1. HUKUM
INTERNASIONAL
Subyek Hukum
Internasional
Kamis, 22 Maret 2007
Rika Kurniaty,SH

2. • Subyek hukum: pemegang, pemilik, atau
pendukung hak dan pemikul kewajiban
(individu dan badan hukum).
• Subyek hukum Internasional adalah setiap
pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan
pemikul kewajiban berdasrkan hukum
internasional.
• Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan
hukum internasional, hanya negaralah yang
dianggap sebagai subyek HI.

3. • Hans Kelsen (dalamPrinciples of
Internasional Law), menyatakan
bahwa Individu merupakan
subyek hukum yang sesunguhnya
dari Hukum internsional. Hak dan
kewajiban negara sesungguhnya
adalah hak dan kewajiban semua
manusia.

4. Subyek2 HI yang diakui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Negara;
Organisasi Internasional;
Palang Merah Internasional;
Takhta Suci;
Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang
sedang memperjuangkan hak-haknya;
Kaum Belligerensi;
Orang perorangan (Individu);
Wilayah perwalian;
Organisasi internasional non negara atau non
pemerintah;
Perusahaan transnasional dan perusahaan
multinasional;

5. Negara
Subyek HI dalam arti klasik (paling tua
usianya) dan paling utama, karena dapat
mengadakan hubungan-hubungan hukum
internsional dalam segala bidang kehidupan
kehidupan masyarakat internsional.
Dalam negara Federal, yang menjadi
pengemban hak dan kewajiban subyek HI
adalah pemerintah federal.
Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan
negara bagian menjadi subyek HI (terbatas).

6. •
Psl 1 Konvensi montevideo 1933
menyatalan sbb: the state as a persn in
internstional law should prosses the
following qualifications:
a. A permanent populations;
b. A defined territory;
c. Government;
d. Capacity to enter into the relations with the
other states;
(a, b, dan c unsur faktual, dan d unsur non
faktual).

7. Organisasi Internasional
• Bukan merupakan fenomena baru dalam
tatanan masyarakat internsional.
• Berdirinya organisasi internasional pada
hakekatnya didorong oleh keinginan untuk
meningkatkan dan melembagakan kerjasama
internasional secara permanen dalam rangka
mencapai tujuan bersama.
• Jika suatu organisasi internsional belum
mampu menunjukan kemandiriannya,
organisasi internsional yang demikian tidak
atau belum berkedudukan sebagai subyek

8. •
Kualifikasi dari suatu organisasi
internasional yang sudah memiliki
kepribadian hukum internasional menurut
Ian Browlie:
the criteria of legal personality in
organisation may be summarized as follows:
1. A permanent association of states, with
lawful objects, equipped with organs;
2. A distinction in term of legal powers and
purposes between the organisation and its
member states;

9. Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A.
coulombis dan James H. wolfe:
1. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan
keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud
dan tujuan yang bersifat umum. Cth: PBB dan LBB;
2. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan
keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud
dan tujuan yang khusus atau spesifik. Cth: world bank,
IMF;
3. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan
keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan
maksud dan tujuan yang umum.cth: Asean, OAU;
4. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan
keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan
maksud dan tujuan yang spesifik. Cth:NAFTA;

10. •
1.
2.
3.
4.
Faktor-faktor penyebab berakhirnya
organisasi internasional:
Kesepakatan negara-negara anggotanya
untuk mengakhiri eksistensi organisasi
internasional ybs;
Tujuan oraganisasi itu sudah terwujud atau
tercapai;
Negara-negara anggota dari organisasiorganisasi internsional yg lama kemudian
mendirikan organisasi internsional baru dgn
asas, maksud dan tujuan yang sama atau
serupa dgn organisasi internsional yg lama;
Pengunduran diri secara satu persatu dari
negara-negara anggota suatu organisasi

11. Palang Merah Intl
• ICRC: Intl. Commision of Red Cross
• Berkedudukan di Jenewa.
• Mempunyai posisi yang unik dalam
sejarah HI.
• Merupakan subyek HI terbatas.

12. Takhta Suci
• Biasa disebut Vatican.
• Merupakan contoh subyek HI yang telah ada dari zaman
dahulu disamping Negara (kelanjutan sejarah) traktat/
perjanjian lateral tgl 11 februari 1929 antara Italia dan
Takhta suci (dipandang sebagai pengakuan Italia terhadap
eksistensi takhta suci sebagai pribadi hukum internasional
yang berdiri sendiri).
• Dlm praktek hubungan internasional mapun diplomasi,
engara-negara menerima dan memperlakukan paus sebagai
pemimpin tertinggi Vatikan, sesuai dgn norma hukum
internasional maupun noram hukum sopan santun
diplomatik, sama seperti kepala-kepala negara dan
pemerintahan negara-negara pada umumnya.
• Mempunyai perwakilan diplomatik di banyak negara,
termasuk Indonesia.

13. Organisasi pembebasan atau bangsa
yang memperjuangkan hak-haknya
• Pengertiannya masih kontroversial.
• Dapat diakui sebagai subyek atau pribadi
hukum internasional, sementara waktu saja
 selam di berjuang untuk mewujudkan citacita dan tujuannya.
• Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara
atau wilayah dapat secara mudah untuk
diberikan predikat sebagai organsisasi
pembebasan atau bangsa yg sedang berjuang.

14. Kaum Belliger ensi



1.
2.
3.
4.
Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam
negeri suatu negra berdaulat.
Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa
pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum
nasional dari negara yang bersangkutan.
Kriteria pemberontak menurut Oppenheim-Lauterpacht:
Adanya perang saudara itu disertai dgn pernyataan
hubungan permusuhan antara negara ybs dgn kaum
belligerensi tersebut;
Menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah
negara;
Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum
perang oleh negara ybs dan kaum belligerensi;
Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara
ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang
saudara tersebut;

15. Kriteria belligerensi menurut HURWITZ:
1. Terorgainisir dibawah pimpinan yg
bertanggung jawab;
2. Memakai tanda-tanda pengenal yg jelas
dapat terlihat;
3. Membawa senjata secara terang-terangan;
4. Mengindahkan cara-cara berperang yang
sudah lazim;

16. W ilayah Perwalian
 Bermula dari sistem wilayah mandat pada
masa liga bangsa-bangsa wilayah mandat
adalah bekas wilayah jajahan dari negaranegara yang kalah PD I yang ditempatkan di
bawah mandat dari negara yang menang
perang.
 Digolongkan sebagai sebagai subyek HI
didasarkan pada sistem PBB.
 Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebaai
subyek HI tinggal merupakan soal sejarah

17. Individu
 Pada awal masa pertumbuhan HI, individu
hanya sebagai subyek hukum nasional.
 Dalam perkembangannya, HI sudah
memberikan hak-hak dan memikulkan
kewajiban-kewajiban berdasarkan HI secara
langsung kepada individu.
 Individu juga dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara langsung atas
tindakan-tindakan yang diduga merupakan
pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum
internasional

18. Or ganisasi inter nasional
non ne gar a atau non
pemerintah
 Biasa disebut LSM (lembaga swadaya
masyarakat).
 Walaupun didirikan berdasarkan hukum
nasional dari negra tempatnya berkedudukan
atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki
cabang-cabang di pelbagai negara. Dengan
demikian dia merupakan suatu jaringan
internasional dgn bidang kegiatan dan aktivitas
yang lintas batas negara.

19. Perusahaan transnasional
atau multinasional
 Fenomena baru dalam hukum dan hubungan
internasional.
 Dalam beberapa hal, negra-negara banhkan
juga organisasi internasional mengadakan
hubungan secara langsung dgn perusahaan
transnasional atau multinasional yang
melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
internasional.

20. Sekian dan Terimakasih…
Membaca
mencerdaskan
kehidupan bangsa,
Maka
Selamat Membaca….