Dokumen tersebut membahas tentang putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, pembuktian, dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar terkait penyelesaian perkara perdata melalui persidangan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai kehadiran pihak-pihak, alat bukti yang dapat digunakan, dan putusan yang dap

1. PUTUSAN GUGUR
 Suatu perkara perdata dpt diputus scr :
1. contradictoir (kedua belah pihak hadir di persidangan); atau
2. di luar hadirnya salah 1 pihak yg berperkara.
merealisir asas : “audi et alteram partem”  kepentingan kedua pihak harus
diperhatikan
 Apabila penggugat tdk datang pd hari sidang yg ditetapkan & tdk pula mengirim wakilnya
menghadap meski telah dipanggil scr patut o/ Juru Sita, maka dapat dilakukan pemanggilan
kedua. (Ps. 126 HIR; Ps. 150 Rv)
 Apabila setelah pemanggilan kedua, penggugat/wakilnya tdk hadir sedang tergugat hadir,
maka u/ kepentingan tergugat, haruslah dijatuhi putusan. Dalam hal ini gugatan penggugat
dinyatakan gugur serta dihukum membayar biaya perkara (Ps. 124 HIR; Ps. 148 Rbg).
 Dlm putusan gugur, isi gugatan tdk diperiksa, shg putusan gugur itu tdk mengenai isi
gugatan.
 Kpd penggugat diberi kesempatan u/ mengajukan gugatan lg dgn membayar biaya perkara.
 Apabila penggugat pd hr pertama sidang hadir, tp pd hr sidang berikutnya tdk hadir, mk
perkara diperiksa scr contradictoir
SLIDE
.
VERSTEK (PUTUSAN DILUAR HADIR)
 Apabila tergugat tdk hadir stl dipanggil scr patut, mk gugatan dikabulkan dgn putusan
diluar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tdk beralasan.
 Kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ?
Ps. 125 HIR; Ps. 149 Rbg  ada 2 pendapat :
1. pd hr sidang pertama;
2. tdk hanya pd hr sidang pertama;
Ps. 126 HIR; Ps. 150 Rbg  memberi peluang pemanggilan kedua.
“HIR tdk mewajibkan tergugat u/ datang di persidangan.”
SLIDE
 Putusan verstek tdk berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Krn pd hakekatnya
lembaga verstek bertujuan merealisir asas “audi et alteram partem”, shg seharusnya scr ex
officio hakim harus mempelajari isi gugatan.
1. Jika gugatan tdk bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa2 sbg dasar tuntutan tdk
membenarkan tuntutan, mk gugatan akan dinyatakan tdk diterima. Putusan tdk diterima ini
bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, shg di kmd hr penggugatmasih dpt
mengajukan lg gugatannya.
2. Jika gugatan tdk beralasan, yaitu apabila tdk diajukan peristiwa2 yg membenarkan tuntutan, mk
gugatan akan ditolak. Penolakan mrpk putusan stl hakim mempertimbangkan pokok perkara, shg
tdk terbuka lg kesempatan u/ mengajukan gugatan tsb u/ kedua kalinya kpd hakim yg sama (nebis
in idem).

2.  Dlm putusan verstek dimana penggugat dikalahkan, penggugat dpt mengajukan banding.
 Dalam putusan verstek, kalau tergugat hadir pd sidang pertama tp tdk hadir pd sidang
berikutnya, mk perkaranya diperiksa scr contradictoir.
SLIDE
PERDAMAIAN
 Apabila pd hr sidang pertama kedua belah pihak hadir, mk hakim harus berusaha
mendamaikan mereka (Ps. 130 HIR; Ps. 154 Rbg)
 Demi perdamaian ini, hakim akan mengundur sidang, & pd hr sidang berikutnya apabila tjd
perdamaian, mk harus dinyatakan dlm surat perjanjian dibawah tangan yg ditulis di atas
kertas bermeterai. Demikian sbg dasar bg hakim menjatuhkan putusan, yg isinya
menghukum kedua belah pihak u/ memenuhi isi perdamaian yg telah dibuat diantara pr
pihak.
 Apabila tjd perdamaian, mk tdk dimungkinkan u/ dilaksanakan banding.
 Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan.
SLIDE
JAWABAN
 Ps. 121 ayat 2 HIR; Ps. 145 ayat 2 Rbg  tergugatdptmenjawab baik scr tertulis maupun lisan.
 Bentuk Jawaban :
1. Pengakuan  membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. bantahan (verweer)  pd hakekatnya bertujuan agar gugatan penggugatditolak. Bantahan ada 2
macam :
a. Tangkisan/Eksepsi  suatu sanggahan / bantahan dr pihak tergugat thd gugatan penggugat
yg tdk langsung mengenai pokok perkara, yg berisi tuntutan batalnya gugatan.
b. Sangkalan  sanggahan yg berhubungan dgn pokok perkara.
 Akibat hukum dr adanya jawaban : penggugattdk diperkenankan mencabutgugatannya, kecuali
dgn persetujuan tergugat.
SLIDE
P E M B U K T I A N
A R T I
 “Membuktikan” mengandung beberapa pengertian :
1. Dalam arti logis  memberi kepastian yg bersifat mutlak, krn berlaku bagi setiap orang &
tdk memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Dalam arti konvensionil  memberi kepastian yg bersifat nisbi/relatif, baik berdasarkan
perasaan belaka maupun pertimbangan akal.
3. Dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis
 memberi dasar-dasar yg cukup kpd hakim yg memeriksa perkara guna memberi
kepastian ttg kebenaran peristiwa yg diajukan
 hanya berlaku bagi pihak-pihak yg berperkara atau yg memperoleh hak dari mereka
 tdk menuju kpd kebenaran mutlak
 mrpk pembuktian historis

3. SLIDE
T U J U A N
 Tujuan Pembuktian  putusan hakim yg didasarkan atas pembuktian tsb
SLIDE
BEBAN PEMBUKTIAN
 Hakim membebani para pihak dengan pembuktian (bewijs last, burden of proof)
 Asas pembagian beban pembuktian  “barang siapa yg mengaku mempunyai hak atau yg
mendasarkan pada suatu peristiwa u/ menguatkan haknya itu atau u/ menyangkal hak orang
lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”  Ps. 163 HIR (Ps. 283 Rbg, Ps.
1865 BW)
artinya : baik penggugat maupun tergugat dpt dibebani dgn pembuktian, terutama
penggugat wajib membuktikan peristiwa yg diajukannya, sedang tergugat berkewajiban
membuktikan bantahannya.
SLIDE
ALAT – ALAT BUKTI
 Paton  alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material dan Demonstrative
evidence.
 Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata (Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW), a.l. :
1. Alat Bukti Tertulis
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan (Bekentenis Confession)
5. Sumpah
Alat bukti lain :
6. Pemeriksaan setempat (descente)
7. Keterangan Ahli (Expertise)
SLIDE
Alat Bukti Tertulis
 Dasar hukum :
Ps. 138, 165, 167 HIR; Ps. 164,
285 – 305 Rbg; S 1867 no. 29;
Ps. 1867 – 1894 KUHPerdata;
Ps. 138 – 147 Rv.
 Alat bukti tertulis  surat

4. SLIDE
Saksi-saksi
 Dasar Hukum : Ps. 139-152, 168-172 HIR; Ps. 165-179 Rbg; Ps. 1895, 1902-1912 BW
 Kesaksian adalah kepastian yg diberikan kpd hakim di persidangan tentang peristiwa yg
disengketakan dgn jalan pemberitahuan secara lisan & pribadi o/ orang yg bukan salah 1
pihak dlm perkara, yg dipanggil di persidangan
 Ps. 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW  setiap orang yg bukan salah 1 pihak dapat bertindak sbg
saksi, kecuali :
I. segolongan orang yg dianggap tdk mampu bertindak sbg saksi :
a. tidak mampu secara mutlak (absolut)
1. keluarga sedara & keluarga semenda menurut keturunan yg lurus dr salah 1
pihak  Ps. 145 (1) sub 1 HIR, 172 (1) Sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW
2. suami/istri salah 1 pihak, meski sudah cerai  Ps. 145 (1) sub 2 HIR, 172 (1)
Sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW
b. tidak mampu secara nisbi (relatif)
1. anak-anak dibawah 15 th  Ps. 145 (1) sub 3 jo. (4) HIR, 172 (1) Sub 4 jo. 173
Rbg, 1912 BW
2. orang gila  Ps. 145 (1) sub 4 HIR, 172 (1) Sub 5 Rbg, 1912 BW
II. Segolongan orang yg a/ permintaan mereka sendiri dibebaskan memberi kesaksian 
hak ingkar (verschoningsrecht)  Ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW :
a. saudara pa & pi serta ipar pa & pi dr salah 1 pihak
b. keluarga sedarah menurut keturunan yg lurus & saudara pa & pi dr suami/istri
salah 1 pihak
c. semua orang yg krn martabat, jabatan/hubungan kerja yg sah wajib
mempunyai rahasia sehubungan dgn martabat, jabatan/hubungan kerja yg sah itu
 Ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW  azas “unus testis nullus testis”  satu saksi bukan saksi
 Ps. 171 (2) HIR, 308 (2) Rbg, 1907 BW  keterangan yg diberikan o/ saksi harus tentang
peristiwa atau kejadian yg dialaminya sendiri
 Kewajiban seorang saksi : menghadap, bersumpah, memberi keterangan
 Sifat kesaksian sbg alat bukti : tidak memaksa

5. SLIDE
Persangkaan
 Dasar Hukum : Ps. 164, 173 HIR; Ps. 284, 310 Rbg; Ps. 1866, 1915 - 1922 KUHPerdata.
 Pasal 1915 KUHPerdata  Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh
Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak
diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan
persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
 Ps. 173 HIR (Ps. 310 Rbg)  hanya mengatur persangkaan yg didasarkan a/ kenyataan atau
praesumptiones facti (feitelijke atau rechterlijke vermoedens).
SLIDE
Persangkaan
 Dasar Hukum : Ps. 164, 173 HIR; Ps. 284, 310 Rbg; Ps. 1866, 1915 - 1922 KUHPerdata.
 Pasal 1915 KUHPerdata  Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh
Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak
diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan
persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
 Ps. 173 HIR (Ps. 310 Rbg)  hanya mengatur persangkaan yg didasarkan a/ kenyataan atau
praesumptiones facti (feitelijke atau rechterlijke vermoedens).
SLIDE
Pengakuan (Bekentenis Confession)
 Dasar hukum : HIR (Ps. 174, 175, 176), Rbg (Ps. 311, 312, 313), BW (Ps. 1923 – 1928).
 Pengakuan mrpk keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg
diajukan o/ lawan.
 Ps. 1923 BW membedakan antara pengakuan yg diberikan di muka hakim di persidangan
(Ps. 174 HIR, 311 Rbg, 1925 & 1926 BW) & pengakuan yg diberikan di luar persidangan (Ps.
175 HIR, 312 Rbg, 1927 & 1928 BW).
 Ps. 176 HIR, Ps. 313 Rbg, Ps. 1924 BW  pengakuan tdk boleh dipisah-pisahkan
(onsplitsbare aveu).
 Ilmu pengetahuan membagi pengakuan mjd 3 :
1. Pengakuan murni (aveu pur et-simple), ialah pengakuan yg sifatnya sederhana & sesuai
sepenuhnya dgn tuntutan pihak lawan.
2. Pengakuan dgn kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie), ialah pengakuan yg
disertai dgn sangkalan thd sebagian dr tuntutan.
3. Pengakuan dgn klausula (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe), ialah suatu
pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan.
Pengakuan dgn kualifikasi maupun dgn klausula harus diterima dgn bulat & tdk boleh
dipisah-pisahkan dr keterangan tambahannya  onsplitsbare aveu.

6. SLIDE
 Pengakuan yg diberikan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis), mrpk
keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yg tegas & dinyatakan o/ salah 1 pihak
dalam perkara di persidangan, yg membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dr suatu
peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan o/ lawannya, yg mengakibatkan
pemeriksaan lebih lanjut o/ hakim mjd tidak diperlukan.
 Ps. 1926 BW  pengakuan yg diberikan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik
kembali, kecuali apabila terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dr suatu kesesatan
atau kekeliruan.
SLIDE
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan adalah keterangan yg diberikan o/ salah 1
pihak dlm suatu perkara perdata di luar persidangan u/ membenarkan pernyataan-
pernyataan yg diberikan o/ lawannya.
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan :
1. Lisan  kekuatan pembuktian diserahkan pd pertimbangan hakim  bukan mrpk alat bukti
 masih harus dibuktikan di persidangan
2. Tertulis  kekuatan pembuktiannya bebas  mrpk alat bukti disamping alat bukti tertulis
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan dapat ditarik kembali.
SLIDE
Sumpah
 Dasar hukum : HIR (Ps. 155-158, 177), Rbg (Ps.182-185, 314), BW (Ps. 1929 -1945)
 HIR mengenal 3 macam sumpah sebagai alat bukti :
1. Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir)
2. Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed)
3. Sumpah pemutus (decisoir)
SLIDE
 Dasar hukum : Ps. 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW
 Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir) adalah sumpah yg diperintahkan o/ hakim krn
jabatannya kpd salah 1 pihak u/ melengkapi pembuktian peristiwa yg menjadi sengketa sbg
dasar putusannya
 Syarat : harus ada pembuktian permulaan yg lengkap terlebih dahulu
 Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan pembuktian lawan
 Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn telah dilakukannya sumpah, maka
pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan putusannya
SLIDE
 Dasar hukum : Ps. 155 HIR, Ps. 182 Rbg, Ps. 1940 BW
 Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed) adalah sumpah yg diperintahkan o/ hakim
karena jabatannya kpd penggugat u/ menentukan jumlah uang ganti kerugian, demikian
apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya a/ ganti kerugian itu serta jumlahnya

7. masih belum pasti & tdk ada cara lain u/ menentukan jumlah ganti kerugian tsb kecuali dgn
taksiran
 Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan pembuktian lawan
SLIDE
 Dasar hukum : Ps. 156 HIR, Ps. 183 Rbg, Ps. 1930 BW
 Sumpah pemutus (decisoir) adalah sumpah yg dibebankan atas permintaan salah 1 pihak
kpd lawannya u/ memutuskan persoalan, menentukan siapa yg harus dikalahkan & siapa yg
harus dimenangkan
 Tidak memerlukan pembuktian permulaan terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan setiap
saat selama pemeriksaan di persidangan
 Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn telah dilakukannya sumpah, maka
pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan putusannya
SLIDE
 Dasar hukum : Ps. 155 HIR, Ps. 182 Rbg, Ps. 1940 BW
 Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed) adalah sumpah yg diperintahkan o/ hakim
karena jabatannya kpd penggugat u/ menentukan jumlah uang ganti kerugian, demikian
apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya a/ ganti kerugian itu serta jumlahnya
masih belum pasti & tdk ada cara lain u/ menentukan jumlah ganti kerugian tsb kecuali dgn
taksiran
 Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan pembuktian lawan
 Dasar hukum : Ps. 156 HIR, Ps. 183 Rbg, Ps. 1930 BW
 Sumpah pemutus (decisoir) adalah sumpah yg dibebankan atas permintaan salah 1 pihak
kpd lawannya u/ memutuskan persoalan, menentukan siapa yg harus dikalahkan & siapa yg
harus dimenangkan
 Tidak memerlukan pembuktian permulaan terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan setiap
saat selama pemeriksaan di persidangan
 Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn telah dilakukannya sumpah, maka
pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan putusannya
SLIDE
 Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara o/ hakim karena
jabatannya yg dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim
dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yg memberi kepastian ttg
peristiwa yg menjadi sengketa.
 Yang diperiksa adalah barang tetap, karena tidak bisa dibawa/diajukan di persidangan yg
berlangsung di gedung pengadilan, misal : pemeriksaan letak gedung, batas tanah
 Dasar hukum : Ps. 153 HIR
 Kekuatan pembuktian diserahkan kpd pertimbangan hakim.

8. SLIDE
Keterangan Ahli (Expertise)
 Keterangan ahli adalah keterangan pihak ke 3 yg obyektif dan bertujuan u/ membantu hakim
dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.
 Dasar hukum : Ps. 154 HIR (Ps. 181 Rbg, 215 Rv)
Ps. 154 HIR tdk menegaskan apa & siapa ahli itu
 Ahli diangkat o/ hakim selama pemeriksaan berlangsung.
 Ahli wajib disumpah u/ menjamin obyektivitas keterangannya.
 Ahli dapat menunjuk ahli lain sbg gantinya atau hakim dapat mengangkat seorang ahli
secara ex officio  Ps. 222 Rv
 Seorang ahli yg telah disumpah u/ memberikan pendapatnya kmd tdk memenuhi
kewajibannya dapat dihukum u/ mengganti kerugian  Ps. 225 Rv
SLIDE
 Perbedaan antara saksi dengan ahli :
S A K S I A H L I
Kedudukannya tidak dapat
diganti dgn saksi lain
Kedudukannya dapat diganti
dgn ahli lain
Satu saksi bukan saksi Satu ahli cukup u/ didengar
mengenai satu peristiwa
Tidak diperlukan mempunyai
keahlian
Mempunyai keahlian ttt yg
berhubungan dgn peristiwa yg
disengketakan
Saksi memberi keterangan yg
dialaminya sendiri sebelum
terjadi proses
Ahli memberi
pendapat/kesimpulan ttg
peristiwa yg disengketakan
selama terjadinya proses
Saksi harus memberikan
keterangan secara lisan,
keterangan saksi yg tertulis
mrpk alat bukti yg tertulis
Keterangan ahli yg tertulis
tidak termasuk dalam alat
bukti tertulis

9. Hakim terikat u/
mendengarkan keterangan
saksi
Hakim bebas u/ mendengar
atau tidak
SLIDE
P U T U S A N
Definisi Putusan
 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yg o/ hakim, sbg pejabatnegara yg diberi wewenang u/
itu, diucapkan di persidangan & bertujuan u/ mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak. (Sudikno Mertokusumo)
 Putusan ≠ Penetapan
Putusan  penyelesaian perkara dalam peradilan contentius
Penetapan  penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair
SLIDE
Jenis – jenis Putusan
 Ps. 185 ayat 1 HIR (Ps. 196 ayat 1 Rbg), jenis – jenis putusan :
1. Putusan akhir adalah putusan yg mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan
peradilan ttt.
2. Putusan yg bukan putusan akhir/putusan sela/putusan antara adalah putusan yg fungsinya
tdk lain u/ memperlancar pemeriksaan perkara.
SLIDE
Putusan Akhir
 Jenis – jenisnya :
1. Putusan Condemnatoir adalah putusan yg bersifat menghukum pihak yg dikalahkan u/
memenuhi prestasi.
2. Putusan Constitutif adalah putusan yg meniadakan atau menciptakan suatu kedaan hukum,
misal : pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit,
pemutusan perjanjian, dsb.
3. Putusan Declaratoir adalah putusan yg isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yg
sah, misal : putusan dalam sengketa mengenai anak sah.
 Pd hakekatnya semua putusan baik condemnatoir maupun constitutif bersifat declaratoir.
 SLIDE
Putusan yg Bukan Putusan Akhir/Putusan Sela/Putusan Antara
 Putusan sela tetap harus diucapkan di dalam persidangan tdk dibuatscr terpisah, tetapi ditulis dlm
berita acara persidangan.
(Ps. 185 ayat 1 HIR; Ps. 196 ayat 1 Rbg)
 Putusan sela hanya dapatdimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding thd
putusan akhir.

10. (Ps. 190 ayat 1 HIR; Ps. 201 ayat 1 Rbg)
SLIDE
 Jenis – jenis Putusan Sela/Putusan Antara :
1. Putusan Praeparatoir adalah putusan sbg persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh
a/ pokok perkara atau putusan akhir, misal : putusan u/ menggabungkan 2 perkara, putusan u/
menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
2. Putusan Interlocutoir adalah putusan yg isinya memerintahkan pembuktian, misal : putusan ini
dptmempengaruhi putusan akhir, misal : putusan u/ dilaksanakannya pemeriksaan saksi atau
pemeriksaan setempat(rekonstruksi).
3. Putusan Insidentil adalah putusan yg berhubungan dgn insident, yaitu peristiwa yg menghentikan
prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dgn pokok perkara.
4. Putusan Provisionil adalah putusan yg menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak ybs
agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah 1 pihak, sebelum
putusan akhir dijatuhkan.