Materi Study Trip & Legal Visit ALSA LC UNOSED 2015 to Badan Arbitrase Nasional Indinesia

1. 6/4/2015
1
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
ARBITRASE DI BANI
Oleh :
Eko Dwi Prasetiyo
1
BANI Arbitration Center
( d/h Badan Arbitrase Nasional Indonesia )
Wahana Graha Lt. 1 & 2
Jl. Mampang Prapatan No. 2
Jakarta Selatan
Telp : 021-7940542 Fax : 021-7940543
Home Page : www.bani-arb.org
www.baniarbitration.org
E-mail : bani-arb@indo.net.id
2

2. 6/4/2015
2
• Didirikan pada tahun 1977
• Para Pendiri
– Prof. R. Soebekti, S.H., C.S. (Pemrakarsa)
– Haryono Tjitrosoebono, SH
– Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH
BANI Arbitration Center
( d/h Badan Arbitrase Nasional Indonesia )
3
BANI Arbitration Center
( d/h Badan Arbitrase Nasional Indonesia )
 Lembaga independen dan bertindak secara otonom
dalam penegakan hukum dan keadilan
 menyelenggarakan proses arbitrase dan APS lainnya
sesuai dengan kewenangan yang diberikan para
pihak melalui perjanjian (klausula) arbitrase atau
kesepakatan lainnya
 memberikan Pendapat mengikat (Binding Opinion)
yang diajukan oleh Para Pihak secara bersama-sama
 menyelenggarakan kerjasama penelitian dan
pengembangan/sosialisasi serta pelatihan tentang
arbitrase dan APS
4

3. 6/4/2015
3
Struktur Organisasi BANI :
I. Penasehat
II. Dewan Pendiri
III. Dewan Pengurus
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris Jenderal
IV. Perwakilan
5
BANI Perwakilan
1. Surabaya
2. Denpasar
3. Bandung
4. Medan
5. Pontianak
6. Palembang
7. Jambi
6

4. 6/4/2015
4
SENGKETA
Apa itu sengketa?
Eksistensi Sengketa
7
Perkembangan Globalisasi
Free Market & Free Competition
Sengketa Nasional & Internasional
8

5. 6/4/2015
5
Penyelesaian
Sengketa
Litigasi Pengadilan
Non Litigasi
Negosiasi
Mediasi &
Konsiliasi
Arbitrase
9
Litigasi
•Proses yang
lama
•Bersifat terbuka
•Win-Lose
•Dapat diajukan
banding
Non-Litigasi
•Proses yang
cepat
•Bersifat tertutup
•Win-Win
•Bersifat Final &
Binding
10

6. 6/4/2015
6
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA
Alternatif penyelesaian sengketa adalah
lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara : Konsultasi,
Negosiasi atau Penilaian Ahli
(Pasal 1 butir 10 UU 30/99)
11
Ragam Penyelesaian Sengketa di
Indonesia
Rembug Desa (Jawa)
Pang Pada Payu (Bali)
Runggun Adat (Medan)
Kerapatan Ninik Mamak (Padang)
Besara (Kalimantan)
Musyawarah Mufakat (Sila Ke-4 Pancasila)
12

7. 6/4/2015
7
• Proses tawar menawar antara
Para PihakNegosiasi
• Penengahan menggunakan
pihak ketiga yang netral
Mediasi &
Konsiliasi
• Penilaian terhadap pokok
sengketa untuk mencapai
persetujuan
Penilaian
Ahli
13
ARBITRASE
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa (Pasal 1 butir 1 UU 30/99)
Dasar utama suatu sengketa dapat diselesaikan
melalui arbitrase adalah Perjanjian Arbitrase
14

8. 6/4/2015
8
Kelebihan Arbitrase
• Kerahasiaan
• Fleksibilitas dalam
Prosedur dan persyaratan
administratif
• Hak memilih arbiter oleh
Para Pihak
• Pilihan hukum, forum dan
prosedur penyelesaian
oleh Para Pihak
• Putusan final & binding
• Penyelesaian relatif cepat
Kekurangan Arbitrase
• Adanya perjanjian
(klausula) arbitrase
merupakan keharusan
• Tidak mengenal
yurisprudensi
• Itikad baik Para Pihak
menentukan efektifitas
pelaksanaan putusan
arbitrase
• Di negara-negara tertentu,
penggunaan arbitrase
masih dibatasi
15
Contoh Perjanjian Arbitrase
“Para pihak sepakat bahwa apabila
terjadi sengketa yang timbul dari
perjanjian ini yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah,
akan diselesaikan melalui arbitrase”
16

9. 6/4/2015
9
Perjanjian
Arbitrase
Klausula
Arbitrase
Akta
Kompromis
17
Arbitrase
Nasional /
Domestik
Institusi
Internasional
Ad-hoc
18

10. 6/4/2015
10
Prosedur
Arbitrase
Ad-Hoc Institusional
19
Ad-Hoc Arbitration
•Bersifat satu kali dan tidak terkait
pada salah satu badan / institusi
Institutional Arbitration
•Arbitrase melalui lembaga arbitrase
yang merupakan suatu lembaga
permanen
20

11. 6/4/2015
11
• Para Pihak mudah berhubungan dengan
Majelis Arbiter
• Biaya yang tidak terukur
• Setiap ketidak sepahaman diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri
Ad-Hoc
Arbitration
• Para Pihak tidak dapat berhubungan
dengan Majelis Arbiter
• Biaya yang terukur
• Ketidaksepahaman diselesaikan melalui
lembaga arbitrase yang bersangkutan
Institutional
Arbitration
21
LEMBAGA PENYELESAIAN ARBITRASE &
APS / ADR
Indonesia
• BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
• Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
• BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)
• BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia)
• BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan
Intelektual)
• PMN (Pusat Mediasi Nasional)
22

12. 6/4/2015
12
LEMBAGA PENYELESAIAN ARBITRASE &
APS / ADR
Mancanegara
• The Korean Commercial Aritration Board (KCAB )
• International Court of Arbitration(ICC)
• London Court of Internasional Arbitration (LCIA)
• Singapore International Arbitration Center (SIAC)
• Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC)
• International Center for The Settlement of
Investment Disputes (ICSID)
23
Prosedur Arbitrase Ad-Hoc
• Notice of Arbitration (Pemberitahuan Arbitrase)
• Penunjukan Arbiter
• Pengajuan Permohonan
• Pengajuan Jawaban
• Upaya Perdamaian
• Pembuktian
• Putusan
• Pelaksanaan Putusan
24

13. 6/4/2015
13
Prosedur Arbitrase BANI
• Pengajuan Permohonan dan Penunjukan Arbiter
• Penyampaian Kepada Termohon dan Perintah
Mengajukan Jawaban dan Menunjuk Arbiter
• Pembentukan Majelis
• Persidangan
• Usaha Perdamaian
• Replik / Duplik (jika ada)
• Pembuktian (Bukti Surat dan Saksi Fakta / Ahli)
• Putusan
• Pelaksanaan Putusan
25
PERWAKILAN PARA PIHAK
• Dalam proses beracara di BANI, Para Pihak
dapat diwakili oleh seseorang atau orang-
orang yang mereka pilih untuk mewakilinya
dalam proses arbirase, dengan memberikan
surat kuasa khusus.
• Tidak ada keharusan bagi Para Pihak untuk
menunjuk kuasa yang mempunyai lisensi
advokat
26

14. 6/4/2015
14
PENUNJUKAN ARBITER
• Para Pihak menunjuk Arbiter dalam Daftar
Arbiter BANI untuk bertindak sebagai
Anggota Majelis.
• Penunjukan arbiter oleh para pihak tidak
menjadikan arbiter tersebut bertindak
sebagai wakil dari pihak yang menunjuk.
• Kedua anggota arbiter terpilih akan
mengusulkan arbiter ketiga kepada Ketua
BANI untuk bertindak sebagai ketua majelis.
27
PERMOHONAN ARBITRASE
• Nama dan Alamat Para Pihak.
• Keterangan tentang fakta-fakta yang
mendukung permohonan arbitrase.
• Butir-butir permasalahan.
• Besarnya tuntutan yang dituntut.
28

15. 6/4/2015
15
JAWABAN
• Uraian pendapat tentang penerimaan atau
bantahan terhadap permohonan arbitrase.
Dapat juga mengajukan eksepsi terhadap
permohonan arbitrase.
• Dapat mengajukan Permohonan Rekonvensi
29
Upaya perdamaian dalam
proses arbitrase
Hybrid Arbitration (Combine
Arbitration / Med-Arb)
30

16. 6/4/2015
16
Perdamaian
Tercapai
Penetapan
Perdamaian
Tidak
tercapai
Putusan
Proses
Arbitrase
31
Pembuktian dalam Arbitrase
Setiap pihak wajib menjelaskan posisinya masing-
masing dengan disertai bukti-bukti pendukung
yang dijadikan dasar Permohonan atau Jawaban
Para Pihak juga dapat mengajukan saksi-saksi, baik
saksi fakta maupun ahli dalam persidangan
32

17. 6/4/2015
17
PUTUSAN ARBITRASE
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”
Diambil berdasarkan hukum, keadilan
dan kepatutan (ex aequo et bono)
Final & Binding
33
Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Koreksi Administratif
Penyimpanan di Pengadilan
Negeri
Pelaksanaan Sukarela
Eksekusi melalui Pengadilan
34

18. 6/4/2015
18
Pendapat Yang Mengikat
• Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat
menerima permintaan pendapat yang
mengikat yang diajukan oleh para pihak
mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan
perjanjian.
• Dasar Hukum : Pasal 52 & 53 UU 30/99
35
TERIMA KASIH
36