Dokumen ini membahas pengakuan terhadap negara dan pemerintahan baru dalam hukum internasional, yang muncul pasca Perang Dunia I dan berkaitan dengan hubungan internasional. Terdapat berbagai teori dan jenis pengakuan, seperti de jure dan de facto, serta pertimbangan politis yang mempengaruhi keputusan pengakuan. Pengakuan bersifat deklaratif, namun tidak menciptakan negara baru, melainkan hanya mengakui keberadaannya.

1. International Law
The Recognation of New States
Andi Tanaka // M. Dito Suryo Saputro // Radhingga D. Setiana//
Trisna Widyaningtyas// Christian Adi Santoso

2. Pengakuan terhadap suatu negara atau bangsa
muncul pasca Perang Dunia 1. Kemunculannya
teori pengakuan juga memberikan dorongan
kepada bangsa-bangsa terjajah untuk
memperjuangkan haknya. Eksistensi suatu
Negara juga berkenaan dengan
kemampuannya menyelenggarakan hubungan
internasional, meskipun kepastian batas
wilayah belum ditentukan.

3. Menurut JB Moore
Makna pengakuan adalah sebagian jaminan bahwa negara baru
tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional.
Lauterpacht dan Chen
Pemberian pengakuan merupakan suatu kewajiban hukum.
DJ Haris
Suatu negara tetap negara meskipun belum atau tidak diakui
Ian Brownlie
Pengakuan adalah optional dan politis
Podesta Costa
Tindakan pengakuan merupakan tindakan fakultatif

4. Menurut Dr. Mohammed Hafeed Ghanem; Pengakuan adalah suatu ikrar dari
negara terhadap negara atau pemerintahan baru yang memenuhi unsur
terbentuknya negara dan bermaksud untuk menjalankan hubungan dengan
negara tersebut sebagai subyek hukum internasional.
Dalam konfrensi hukum internasional di Brussel pada tahun 1936, menetapkan
bahwa “adanya negara atau pemerintahan baru dengan segala apa yang ikut
bersamanya dari konsekuensi yang timbul darinya tidak berpengaruh dengan
penolakan pengakuan dari suatu negara atau lebih”. Maka dari itu pengakuan
atas negara atau pemerintahan baru bersifat pernyataan saja bukan suatu
pembentuk negara itu sendiri dan berlaku surut atas kejadian yang timbul.

5. Pengakuan negara baru
Pengakuan pemerintah baru
Pengakuan sebagai pemberontak
Pengakuan Belligerensi
Pengakuan sebagai bangsa
Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi
internasional.

6. Pertimbangan Politis negara dalam
Memberikan pengakuan Terhadap negara
lain
- Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut
- Dukungan umum dari penduduk
- Kesanggupan dan kemauan untuk
melaksanakan kewajiban-keawajiban
internasional

7. De Jure : Negara yang diakui secara formal yang telah
memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat internasional
De facto : Negara mengakui secara temporer dengan
segala syarat yang memenuhi berdasarkan fakta di masa
mendatang

8. 1. Teori Declaratoir/ Evindentiary
pengakuan hanya bersifat pengumuman.
2. Teori Konsitutif
walaupun unsur-unsur kenegaraan telah terpenuhi,
namun tidak otomatis menjadi subyek HI. Harus ada
pernyataan dari negara-negara lainnya.
3. Teori Jalan Tengah/Pemisah
harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu
negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari
pribadi hukum itu.

9. 1. Secara tegas (resmi) Misalnya :
Nota Diplomatik
Perjanjian Internasional
2. Diam-diam (implied recognition) / tindakan negara lain
Kehendak yang diungkapkan hanya apabila keadaan-keadaan secara tegas
mengindikasi kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara baru.
De facto: negara berhubungan dengan negara lain
De jure : penandatanganan traktat, hubungan diplomatic resmi,
exequatur konsuler

10. 3. Pengakuan pribadi
sebuah pengakuan yang keluar dari suatu negara dengan sendirinya atas
berdirinya suatu negara atau pemerintahan baru baik secara terangterangan ataupun secara tersirat.
4. Pengakuan Kolektif
membuat konferensi yang terdiri dari berbagai negara untuk mengakui
kedaulatan negara baru secara bersamaan.
5.Pengakuan Bersyarat
pengakuan di mana negara yang mengakui memberikan syarat khusus
berbentuk kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara
yang diakui sebagai syarat dari pengakuan tersebut.
Contoh : Konvensi Berlin Tahun 1928

11. Penarikan Kembali Pengakuan
1.pengakuan de jure adalah pengakuan yang
bersifat permanen, sehingga pengakuannya
tidak bisa ditarik kembali.
2. Pengakuan De Facto dapat ditarik kembali.
Namun, Penarikan pengakuan berarti tidak
ada hubungan dari negara tersebut.

12. Thanks