Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan merupakan perbuatan politik yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara, bukan aturan hukum. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto, de jure, dan kolektif. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum seperti kemampuan berperkara di pengadilan asing. Teori pengakuan meliputi konstitutif, deklaratif, dan jalan ten
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum laut internasional khususnya mengenai wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan 2,3 juta km2, laut teritorial 0,8 juta km2, dan hak eksklusif atas ZEE seluas 2,7 juta km2. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai zona wilayah
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan merupakan perbuatan politik yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara, bukan aturan hukum. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto, de jure, dan kolektif. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum seperti kemampuan berperkara di pengadilan asing. Teori pengakuan meliputi konstitutif, deklaratif, dan jalan ten
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum laut internasional khususnya mengenai wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan 2,3 juta km2, laut teritorial 0,8 juta km2, dan hak eksklusif atas ZEE seluas 2,7 juta km2. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai zona wilayah
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas tentang suksesi negara dari sudut pandang teori dan contoh kasus. Secara teori, suksesi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyerapan, pemecahan, atau terbentuknya negara baru merdeka. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti beralihnya hak dan kewajiban negara. Konvensi Wina 1978 mengatur masalah ini.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk berbagai teori yang menjelaskan hubungan tersebut seperti monisme, dualisme, transformasi, delegasi, dan harmonisasi."
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas neg
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas tentang suksesi negara dari sudut pandang teori dan contoh kasus. Secara teori, suksesi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyerapan, pemecahan, atau terbentuknya negara baru merdeka. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti beralihnya hak dan kewajiban negara. Konvensi Wina 1978 mengatur masalah ini.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk berbagai teori yang menjelaskan hubungan tersebut seperti monisme, dualisme, transformasi, delegasi, dan harmonisasi."
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas neg
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasionaldayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, politik luar negeri, kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan, diplomasi, organisasi internasional, politik internasional, kejahatan internasional, ilmu pengetahuan dan pariwisata, serta ekonomi dan moneter internasional. Beberapa poin kunci adalah definisi hukum internasional, ruang lingkupnya, jenis-jenis kepentingan nasional, dan unsur-unsur penting dalam keaman
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan dan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangannya. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah dengan memiliki objek, metode, sistematis, rasional, dan dapat diverifikasi. Pancasila perlu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam tiga aspek: ontologis sebagai aktivitas masyarakat Indonesia, epistemologis sebagai metode berpikir
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang etika Pancasila sebagai sistem etika yang terdiri dari lima nilai yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan dengan menanamkan nilai-nilai seperti spiritualitas, humanitas, solidaritas, menghargai orang lain, serta kepedulian terhadap nasib sesama.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...dayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia, termasuk sumber-sumber historis, sosiologis, dan politisnya. Pancasila digunakan sebagai pedoman moral untuk bermasyarakat dan bernegara.
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang etika, aliran-aliran etika, dan pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dijelaskan sebagai rambu normatif yang mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pedoman utama.
Dokumen ini membahas tentang Pengantar Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang religius, bermartabat, demokratis, nasionalis, dan adil sesuai dengan visi Pancasila sebagai pedoman hidup. Fungsi pendidikan Pancasila antara lain menumbuhkan karakter warga negara berdasarkan Pancasila untuk menciptakan kehid
Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan,tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan"Bhinneka Tunggal Ika". Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia merupakan sesuatu yang bernilai. Pancasila sebagai pandangan hidu berisi konsep kehidupan yang di cita-citakan oleh bangsa indonesia,sekaligus mengandung pemikiran ataupun gagasan yang mendasar mengenai tatanan kehidupan, sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Selain itu pancasila digunakan sebagai petunjuk arah untuk melaksanakan kegiatan dalam segala bidang kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun pasca kehidupan di dunia. Pandangan hidup inilah yang menjadi suatu bangsa memiliki arah yang jelas. Bangsa indonesia bertekad untuk menjalankan dan mengatur negara berdasarkan pancasila. Sebagai dasar negara maka pancasila sekaligus sebagai sumber hukum dalam arti semua hukum yang di susun harus berdasarkan pancasila.
Ringkasan presentasi tentang nilai-nilai Pancasila yang mencakup lima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Presentasi ini menjelaskan arti dari masing-masing sila beserta langkah yang dapat menstabilkan nilai-nilai Pancasila agar tetap konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
3. PENGERTIAN PENGAKUAN
Portfolio Designed
Pengakuan adalah perbuatan politik
dimana suatu negara menunjukan
kesediannya untuk mengakui situasi
fakta dan menerima akibat hukum dari
pengakuan tersebut.
4. Teori Konstitutif
Teori Deklaratif
Teori Jalan Tengah
01
02
03
TEORI-TEORI
PENGAKUAN
Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan
bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara
baru jika telah diakui oleh negara lain
Menurut penganut teori deklaratif, pengakuan hanyalah
sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah
lahir atau ada
Teori Deklaratif dan Konstitutif tidak sepenuhnya
memuaskan beberapa sarjana hukum
internasional lainnya
7. dua cara pemberian pengakuan,
yaitu :
Secara tegas (expressed
recognition); dan
Secara diam-diam atau secara
tidak tegas (implied recognition).
PEMBERIAN
PENGAKUAN
8. PENARIKAN
PENGAKUAN
Terputusnya hubungan dengan negara
atau pemerintah yang sebelumnya telah
diakui, pada umumnya tidak disertai
dengan penarikan kembali pengakuan.
Suatu pemutusan resmi hubungan
diplomatik dapat dinyatakan, akan tetapi
negara atau pemerintah yang sekalinya
pernah diakui tidak akan kehilangan
statusnya dalam masyarakat
internasional