Downloaded 74 times
Uploaded byCandhika Ghifran
Negara dan kekuasaan
Dokumen ini membahas berbagai teori mengenai pembentukan negara, kekuasaan, dan legitimasi dalam konteks pemerintahan. Peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984 menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan orde baru yang otoriter, yang berusaha memaksakan kepatuhan rakyat melalui kekerasan dan kontrol informasi. Beberapa teori muncul seperti perjanjian masyarakat, pengalihan hak, dan ketuhanan, yang menjelaskan legitimasi dan kedaulatan dalam struktur pemerintahan.
Negara dan kekuasaan
- 3. Sifat Memaksa.Negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sifat Monopoli. Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan / politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan. Sikap Mencakup Semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
- 4. Rakyat Unsur paling penting sebuah negara. Karena hanya manusia yang mengerti bahwa ia mendirikan sebuah organisasi. Wilayah Wilayah adalah kawasan tempat penduduk. Pemerintah yang berdaulat Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang terdiri atas warga negara yang dipilih, diangkat atau ditunjuk.
- 5. Menurut RogerH. Soltau : memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski : menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.
- 6. Melaksanakan penertibanuntuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Pertahanan Menegakkan keadilan
- 7. 1. Teori Perjanjian Masyarakat Masyarakat mengadakan kesepakatan untuk mendirikan suatu negara Thomas Hobbes Kesepakatan membentuk Negara, rakyat menyerahkan semua hal John Locke Sebagian besar masyarakat membentuk persatuan J.J. Rosseau Kesepakatan untuk membentuk Negara, tetapi bukan sekaligus berarti menyerahkan hak masing- masing orang untuk diatur oleh Negara
- 8. 2. Teori PengalihanHak Hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas atau membiarkan berlakunya hak itu 3. Teori Penaklukan Pihak yang kuat menaklukkan pihak lainnya lalu membentuk negara 4. Teori Organis Teori ini dapat dianalogikan sebagai teori evolusi dimana negara tumbuh sebagai hasil evolusi
- 9. 5. Teori Ketuhanan Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan 6. Teori Garis Kekeluargaan Negara terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu
- 10. 7. Teori Metafisis Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada 8. Teori Alamiah Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia
- 11. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk melakukan sesuatu
- 12. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain agar tercapai tujuan tertentu Legitimasi adalah pengakuan keabsahan atas kekuasaan
- 13. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau terhadap diri sendiri
- 14. Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok disebabkan tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu mesjid di kawasan tersebut dan penyerangan oleh massa kepada aparat. Peristiwa ini menyebabkan 9 orang tewas terbakar dan 24 tewas oleh tindakan aparat serta kerusakan gedung-gedung di sekitarnya. Latar belakang peristiwa ini ialah dorongan pemerintah orde baru agar semua organisasi masyarakat menggunakan asas tunggal Pancasila.
- 15. Menurut pandangan orang-orangyang terlibat di dalamnya, pemerintah Orde Baru yang otoriter menginginkan kepatuhan total rakyatnya, termasuk menguasai kesadaran mereka akan kebenaran dan menciptakan suatu kesadaran semu. Hak asasi masyarakat atas kebenaran peristiwa ini diabaikan. Orde Baru menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan unjuk rasa massa dan juga menggunakan cara-cara lain untuk memaksakan kepentingannya : hukum untuk membungkam suara- suara kritis untuk menciptakan kesadaran semu akan fakta sesungguhnya pelanggaran HAM yang berat.