Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.

1. Pengantar Hukum
Indonesia:
Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2. Kelas Hari Ini:
• Hukum Acara Pidana
• Hukum Acara Perdata
• Hukum Acara pada Mahkamah Konstitusi
• Hukum Acara Tata Usaha Negara
• Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
• Hukum Acara Peradilan Pajak

3. Apa itu Hukum Acara?
• Hukum Acara atau Hukum Formil, yaitu kaedah
hukum yang mengatur bagaimana cara
mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu
badan peradilan dan bagaimana Hakim memberi
putusan.
• Hukum Acara atau Hukum Formil yang berasal
dari bahasa Belanda yaitu Formeelrecht atau juga
Procedural Law/Adjective Law dalam bahasa
Inggris.

4. Hukum Acara Pidana
• Dasar Hukum:
• Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Kumpulan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi:
• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
• UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
• UU No. 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
• Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
• Dengan berlakunya KUHAP ini, maka Herzien Indonesisch Reglement (HIR), dalam
bahasa Indonesia Reglemen Indonesia diperbaharui (RID) bagian pidana dinyatakan
tidak berlaku lagi.
• Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
• Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

5. Hukum Acara Pidana (2)
• Fungsi Hukum Acara Pidana:
• Mencari dan menemukan kebenaran;
• Pemberian keputusan oleh Hakim;
• Pelaksanaan keputusan oleh Hakim
• Ada 3 asas besar dalam Hukum Acara Pidana:
• Yang berkaitan dengan peranan;
• Yang berkaitan dengan keadaan peradilan;
• Yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

6. Asas-Asas
Hukum Acara Pidana
1. Yang berkaitan dengan peranan:
• Prakarsa oleh Polisi/Jaksa.
• Asas-asas oportunitas.
• Hak untuk mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum
• Kedua pihak wajib didengar keterangan-keterangannya oleh
Hakim.
• Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan
perdebatan lisan atau langsung.
• Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang
rasional obyektif, setelah mendengar kedua pihak termasuk saksi
a charge(yang meringankan) dan saksi a de charge (yang
memberatkan).
• Hakim bersifat aktif.
• Asas Akusator artinya pada asas akusator ini para pihak diakui
sebagai subyek dan kedudukannya sederajat, pemeriksaan
tidaklah bersifat rahasia (terbuka untuk umum). Tersangka sudah
dapat didampingi oleh Penasehat Hukum.
• Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
• Praduga tak bersalah (Presumption of innocence).
• Semua orang diperlakukan sama di depan hakim.

7. Asas-Asas
Hukum Acara Pidana
2. Yang berkaitan dengan keadaan Peradilan:
• Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Keputusan Hakim
harus selalu dinyatakan dengan pintu terbuka. Ada pengecualian untuk
anak dibawah umur dan tindakan-tindakan asusila.
• Peradilan bertahap.
• Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.
• Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi.
• Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.
3. Yang berkaitan dengan penyelenggaraan:
• Peradilan diselenggarakan oleh Majelis Hakim (Ketua dan Anggota).
• Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang tetap.

8. Alur Hukum Acara Pidana
1. Peristiwa Pidana
2. Penyelidikan
• Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur oleh undang-undang
• Siapa itu Penyelidik (menurut KUHAP, menurut
UU lain)
3. Penyidikan
• Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya
• Siapa itu Penyidik (menurut KUHAP, menurut UU
lain)
4. Penuntutan
• Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri
yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan
• Siapa itu Penuntut Umum (menurut KUHAP, menurut
UU lain)
5. Pemeriksaan Sidang Pengadilan
• Praperadilan
• Surat Dakwaan – Eksepsi – Putusan Sela
• Pembuktian
• Requisitoir
• Pledoi – Replik – Duplik
• Vonis Hakim
• Putusan Bebas
• Putusan Lepas
6. Upaya Hukum

9. Upaya Hukum pada
Hukum Acara Pidana
• Apabila para pihak (terdakwa atau penuntut umum) tidak puas dengan putusan
Hakim, mereka dapat melakukan:
• Upaya Hukum Biasa yaitu :
Melalui pemeriksaan tingkat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh
terdakwa/kuasanya atau oleh Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang
diajukan ke Mahkamah Agung.
Permintaan kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan.
• Upaya Hukum Luar Biasa yaitu :
• Kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan satu kali pemeriksaan
kasasi oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi di sini
bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan.
• Peninjauan Kembali. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan
permintaan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan dari pengadilan
negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang telah
berkekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum.

10. Hukum Acara Perdata
• Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum
yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara-
perkara perdata ke muka pengadilan (termasuk juga Hukum
Dagang) dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan
hakim. Dapat juga dikatakan peraturan-peraturan hukum yang
mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan
Hukum Perdata Materiil.
• Pada masa penjajahan Belanda untuk hukum acara perdata
berlaku Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
untuk golongan Eropa dan Herzeine Indonesisch Reglement
(HIR) atau Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RID) untuk
golongan Bumi Putra di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan
untuk luar Jawa dan Madura berlaku Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg).

11. Hukum Acara Perdata (2)
• Landasan Hukum:
• Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan
bahwa kita kembali ke UUD 1945, maka melalui pasal II Aturan
Peralihannya dan pasal-pasal peralihan sebelumnya, tetap digunakan HIR
(RID) dan RBg sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara.
• Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Kesatuan Susunan
Kekuasaan Acara Pengadilan Sipil yang menunjuk RID sebagai pedoman.
• Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
• Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
• Yurisprudensi dan Doktrin.

12. Asas-Asas dalam
Hukum Acara Perdata
• Yang berkaitan dengan peranan
• Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
• Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan
sepenuhnya kepada yang berkepentingan.
• Hakim wajib mengusahakan perdamaian.
• Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu ditarik atas persetujuan kedua
belah pihak yang bersengketa.
• Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengutamakan tulisan-tulisan.
• Putusan hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional obyektif. Alasan
tersebut sebagai pertanggungjawaban Hakim atas putusannya terhadap
masyarakat.
• Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan
untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
• Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan landasan oleh Hakim untuk
memperkuat putusan yang telah ditetapkannya.

13. Asas-Asas dalam
Hukum Acara Perdata
• Yang berkaitan dengan penyelenggaraan:
• Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum. Tujuannya adalah memberi
perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan menjamin obyektifitas
peradilan.
• Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara susila dan ketertiban umum, tetapi putusan
harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
• Kedua belah pihak yang berperkara didengar pendapatnya dan diakui sebagai subyek hukum
yang kedudukannya sederajat.
• Peradilan dilaksanakan bertahap:
• Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.
• Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Bagi mereka yang tidak puas
dengan putusan yang dijatuhkan dapat mengajukan untuk mengulang
kembali perkara mereka ke Pengadilan Tinggi.
• Tingkat Kasasi
• Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak mengulang lagi perkara yang sudah diputuskan
oleh Pengadilan Tinggi atau pada tingkat banding, akan tetapi yang diteliti disini ialah apakah
putusan Hakim terdahulu telah melanggar atau melakukan penyimpangan atas undang-
undang.
• Sidang-sidang pengadilan pada umumnya diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim.

14. Kompetensi Pengadilan
dalam Hukum Acara Perdata
• Absolute Competentie/Kompetensi Mutlak
Badan peradilan macam apa yang berwenang untuk
mengadili sengketa ini? Jadi kompetensi mutlak ini
menyangkut pembagian kekuasaan antar badan
peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan. Misalnya,
pemberian kekuasaan mengadili kepada Pengadilan
Negeri dan tidak kepada macam pengadilan lain.
• Relatieve Competentie/Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk
mengadili diantara badan peradilan yang sejenis.
Misalnya pembagian kekuasaan mengadili diantara
berbagai wilayah Pengadilan Negeri.

15. Alur Hukum Acara
Perdata
1. Peristiwa Hukum
2. Penyusunan Gugatan
• Gugatan/Permohonan
• Pendahuluan
• Identitas
• Fundamentum Petendi
• Petitum
3. Sidang Pemeriksaan Perkara
• Ke Pengadilan mana?
• Biaya Perkara
• Persiapan Sidang
4. Jalannya Persidangan
• Sidang pertama – penawaran perdamaian
• Jawaban Tergugat / Eksepsi
• Replik
• Duplik
• Pembuktian dari Penggugat
• 164 HIR
• Pembuktian dari Tergugat
• Kesimpulan
• Putusan Hakim
5. Upaya Hukum
• Biasa
• Banding ke Pengadilan Tinggi
• Kasasi ke Mahkamah Agung
• Luar Biasa
• Peninjauan Kembali
• Derden Verzet

16. Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara
• Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
• Peradilan Administrasi negara adalah suatu peradilan yang menyelesaikan
perselisihan/sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang satu pihak adalah aparat
pemerintah dan warga masyarakat di pihak, atau antara sesama aparat pemerintah
mengenai perbuatan/tindakan dalam rangka melaksanakan tugasnya di mana para
pihak tidak menerimanya dengan alasan tindakan itu tidak sah atau dengan alasan
lain.
• Yang dapat diajukan ke PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara:
• Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata negara berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, indvidual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
• Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan pidana dari Hukum Acara Pidana
dikecualikan.

17. Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara
• Penyelesaian sengketa administrasi dengan cara
pengaduan (administratieve beroep) maksudnya ialah
penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam
lingkungan administrasi sendiri.
• Pengaduan ditujukan kepada atasan atau kepada atasan atau
kepada instasi yang lebih tinggi.
• Misalnya : warga A merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan
dari pejabat B Warga A dapat mengadukan halnya kepada atasan
pejabat B. Berdasar pengaduan warga A maka atasan pejabat B
dapat membatalkan, bisa juga memperkuat

18. Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara
• Tugas kisi-kisi untuk UAS:
• Buatlah alur peradilan Tata Usaha Negara
• Sebutkan siapa yang mempunyai kewenangan dalam mengadili untuk
sengketa Tata Usaha Negara.
• Gambarkan bagan dari proses mulainya sengketa sampai keluarnya
Putusan.
• Berikan 3 contoh kasus sengketa Tata Usaha Negara
• Dikumpulkan minggu depan, Jumat 16 Desember 2011 sebelum kelas PHI
dimulai. Buat ditulis tangan maksimal dalam satu halaman kertas folio. Satu
halaman bukan satu lembar.

19. Hukum Acara Pengujian Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai
kewenangan dan Kewajiban, (Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk :
• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
• Memutuskan pembubaran partai politik, dan
• Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
• Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

20. Kewajiban Mahkamah
Konstitusi
• Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil
presiden diduga :
• Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
• Pengkhianatan terhadap negara;
• Korupsi;
• Penyuapan;
• Tindak pidana berat lainnya.
• Atau perbuatan tercela, dan/atau.
• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau
wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945

21. Mengajukan Permohonan ke
Mahkamah Konstitusi
• Subyek hukum yang mengajukan
disebut “Pemohon”
• Pemohon adalah subyek hukum yang
memenuhi syarat menurut undang-
undang untuk mengajukan
permohonan perkara kepada
Mahkamah Konstitusi (Pasal 51 ayat
(1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

22. Alur Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang di MK
1. Mengajukan Permohonan yg ditulis dalam bahasa Indonesia,
ditandatangani pemohon dan dibuat 12 rangkap.
2. Melakukan Pendaftaran ke panitera Mahkamah Konstitusi.
3. Penjadwalan sidang yaitu 14 hari setelah pendaftaran.
4. Pemeriksaan pendahuluan yg dilakukan dalam Majelis Hakim
secara panel sebanyak minimal 3 orang hakim, untuk melihat
kelengkapan administratif perkara.
5. Pemeriksaan persidangan secara pleno, minimal dilakukan oleh 7
orang hakim dan maksimal 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi.
6. Putusan, diberikan sesuai tenggang waktu bentuk perkara. Yaitu
antara 14 hari s/d 90 hari setelah pendaftaran, tergantung
perkaranya.

23. Hukum Acara Pengadilan
Hubungan Industrial
• Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
• Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan

24. Alur Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
1. Pertemuan Bipartit
• Dicoba diselesaikan dengan musyarawah mufakat antara para
pihak.
• Apabila damai, Persetujuan Bersama dicatatkan ke PHI.
2. Mediasi / Konsiliasi / Arbitrase
• Siapa itu para ‘penengah’nya
• Mediator (PNS), Konsiliator (Non-PNS), dan Arbiter (Non-PNS)
• Apabila damai, PB dicatatkan ke PHI
3. Pengadilan Hubungan Industrial
• Tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan Serikat Buruh/Pekerja
• Tingkat pertama untuk perselisihan Hak dan PHK, bisa kasasi ke
Mahkamah Agung

25. Hukum Acara
Pengadilan Pajak
• Landasan Hukum:
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak
• “Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak
dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau
gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan UndangUndang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

26. Pengadilan Pajak
• Berkedudukan di Jakarta
• Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan
memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa
pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk
Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
• Ketua Pengadilan Pajak dapat menetapkan untuk
bersidang di luar Jakarta.

27. Pengantar Hukum
Indonesia:
Hukum Acara
Depok, 9 Desember 2011
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Sarjana Paralel