Dokumen ini menjelaskan tentang teori kenegaraan menurut berbagai tokoh, mengidentifikasi karakteristik negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kepentingan bersama masyarakat. Selain itu, dibahas tentang cara terjadinya negara, baik secara primer maupun sekunder, dan pentingnya pengakuan negara oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Unsur-unsur konstitutif negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, sementara pengakuan internasional memiliki peranan penting dalam hubungan antarnegara.

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
K.D 1.2
HAKIKAT DAN BENTUK-BENTUK
KENEGARAAN

2. TEORI KENEGARAAN MENURUT PAKAR
KENEGARAAN
Nama Tokoh Teori Kenegaraan
Grotius Negara adalah ikatan-ikatan manusia yang sadar akan arti
dan panggilan hukum kodrat.
George Jellinek Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia
yang berdiam di wilayah tertentu.
Mr. Kranenburg Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak
dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
Roger F. Soltau Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Logeman Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang
bertujuan dengan kekuasaannya itu mengatur serta
menyelenggarakan suatu masyarakat.
Prof. Mr. Soenarko Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai
daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai kedaulatan (souvereign).
Federich Hertz Negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam

3. BERDASARKAN TEORI TERSEBUT, DAPAT
DISIMPULKAN BAHWA NEGARA MERUPAKAN :
 Organisasi kekuasaan yang teratur,
 Organisasi yang mempunyai kekuasaan
yang bersifat memaksa dan memonopoli,
 Suatu organisasi untuk mengurus
kepentingan bersama dalam masyarakat,
dan
 Persekutuan yang mempunyai wilayah
tertentu dan yang dilengkapi dengan alat
perlengkapan negara.

4. TEORI TERJADINYA NEGARA
 Terjadinya Negara secara Primer
a. Suku atau Persekutuan Masyarakat
b. Kerajaan (Rijk)
c. Negara Nasional
d. Negara Demokrasi

5.  Terjadinya Negara secara Sekunder
Oppenheimer dan Lauterpacht yang mengatakan bahwa unsur negara
harus memenuhi :
1. Rakyat yang Bersatu
2. Daerah atau wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
Menurut Konvensi Montevideo (1993) :
1. Rakyat (penghuni)
2. Wilayah yang permanen
3. Penguasa yang berdaulat
4. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara (pengakuan
deklaratif)
Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yg berdaulat disebut unsur
konstitutif sedangkan pengakuan negara lain disebut unsur deklaratif,
yang bersifat formalitas belaka demi memenuhi pergaulan internasional.

6. TERJADINYA NEGARA BERDASARKAN PENDEKATAN FAKTUAL
 Occupattie (pendudukan)
 Fusi (peleburan)
 Cessie (penyerahan)
 Accesie (penarikan)
 Anexatie (penguasaan)
 Proclamation (proklamasi)
 Innovation (pembentukan baru)
 Separatise (pemisahan)
Terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis
 Teori ketuhanan, yaitu teori yg muncul karena kehendak Tuhan. Agustinus , Julius
stahl ,dan Thomas Aquinas.
 Teori perjanjian masyarakat, negara ini terjadi karena adanya perjanjian masyarakat.
Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian masyarakat dalam
mendirikan negara untuk melindungi dan menjamin kepentingan bersama (social
contact). Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rosseauu , dan Montesqieu.

7. PENTINGNYA PENGAKUAN SUATU NEGARA OLEH NEGARA
LAIN
A. Pengakuan secara de Facto
pengakuan secara de Facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya
suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang
mengakuinya.
B. Pengakuan secara de Jure
pengakuan secara de Jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan
hukum dari negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan secara de
Jure terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Pengakuan de Jure secara tetap
2. pengakuan de Jure secara penuh
Pengakuan de facto seringkali merupakan awa dari pengakuan de Jure.
Contohnya, inggris mengakui pemerintah Uni Soviet secara de Facto sejak 16
Maret 1921, tetapi baru 1 Februari 1924 memberikan pengakuan secara de
Jure.