara
byMira Veranita
 
PPTX
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
PPT
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
byNuelnuel11
 
PPT
Sumber hukum
byroellys
 
PPTX
Politik dan strategi nasional
byYanuar Hadi Saputro
 
PPTX
Perbandingan Negara Indonesia China
byRifda Latifa
 
DOCX
pendidikan kewarganegaraan kelompok "Materi identitas nasional"
byaliffya_irlandha
 
PDF
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
bydichasenja
 
DOCX
Perbedaan Ideologi Pancasila, Liberalisme, Komunisme, dan Kapitalisme
byRajabul Gufron
 
DOC
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
bynatal kristiono
 
PPTX
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
bynurul khaiva
 
PPTX
Integrasi Nasional.pptx
byDadangSuryaKencanaOP
 
2. hak dan kewajiban warga negara
byMardiah Ahmad
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
byIzzatul Ulya
 
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
byTitania Intan Permatasari
 
Demokrasi
bySherly Anggraini
 
4. perkembangan ham di indonesia`
byHIMA KS FISIP UNPAD
 
Power point konstitusi
bybyunbella
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
bydayurikaperdana19
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
by93220872
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
byMira Veranita
 
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
byNuelnuel11
 
Sumber hukum
byroellys
 
Politik dan strategi nasional
byYanuar Hadi Saputro
 
Perbandingan Negara Indonesia China
byRifda Latifa
 
pendidikan kewarganegaraan kelompok "Materi identitas nasional"
byaliffya_irlandha
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
bydichasenja
 
Perbedaan Ideologi Pancasila, Liberalisme, Komunisme, dan Kapitalisme
byRajabul Gufron
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
bynatal kristiono
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
bynurul khaiva
 
Integrasi Nasional.pptx
byDadangSuryaKencanaOP
 

Similar to Kelompok 1 bangsa dan negara

PPT
PKn Kelas X
byMuhamad Yogi
 
DOC
National Heroism Negara Dan Bangsa
bynixfairy
 
PPTX
Presentasi pkn
byEriyanti Silaban
 
PPTX
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
byAbdullohAqil2
 
PPT
BANGSADANNEGARA.ppt
byIkafitrianita2
 
PPTX
III__NEGARA DAN KONSTITUSiiiiiiiiii.pptx
byrahmahalfadhilah9
 
PPTX
OTONOMI DAERAH
byNizar Aulia
 
DOCX
Ilmu Negara
byYunus Moershal
 
PPT
KRW_10_JUNI_2025_ILMU_NEGARA_UNSUR_NEGARA.ppt
byWartaAjach1
 
PDF
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
byfikaanurlaila
 
PPTX
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
PPTX
Kewarganegaraan
byPramudita Eka
 
DOCX
Teori terbentuknya negara
byDony Rizal
 
DOCX
Model
bydachoii
 
PPTX
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
byLugaspragnya
 
PPTX
HAKIKAT BANGSA,NEGARA,DAN WARGA NEGARA klp 5.pptx
bymuhrizal101094
 
PPTX
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
PPTX
Materi kls X pertemuan 2 tentang hakikat bangsa dan negara
bysitisuhaeni27
 
PPT
Bangsa dan negara
byTitikbudiarti
 
DOCX
Makalah pkn
by20123622209
 
PKn Kelas X
byMuhamad Yogi
 
National Heroism Negara Dan Bangsa
bynixfairy
 
Presentasi pkn
byEriyanti Silaban
 
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
byAbdullohAqil2
 
BANGSADANNEGARA.ppt
byIkafitrianita2
 
III__NEGARA DAN KONSTITUSiiiiiiiiii.pptx
byrahmahalfadhilah9
 
OTONOMI DAERAH
byNizar Aulia
 
Ilmu Negara
byYunus Moershal
 
KRW_10_JUNI_2025_ILMU_NEGARA_UNSUR_NEGARA.ppt
byWartaAjach1
 
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
byfikaanurlaila
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
Kewarganegaraan
byPramudita Eka
 
Teori terbentuknya negara
byDony Rizal
 
Model
bydachoii
 
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
byLugaspragnya
 
HAKIKAT BANGSA,NEGARA,DAN WARGA NEGARA klp 5.pptx
bymuhrizal101094
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
Materi kls X pertemuan 2 tentang hakikat bangsa dan negara
bysitisuhaeni27
 
Bangsa dan negara
byTitikbudiarti
 
Makalah pkn
by20123622209
 

More from dayurikaperdana19

PPTX
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Ppt kel2
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Pancasila (1)
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Pancasila sebagai dasar negara
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
bydayurikaperdana19
 
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
bydayurikaperdana19
 
Ppt kel2
bydayurikaperdana19
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
bydayurikaperdana19
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
bydayurikaperdana19
 
Pancasila (1)
bydayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai dasar negara
bydayurikaperdana19
 
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
bydayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai sistem etika
bydayurikaperdana19
 

Recently uploaded

PPTX
Model Ekonomi Sederhana dan Pelaku Ekonomi di Pasar
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
PDF
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 9 - Mazhab Fikih.pdf
byidanurhayati94
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Sosiologi Teater Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PPTX
Memahami Masalah Ekonomi dan Konsep Kelangkaan di Dunia Bisnis
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Memahami Iklan Presentasi Kelas 6 SD.pdf
byyunadi60
 
PPTX
11. IMPLEMENTASI KBC INTRAKURIKULER.pptx
byTatiFarida
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 2 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PPTX
Peran Guru Wali dan Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interact...
byIwan Sukma Nur ichtiar
 
PPT
Tarhib Ramadhan: Materi Menggapai Berkah Ramadhan
byasophia211292
 
PPT
Materi Tarhib Ramadhan: Ramadhan Lebih Berkah
byasophia211292
 
PDF
Modul Ajar Informatika SMP Kelas 9 - KBC
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
PPTX
Perilaku Konsumen dalam Kegiatan Ekonomi
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
PPTX
1. kelas 3 Matematika Bangun Datar garis sejajar dan garis tegak lurus.pptx
bymltfn24
 
PDF
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar IPAS Kelas 4 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Model Ekonomi Sederhana dan Pelaku Ekonomi di Pasar
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 9 - Mazhab Fikih.pdf
byidanurhayati94
 
Modul Ajar Deep Learning Sosiologi Teater Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Memahami Masalah Ekonomi dan Konsep Kelangkaan di Dunia Bisnis
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
Modul Ajar PJOK Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Memahami Iklan Presentasi Kelas 6 SD.pdf
byyunadi60
 
11. IMPLEMENTASI KBC INTRAKURIKULER.pptx
byTatiFarida
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar PJOK Kelas 2 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Peran Guru Wali dan Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interact...
byIwan Sukma Nur ichtiar
 
Tarhib Ramadhan: Materi Menggapai Berkah Ramadhan
byasophia211292
 
Materi Tarhib Ramadhan: Ramadhan Lebih Berkah
byasophia211292
 
Modul Ajar Informatika SMP Kelas 9 - KBC
byvisipintarClass
 
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
Perilaku Konsumen dalam Kegiatan Ekonomi
bySMK Negeri 44 Jakarta
 
1. kelas 3 Matematika Bangun Datar garis sejajar dan garis tegak lurus.pptx
bymltfn24
 
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 

Kelompok 1 bangsa dan negara

  • 1.
    h Bangsa dan Negara Annisa NurOktavia Bajuri 1518011066 Ghalib Abdul Nasser 1518011097 Ni Putu Nita Pranita 1518011115 Novi Jayanti 1518011136 Della Inike Putri 1518011166 Ria Wahyu Januarti 1518011175 Asiah Nurul Izzah (NPM belum ada) M. Andriansah 1818011001 Mahala Ramah Sari 1818011002 Jessica Putri Anumpitan 1818011003 Muhammad Daffa Attila 1818011004 Adli Sultan Pambelo 1818011006 Ahmad Alkautsar 1818011007 Panca Bayu Pamungkas 1818011008 Jaya Firmansyah 1818011010 Athaya Taufiqy 1818011011 M. Ridho Ramadani 1818011012 L. Gita Cyntithia 1818011013
  • 2.
    Definisi Bangsa danNegaraA 1 Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Teori-Teori Terbentuknya Negara Sifat, Tujuan, Fungsi, dan Unsur NegaraD B C 4 Macam-Macam Bentuk NegaraE
  • 3.
  • 4.
    Definisi Bangsa Menurut Jutminidkk (2007):  kelompok manusia yang besar adalah bangsa. Istilah bang-sa merupakan terjemahan dari kata  Nation (bahasa Inggris). Kata nation berasal dari bahasa La-tin, natio , yang artinya sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, yaitu kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan.  Menurutnya, bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan tiap-tiap anggota persekutuan hidup tersebut terikat oleh satu kesatuan ras, ba-hasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis diikat olehikatan-ikatan, seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama atau kepercayaan, dan daerah
  • 5.
    Arti politis: bangsa adalahsuatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu ke- kuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik diikat oleh sebuah organisasi kekuasaan/politik, yaitu negara beserta pemerintahnya. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku.
  • 6.
    Definisi Negara Menurut Budiardjo(2008), Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat(agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala- gejala kekuasaan dalam masyarakat . Sementera menurut Jutmini dkk (2007), Negara adalah organisasi pokok darikekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
  • 7.
    Selain itu, Jutminidkk (2007), membagi lagi definisi negara menjadi empat, yaitu: 1. Suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 2. Suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat, dengan kekuasaan untuk memaksa masyarakat yang berada dalam satu wilayah tertentu dan membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ke-tertiban sosial. 3. Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundingan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah. 4. Suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat atau wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah.
  • 8.
  • 9.
    Terdapat 4 unsuryang membentuk suatu negara, dimana unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi 2 macam yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada di saat Negara tersebut didirikan. Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak harus ada di saat Negara tersebut berdiri tetapi boleh dipenuhi setelah Negara tersebut berdiri.
  • 10.
     4 unsur-unsurpembentuk suatu negara yaitu:  Wilayah (Daerah Kekuasaan)  Rakyat atau Penduduk  Pemerintah yang berdaulat  Pengakuan dari Negara Lain (Unsur deklaratif)
  • 11.
    1. Wilayah (Daerah Kekuasaan) Wilayahmerupakan daerah yang menjadi kekuasaan Negara sekaligus menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.
  • 12.
    Daratan Wilayah daratan adadi permukaan bumi dalam batas batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas batas negara adalah hak sepenuhnya negara memiliki wilayah.  Batas wilayah dapat berupa:  Batas alamiah (gunung, hutan, sungai)  Batas buatan (pos penjagaan, kawat berduri, patok, pagar tembok).  Batas secara geografis yaitu batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur.  Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasional.
  • 13.
    Lautan Lautan adalah wilayahnegara yang terdiri dari laut teritorial, zona tambahan, ZEE atau Zona Ekonomi Ekslusif, dan landasan benua. -Laut teritorial memiliki batas sepanjang 12 mil dari garis pantai. -ZEE adalah wilayah lautan sepanjang 200 mil dari garis pantai. -Landasan benua adalah lautan berjarak 200 mil dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan area dibawahnya.
  • 14.
    Ada 2 konsepdasar mengenai batas wilayah lautan, yaitu : Res nullius, yaitu laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap Negara. Res communis, yaitu laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimilliki oleh suatu Negara.
  • 15.
    Udara Wilayah udara suatunegara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negaa Hindia Belanda No.536/1928 d an No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menur ut perjanjian tertentu, pesawat suatu negara boleh mela kukan penerbangan di atas negara lain.
  • 16.
    Wilayah Ekstrateritorial Tempat yangmenurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersan gkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di nega ra asalnya. Contoh: di ataskapal (floating island ) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang undang NKRI
  • 17.
    2. Rakyat atauPenduduk  Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada (tinggal) dalam wilayah suatu Negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan di Negara tersebut.  Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu Negara dalam jangka waktu yang lama. Penduduk terdiri dari WNI dan WNA. Penduduk dibedakan menjadi: warga Negara dan bukan warga Negara.
  • 18.
     Warga Negaraadalah orang yang secara syah menurut hukum menjadi warga Negara, yaitu penduduk asli dan WNI keturunan asing.  Bukan warga Negara adalah orang yang menurut hukum tidak menjadi warga suatu Negara atau WNA.  Bukan penduduk adalah mereka yang tinggal di wilayah suatu Negara tidak menetap (tinggal sementara waktu). Contoh: turis asing yang berlibur di Bali.
  • 19.
    Asas kewarganegaraan 1. IusSoli Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat/ negara di mana ia lahir contoh: Richard lahir di negara Australia, maka menurut asas ius soli, Richard warga negara Australia 2. Ius Sanguinis Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya/keturunan contoh: Marta lahir di negara India tetapi kedua orang tuanya warga negara Philipina, maka menurut asas ius sanguinis, Marta warga negara Philipina
  • 20.
    3. Pemerintah yangberdaulat Yaitu suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Negara secara penuh. Ada 2 macam kedaulatan yaitu  Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan sederajat dengan Negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan Negara-lain.  Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hokum atas warga dan wilayah negaranya. Pemerintah dalam arti luas meliputi gabungan semua alat– alat perlengkapan negara, sedangkan arti sempit nya hanya Kepala negara saja atau Organ eksekutif.
  • 21.
    4. Unsur Deklaratif (pengakuandari negara lain) Diluar unsur mutlak diatas masih terdapat unsur deklaratif, dimana unsur ini penting bagi suatu negara walaupun bukan merupakan unsur mutlak. Contoh unsur deklaratif:  tujuan negara,  undang-undang dasar,  pengakuan dari negara lain secara de jure atau pun secara de facto,  serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).
  • 22.
    Terdapat 2 jenispengakuan yaitu secara:  De facto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu Negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.  De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu Negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga Bangsa-Bangsa di dunia.
  • 23.
  • 24.
    Teori Asal Mula Negera Teoribersifat Spekulasi Teori Juridis Teori Partialchal Teori Matriachal Teori Patrimonial Teori Evolusi bersifat Historis Sosiologis
  • 25.
    Teori Ketuhanan  Timbulnyanegara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya.  Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa,  Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan.  Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan …” atau “By the grace of God”. Doktrin tentang raja yang bertahta atas kehendak Tuhan (divine right of king) bertahan hingga abad XVII. “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan.”
  • 26.
     Teori ketuhanan(teokrasi) pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah :  Negara itu dibentuk dibawah kuasa Tuhan  Kekuasaan seorang Raja adalah atas pemberian Tuhan  Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan  Penganut teori Ketuhanan antara lain: Agustinus, Thomas Aquino, dan Friederich Julius Stahl.
  • 27.
    Teori Kekuasaan  TeoriKekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles dan Voltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.  Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.
  • 28.
     H.J. Laskiberpendapat bahwa  Leon Duguit menyatakan bahwa  Beberapa pandangan dari teori kekuatan negara diantaranya :  Negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lemah  Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi  Negara adalah organisasi pemaksa  Penganut teori Ketuhanan antara lain: Ludwig Gunplowitz, Karl Marx, H. J. Laski, dan Machiavelli. Negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara. Seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah (fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.
  • 29.
    Teori Perjanjian Masyarakat Atau teori kontrak sosial  Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah- pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun.  Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: Homo homini lupus dan Bellum omnium contra omnes. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.
  • 30.
     Perjanjian antarkelompokmanusia yang melahirkan negara dan perjanjian disebut pactum unionis. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis, yaitu perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis. Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak- hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.  Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius, John Locke, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau.
  • 31.
  • 32.
    Sifat sifat negara Negaramempunyai sifat khusus yang merupaka manifesti dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. 1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundangan-undangan ditaati dan dengan demikian dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai Kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaanini tidak begitu menonjol ; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sering kali sifat paksaaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap
  • 33.
    Negara terdiri atasbeberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut : 1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru missile sekarang membuat 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai, atau yang dinamakan landas benua (continental self) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip the sovereign equality of nations, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataan sendiri negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya negara besar. Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi kalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama.
  • 34.
    Unsur unsur negara 1.Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang banyak penduduknya. (Prancis terhadap Jerman dalam Perang Dunia II). Sebaliknya, negara yang padat penduduknya (India, China) menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Di masa lampau ada negara yang mempunyai kecerendungan untuk memperluas negaranya melalui ekspansi. Dewasa ini cara yang dianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan program keluarga berencana untuk membatasi pertambahan penduduk. Dalam memecahkan persoalan semacam ini faktor- faktor seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan, kebudayaan, dan teknologi dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting.
  • 35.
    2. Pemerintah. Setiap negaramempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan- keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan- tujuan lasyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau ada pengaruh dari negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  • 36.
    3. Kedaulatan Kedaulatan adalahkekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-internal sovereignty). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (external sovereignty). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
  • 37.
    Tujuan negara Tujuan negaraRepublik Indonesia sebagai tercantum sebagai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah : Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).
  • 38.
    Fungsi negara Akan tetapisetiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu : 1. Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat pentng, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun suatu rentetan Repelita. 3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
  • 39.
  • 40.
    Macam-macam bentuk negara Hukuminternasional mengelompokkan negara dalam berbagai bentuk: 1. Negara kesatuan Memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negri. Suatu negara kesatuan memberikan otonomi pada provinsi-provinsinya, namun masalah yang menyangkut hubungan luar negri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Contoh negara kesatuan: Indonesia dan perancis
  • 41.
    2. Negara Federal Negarafederal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Walaupun negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan masing-masing, negara federal lah yang menjadi subjek hukum internasional dan melakukan kegiatan luar negri. Hanya pemerintah federal yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan
  • 42.
    3. Gabungan Negara-NegaraMerdeka Ada dua macam bentuk yaitu Uni Rill dan Uni Personil a. Uni rill penggabungan dua negara atau lebih melalui perjanjian internasional dan memiliki kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Contoh negara yang pernah berbentuk uni rill yaitu austria-hungaria, mesir-syria, libiya tunisia tetapi semuanya mengalami kegagalan
  • 43.
    b. Uni personil terbentukbila dua negara yang berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama tetapi masing-masing negara tetap merupakan subjek huku, internasional. Contohnya negara yang dalam kerangkan british Commonwealth of Nation yang mengakui ratu elizabeth II sebagai kepala negaranya yaitu Kanada dan Australia.
  • 44.
    4. Konfederasi Merupakan gabungandari sejumlah negara melaui sejumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Negara-negara anggota konfederasi masing-masing tetap merupakan negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional.
  • 45.
    5. Negara-negara netral Negarayang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Netralitas dibedakan menjadi netralitas tetap dan sewaktu- waktu.  Netralitas tetap adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti Swiss dan Austria.  Netralitas sewaktu-waktu adalah sikap netral yang hanya berasal dari kehendak negara itu sendiri (Self imposed) yang sewaktu-waktu dapat ditanggalkannya. Contohny Swedia yang tiap terjadi perang menyatakan dirinya netral tidak berpihak terhadap yang berperang.
  • 46.