Dokumen ini menjelaskan tentang tata cara penerbitan izin apotek di Indonesia. Terdapat 7 langkah yang harus dilalui mulai dari pengajuan permohonan izin kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, pemeriksaan lokasi oleh tim dinas kesehatan atau BPOM, penerbitan izin atau penundaan izin oleh kepala dinas kesehatan, hingga penolakan izin jika persyaratan tidak terpenuhi.

1. Wahyu Puspita Dewi, S. Farm., Apt

2. PENDIRIAN APOTEK
APOTEK adalah suatu tempat tertentu, tempat
dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran
sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada
masyarakat
(Permenkes No. 922/MENKES/PER/X/1993)
(Kepmenkes No. 1332/MENKES/SK/X/2002)

3. TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTEK
1. Permohona izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kab/Kota dengan contoh Formulir Model
APT-1
2. Dengan Formulir APT-2 Kepala Dinkes Kab/Kota
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis
kepada Kepala BPOM untuk melakukan pemeriksaan
setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan
kegiatan
3. Tim Dinkes Kab/Kota atau Ka BPOM selambat-
lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan
bantuan teknis darai Ka Dinkes Kab/Kota melaporkan
hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan
contoh Formulir APT-3

4. Lanjutan.........
4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
poin (2) dan (3) tidak dilaksanakan, Apoteker
pemohon dapat membuat surat pernyataan siap
melakukan kegiatan kepada Kepala Dinkes Kab/Kota
setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinkes
Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir
Model APT-4
5. Dalam Jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah
diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud poin (3), atau pernyataan dimaksud poin (4)
Kepala Dinkes Kab/Kota setempat mengeluarkan Surat
Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir
Model APT-5

5. Lanjutan..............
6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinkes kab/Kota
atau Ka BPOM dimaksud poin (3) masih belum
memenuhi syarat Kepala Dinkes Kab/Kota setempat
dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan
surat penundaan dengan menggunakan contoh
Formulir Model APT-6
7. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud
dalam poin (6), apoteker diberi kesempatan untuk
melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Penundaan

6. Lanjutan............
 Terhadap pemohonan izin apotek yang ternyata tidak
memenuhi persyaratan dimaksud poin (5) dan (6)
atau lokasi apotek tidak sesuai dengan
permohonan, maka Kepala Dinkes Kab/Kota setempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua
belas) hari kerja wajib mengeluarkan surat Penolakan
disertai dengan alasan-alasannya dengan
mempergunakan contoh Formulir Model APT-7

7. TERIMA KASIH