Hukum pengangkutan

Moral
1. (ajaran tt) baik buruk yg diterima
umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, dsb; akhlak; budi
pekerti; susila: -- mereka sudah
bejat, mereka hanya minum-minum
dan mabuk-mabuk, bermain judi,
dan bermain perempuan;

Lanjutan moral
2. Kondisi mental yg membuat orang tetap berani,
bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau
keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl
perbuatan: tentara kita memiliki -- dan daya tempur yg
tinggi;
3. Ajaran kesusilaan yg dapat ditarik dari suatu cerita;
ber·mo·ral v 1 mempunyai pertimbangan baik buruk;
berakhlak baik: mana ada penjahat yg -; 2 sesuai dng
moral (adat sopan santun dsb): ia melakukan
perbuatan yg tidak -

HUKUMPENGANGKUTAN
TIMPENGAJAR:
Hendro Puto Adji, SH. MS.
Suyadi,SH,M.Hum.
Hj.Krisnhoe Kartika W.SH,M.Hum.
I Ketut Karmi Nurjaya,SH.M.Hum.

Tiga moda pengangkutan
1. Pengangkutan Pada
Umumnya :
2. Pengangkutan Darat;
3. Pengangkutan Udara;
4. Pengangkutan Perairan.

HUKUMPENGANGKUTAN DI
LAUT.
• Hukum ?
• Hukum : Simorangkirdan Wirjono→
Sastropranoto
• Peraturan peraturan yang bersifat
memaksa,yang menentukan tingkah laku
manusia dalammasyarakat yang dibuat
oleh badan badan resmi yang berwajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan
tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu
dengan hukumtertentu.

Pengangkutan ?
 Masing masing sarjana mempunyai pendapat yang
berbeda namun intinya sama. Abdul Kadir Muhamad
berpendapat sebagai berikut:
Menurut arti katanya pengangkutan berasal dari kata dasar
“angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa
atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan
membawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkutan
: proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke
dalam pengangkutan, membawa barang atau
penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan,
dan menurunkan barang atau penumpang dari alat
pengangkutan ke tempat yang ditentukan.
 Pengangkutan di laut ?
 Hukum Pengangkutan di laut ?

Keuntungan pengangkutan melalui laut
:
Khususnya dikalangan dunia usaha
pengangkutan melalui laut ternyata menjadi
pilihan karena :
 Daya angkutnya lebih besar;
 Biayanya lebih murah.

Kerugiannya :
 Pengangkutan dengan kapal lebih lambat
dibanding alat angkut lain;
 Proses pengangkutannya berjalan lebih lama.
 Kegiatan pelayaran dipengaruhi oleh cuaca
dan gangguan alam yang sangat
mempengaruhi jadwal pelayaran sehingga
tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
 Dasar hukum pengangkutan melalui laut :

Dasarhukumpengangkutan laut
• KUHD Perdata;
• KUHD;
• UU No. 17 Tahun 2008;
• Peraturan yang bersifat Internasional.
UU no. 17 Tahun 2008 mengatur mengenai angkutan
perairan. Menurut Pasal 6 angkutan perairan terdiri
atas :
• angkutan laut;
• angkutan sungai dan danau
• angkutan penyeberangan.

Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2008 menentukan
bahwa angkutan laut terdiri atas :
 angkutan laut dalam negeri;
 angkutan laut luar negeri;
 angkutan laut khusus;
 angkutan laut playaran rakyat.

Jenis jenis pengangkutan melalui laut :
Berdasarkan routenya pelayaran dapat dibagi
menjadi:
• Pelayaran lokal : pelayaran yang masih dalam
radius 200 mil.
• Pelayaran Interinsuler/Nusantara: pelayaran yang
menempuh jarak lebih dari 200 mil laut
• Pelayaran samudera : pelayaran dari dan ke
Indonesi
Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan:
• Liner service:
• Tramp

KAPAL.
Pengangkutan di laut dilaksanakan dengan
suatu alat yang disebut kapal.
Kapal ?
Kita dapat berpedoman pada Pasal 309 KUHD
ayat (1):
• Kapal adalah semua perahu dengan nama
apapun dan dari macam apapun juga.
( Subekti & R. Tjitrosudibio);
• Kapal adalah segala alat berlayar
bagaimanapun disebutnya dan sifatnya.(Ny
Sumarti Hartono,SH)

Pasal 309 KUHD ayat (2):
• Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain
,maka kapal dianggap memuat perlengkapan
perlengkapan kapal.
Pasal 309 ayat (3) :
• Yang diartikan dengan perlengkapan pelengkapan
kapal adalah semua benda benda yang diperuntukkan
tetap dipergunakan dengan kapal, dengan tidak
merupakan bagian dari kapal.
Berdasarkan Pasal 309 maka dapat disimpulkan bahwa
kapal meliputi :
• badan kapal/bagian kapal;
• perlengkapan kapal.
• benda lepas

Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah
jenis kapal yang dapat dioperasikan diatas
permukaan air atau dibawah permukaan air
dengan menggunakan daya dukung dinamis
yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau
rancang bangun kapal itu sendiri.

Bangunlah kepercayaan diri semaksmial
mungkin. Jadilah seperti mercusuar yang kokoh
berdiri di kegelapan dan mampu memberi
cahaya bagi sekelilingnya.

Terletak di Yokohama, Jepang, peringatan 100
tahun Pelabuhan Yokohama, pada tahun 1961.
Yokohama Tower menempati posisi ke-2 yang
tertinggi di dunia dengan tinggi 348 kaki.

Kapal menurut Pasal 1 angka 36 UU No. 17
Tahun 2008:
 Adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga
angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik
atau ditunda termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah
permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah pindah.

Dinyatakan sebagai kapal
Alat apung dan bangunan terapung yang
tidakberpindah-pindah adalah alat apung dan
bangunan terapung yang tidak mempunyai alat
penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu
lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-
pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel
terapung, tongkang akomudasi (acco m m o datio n
barg e ) untuk m e nunjang ke g iatan le pas pantai
dan tongkang menampung minyak (oil store
barge), serta unit pengeboran lepas pantai
berpindah ( mobile offshore drilling unit/MODU).

Kapal laut.
Berdasarkan Pasal 310 KUHD Kapal laut adalah
kapal kapal yang dipergunakan untuk pelayaran
di lautan atau dimaksudkan untuk itu.
Berdasarkan Pasal ini ada dua teori berkaitan
dengan kapal laut:
• Teori pemakaian;
• Teori peruntukan

Status Hukum Kapal
 STATUS HUKUMKAPAL tergantung pada :
Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal

 Pelayaran di laut banyak mengandung resiko
dan menyangkut hubungan internasional.
Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas
pelayaran internasional, maka setiap kapal
yang berlayar di laut harus :
1.        Memiliki identitas yang jelas (st hukum).
2.        Memenuhi syarat untuk dilayarkan ;
3.        Dijalankan oleh orang yang memiliki
kompetensi untuk melayarkan kapal .

PENGUSAHA KAPAL DAN PERUSAHAAN
PELAYARAN
Pengusaha kapal (REDER) : 320 s/d 322 KUHD;
Parusahaan pelayaran (REDERIJ): 323 s/d 340
KUHD.
 Perusahaan Pelayaran / Rederij
( Ps.323KUHD)
Bilamana sebuah kapal dimiliki oleh berbagai
bagai orang yang lain dari pada karena suatu
perjanjian persekutuan sebagai dimaksudkan
di dalam titel ketiga dari buku pertama
,mempergunakannya untuk pelayaran di laut
untuk tanggungan bersama, maka terdapat

Pengusaha kapal/Reder( Ps. 320 KUHD)
Adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna
pelayaran di laut , dan mengemudikannya
sendiri atau suruh mengemudikannya oleh
seorang nakhoda yang bekerja padanya
Syarat syarat agar seseorang dapat menjadi
seseorang pengusaha kapal menurut Pasal 320
KUHD adalah :
 Memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut;
 Mengemudikannya sendiri atau menyuruh
nakhoda yang bekerja padanya.

Pengusaha Kapal menurut UU No.17/2008.
• Berdasarkan Ps. 28 (1) jo Ps. 29 (1)
seseorang atau badan usaha harus
mempunyai memiliki kapal berbendera
Indonesia dengan ukuran sekurang kurangnya
GT175. Kalau kerja sama dengan orang atau
badan usaha asing wajib memiliki kapal
sekurang kurangnya GT 5000.
• Berdasarkan Ps.320 KUHD kita mengenal :
Pengusaha Kapal, Pemilik Kapal, Penyewa,
Pencarter kapal, Nakhoda, ……
Pengangkut ? ? ?

Tanggung Jawab Pengusaha
Kapal.
Tanggung jawab ?
 Ps. 321 KUHD menyatakan bahwa :
 Pengusaha Kapal terikat oleh perbuatan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka
yang dalam dinas tetap atau sementara dari
kapal itu di dalam pekerjaannya dalam
lingkungan kewenanganya.

Ps. 1367 KUH Perdata
 Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan
orang2 yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang barang yang ada
dibawah pengawasannya.

Awak Kapal.
 Adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal
untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam
buku sijil kapal.
Awak kapal menurut KM. No. 70/1998 terdiri
dari:
 Nakhoda;
 Perwira;
 Rating .

Struktur Organisasi dalam kapal
yang sedang berlayar

Hierarki AwakKapal
 Terbagi menjadi Departemen Dek dan
Departemen Mesin, selain terbagi menjadi
perwira/Officer dan bawahan/Rating.

Nakhoda
Ps 341; Nakhoda pemimpikapal. Anak kapal adalah
mereka yang namanya tercantum dalam daftar
anak kapal/monsterrol.
Tanggung jawab nakhoda: Psl.342 ayat 2 dan Psl
373 KUHD

Nakhoda
Nakhoda dalam menjalankan tugasnya
mempunyai tiga fungsi :
1. Nakhoda sebagai wakil pemerintah;
2. Nakhoda sebagai sebagai wakil dari
pengusaha pelayaran dan wakil dari semua
orang yang berkepentingan;
3. Nakhoda sebagai buruh.

Fungsi Nakhoda sebagai wakil
Pemerintah
Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil
pemerintah kekuasaan nakhoda meliputi :
1. Nakhoda sebagai pemimpin kapal;(Ps. 341-
358b KUHD,137 – 146 UU No. 17 Tahun
2008.
2. Nakhoda sebagai jaksa/polisi; (143, 144 UU
No.17 /2008, Ps.386 – 390 KUHD.
3. Nakhoda sebagai notaris dan pegawai
pencatatan sipil. Ps.137 ayat (5) UU
No.17/2008.

Nakhoda sebagai sebagai wakil dari
pengusaha pelayaran dan wakil dari . .
Nakhoda sebagai wakil dari pengusaha
pelayaran pelaksanaannya berdasarkan
pada :
Pasal 359, 360,361,362,365 KUHD.
Ps.40,Ps 144 UU No. 17/2008
Nakhoda sebagai wakil dari pihak yang
berkepentingan terhadap barang muatan
pelaksanaannya berdasarkan pada :
Ps. 371, 468 (1) KUHD, Ps.139 UU
No.17/2008

Nakhoda sebagai buruh
Nakhoda sebagai buruh diatur dalam Ps.151 UU
No.17/2008 yang menyatakan bahwa:
(1) setiap awak kapal berhak mendapat
kesejahteraan yang meliputi . . .. . . . .
(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian
kerja antara awak kapal dengan pemilik atau
operator kapal.

Sanksi pidana untuk Nakhoda
UU No.17 /2008 menetapkan sanksi pidana
terhadap nakhoda dalam hal :
Ps. 286 Nakhoda angkutan sungai dan danau. .
Ps. 302 yang melayarkan kapal yang tidak laik
laut. . .
Ps.309 mengetahui cuaca buruk . . .
Ps.315 mengibarkan bendera negara lain. . .
PS.317, Ps. 322, Ps.323 dan Ps. 330

Perjanjian kerja laut
 Nakhoda beserta anak buah kapal (awak
kapal) adalah buruh dari pengusaha kapal.
Hubungan saling mengikat antara keduanya
dituangkan dalam perjanjian yang disebut
“perjanjian kerja laut.”
 Ada penekanan bahwa perjanjian itu untuk
melakukan pekerjaan “ di laut “

Dasar Hukum
Ps.395 - Ps. 452 g KUHD
 Ps.395 KUHD yang dinamakan perjanjian
kerja laut ialah perjanjian yang dibuat antara
seorang pengusaha kapal di satu pihak dan
seorang buruh di pihak lain, dengan mana
pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk
dibawah perintah pengusaha itu melakukan
pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai
nakhoda atau anak kapal.

Pasal 1601 a KUH Perdata
 Persetujuan perburuhan adalah persetujuan
dengan mana pihak yang satu,si buruh,
mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk
suatu waktu terntentu, melakukan pekerjaan
dengan menerima upah.
 Bandingkan dengan Ps 395 KUHD dimana
perbedaan dan persamaannya.

Perj. Kerja laut antara Pengusaha
kapal dengan awak kapal
 Ps. 399 Perjanjian kerja antara pengusaha
kapal dengan pekerja yang akan bertindak
sebagai nakhoda atau perwira kapal harus
diadakan dengan tertulis, dengan ancaman
batal.
 Ps. 400. Perj. Kerja antara pengusaha kapal
dan seorang pekerja yang akan bertindak
sebagai awak kapal , harus diadakan di muka
pegawai yang ditentukan oleh penguasa yang
wenang dengan ancaman batal.

Soal:
1. Coba saudara sebutkan jelaskan persamaan
dan perbedaan dari angkutan laut, angkutan
laut khusus, dan angkutan penyeberangan.
2. Bagian bagian dari kapal serta alat
perlengkapan kapal merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan, apa maksudnya
jelaskan ! Mesin masuk bagian kapal atau
alat perlengkapan kapal jelaskan !.Bagaimana
status hukum dari alat perlengkapan kapal
jelaskan !.

3. Kapan seorang pengusaha kapal menjadi
seorang pengangkut, jelaskan !

KERUGIAN LAUT
 - kerugian2 akibat adanya tubrukan
kapal,kapal karam, kapal kandas,
penemuan barang di laut. ( Buku II Bab VI
Psl.534 s/d Psl 544, Bab VII Psl. 545 s/d 568
KUHD
 - avary/avarage ( Bab XI Buku II Psl.696 s/d
Psl740 KUHD )

Tubrukan kapal
 Ps.544 KUHD: apabila sebuah kapl sebagai
akibat dari caranya berlayar,atau karena tidak
memenuhi ketentuan UU, shg menimbulkn
kerugian pada kapal lain, barang2 atau orang
yang ada di kapal tersebutmaka pristiwa
tersebut termasuk “tubrukan kapal”
 Psl. 544- a: jika sebuah kapal menabrak
benda lain yang bukan kapal,baik yang berupa
benda tetap atau bergerak …… peristiwa
tersebut dapat disebut “tubrukan kapal”

Persoalan siapa yang salah
 Harus ditentukan siap “asas siapa yg salah
harus membyar ganti kerugian”
 Peristiwa dpt terjadi dalam 3 jenis:
 - Pada pristiwa tidak dapat ditunjuk siapa
yang salah;kebetulan, overmact, ragu2.Psl.
535 KUHD
 - kesalahan jelas ada pada satu pihak,Pasal
536 KUHD
 - kesalahan ada pada kedua belah pihak,Psl
537 KUHD

Kapal , terdampar dan
penemuan barang di laut./Ps
545 s/d 568 k
 Ps.545 taklah diperbolehkan kepda siapapun
juga, tanpa ijin tegas dari nakhoda, meskipun
dgn dalih hendak membantu atau
menolong,memasuki sebuah kapal.

Evenement di laut
 Dpt menimbulkan ber –macam2 perikatan dan
persoalan hukum :
 1).orang yg ada di dalam kapal yg sedang
tenggelamdpat ditolong oleh kapal lain;
 2).barang barang dari kapal yang
tenggelam,terapung apung dilaut ditemu dan
diambil/disimpan oleh kapal lain.
 3)barang2/alat perlengkapan dan akhirng
terlepas dr kpl yg tenggelam,terapung apung
di laut……………

 4).kapal yg pecah atau terdampar dipantai,dpt
ditolong oleh kapal dan orang lain;
 5).Kapal yg sedang berlayar di laut, dalam
keadaan bahaya dapat ditolong oleh kapal lain

Hak dan kewajiban
penolong/penyelamat
 Pasal 545 s/d Ps.549
 Ps. 546 : orang yg akan menolong sebuah
kapal harus minta ijin dulu kepada nakhoda:
bagaimana hak dan kewajiban dari si
penolong/si penyelamat, si nakhoda atau
pengurus barang yang ada disitu yg
menentukan.

AVARY/ AVAREGE
 Ps. 696 .s/d 740 KUHD
 Ps. 696: segala biaya luar biasa yang
dikeluarkan guna kepentingan sebuah kapal
dan yang dimuatnya baik biaya tadi
dikeluarkan bersama sama atau sendiri2
,segala kerugian yg menimpa kapal dan
barang2 terebut , selama waktu yg di dalam
bagian ke III dari bab IX ditetapkan sebagai
saat mulai berlakunya dan berakhirnya
bahaya. Segala sesuatu itu harus dianggapn
sebagai kerugian laut/avary

Mulai dan berakhirnya bahaya
 Ps.624 KUHD : Dalam hal pertanggungan
atas sebuah kapal maka bahaya mulai
berjalan bagi si yg menanggung semenjak
saat nakhoda mulai dengan pemuatan barang
barang dagangan, atau apabila ia diwajibkan
berangkat hanya dengan membawa bhan
pemberat pada saat dimulainya bahan
pemberat tersebut.
 …….. Ps. 625, Ps 626, Ps. 627. Ps.626
KUHD menunjukkan dekatnya hub.avary
dengan pertanggungan. ( lihat Ps.41 (3) UU

Jenis2 avary
 Avary umum; Ps.699 KUHD
 Avary khusus.Ps. 700 KUHD

Pengangkut
Pasal 466 dan 521 KUHD : Adalah orang yang
baik karena penggunaan kapal menurut waktu
maupun penggunaan penyediaan kapal
menurut pejalanan, maupun karena perjanjian
lainnya mengikat diri untuk melaksanakan
pengangkutan barang barang dan atau orang
orang seluruhnya atau sebagian menyeberang
laut.

Perhatikan kalimat :
 Karena penggunaan kapal menurut waktu
atau penggunaan penyediaan kapal menurut
perjalanan maupun perjanjian lainnya;
 Mengikatkan diri untuk . . .;
 Seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Pengangkut – The Hage Rules
1922
 Pasal 1 a. Pengangkut adalah pemilik kapal
atau pencarter kapal yang mengadakan
perjanjian pengangkutan dengan pengirim
barang.

Tanggung jawab Pengangkut
 Tanggung jawab : Arti menurut kamus:
keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh
dituntut, diperkarakan, dipersalahkan dsbnya )

T. Jawab dalam KUHD
Ps. 468 KUHD (1)
 Perjan. Peng. Mewajibkan peng. menjaga
keselamatan barang yang diangkut sejak saat
penerimaannya sampai saat penyerahanya

Ps.468 ayat( 2 ):
 Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian
yang disebabkan karena tidak diserahkannya
barang seluruhnya atau sebagian atau karena
kerusakan barang, kecuali apabila hal itu
adalah akibat dari suatu peristiwa yang
sepantasnya tidak dapat dicegah,atau
dihindarinya, akibat dari keadaan, sifat atau
cacat benda sendiri, atau dari kesalahan
pengirim.

Ps. 468 ayat (3)
 Ia bertanggung jawab terhadap perbuatan dari
mereka yang ia pekerjakan dan terhadap
benda benda yang ia pergunakan pada
pengangkutan.

Pembatasan T. Jawab
 Ps 470 KUHD

Kewajiban Pengangkut
Ps. 38 UU No.17/2008 :Perusahaan angkutan di
perairan wajib mengangkut penumpang dan
atau barang terutama angkutan pos uang
yang disepakati dalam perjanjian
pengangkutan.
(2). Perjanjian pengangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
karcis penumpang dan dokumen muatan
( Konosemen – Ps.504 s/d 517 b )

Pasal 40 UU No.17/2008
Perusahaan angkutan di perairan
bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan
penumpang dan /atau barang yang
diangkutnya.
(2)Perusahaan angkutan di perairan
bertanggung jawab terhadap muatan kapal
sesuai dengan sesuai dengan jenis dan
jumlah yang dinyatakan dalam dokumen
muatan dan /atau perjanjian atau kontrak
pengangkutan yang telah disepakati

Pasal 41 UU No.17/2008
mempetegas T. Jawab
pengangkut:
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dapat timbul karena :
1. Kematian atau lukanya penumpang yg
diangkut;
2. Musnah,hilang,atau rusaknya barang yg
diangkut;
3. Keterlambatan angkutan;
4. Kerugian pihak ketiga.

Pasal 41 ayat (3) Wajib
asuransi
 Perusahaan angkutan di perairan wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
melaksanakan asuransi perlindungan dasar
penumpang umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. Dan apabila
ini tidak dilaksanakan dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda
Rp.100.000.000 (Pasal 292 )

Pengangkutan Udara
Dipandang dari dari sudut geografis, luas
wilayah dan penyebaran penduduknya
peranan dan fungsi pengangkutan udara di
Indonesia sangat penting dan strategis baik
dilihat dari segi kesatuan dan persatuan
nasional, kehidupan sosial,
budaya,ekonomi,roda administrasi
pemerintahan maupun petahanan dan
keamanan.

Sejarah Penerbangan
 Sejak keberhasilan pertama kali oleh manusia
dalam menerbangkan pesawat yang
digerakkan oleh mesin pada tahun 1903,
sampai dengan akhir perang dunia I (1914 –
1918) pesawat hanyalah untuk kepentingan
olah raga atau sebagai alat perang. Setelah
perang dunia I usai, mulailah pengembangan
penerbangan untuk tujuan angkutan udara
komersiil.

 Wright bersaudara (Wright brothers), Orville
(19 Agustus 1871 - 30 January 1948) dan
Wilbur (16 April 1867 - 30 May 1912) adalah
dua orang Amerika yang dicatat sebagai
penemu pesawat terbang karena mereka
berhasil membangun pesawat terbang yang
pertama kali berhasil diterbangkan dan
dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17
Desember 1903

 Mulai tahun 1919 hingga tahun tahun dekade
1920 an adalah awal didirikannya sejumlah
perusahaan penerbangan di berbagai negara
di Eropa dan Amerika Serikat.

Angkutan Udara di Indonesia
sebelum kemerdekaan
Angkutan udara di indonesia sebelum
kemerdekaan di Indonesia dilakukan oleh
pemerintah Belanda.
Pada saat itu ada dua perusahaan penerbangan
yang melakukan kegiatan penerbangan
:Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Voor
Nederland kolonien (KLM)- 7-10-1919 dan
Koninklijke Nederlandsche Indische
Luchtvaart Maatschappij( KNILM) – 15 -2 -
1928

Dasar Hukum pengangkutan
Udara
 Pengaturan pengangkutan udara terdapat
dalam Undang-undang No.1 tahun 2009
Tentang Penerbangan.
OrdonansiPengangkutan Udara (OPU) S.100
tahun 1939 yang sebagian besar aturan-
aturan tersebut mengacu pada Konvensi
Warsawa tahun 1929.
 Peraturan yang bersifat Internasional yang
bertitik pangkal pada Konvensi Warsawa 1929

Peraturan yang bersifat
Internasional
Bertitik pangkal pada Konvensi warsawa 1929;
namun kemudian konvensi ini mengalami
beberapa kali perubahan al :
Protokol The Hage 1955 : tujuan utama dari prot
ini adalah untuk menaikkan limit tanggung
jawab pengangkut dari $8300 menjadi $16600
kemudian karena karena kenaikan harga
emas dinaikkan lagi menjadi $ 20000 [per
penumpang.

Konvensi Guadalayara 1961
Konvensi ini mengatur angkutan udara
internasional yang dilakukan oleh pengangkut
lain yang bukan menjadi pihak dalam
perjanjian pengangkutan, sebagai tambahan
terhadap Konvensi Warsawa, atau Konvensi
Warsawa -The Hage karena hal ini belum
diatur. Melalui Konvensi ini ditetapkan bahwa
ada pengangkut yang membuat perjanjian
pengangkutan ( Actual carrier) ada
pengangkutan yang melaksanakan perjanjian
pengangkutan ( Actual carrier )

 Konvensi ini juga memperluas yurisdiksi untuk
mengajukan tuntutan sebagai mana diatur
dalam Ps 28 konvensi Warsawa yaitu
kemungkinan untuk mengajukan gugatan di
tempat actual carrier berkedudukan atau di
tempat yang menjadi pusat kegiatannya.

Montreal Agreement
 Amerika menganggap limit yang telah
dinaikkan dalam protocol the Hage masih
terlalu rendah shg As tidak meratifikasinya.
Dengan bantuan IATA maka diadakan
perjanjian sementara diantara perusahaan
perusahaan penerbangan yang terbang ke
dan singgah di AS dengan US Civil
Aeronautics Board.

Montreal Agreement dibuat atas
prinsip prinsip sbb :
 Limit tanggung jawab pengangkut untuk
penumpang yang mengalami penderitaan
pribadi dinaikkan menjadi $ 75000 termasuk
biaya perkaram atau $ 58000 tidak termasuk
ongkos perkara.
 Tanggung jawab pengangkut mutlak.
 Para penumpang dapat mengadakan
perjanjan asuransi tambahan
 Peserta perjanjian dapat menyatakan diri
keluar dari perjanjian setelah memberitahukan
terlebih dahulu dalam waktu 12 tahun,

 Bagi perusahaan perusahaan penerbangan
Internasional yang diperbolehkan dan ingin
terbang di atas wilayah Amerika serikat
diwajibkan menandatangani montreal
agreement.
 Bagi para penumpang atau ahli warisnya yan
terbukti mengadakantindakan sabotase tidak
berhak memperoleh santunan.

Protocol Guatemala City 1971
 Protocol ini menaikkan tangung jawab
pengangkut menjadi 1.5000.000 gold francs
dan secara otomatis naik sebesar 187000
pada tahun kelima dan tahunn ke sepuluh.
 Prinsip tanggung jawab adalah mutlak.

London Agreement 1974
 Sehubungan dengan penerimaan terhadap
Protocol guatemala kurang terlihat maka
sejumlah negara Erpa barat mengadakan
perjanjian sementara untuk menaikkan limit
santunan per penumpang yang ditetapkan
dalam Protocol The Hage dari $20.000
menjadi $ 58.000 tidak termasuk ongkos
perkara.

Persetujuan Lisabon 1980
 Pertemuan informal di lisabon diadakan oleh
para ahli hukum pemerintah negara negara
Barat yang merekomendasikan kepada
pemerintah pemerintah mereka untuk
menaikkan limit tanggung jawab menjadi
$100.000.

Perjanjian Pengangkutan
Udara
 Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara juga
dalam Undang-undang No. 1 tahun 2009 tidak
ada ketentuan yang mengatur tentang
perjanjian baik mengenai pengertiannya
ataupun mengenai cara-cara mengadakan
serta sahnya perjanjian pengangkutan udara.
Perjanjian pengangkutan merujuk pada
syarat-syarat sahnya perjanjian pada
umumnya

Dokumen Pengangkutan
 Dokumen pengangkutan dalam pengangkutan
udara terdiri dari : (Pasal 150 UU No. 1/09)
a. tiket penumpang pesawat udara;
b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
c. tanda pengenal bagasi (baggage
identification/claim tag); dan
d. surat muatan udara (airway bill).

 Mengingat perjanjian bersifat knsensuil, maka
pencatatan dokumen pengangkutan sama
sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya
pengangkutan. Namun dokumen
pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti
yang mempunyai kekuatan hukum serta
penjelasan atas hak dan kewajiban pihak.

Pasal 151 UU No.1 Tahun 2009
(1) Pengangkut wajib menyerahkan tiket pada
penumpang perseorangan atau penumpang
kolektif .

(1) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. nomor,tempat dan tanggal penerbitan;
b. nama penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal,waktu pemberangkatan, dan tujuan
pendaratan;
d. nomorpenerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat
pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada, dan
f. pernyataan bahwa pengangkut tundukpada ketentuan
dalamundang undang ini.

3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang
adalah orang yang namanya tercantum dalam
tiket yang dibuktikan dengan dokumen
identitas diri yang sah;
(4) Dalam hal tiket tidak diisi keterangan
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atau tidak diberikan oleh pengangkut,
pengangkut tidak berhak menggunakan
ketentuan dalam undang ini untuk membatasi
tanggung jawab

Pengangkut
 Menurut Konvensi Guadalayara 1961
Pengangkut pihak yang membuat
perjanjian pengangkutan ( Contracting carrier)
dan pihak yang menjalankan perjanjian
pengangkutan( Actual carrier).

Pengangkut menurut Ps.140
UU No.1 / 2009
(1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib
mengangkut orang dan atau kargo, dan pos
setelah disepakatinya perjanjian
pengangkutan.
 Dapat disimpulkan Pangangkut adalah . . . . .
(3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan tiket
penumpang dan dokumen muatan

 Ps. 181 (1) UU No 1/2009 pengangkutan yg
dilakukan berturut turut oleh beberapa
pengangkut dianggap dianggap sbagai satu
pengangkutan,dalam hal diperjanjikan sebagai
satu perjanjian angkutan oleh pihak pihak ybs
dengan tanggung jawab sendiri sendiri atau
bersama sama. Dalam hal tidak ada perjanjian
dari para pengangkut kerugian
penumpang,pengiri atau penerima kargo
merupakan tanggung jawab pengangkut yang
mengeluarkan dokumen angkutan.

Prinsip tanggung jawab :
1. Prinsin tanggung jawab berdasarkan unsur
kesalahan / Fault liability/liability base on fault
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung
jawab/presumtion of liability principle .
3. Prinsip tanggung jawab mutlak/strict liability:
4. Prinsip tanggung jawab absolut/ absolute
liability.

Tanggung jawab pengangkut
Ps. 141 UU No.1/2009 :Pengangkut
bertanggung jawab atas kerugian penumpang
yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka
luka yang diakibatkan kejadian angkutan
udara di dalam pesawat dan/atau naik turun
pesawat udara.

Ps.24 OPU : Pengangkut bertanggung jawab
untuk kerugian sebagai akibat dari luka atau
jejas jejas lain pada tubuh, yang diderita oleh
seorang penumpang,bila kecelakaan yang
menimbulkan kerugian itu ada hubungannya
dengan pengangkutan udara dan terjadi di
atas pesawat terbang atau selama melakukan
suau tindakan dalam hubungan dengan naik
ke atau turun dari pesawat terbang.

Syarat agar pengangkut dapat
dibebani tanggung jawab :
Ps.141 : Kerugian diakibatkan oleh :
1. kejadian angkutan udara;
2. di dalam pesawat udara;
3. naik – turun pesawat udara/embarkasi
-disembarkasi

Ps. 24 OPU : kerugian yang terjadi disebabkan
oleh :
1. Kecelakan;
2. ada hubungannya dengan pengangkutan
udara;
3. terjadi di atas pesawat terbang;
4. selama melakukan tindakan dalam
hubungannya dengan naik ke atau turunnya
dari pesawat terbang.

Bagasi kabin dan bagasi
te rcatat
 Ps. 143 : Pengangkut tidak bertanggung
jawab untuk kerugian karena rusak atau
hilangnya bagasi kabin/tangan kecuali apabila
penumpang dapat membuktikan bahwa
kerugian tersebut diakibatkan oleh tindakan
pengangkut atau orang yang dipekerjakannya

Ps.144 : Pengangkut bertanggung jawab karena
bagasi tercatat hilang,musnah atau rusak
yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan
udara selama bagasi tercatat berada dalam
pengawasan pengangkut.

Tanggung jawab pengangkut
dalam pengangkutan kargo
Ps.145 Pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh pengirim kargo
karena kargo yang dikirim hilang,
musnah,atau rusak yang diakibatkan oleh
kegiatan angkutan udara selama kargo berada
dalam pengawasan pengangkut.

Tanggung jawab atas
keterlambatan
Ps. 28 OPU : Jika tidak ada persetujuan lain maka
pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian
yang timbul karena keterlambatan dalam
pengangkutan penumpang bagasi dan barang.
Ps. 146 : Peng. bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita karena keterlambatan pada
angkutan penumpang, bagasi atau kargo
kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan
bahwa keteralambatan tsb disebabkan oleh
cuaca dan teknis operasional

Penumpang tidak terangkut
sesuai jadwal yang ditentukan
Berdasarkan Ps. 147 ayat (1) dan (2) tidak
terangkutnya penumpang karena kapasitas
pesawat udara pengangkut harus
bertanggung jawab memberikan kompensasi
kepada penumpang berupa:
a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa
membayar biaya tambahan dan /atau
b. memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya
trasnportasi apabila tidak ada penerbangan
lain ke tempat tujuan.

Soal
1).Pasal 341 (5) yang diartikan penumpang
menurut KUHD ini adalah semua orang yang
ada di kapal selain nachoda.
Pertanyaan:
Apa sebenanya maksud dari ketentuan pasal
ini, jelaskan !
2).Fungsi nahkoda juga bisa sebagai wakil dari
Pemerintah, jelaskan apa maksudnya !

(3) Pasal 346 KUHD: Nachoda diwajibkan
memelihara barang barang yang ada di kapal
dari penumpang yang meninggal selama
perjalanan dan dimuka dua orang dari
penumpang penumpang membuat atau
menyuruh membuat pertelaan yang pantas
yang ditandatangani olehnya dan penumpang
penumpang ini.
Pertanyaannya : Mewakili siapa sebenarnya
nachoda terkait dengan pasal ini,jelaskan !

4).-Perjanjian kerja laut kalau kita nyatakan
sebagai perjanjian perburuhan yang bersifat
khusus, coba saudara tunjukkan dimana letak
kekhususannya !
-Sebutkan dan jelaskan jenis jenis perjanjian
kerja laut !

5). Perjanjian angkutan udara sebagaimana
perjanjian pengangkutan dalam moda
pengangkutan yang lainnya bersifat
konsensuil.
Pertanyaan :
Apa maksud dari pernyataan diatas, dan
bagaimana dengan dokumen pengangkutan
udara apakah dibutuhkan,jelaskan.

Hukum pengangkutan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hukum pengangkutan

Similar to Hukum pengangkutan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Hukum pengangkutan